Ditemukan 11260 data
99 — 41
Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/201 4.Tanggal 15 September 2014.
131 — 90
(fotocopy sesuai denganaslinya) ; 22 222222 222222 Site Plan Gedung Parkir Nomor : 620/820 DISTARCIPP,tanggal 13 September 2013 ditandatangani oleh KepalaDinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 10566/IMBTBP/BPPT/2013, tanggal 23 September 2013,ditandatangani Bank BJB.
Sugeng Santoso
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
Intervensi:
Riyadi Heru Setiawan
96 — 39
T 4 : Sertipikat Hak Milik No. 158 Desa Clapar atas namaPemegang Hak Voni bin Soeleman, Surat Ukur tanggal 13Mei 1983 No : 620/1983, Luas : + 4350 m2, tertanggal 6Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.10.T 10Juni 1983 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 Desa Clapar atas namaPemegang Hak PT.
47 — 11
Bbs, Hal. 620. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga Mengalami kerugian Imateriil yang21.bila ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dikarenakanwaktu dan pikiran, tenaga, serta Kerjaan Penggugat yang tersita harus pulangpergi Jakarta Brebes untuk mengurusi permasalahan ini.Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dikemudian hari maka mohonsudilah kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara meletakkan sitajaminan;1.
71 — 36
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakanSertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat tidak Sah adalah SALAHALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olehBadanPertanahan Kabupaten Kupang merupakan Surat Keputusan(beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian makakompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSIMARI NOMOR : 620
213 — 115
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangHalaman 7 Putusan Nomor 259/Pat.G/2016/PN.Jkt.
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
116 — 56
51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Halaman12dari 57 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT BNA*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620
163 — 43
dalam gugatan tidak ada yangmenunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianakdalam terjadinya sengketa lahan tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan Badan Tata UsahaNegara yang apabila hendak mengikutsertakan kami sebagai salah satu pihaktergugat maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak bukan melalui Pengadilan Negeri .sebagaimana termuatdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620
176 — 93
Labuhan batu Utara ;Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 620/65/Pem/UP/2014tanggal 14 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh EdiHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN RapSuhartono Nasution, Kepala Desa Ujung Padang Kec. Aek Natas Kab.Labura, yang menerangkan bahwa :Nama lengkap : Porman Br.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
52 — 15
Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 611 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 612 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 613 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 614 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 615 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 616 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 617 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 618 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 619 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 620
Terbanding/Terdakwa : HERI SUTRISNO
49 — 25
Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.
68 — 50
Taman Tempo No. 1 Persada Kemala Jakasampurna BekasiBarat, masingmasing berdasarakan Surat Kuasa Hukum tertanggal 22 April2015 yang telah di daftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurnomor : 560/SK/Pengc/Insdt/2015/Pn.Jkt.Tim tertanggal 23 April 2015 danSurat Kuasa Hukum tertanggal 4 Mei 2015 yang telah di daftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Timur nomor:620/SK/Pengc/Insdt/2015/Pn.Jkt.Tim tertanggal 07 Mei 2015.
EMA SUSANTI
Tergugat:
CV DIO PUTRA KARYA
122 — 26
Bahwa dari uraian tersebut secara jelas dan tandas bahwasanyagugatan Penggugat yang menuntut kerugian atas dikeluarkannya izinterhadap Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harusdiselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah diPengadilan Negeri Lubuk Sikaping, hal itu sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/ Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
Turut Terbanding/Penggugat V : ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat III : KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat VI : RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat II : NYONYA SARI SUNDARI
29 — 10
Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan I, No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal O03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
28 — 8
ZAMZAM dan saudara FIRMAN.Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebutadalah Saksi sendiri bersama sama dengan para terdakwa dansaudara IPIN.Bahwa barang yang Saksi dan para terdakwa ambil adalah berupaberas sebanyak 620 karung dengan berat karung 25 Kg / karung, 1(satu ) unit kendaraan R 6 jenis MITSUBISHI FUSO warna coklatNo. Pol B 9276 FQA.
1.Hj.Nimi
2.Lenih
3.Mulyeni
4.Abdul Rohman
Tergugat:
1.Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJPP Toto Suharto dan Rekan
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.Gubernur Provinsi Banten
4.Walikota Tangerang Selatan
5.PT.JASA MARGA Persero, Tbk
6.Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
110 — 34
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II) sudah memilikiPenetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalamKeputusan Walikota Tangerang Nomor : 620/KEP.193Bappeda/2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas Bandara Batuceper Serpong, tanggal 7Maret 2013;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON Iilpada tanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat UndanganNomor 005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
192 — 83
TT.12;Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 620/NMS/XI/2014 atasnama Melkianus Loynaty tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti... TT.13.1;27e Foto Copy Surat Pengembalian Tenaga Kerja Nomor : 123/471/AREAKUP/2014.R atasnama Melkianus Loynaty tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti...
Bundjamin alias Bun Tjin Djong
Tergugat:
1.Bong Cin Bun
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas
86 — 1
UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 atau berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenang Pengadilan Negeri.Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.321K/Sip/1978, tanggal 31 Januari
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan olehPemohon PK/TNI AL telah sesuai prosedur yang berlaku, dimana tanahtersebut diserah terimakan dari kepemilikan secara perdata atas tanahHal.21 dari 48 hal.Put.No.63 PK/Pdt/2008sengketa kepada Bupati Sidoarjo yang merupakan pengguna danpenanggung jawab pengelolaan tanah tersebut untuk kepentinganpublik/umum.20.2 (dua) lembar surat dari Camat Gedangan kepada Bupati Sidoarjo21Nomor: 620/415/404.5.5/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang PenggunaanTanah Milik TNI AL bukti P.PK20.Bahwa berdasarkan
SUGIATI
Tergugat:
1.ROMELAH
2.SUNYOTO HADI
3.KEPALA KELURAHAN BANDULAN
Turut Tergugat:
1.SUMIATI
2.KEPALA BPN KOTA MALANG
105 — 38
Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini,2.2.oleh karena Penggugat mengajukan gugatan atas tindakanadministrasi atau perbuatan yang menjadi kewenangan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara in casu Tergugat III dan TurutTergugat Il), maka menurut hukum yang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalahPengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana ditegaskandalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/PDT/1999:Bila yang digugat adalah