Ditemukan 11260 data
267 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa jelas gugatan a quo adalah gugatan yang didalamnya memintasuatu. kewenangan yang pada hakikatnya melekat terhadapkewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu secaraKompetensi Gugatan a quo seharusnya tidak diperiksa atau diputusoleh Pengadilan Negeri Depok Jawab Barat melainkan Pengadilan TataUsaha, hal ini senada dengan norma yang terkandung padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusannyaNomor 620
1.NAWIR TANJUNG
2.ZAINUL ABIDIN
Tergugat:
2.AMRIN
3.Hj. YUSNIDAR ZAINUDDIN
4.ARAS
5.Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
50 — 5
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI Nomor 620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bilayang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri.B) Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan untuk MengajukanGugatan (Legal Standing).1.Bahwa posita angka halaman kedua gugatannya, PARA PENGGUGATpada intinya menyatakan
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
450 — 326
Bukti T.ll1 Keputusan WalikotaTangerang Nomor: 593/Kep.314Bappeda/2011 tanggal26 Juli 2011 tentang Perpanjangan Masa BerlakuKeputusan Walikota Nomor : 620/Kep.144BAP/2008Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas BandaraBatuceperSerpong(fotokopi dari fotokopi);2.
99 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminis dalamputusannya dimana di salah satu pihak memperberat pidana yangdikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalam pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korbanada hubungan keluarga yaitu Saksi korban adalah adik kandungTerdakwa sendiri4.
1.PARNI
2.GUNARMO
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero Tbk Kantor Cabang Solo Manahan
2.NOOR SAPTANTI, S.H., M.H.
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
80 — 26
tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotokopi Surat Pemberitahnuan Hasil Lelang HakTanggungan Nomor 210/LelangPPK/10/2018 tertanggal 22Oktober 2018 dikirim melalui Kantor Pos Indonesia denganlampiran Resi Pos dengan = nomor transaksi1857100000000352212 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/210/Solo/LelangPPK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, denganlampiran Resi Pos dengan nomor Transaksi185710000000019343 ;Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Risalah LelangNomor 620
95 — 28
Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard); Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidahhukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
SQ NS 490 83. 620 9. 440 99440 473.440erancis . / .P 2.360 2.260 NCO 22.600 2.260 33.900 65.540Inggris AWS TSAO, 24. 850 22.600 33.900 106.220Spanyol 6.X80 TH8 4 8.820/31. 640 49.720 51.980 167.324 Pora@l f = 2.260 2.260 2.260 6.780Jerman : 2.260 2.260Hongari AKA 2 2.260 2.260 4.520~~ Rumania 2 2.260 = 2.260 NSas YL 9.040 9.040 WYShQTeial 35.000 88.224 133.340 185.010 203.400 262.160 907.134Toial Jumlah Karton (24 Kaleng Per Karton)il gfe Negara2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total6 USA 214.271134.889
94 — 47
NO. 620/Pjt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalah Badan / Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian berpedomanpada Yurisprudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri /Olm(Hakim Perdata) tidak berwewenang untuk mengadili perkara ini ;7.
62 — 18
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata KotaPadangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember2008.245.
RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan
81 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inisesuai dengan Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999:Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;.
79 — 13
Bahwa Penggugat sendiri mengakui pada hari Jumat tanggal 28Maret 2008 bersama dengan Tergugat A datang ke kantor TergugatB dan menandatangani Akta Jual Beli atas seluruh tanah objekperkara seluas 620 M2 nggal 28 Maret 2 I .
46 — 15
Kuasa belum ada atau tidak pernah mengalihkan, memindahtangankan, menjual, serta tidak pernah menandatangani akta jual belli(AJB) atas sebidang tanah dimaksud sehingga jelaslah permintaanPenggugat kepada Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hukumkarena tidak ada jual beli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, maka hakekatnya secara notariil jual beli belumtercapai dan terlaksana;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620
78 — 175
;Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : : Gugatan para penggugat error in persona ; Karena PT PELABUHAN INDONESAA Ill (PERSERO) dengan alamat jalanperak timur no. 610 dan jalan perak timur no. 620 adalah berbeda. Gugatan para penggugat kurang pihak ; Karena adanya perbedaan antara PT. PELABUHAN INDONESIA Ill dan Tergugat Il tidak sama.
124 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHPPerdata;Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan "Hak milik atas barangbarangyang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepadaorang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahanmenurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya;Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan "penyerahan atau penunjukanbarang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620KUHP Perdata";Pasal 620
94 — 43
Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHOpaket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkuluperihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan danditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum KabupatenSeluma sdr.
Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnyaberdasarkan progress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, PihakKontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yangdiajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersamatersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.II/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
Asuransi Himalaya yaitu Klaim jaminan pemeliharaanpada tanggal 2 Juli 2015 dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 2 Juli 2015 dengan melampirkanSurat teguran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya kamimelakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan atas klaimyang didiajukan, setelah kami teliti ternyata masih ada kekurangandokumen pendukung klaim sebagaimana Surat PT.
Karenaberita Acara Nomor : 620/ /PHORmh Amp GdPematAut/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebuttidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi diagenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan JalanHalaman 237 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangancalon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan PersyaratanPencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama ParaPenggugat;Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapanberikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitianpemenuhan syarat calon termasuk penelitian
68 — 25
drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
68 — 28
yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
106 — 39
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
27 — 28
Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata