Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Agustus 1971 No. 180K/Sip/1971. Mamak Kepala Waris adalah lakilaki tertua dalam kaum;3. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkanoleh anggota kaumnya atau ditunjuk saja, karena kedudukan tersebutadalah "Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak Langgau" kecuali bila orang yangmemaku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejaklahir atau telah tidak tentu alamatnya;4.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. tanggal 07 April 1971 No. 27K/Sip/1971, seseorang yang bukan Mamak Kepala Waris dapat bertindaksebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, apabila telah diangkatatau. diakui menjadi Mamak Kepala Waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum;5. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 08 Januari 1975 No. 1453K/Sip/1975 bahwa dalam surat pengangkatan Mamak Kepala Waris olehkaum harus ada ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris yangdigantikan tersebut;6.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Agustus 1971 No. 180K/Sip/1971, Mamak Kepala Waris adalah lakilaki tertua dalam kaum;3. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkanoleh anggota kaumnya atau ditunjuk saja, karena kedudukan tersebutadalah " Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak Langgau " kecuali bila orang yangmemangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejaklahir atau telah tidak tentu alamatnya;4.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. tanggal 07 April 1971 No. 27K/Sip/1971, seseorang yang bukan Mamak Kepala Waris dapat bertindaksebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, apabila telah diangkatatau. diakui menjadi Mamak Kepala Waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum;5.

kalaubenar Para Tergugat mempunyai sertifikat, sertifikat tersebut bukan untuk tanahsengketa tetapi untuk tanah ditempat lain, sehingga dengan demikian gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan kabur, yang berkesesuaian dengan putusan MahkamahAgung RI:MA RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973: yang berkaedah hukum "Tanahyang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantumdalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974

petitum tidak saling mendukung harus dinyatakan gugatantidak dapat diterima" ;Kemudian kembali ditegaskan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 358 K/Pdt/2001 Yang berkaedah hukum "harta warisan harus dikembalikan kepada paraahli warisnya untuk dibagi waris, sebab ternyata masih ada ahli waris yang sahselain dari Para Penggugat " Dan juga gugatan Para Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima karena belum jelas siapa ahli waris yang berhak menerimawarisan sebagaimana putusan MA No. 332 K/Sip/1971

tanggal 10 Juli 1971 yangberkaedah hukum "gugatan tidak dapat diterima karena belum jelas siapa ahliwaris asal" ;Il.

No MA RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yangberkaedah hukum "gugatan harus dinyatakan ditolak, apabila tanah yang dikuasaiTergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan,lagipula, Pengadilan tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntut,sebagaimana Putusan MA RI No. 339 K/Sip/ 1969, tgl. 21 Februari 1970, yangberkaedah hukum "dalam putusannya, Pengadilan tidak boleh menyimpangdaripada yang dituntut dalam surat gugatan dan putusan tidak boleh melebihi dariapa yang

kalaubenar Para Tergugat mempunyai sertifikat, sertifikat tersebut bukan untuk tanahsengketa tetapi untuk tanah ditempat lain, sehingga dengan demikian gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan kabur, yang berkesesuaian dengan putusan MahkamahAgung RI:MA RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 : yang berkaedah hukum "Tanahyang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantumdalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus

Riau Selanjutnyadisebut Termohon II;TERMOHON Ill, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Oktober 1971,Agama lslam, Pendidikan Terakhir SLTP, PekerjaanHalaman ke1 dari 6 halaman Putusan No.0695/Padt.G/2020/PA. Tbh.Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia,Bertempat tinggal di Jalan sederhana Gang BelimbingRT.02 RW.06 Kelurahan Tembilahan Hulu KecamatanTembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Prov.

Tbh.Riau sampai almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan selamapernikahan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu : Nama TERMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir di PS Penyu, 21April 1958; Nama TERMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 28Desember 1967; Nama TERMOHON III, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20Oktober 1971; Nama TERMOHON IV, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09Desember 1978;Bahwa selama Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON, belumpernah bercerai dan tidak pernah

., jo.SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.

SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal23 Januari 1971 jo.

SAHRI, Lahir di Gresik, Umur 45 Tahun, 6 April 1971, Pekerjaan KaryawanSwasta, Bertempat tinggal di Desa Tanjungan, RT.02 RW.01, Kec. Driyorejo,Kab. Gresik ;2. SITIMUNIROH, Lahir di Sidoarjo, Umur 35 Tahun, 22 Januari 1981,Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Desa Tanjungan RT.02 RW.01, Kec.Driyorejo, Kab. Gresik ;Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :1.

Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahri lahir di Gresik tanggal 6April 1971 No.2917/D/2000 tanggal 27 Mei 2000 yang diberi tanda P.3 ;Halaman 2 dari 5 Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Gsk4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabilatul Fikriyyah Zulfalahirdi Sidoarjo tanggal 14 Juni 2001 No.008540/2001 tanggal 9 Juli 2001 yangdiberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3525151711086918 atas nama KepalaKeluarga Sahri yang diberi tanda P.5 ;6.

Bicn.Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isidari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihakberperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberikuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rog, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 1971

tanggal 23 Januari 1971 jo.

diPengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isidari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihakberperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberikuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rog, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 1971

tanggal 23 Januari 1971 jo.

dimohonkan dalam petitumnya, sedangkan hal itubertentangan dengan pasal 189 ayat (3) RBG / pasal 178 ayat (3) HIR maka haltersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan ;Menimbang bahwa suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalampetitumnya pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna sertatanpa memberikan rincian yang jelas tentang ganti rugi yang dituntutnya, makagugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak( vide yurisprudensi MANo.117 K/Sip/1971

tanggal 2 Juni 1971;Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Terbanding semula Tergugatdalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Oktober 2010, No.38/Pdt.G/2009/PN.PKP dalam rekonvensi haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkatbanding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;Menimbang bahwa para Pembanding semula

DEWI, tempat tanggal lahir Amondo 25 Juni 1971, Jenis KelaminPerempuan, Alamat Dusun III Desa Torobulu RT/RW:0/0, Kecamatan Laeya,Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebutTERGUGAT II;Selanjutnya TERGUGAT dan TERGUGAT II secara bersamasama disebutsebagai PARA TERGUGAT;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Andoolo dan untuk itutelah mengadakan

DEWI, tempat tanggal lahir Amondo 25 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan,Alamat Dusun III Desa Torobulu RT/RW:0/0, Kecamatan Laeya, KabupatenKonawe Selatan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaituhari Senin tanggal 19 April 2021, Para Pihak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat

Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Nama Lengkap : MUHAMMAD SIBAYANG Als PAK WEL BinMUHAMMAD RAWI (Alm);Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);Umur atau Tanggal Lahir: 57 tahun/31 Desember 1960;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan TandunKabupaten Rokan Hulu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Nama Lengkap : ABDUL MUIS Als MUIS Bin HASAN (Alm);Tempat Lahir : Langkat (Sumatera Utara);Umur atau Tanggal Lahir: 46 Tahun/12 September 1971

Tandun Kabupaten RokanHulu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Nama Lengkap : SEPER Als SEPER Bin TUKIDI (Alm);Tempat Lahir : Asahan (Sumatera Utara);Umur atau Tanggal Lahir : 46 Tahun /Tahun 1971;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : RT. 012 RW. 006 Desa Koto Tandun KecamatanTandun Kabupaten Rokan Hulu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkanpenetapan

Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri sah Tergugat II Intervensi yangmenikah sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tepatnya pada tanggal 29 Juni 1970 di KampungKasindor Kecamatan Jorlang Hataran di Tigabalata, KabupatenSimalungun, sehingga perkawinan Penggugat Intervensi dengan TergugatIl Intervensi tersebut dicatat oleh Kepala Daerah Kecamatan / CamatJorlang Hataran, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor53/1971 tanggal 9 Februari 1971 ;.Bahwa pada saat

Rhisna Shanty, lahir tanggal 9 Mei 1971 ;Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA. Utj.2. Rhony Tumbur, lahir 20 Juni 1972 ;3. Shary Kartika, lahir 5 Mei 1974 ;4. Jimmy Gibson, lahir 26 September 2019 ;5. Dameria Sri Meylan, lahir 5 Mei 1977 ;C.

Bukti tertulis:1.Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 53/1971, tanggal 9 Februari1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kecamatan Jorlan Hataranbermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.INV.1);Fotokopi Surat Keterangan nomor B336/Kua.04.08/10/pw.01/12/2019,tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.INV.2);Fotokopi Surat Kartu Peserta Taspen

gugatannyamengajukan dalildalil disimpulkn sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri sah Tergugat II Intervensi yangmenikah sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tepatnya pada tanggal 29 Juni 1970 di KampungKasindor Kecamatan Jorlang Hataran di Tigabalata, KabupatenSimalungun, sehingga perkawinan Penggugat Intervensi dengan TergugatIl Intervensi tersebut dicatat oleh Kepala Daerah Kecamatan/ CamatJorlang Hataran, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor53/1971

tanggal 9 Februari 1971 ;Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat Intervensiberstatus perawan, sedangkan Tergugat II Intervensi berstatus jejaka;Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat IIIntervensi tersebut tidak pernah bercerai menurut Undangundangperkawinan sampai sekarang;Bahwa Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini,terutama untuk melindungi hakhak Penggugat Intervensi yang di lindungioleh hukum selaku istri sah Tergugat II Intervensi

dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri olehPengadilan Tinggi Jakarta dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalammemutus perkara aquo dengan menyatakan :"Menimbang bahwa terlebinh dahulu dipertimbangkan tentang penguasaanTergugat dan Tergugat Il atas objek sengketa adalah sebagai menyatakan :Bahwa sejak 29 Januari 1970 Didi Suhadi telah membeli sebuah bangunanrumah kopel (Bukti TIIl.1) dari Noor Tarmidi di atas tanah EigendomVerponding No.204 atas nama Yayasan Wakaf Al Wahdi dan selanjutnya sejaktahun 1971

Setelah rumah/bangunan sengketa ditempati para Pemohon PeninjauanKembali, kemudian Yayasan Wakaf Al Wahdi selaku pemilik bangunan telahmemungut uang sewa bangunan sengketa dari para Pemohon PeninjauanKembali di alamat rumah sengketa, dari mulai tahun 1971 sampai dengantahun 1992 (vide TIIIl.38 sampai TIII.3r) terutama untuk tahun 1971 s/d tahun1981 kwitansi sewa rumah sengketa masih mempergunakan kwitansi WakafAl Wahdi (vide TIII.3 sampai TIII.3j).c.

para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat denganpertimbangan Judex Factie maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkaraaquo, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertamahalaman 17 sampai halaman 18 alinea pertama, yang menyatakanMenimbang, bahwa tentang penguasaan dari Tergugat dan Tergugat II atasobyek sengketa berdasarkan bukti surat TIII.1, Tlll.8a sampai dengan TIIl.3s,dipertimbangkan sebagai berikut : TIll.1 : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan tanggal 29 Januari 1971

; TIIl.8a : sampai dengan TI, 113r : kwitansi bukti pembayaran sewa toko milikYayasan Wakaf Al Wahdi sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1992 ; TIII.3s : Kwitansi uang muka perikatan jual beli tanggal 15 Desember 1992 ;Dengan adanya bukti surat P3 dan P4, maka buktu TIIl.l, Tlll.3a sampaidengan TIII.3r, TlIl.3s tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena denganbukti surat P3 yaitu jual beli rumah dan pemindahan hak yang dilakukan dihadapan Notaris Rizam Fadilah Tadjudin yang dibangun berdasarkan

Tambora Jakart Barat, dari penyewa Didi Suhadi / para PemohonPeninjauan Kembali kepada Pemilik bangunan Yayasan Wakaf Al Wahdi untuktahun 1971 sampai tahun 1992.TIII8s :Hal. 14 dari 19 hal. Put.

Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah tanggal2 Desember 1971 di Kelurahan Gunung Jati (sekarang JatiMekar), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari (sekarang KotaKendari) sesuai dengan Petikan dari Pendaftaran NikahNomor 450/39/1971 tertanggal 26 Januari 1971;Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugattelah dikaruniai dengan 3 ( tiga ) orang anak, yaituZAIMAH binti ZAMANI (telah kawin ), lahir di Kendari padatanggal 27 Juli 1976

Photo Copy Buku Nikah nomor 450/39/1971 bertanggal 26Januari 1972, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dantelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P11);2.

Photo Copy Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan,Nomor 121 atas nama Zamani, bermeterai cukup, dibericap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2).Il.1.10BUKTI SAKSIWati binti La Sape, menerangkan di bawah sumpah padapokoknya bahwadanSaksi kenal penggugat dan tergugat;Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dikendari pada tanggal 2 Desember 1971;Selama dalam perkawinan penggugat dan tergugattinggal di rumah kediaman bersamanya di KelurahanJati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari

kediamannya diKelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, kota Kendari;Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang. saksitergugat tersebut, Pengadilan menilai ternyata justrumenguatkan alasan atau dalil dalil gugat cerai' penggugattersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimanatelah diuraikan diatas, maka majelis hakim telah menemukanfakta di persidangan antara lain sebagai berikut: Bahwa ternyata penggugat dan tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah sejak tanggal 2 Desember 1971

tanggal 16 juni 1971 ) oleh karenaitu Gugatan penggugat/Pembanding telah memenuhi Syarat Formil danMateril dan selain itu dari Pihak Lawan baik Terbanding/Tergugat maupunTurut Terbanding/Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidakpenah hadir dan tidak ada Bantahan/Eksepsi dan Jawaban dariTergugat/Terbanding maupun dari Turut Tergugat/turut Terbanding atasGugatan Penggugat/Pembanding dan Gugatan Penggugat/Pembandingtelah dibuktikan dengan Suratsurat Bukti dari bukti P.1 sampai dengan P

Nomor938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menegaskan bahwa Jual beliantara Tergugat dengan Orang Ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut;Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim ini Sudah Menyimpang dariGugatan Penggugat/Pembanding karena yang digugat dalam GugatanPenggugat/Pembanding itu bukan Mengenai JualBeli Tanah yang digugatuntuk dibatalkan sehingga harus digugat juga pihakpihak yang terkaitdengan Jual Beli itu.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar telah salah dalam penerapan Yurisprodensi Mahkamah Agung RIReg.No 938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972. Dan telah salah dalamPenerapan Hukum acara;.

Bahwa Penarikan Pihak ketiga kedalam perkara oleh pengadilan dilarang,Pengadilan tidak berwenang untuk karena Jabatan ( Ex officio)menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak Ketiga) sebagaiTergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan Azas acaraPerdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukanHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 225/Padt/2017/PT DPSSiapasiapa yang akan digugatnya ( Vide Yurisprodensi Mahkamah AgungRI No 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.

Dan hakim Dilarang Menarik Pihak ketiga dalam perkara (videPutusan Mahkamah Agung RI No 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;Berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan di atas, makaPembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Tinggi Denpasar sudilah kiranya menerima, memeriksa perkara inidi Tingkat Banding dan memutuskan :Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204 / Pdt.G /2017 /PN.DPS Tanggal 11 Serptember 2017 dan Mengadili Sendiri :Mengabulkan gugatan

Semarang maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, halini tentunya menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Berdasarkan dalildalil tersebut, maka Penggugat tidak dapat mengajukangugatan dan harus ditolak ; Gugatan Prematur Bahwa Gugatan penggugat Prematur karena Kepala Kantor PertanahanKota Semarang dalam menerbitkan keputusan terkait permohonanpendaftaran perubahan data yuridis berupa peralihan hak atas tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 118/Bangunharjo riwayattanahnya sejak tahun 1971

Dengan jangka waktu 20 tahun yang berakhirpada tanggal 24 September 1980 ;Pada tahun 1971 Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 29 dimatikan karena dipisahpisah dan terbitSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 36 dan 37,Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 36 diterbitkanan. Yayasan Rumah Abu Tang Tjiok Sam berkedudukandi Semarang pada tanggal 7 Januari 1971 dengan luas2.353 M2 5 eeeeeneeneeeeeeeeenee.

Dengan jangka waktu 20 tahun yang berakhirpada tanggal 24 September 1980 ; Pada tahun 1971 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29 dimatikankarena dipisahpisah dan terbit Sertipikat Hak Buna BangunanNomor : 36 dan 37, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 36diterbitkan an.

Yayasan Rumah Abu Tang Tjiok Sam berkedudukan diSemarang pada tanggal 7 Januari 1971 dengan luas 2.353 M2 ;Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 36 dimatikan danberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 139/HGB/DA/87 tanggal 12 Mei 1987 maka Tergugat menerbitkansertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 118 an.

Putusan Nomor 50/G/2013/PTUN.SMG Penggugat yang dibuattahun 1971 (sesuai fotoaslinya) : 16.Bukti P 16 Kwitansi pembayaranpengukuran atasbangunan milik LIAUWWE LAN (Fotokopisesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil sanggahannya,Tergugat telah mengajukan fotokopi surat surat bukti yang telah disesuaikandengan aslinya atau fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T 1sampai dengan T18 adalah sebagai berikut : 1.Bukti T 1Buku Tanah Hak GunaBangunan 29/Bangunharjo

Dan Para Penggugat tidak dapat menggugat atau membatalkankepemilikan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide PP Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah jo putusan MARI Nomor 338 K/Sip/1971 tanggal3 November 1971) bahwa kepemilikan atas sertifikat tanah setelah berlaku 5(lima) tahun tidak dapat digugat, sedangkan pembatalan sertiflkat tanahadalah merupakan wewenang administrasi Pemerintahan berikut videPutusan MA RI Nomor 408 K/Sip/1973

Aril) kepada orang lain incasu Alwi Kosim pada waktu lbu KandungPara Tergugat Rekonvensi masih hidup;Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang membuatSurat atas objek yang disengketakan secara tidak jujur atau tipu muslihat,meskipun sudah memenuhi prosedur UndangUndang dan disaksikan olehPejabat yang berwenang harus dinyatakan tidak sah menurut hukum danatau setidaktidaknya batal demi hukum (vide yurisprudensi MA RI Nomor663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 jo Putusan MA Nomor

Bahwa Kemudian oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1981, bahwa dalam hal sebelum perkaradiputuskan Tergugat yang meninggal haruslah ditentukan lebih dahulusiapasiapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnyagugatan itu diteruskan karena bila tidak putusannya akan tidak dapatdilaksanakan;.

memilikitanah seluas + 1 % Ha tersebut tanoa adanya tercantum dalam surattersebut, itu hanyalah berdasarkan bukti sebagai akibat rakayasaPenggugat/Terbanding/ Termohonbelaka, serta diperoleh secara tidakjujur atau tipu muslihat Penggugat/Terbanding/Termohon, dan karenaharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atausetidaktidaknya batal demi hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 756 K/Pdt/1985, tanggal 20 Januari 1987 jo vide PutusanMahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971

tindakan tersebut dapatmerugikan Pemohon/Tergugat/Pembanding yang telah banyakmengeluarkan biaya untuk mengelola tanah tersebut;Pembuatan surat tanah yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat/Terbanding tanpa diketahui Pemohon/Tergugat/Pembanding yaitu mulaibukti P2 sampai dengan P3, meskipun telah dilakukan sesuai denganprosedur undang undang serta disaksikan oleh pejabat yang berwenangharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971

./123 ayat (1) HIR dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Tergugat mohonkepada Pengadilan Agama Tanjung agar menolak gugatan para Penggugatatau setidaktidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjung telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 041/Pdt.G/2011/PA.Ttb, tanggal 12September

201216tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:1Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin salah menerapkanhukum, karena dalam pertimbangannya tidak mengindahkan Pasal 171ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg/Pasal 1907 BW dan tidakmemperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Sip/1971

tanggal15 Maret 1972 dan No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, denganalasanalasan sebagai berikut:a Bahwa criteria saksisaksi yang diajukan oleh para TermohonKasasi/para Tergugat adalah testimonium de auditu, bukanmerupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, sebabpengetahuan semua saksi hanya melalui pernyataan orang lainbukan apa yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri;Bahwa keterangan saksi yang menyatakan H.

Dengan demikian baik surat kuasa khusus maupun suratgugatan/perbaikan gugatan tersebut telah cacat hukum, sehingga telahbertentangan dengan ketentuan yang mengatur untuk itu, sebagaimanatercantum dalam Pasal 147 RBg./123 ayat (1) HIR dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Tergugat mohonkepada Pengadilan Agama Tanjung agar menolak gugatan para

Ali alias xxx(Pewaris) pada tanggal 09 Desember 1971 di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, xxxxxxxxXx XXXXXXXXHal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0392/Padt.P/2020/PA.Lmgsebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/23/1971tanggal 09 Desember 1971;2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya tidakdikarunial anak;3. Bahwa Pewaris bernama H.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama xxx Binti xxx Nomor:503/23/1971 Tanggal 09 Desember 1971, bermaterai cukup di tandai P 6;Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0392/Padt.P/2020/PA.Lmg7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, nomorSurat Kartu Tanda Penduduk 3524195802320001, tanggal O6 FebruariJanuarii 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lopang, xxxxxxxxxXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;8.

Menikah padatanggal 23 Februari 1971 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta NikahNomor : 57/66/71 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBondowoso, Kabupaten Bondowoso;10.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK, umur 40 tahun, sudah berkeluragab.

dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah menghadap persidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor:57/66/71, tanggal 23 Februari 1971

Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadappersidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapatmenjatuhkan putusan dengan verstek.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor:57/66/71, tanggal 23 Februari 1971 foto copy mana telah dinachtzegelen/