., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Nganjuk;3. Drs. FATKURROHMAN, jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diJalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01, Nganjuk,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/60/411.013/2015, tanggal 27 April 2015;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.;2. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.;3. M. HAKIM YUNIZAR, D., S.H.

Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugatjuga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai KetuaPengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota MadyaJakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota MadyaJakarta Pusat dengan lampiran :. Ketua : Drs. H. Asahan DaulayIl. Sekretaris : Drs.

., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Sumber Daya Aijr danPembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum danPerumahan, Biro Hukum Sekretariat Jenderal,Kementerian PUPR;AGUS PRAMONO, S.H., M.Si., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, PengembanganInfrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal, BiroHukum, Kementerian PUPR;ARIEF BUDI YULIANTO, S.H., M.Hum, Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;DEW!

., Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf SubHal. 2 dari 161 hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.

(Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);7. Budi Sutrisno, S.E., M.M. (Kepala Seksi Penagihan, KPPPratama Jakarta Gambir Tiga);8. Budi Septya Armanto (Juru Sita, KPP Pratama JakartaGambir Tiga);9. Yanto (Juru Sita, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga);10.Ade Selvia Permana Putri, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);11.Herman Butarbutar, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);12.

(Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaGambir Tiga, beralamat Jalan K.H.

merah hitam silver, beserta dengan kartu20:21,Pa23.24.25.26.27.28.29.30.19XL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk negara1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

IMEI356587025540713 Pin 25814E1F, warna merah hitam silver, beserta dengan kartuXL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk Negara.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

anggaran 2005 saksi Drs HAhmad mahmud, M.pd selaku Kepala Dinas meminta terdakwa II Fadli BinAbdurahman untuk mencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H AhmadMahmud Mpd selaku Pengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh PemegangKas dan disetujui oleh Pengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupunbersifat Beban Tetap, setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima olehBagian Keuangan, di teliti oleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapanadministrasinya di anggap lengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat NotaDinas kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untukmeminta persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelahNota Dinas tersebut disetujui oleh Bupati Sarolangun , maka di terbitkanlah SuratPerintah Mebayar (SPM) di maksud sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) di tanda tangani oleh Kepala BagianKeuangan

anggaran 2005 saksi Drs H Ahmad mahmud,M.pd selaku Kepala Dinas memintaterdakwa II Fadli Bin Abdurahman untukmencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H Ahmad Mahmud Mpd selakuPengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupatimelalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas dan disetujui olehPengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupun bersifat Beban Tetap,setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima oleh Bagian Keuangan, di telitioleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapan administrasinya di anggaplengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat Nota Dinas kepada Bupati yangditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untuk meminta persetujuan penerbitanSurat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelah Nota Dinas tersebut disetujui olehBupati Sarolangun, maka di terbitkanlah Surat Perintah Mebayar (SPM) di maksudsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan

Sarolangun tahun 2004Keputusan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004 tanggal 26 Juli2004 tentang uraian tugas dan fungsi Kepala dinas, bagian, SubBagian, Sub Bidang, Bidang, saksi dak kelompok jabatan Fungsionalpada dinas Pariwisata, Olahraga, Pemuda dan Seni Budaya Kab.SarolangunInstruksi Bupati Sarolangun No 14 tahun 2004 tanggal 10 September2004 tentang pelaksanaan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004Petikan Putusan Bupati Sarolangun No: 821.22/299/UP tanggal 6Oktober 2004 tentang Mutasi Jabatan

menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.

Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;Hal 39 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.b. Menyiapkan badan perumusan kebijakan dankordinasidibidang pelayanan bantuan social.Hal 157 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan.d.

;Kepala Subbagian Sengketa HukumDan HAM pada Biro Hukum SETDAProvinsi Jawa Tengah;Agus Cahyono,SH.,MH..;Kepala Subbagian Bantuan HukumProvinsi Jawa Tengah;lra Kusuma Dewi, SH.:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Ilham Pribadi, SH.;Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Bana Bayu Wibowo,SH.,MKn:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Hal. 2 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMG 8.

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang

,Kepala Subbagian Organisasi dan KepegawaianBahwa, Pada tanggal 22 September 2012, Penggugat mengirim SuratKeterangan Sakit yang ditandatangani oleh dr. DP Velyani/dr.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan

., Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sikka, dan 3. THEODOTUSCHARLES ROY, S.H., Pegawai Negeri Sipil dengan JabatanFungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. MARIUS F.

6 diubah, sehingga keseluruhanberbunyi sebagai berikut :Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan : Susunan Organisasi SekretariatDaerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiridari Asisten Sekretaris Daerah.Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan : Asisten Sekretaris Daerahsebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari Asisten Tata Praja.Pasal 6 ayat (3) angka 3.2.2 menyatakan : Asisten Tata Praja sebagaimanadimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari : Bagian Hukum, membawahi : SubBagian

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri sehingga cukup jika salah satuPutusan No.101/Pid.Sus/2016/PN.

,Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Leidy Asri Manganguwi, S.H., 2.Hendra Wasaraka, S.H., 3.

., Kepala SubBagian Peraturan Perundang undangan pada BagianHukum Setda Kabupaten Banyumas, 4. ArifHarjanto, SH., Kepala Sub Bagian Penelaahan danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Banyumas, 5. Bambang Aris Sujarwo,SH., Staf pada Bagian Hukum Setda KabupatenBanyumas, 6.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2510/436.6.4/2014 tanggal 18 Maret 2014;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata