20 Agustus 2008 (VideBukti T.3), kemudian dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali(PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor:108 PK/TUN/2009, Tanggal 14 Juli 2010 (Putusan PK inilah yang akan dijadikanbukti baru (novum) oleh para Tergugat/para Pembanding/para PemohonKasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yang akandibahas secara sendiri);Bahwa putusan perkara tersebut hingga kini telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karenannya dengan dasar

Gambar I.b.Menerangkan : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.3207/Sei.Raya, terakhiratas nama : Suilan, yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak melalui Putusannya Nomor : 31/G/PTUNPTK/2005 joPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/B/2007/PT.TUN.JKT. jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 132 K/ TUN/2008. Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 108 PK/TUN/2009;c.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 108 PK/TUN/2009, Tanggal 14 Juli2010, yang ditandai dengan (P.PK.1);Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 201 PK/Pdt/2012Surat Bukti P. PK.I tersebut berkualitas bersifat menentukan,memberikan kepastian hukum yang pasti dan tetap, atas sebidangtanah seluas + 5.526 M?

/2008, Tanggal 20 Agustus 2008 (VideBukti 1.3) jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 108 PK/TUN/2009, Tanggal 14 Juli 2010(Bukti Baru atau Novum P.~ PKI), menyebutkan:"Memerintakan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan PenggugatTertanggal 11 Oktober 2004".1.

/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 108 PK/TUN/2009 (lihat Gambar I);Sehingga dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh JudexFacti tingkat pertama pada halaman 34 alenea ke dan alenea ke2adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan Hakim, karena tidakmempertimbangkan fakta hukum tersebut, yakni setelah adanyaPutusan Kasasi Nomor: 132 K/TUN/2008 yang telah membatalkanSertifikat Hak Milik Nomor : 3207/Desa Sungai Raya, terakhir atasnama Suilan (nota bene adalah

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang diperkuatdengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08Juli 2004 adalah selaku orang yang berhak atau turut berhak atastanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar CempakaDesa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;Bahwa kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi BAGUSNGURAH SUARDANA telah menyewakan tanah yang

terletak diPerumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNGKecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung diperkuat denganPutusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli2004 tanah tersebut adalah tanah milik sdr GEDE TJAKERA(Alm) yang merupakan ayah kandung dari saksi BAGUS NGURAHSUARDANA sehingga saksi BAGUS NGURAH SUARDANA adalahmerupakan orang yang berhak atau turut berhak terhadap tanahyang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka

tidak mengetahui kalau terdakwamenyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk garasemobil ;Bahwa, saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut,sekarang bangunan garase tersebut dibongkar oleh Pak BagusNgurah Suardana ;Bahwa, saksi tidak tahu apa alasan Bagus NgurahSuardana membongkar bangunan garase tersebut ;Bahwa, yang menyewakan tanah tersebut kepadaorang lain adalah Ketut Sudiarsa ;Bahwa, saksi pernah melihat gambar lokasi tanahtersebut ;Bahwa, saksi pernah mengetahui ada gugatan diPengadilan TUN

SEPAN, terakhirterdakwa membayar pajak pada tahun 2014 ;Bahwa, tanah yang terdakwa sewakan tersebut jugadiakui kKepemilikannya oleh Bagus Ngurah Suardana ;Bahwa, Bagus Ngurah Suardana pernahmemperlihatkan sertifikat atas tanah tersebut kepada terdakwa,katanya ia yang punya tanah tersebut ;Bahwa, orang tua terdakwa pernah mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( TUN ) ;Bahwa, pada waktu itu terdakwa tidak tahu apa isiPengadilan Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut ;Bahwa, yang digugat pada

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang diperkuatdengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08Juli 2004 adalah selaku orang yang berhak atau turut berhak atastanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar CempakaDesa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN DpsBahwa kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

211 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :Dra.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Tentang Obyek Gugatan/Sengketa :Adapun yang menjadi obyek gugatan/sengketa adalah Surat Keputusan MenteriPendidikan

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.10.dibenarkan oleh hukum yaitu karena Penggugat tidak pernah menerima secara resmisurat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang yang memutasikan Penggugatdan Penggugat juga tidak pernah dilantik dan disumpah untuk menduduki jabatantersebut) oleh pihak Universitas Negeri Semarang dianggap atau dikategorikansebagai tindakan indisipliner yaitu tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kerja) danakibatnya kemudian adalah terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa ;.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.

Individual, karena Keputusan Pejabat TUN/ Terlawan (dahulu Tergugat)dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untukumum,;c.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketaperpajakan dan karenanya gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakartauntuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/atau tindakan dalam lahirnya Keputusan TUN a quo yang menurutkeyakinan Pelawan bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedurpenerbitannya, (asasasas umum pemerintahan

yang diterbitkan olehPejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangandengan ketentuan dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bukti P17Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200 K/TUN/2011.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 9ditambah Pasal 9 A bahwa di lingkungan Peradilan TUN ditambahPeradilan Khusus, contohnya Pengadilan Pajak.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkaraMenimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatansesuai dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding pada intinya (dari segi hukumTata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat / TerbandingKeputusan TUN obyek sengketa telah melanggar Peraturan PerundangUndangandan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhiketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan

atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ; Penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa Il secara nyatamelanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : Pemberitahuan prosespemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa serta rekomendasi DPRDKabupaten Jombang, tanggal O38 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011kepada seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan prosespemberhentian dan

Sehingga saling berkaitan(kausalitas) dengan penerbitan TUN obyek sengketa yang melanggar peraturanPerundangUndangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan TUNobyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sahpula; maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaberkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat atasobyek sengketa dan II serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

TUN. SBY. Beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya (Bundel B);4. Poto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :58/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 4 April 2017 sebagaimana termuat dalamBerkas Perkara Nomor : 116/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 116/B/2017/PT. TUN.

TUN. SBY. akan memeriksa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN. MTR. tangal 4 April 2017yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut :Hal 5 Put.116/B/2017 PT.TUN.SBY TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara di tingkat banding dimulai dandiawali dengan pemeriksaan aspek formal permohonan banding.

TUN.

TUN. SBY. 22222 202022 e eneMenimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dariPembanding/Tergugat secara aspek administratif, prosedural, dan tenggangwaktu, maka selanjutnya Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 116/B/2017/PT.TUN. SBY.akan melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN.

TUN. SBY.beserta seluruh dokumen yang terdapat di dalamnya termasuk PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN. MTR.tanggal 4 April 2017 serta Memori Banding dari dari Pembanding/Tergugat,Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor116/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan dapat menyetujuipertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor :58/G/2016/PTUN.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulaiberjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atausejak saat mengetahui Keputusan TUN.b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yangmenerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkansebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yangdigugat.Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasakepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan.Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDIBerdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanyakepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukangugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memilikihubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secaraobjektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungandengan keputusan

objek sengketa.18.Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas dan jelas tidak memenuhikualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta bataldan tidak sahnya sebuah Keputusan TUN, karena IUP Eksplorasi milikPenggugat yang dicabut berdasarkan Objek Sengketa sudah habis masaberlakunya sebelum gugatan a quo didaftarkan.19.

Yang berkonsekwensi Majelis Hakimmelanggar sumpah jabatannya karena dengan bukti fakta yang diajukan olehTergugat, Majelis Hakim terkesan menolak berlakunya UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ).dan oleh Penggugattelah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan TUN Jakarta, selaku atasan paraanggota Majelis Hakim.ditindaskan ke Ketua Mahkamah Agung.

(Suratgugatan awal yang Tergugatnya Para Pejabat di Kementrian SekretariatNegara adalah salah satu dari Bukti fakta Penggugat);Bahwa Putusan di Peradilan TUN baik di tingkat Pengadilan TUN Jakarta,Pengadilan Tinggi TUN Jakarta maupun putusan kasasi di Mahkamah AgungRI di Jakarta, dari segi pertimbangan hukumnya maupun amar putusannyasangat membingungkan dan sulit dicerna/tidak dapat dimengerti. Knususnyaoleh Penggugat selaku praktisi hukum. Bahwa oleh karenanya dengan novumHal. 15 dari 37 hal.

Bahwa lawan dari Pemohon Kasasi baik perkara di Peradilan TUN (Tahun2004/sudah in kracht) maupun perkara di Peradilan Umum Negeri iniadalah Presiden Republik Indonesia baik dalam kapasitas Presidensebagai Kepala Negara maupun kapasitas Presiden sebagai KepalaPemerintah yang tidak kebal hukum dapat/berhak membantah/mengajukan bantahan terhadap dalildalil yang diajukan oleh PemohonKasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) jadi bukan para Majelis Hakimtersebut point dua di atas;4.

Bahwa Putusan Peradilan TUN (sudah in kracht) yang menyatakandiri tidak wenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Kasasidalam perkara diperadilan TUN tersebut, dengan argumentasi/pertimbangan hukum, dengan dasar hukum dan bukti yang diajukan dalampersidangan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kuasa SubtitusiHal. 29 dari 37 hal. Put.

Jakarta Nomor674/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 11 April 2012 yang juga menyatakan diritidak wenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perbuatanmelawan hukum oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pengugat/Pembandingyang petitumnya terkait masalah Rehabilitasi sama dengan petitum diPeradilan TUN (sudah inkracht) tersebut poin 4 di atas, adalah mencidraiNegara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana diaturdalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(Amandemen) Pasal 1 ayat (3).

390 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 390 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID)DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya memberi kuasa kepada:11011Rekno Nawansari, S.H., L.L.M., Kepala Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan

Putusan Nomor 390 K/TUN/201412 Fernandes Adhitya Halomoan, S.H., Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;13 Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;14 Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;15 Hendra Triantoro, S.S.T., Pelaksana Seksi Hubungan Eksternal,Direktorat Panyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;16 Novrijal, Pelaksana Sub Bagian Pemberhentian

Putusan Nomor 390 K/TUN/2014Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bersifatrahasia atau tidak dan apakah informasi yang diminta dapat diberikanatau tidak, baik sebagian maupun seluruhnya.

Putusan Nomor 390 K/TUN/2014yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, bukan ditujukan kepadaTermohon Kasasi in casu Sdr. Ari Widodo;5 Bahwa suatu dokumen yang bersifat rahasia negara ataupun rahasiajabatan, hanya bisa diakses atau diterima oleh pihak yang dituju dalamdokumen tersebut.

Putusan Nomor 390 K/TUN/20142012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. Ari Widodo, S.S.T., Ak. NIP 197803252000021001 PenataMuda Tk. I (Gol.

335 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 335 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SAMUEL IMAM GAMALIEL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Jl.

TAN GWAT GO janda HAN KIANSIEN menjual tanah a quo miliknya kepada Penggugat sebagaimana yang sudahPenggugat uraikan pada posita 4 diatas ;Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 335 K/TUN/201210 Bahwa setelah Penggugat membeli tanah a quo dari pemilik asal Ny.

Pengadilan NegeriHalaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 335 K/TUN/201224Malang, bukan Peradilan Tata Usaha Negara i.c.

Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, untuk itu sudah tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang Muliaberkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima ;Eksepsi Tergugat II Intervensi241Gugatan Penggugat Salah Obyek (Error In Objectum) Atau SetidakTidaknyaKabur Obyeknya (Obscuur Libel), Sebab Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)Yang Digugat Bukan Keputusan TUN Mengenai Atau Yang Berkenaan DenganTanah Yang Diklaim Sebagai Milik Penggugat ;Bahwa

sengketa TUN berobyekkan Keputusan TUN demikian itusebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Jo.

/2003, joPutusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18Maret 2009.

Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003,jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009.

PadaKarya (koordinat IUP Ekplorasi berada diluar IUP OperasionalProduksi), yang merupakan perbuatan melanggar hukum danbertentangan dengan perundang undangan,; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar danberalasan hukum, karena berdasarkan pada pertimbanganhukumPeninjauan kembali Mahkamah Agung RI disebutkan : 47Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan PK59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, disebutkan59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, KP.

PK/TUN/2005 yang menyatakan bahwa masalahtersebut telah selesai artinya sudah tidak ada masalah lagidengan IUP OP KUD Padat Karya, dan upaya hukum PK inimerupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh olehPenggugat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 59 PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan PeninjauanKembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Sengketa/PerkaraTata Usaha Negara antara Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan EnergiRI), selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawanPT.

69 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 69 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALtempat kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 ARIS BONGGA SALU, S.H.;2 HERMAN BONGGA SALU, S.H.

sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:IOBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilHalaman 1 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN

Untuk Kabupaten Paniai 6,5% dariJumlah Penduduk Kabupaten Paniai sebanyak: 154.397 (seratus lima puluhempat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jiwa adalah 10.036 (sepuluh ribu tigapuluh enam) dukungan dengan sebaran 50% dari 10 Distrik di Kabupaten Paniaiyaitu minimal 5 Distrik;Halaman 3 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN/20132 Bahwa persyaratan selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPaniai telah dipenuhi oleh Para Penggugat sebagaimana tertera dalam dokumendukungan Calon Perseorangan

Hary Djatmiko, S.H., M.S., HakimHakim Agung sebagai AnggotaMajelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaHalaman 27 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN/201328Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biaya biaya: Panitera Pengganti,1. Meterai................. Rp. 6.000,2. Redaksi................ Rp. 5.000,3.

ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 29 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN/2013

227 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 227 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:IIIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, tempatkedudukan di Jalan R.A.

Putusan Nomor 227 K/TUN/2014seluas +20.000 m?

Putusan Nomor 227 K/TUN/2014 Utara dan Nomor 43/Birobuli Utara kepada perusahaan yang sama PT. Censul RayaCorporation atas tanah seluas 42,775 m?

Putusan Nomor 227 K/TUN/2014Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/TUN/2013/PT>TUN.MKS tanggal 22 Januari 2014 dengan mengesampingkan pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam perkara a quo karena tidak rasional dan tidak memperhatikan hakhakdari pihak PT.

Putusan Nomor 227 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 49 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MAO KUNU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri,tempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan WangiWangi Selatan, KabupatenWakatobi, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muh. Natsir Haris, S.H.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara In casu Surat Keputusan No. Pol.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidakdidasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian ResorWakatobi selaku Pejabat Ankum adalah merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.menyebabkan batalnya keputusan; (vide ketentuan Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI) ;3.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.10Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;Anggota Majelis : Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati..............0.

Hukum Acara Pidana, sehinggasangat jelas sekali penyitaan kendaraan milik Pemohon dalam perkara aquo bukanlah merupakan suatu objek yang dapat digugat di PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena diterbitkan untuk kepentingan proses peradilan pidanaberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tentang HukumPidana dan Hukum Acara Pidana (vide yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 115 PK/FP/TUN

2. apakah Objek Permohonan ini merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang termasuk dalam jangkauan norma Pasal 2 huruf d UndangUndang Peradilan TUN?; dan3. apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini?;Menimbang, bahwa untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut akandiuraikan pertimbangan hukum sebagai berikut:1. Apakah ketentuan Pasal 2 huruf d UndangUndang Peradilan TUN berlakudalam konteks Permohonan Eiktif Positif?

dalamsistem peradilan Indonesia yang multi yurisdiksi, dan tidak terjadi salingtumpang tindin kewenangan antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya;Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2021/PTUNJKTMenimbang, bahwa untuk mewujudkan kesatuan hukum dan agar tidakterjadi saling tumpang tindih kewenangan mengadili tersebut, kompetensiPeradilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh Pasal 2 dan Pasal 49 UU PeradilanTUN, di mana dalam hal ini Pasal 2 huruf d UU Peradilan TUN

agar terwujud kesatuanhukum, oleh karenanya ketentuan Pasal 2 huruf d UU Peradilan TUN jugaharus diberlakukan dalam pemeriksaan perkara Permohonan Fiktif Positif diPengadilan Tata Usaha Negara;2.

Apakah Objek Permohonan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang termasuk dalam jangkauan norma Pasal 2 huruf d UndangUndangPeradilan TUN?

Sihombing; Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah merupakangugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karenaPenggugat menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai pemilik yang sahatas tanah dan bangunan obyek terperkara berdasarkan kekuatanSertifikat Hak Milik Nomor 816/Pasar Baru tanggal 15 April 2003 denganSurat Ukur Nomor 38/Pasar Baru/2002, padahal faktanya Sertifikat HakMilik tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 45/PK/TUN

Hutabarat telah dinyatakan batal oleh MahkamahAgung Nomor 45 PK/TUN/2007. Oleh sebab itu Penggugattidak memiliki atas hak atas objek sengketa. PertimbanganPengadilan Tinggi sudah benar; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyataputusan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan Kasasi yang diaukan oleh Pemohon Kasasi IvanJerry H.

Nomor 610 PK/Pdt/20166.Bahwa hal mana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45PK/TUN/2007 tanggal 21 Agustus 2008 yang membatalkanSertifikat Hak Milik Nomor : 816/Pasar Baru atas nama Ivan JerryH.

Nomor 610 PK/Pdt/2016pertimbagan hukum hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medanyang memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusannyaberdasarkan Putusan Mahmakah Agung Nomor : 45 PK/TUN/2007tanggal 21 Agustus 2008, hanya membatalkan Sertifikat Hak MilikNomor 816/Pasar Baru atas nama lvan Jerry H.

Novum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor14 Tahun 1985, lagipula tidak ada bukti Berita Acara penyumpahan Novumsebagaimana yang ditentukan oleh UndangUndang sehingga Novum tersebuttidak dapat dipertimbangkan;Berdasarkan fakta hukum dapat difahami bahwa alas hak Penggugatasal sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 816/Pasar Baruatas nama Jerry Hutabarat telah dinyatakan batal oleh Mahkamah AgungNomor 45 PK/TUN/2007 oleh karena itu Penggugat tidak memiliki alas