mewakili taginan yang sementara diakui sebesar Rp.32.021.846.970,49 (tiga puluh dua milyar duapuluh satu juta delapanratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh point empatpuluh sembilan rupiah) atau 100%, mewakili suara 3202 (pembulatandari 3202,1846) suara;Yang menyatakan setuju terhadap rencana perdamaian adalah 57 (limapuluh tujuh Kreditor atau 16,4% (enam belas point empat persen) daritagihan yang sementara diakui yang hadir, )mewakili 525 (lima ratus duapuluh lima) suara mewakili piutang

sejumlahn Rp. 5.247.597.456,67 (limamilyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuhribu empat ratus lima puluh enam point enam puluh tujuh rupiah);Yang menyatakan tidak setuju adalah 123 (seratus dua puluh tiga )Kreditur atau 66,3% (enam puluh enam point tiga persen) dari tagihanyang sementara diakui yang hadir, mewakili piutang sejumlah Rp.21.223.678.748.09 (dua puluh satu milyar dua ratus duapuluh tiga jutaenam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapanpoint

sembilan rupiah)Yang menyatakan ABSTAIN terhadap Rencana perdamaian adalah 69(enam puluh sembilan) Kreditur atau 17,3 (tujuh belas point 3 persen)dari tagihnan yang sementara diakui yang hadir, mewakili piutang sejumlahHal 6 dari12 Putusan Nomor: 09/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smeg jo.Nomor : 12/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga SmgRp. 5.550.570.765,73 (lima milyar lima ratus lima puluh juta lima ratustujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima point tujuh puluh tigarupiah).

anak Pemohon dengan nama anak Pemohon di dalamljazah dan Kartu Keluarga adalah karena dulunya anak Pemohon seringsakitsakitan ;Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak pemohon yang tertulis diAkta Kelahiran anak pemohon adalah untuk menyamakan dengan dokumenlain milik anak pemohon ;Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah berurusan denganpihak Kepolisian;Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki tanggungan ataukredit dengan pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya, ataupunmemiliki piutang

dalamljazah dan Kartu Keluarga adalah karena dulunya anak Pemohon seringsakitsakitan Sampai sangat kurus sewaktu umur 2 tahun ; Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak pemohon yang tertulis diAkta Kelahiran anak pemohon adalah untuk menyamakan dengan dokumenlain milik anak pemohon ; Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah berurusan denganpihak Kepolisian; Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki tanggungan ataukredit dengan pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya, ataupunmemiliki piutang

dengan nama ZULYANI, menjadiAPRIYANTI ; Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak pemohon dari ZULYANI,menjadi APRIYANTI, karena agar nama anak Pemohon di dalam AktaKelahiran anak Pemohon menjadi sama dengan nama anak Pemohondi dalam dokumendokumen lain milik anak Pemohon seperti KK, danjazahijazah anak Pemohon; Bahwa selama anak Pemohon menggunakan nama ZULYANI ataupunnama APRIYANTI hingga saat ini, anak Pemohon tidak pernahtersangkut dengan tindak pidana, dan anak Pemohon tidak memilkihutang ataupun piutang

Bahwa Tergugat telah memiliki hutang piutang dengan orang laintanpa sepengetahuan Penggugat;5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadipada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugatpisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungansebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat danPenggugat tidak lada agi komunikasi layaknya suami istri;6.

kampung Baru Cibaraja RT 039 RW 008 DesaNagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2013,penyebabnya Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahirbatin dan kelurga sehingga Penggugat yang harus menanggung bebandalam rumah tangga ,Tergugat memiliki hubungan istimewa denganwanita lain dan Tergugat telah memiliki hutang piutang

menikahtanggal 14 Maret 2004 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan CisaatKabupaten Sukabumi; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dansering terjadi pertengkaran sejak sejak bulan Juni 2013, penyebabnyaTergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir batin dankelurga sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumahtangga ,Tergugat hubungan istimewa dengan wanita lain dan Tergugat telahmemiliki hutang piutang

Bahwa Almarhum Asmarani Binti Inas tidak meninggalkan hutang piutang,wasiat dan anak angkat;7. Bahwa pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutuprekening Tabungan Almarhum di Bank BPD Kaltim dan mewariskan SuratTanah yang terletak di Makroman Kecamatan Samarinda llir dalam bentukPPAT kepada para Pemohon;8.

Bahwa Almarhumah Asmarani binti Inas selama hidupnya tidakada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat. Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untukkeperluan menutup tabungan Almarhumah di Bank BPD Kaltim danpengurusan surat tanah yang terletak di Makroman KecamatanSamarinda llir, Kota Samarinda.Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 513/Pat.P/2019/PA.Smd2.

Bahwa Almarhumah Asmarani binti Inas selama hidupnya tidakada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim kiranya dapatmenghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut diatas secarasuka rela, namun jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, makadiserahkan kepada Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang, danhasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;. Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Medan Cq.

Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atasyang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukanmelalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang, dan hasilpenjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;5.

Veteran atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, laTerdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaanpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 374/Pid.B/2016/PN Migorang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataumenghapuskan piutang, yakni berupa satu buah HP merek XIOMI RED MINOTE

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Denganmelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan oranglain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang,3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Ad. 1.

;Dalam Pasal 378 KUHP disebutkan larangan yaitu dengan cara yangmenggerakan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untukmenyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau Ssupaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang harus apabila menggerakan orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau oranglain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya

, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang harus sesuai dengan hukum supayaorang tersebut berhak atau berwenang menguntungkan diri sendiri atau oranglain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa akibat rangkaian katabohong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban hinggamenyerahkan HP milik nya terdakwa menyadari atau mengetahui akibat yangakan terjadi dari perouatannya sehingga tampak kesengajaan Terdakwa ;Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.JSdibicarakan kepada pihak Termohon tetapi Termohon tidak maubertanggung jawab atas pembayaran hutang piutang anak pertamanya.Dikarenakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau pemasukan untukmembantu melunasi hutang anak pertamannya sehingga Pemohonmelakukan pinjaman uang kepada orang lain dengan perjanjianmelunasinya secara mengangsur atau mencicilnya. Uang untukmembayar pinjaman Pemohon (menutup!

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan dalil Termohon padapoin 4.1 Pemohon dapat menyatakan demikian karena Termohonselalu meminta nafkah lebih dari yang sudah diberikan sesuai gaji dandapat banyak hutang piutang yang dilakukan Termohon tampapengetahuan Pemohon sejak usia pernikahan kelima tahun;3.

Motor ini digadaikan untuk melunasipinjaman hutang piutang anak pertama bernama Restu Suci Ramadhanyyang seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon juga. Jika harusmengembalikan uang tersebut Pemohon tidak dapat menyanggupi haltersebut dikarenakan tidak adanya pendapatan;. Pemohon melakukan hutang piutang dikarenakan kebutuhan sehariharidan membayar pinjaman yang dilakukan anak pertama Pemohon danTermohon yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama.

tahun 2015, bertempat di Jalan Lumbalumba KelurahanPasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga,dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau Keadaan palsu, baik denganakal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanperkataan bohongmembujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataumenghapuskan piutang

pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Barang Siapa;2 Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum;3 Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun denganrangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barangsesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang

lebih dahulusudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendakmerupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka MajelisHakim menilai yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalahapakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkanorang lain (Saksi Afrely Mansyur Piliang) untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau memberikan sesuatu utang maupun menghapuskan piutang

Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupundengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untukmenyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupunmenghapus piutang;Menimbang, bahwa memperhatikan caracara dan perbuatan Terdakwa yangmeyakinkan Saksi Afrely Mansyur Piliang dengan mengatakan akan membayarhutangnya setelah istrinya datang dari Bali membawa uang kontan dan akanmengajak Saksi Afrely Mansyur Piliang ikut dalam bisnis sejumlah Rp 100.000.000,(seratus

dan kasasi dari Tergugat danTergugat II;11.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentenguntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau sebagai Penggantinya:e Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Penggugat kurang sempurna dan tidak jelas, dari manaPenggugat membuat rincian seperti tersebut;e Pertama kerjasama, terus berubah utang piutang

karena Penggugatmerasa di tipu, uang yang dikeluarkan ternyata dipergunakan oleh ParaTergugat untuk halhal lain;e Dari kerjsama berubah menjadi utang piutang, seharusnya ada perjanjianyang jelas;e Kalau Penggugat merasa ditipu tentunya dana/uang dari Penggugat yangdiberikan pada para Tergugat hanya sekali saja tidak beruntun sepertiyang di tulis dalam surat gugat;e Terus dari mana Penggugat membuat perhitungan bahwa Para tergugattelah pinjam uang dengan memberikan keuntungan sebanyak 2 1% % kali40

maupun di luarPengadilan maka putusan Judex Facti batal demi hukum setidak tidaknyadapat dibatalkan oleh yang Terhormat Mahmakah Agung RI;Bahwa faktanya peristiwa hukum yang terjadi bukanlah hutangpihutang tetapi suatu bentuk kerja sama antara para PemohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, jadi adakekilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan diputusnyaperkara di tingkat Pengadilan Negeri Blora dan dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai perkarautang piutang

Jadiuang yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat kepada para Termohon Peninjauan Kembali/semulaTergugat adalah uang untuk Voorschot/(DP dan operasional(menyewa mobil dan hal ini sudah diketahui oleh TermohonPeninjauan Kembali/semula Penggugat)Bahwa ironis sekali suatu bentuk kerja sama tetapi dibelokkan ke peristiwahukum hutang piutang, karena faktanya begitu investor tidak jadi beli tanah,kemudian Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat memintakembali uang yang telah

Bahwa Judex Facti tidak mencermati secara teliti peran dari pihakpihakdalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasikhususnya peran Tergugat Ill/Pembanding/Pemohon Kasasi yang manatidak ada satu alat bukti pun/saksi yang mengarah adanya keterlibatanTergugat IIl/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam hutang piutang antaraPara Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan TergugatVTurut Terbanding /Turut Termohon Kasasi I.Sehingga disini tidak ada hubungan hukum antara TergugatIIl

/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan peristiwa hukum hutangpiutangdengan tidak adanya keterlibatan Tergugat III/Pembanding/PemohonKasasi dengan perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat/ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi maka tidak ada alasan untuk menarik/melibatkan Tergugat IIl/Pembanding/Pemohon Kasasi dalampermasalahan ini apalagi menyita harta benda TergugatlVPambanding/Pemohon Kasasi.Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdata

Sehinggadisini kedudukan Tergugat Ill/Pembanding/Pemohon Kasasi adalahtidak ada hubungan hukum dengan Perjanjian hutang piutang antaraPara Penggugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat /Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi sehingga otomatisterlepas demi hukum dari segala beban kewajiban sebagaimanatertuang dalam Surat Perjanjian tersebut.Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan atas harta bendamilik Tergugat IIl/Pembanding/Pemohon Kasasi oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para

keberatan kami dilandasi pada ketentuan bahwa Majelis Hakimdalam mengambil putusan atas suatu perkara dalam pertimbanganhukumnya harus didasarkan pada adanya BUKTI dan/atau SAKSI, apabilatidak ada bukti dan/atau saksi yang mendasari dari suatu putusan makaPutusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat/cacat hukum.Demikian yang terjadi dalam perkara A quo TIDAK ADA BUKTI DAN/SAKSIyang menerangkan atau membuktikan adanya keterlibatan TergugatII/Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam peristiwa hutang piutang

DesaGejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBangil, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancamankekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutangHalaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.Sus /2019/PN Bilmaupun menghapuskan piutang

Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atauSupaya mMembuat hutang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur hukum dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum sebagai berikut:Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.Sus /2019/PN BilAd.1.

Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,atau supaya membuat hutang maupun menghapuskanpiutang;Menimbang, bahwa mengenai unsur Untuk memberikanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakankepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupunmenghapuskan piutang akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwaorang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkancukup jika pelaku mengetahui

diatas majelis berpendapat bahwa ternyata saksikorban Imam Sulaiman dan saksi Siti Nur Arafah dalam keadaantertekan memberikan 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu)buah HP merk OPPO warna merah dan 1 (satu) bnh HP rrrerk WIQO warnacream, sehingga saksi Imam Sulaiman dan saksi Siti Nur Alifah merasamenyerahkan handphonenya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untukmemberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianmerupakan kepunyaan orang lain atau Ssupaya membuat hutangmaupun menghapuskan piutang

Kantor Badan Penanaman Modal (BPM) Kota BatuJalan Sultan Agung Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang

diuraikan di atas Pengadilan menilai bahwa Terdakwa melakukanperbuatan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP unsurunsurnyasebagai berikut :1.Barang siapa2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain3.Dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakanorang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang

Penanaman Modal Pipit Setyowati,dan juga ada stempel Badan Penanaman Modal Pemkot Batu terdapat tandatangan bendahara Badan Penanaman Modal Pipit Setyowati dan juga adastempel Badan Penanaman Modal Pemkot Batu;Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 236/Pid.B/2016/PN MalangDalam Pasal 378 KUHP disebutkan larangan yaitu dengan cara yangmenggerakan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untukmenyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang

harus apabila menggerakan orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lainuntuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang harus sesuai dengan hukum supaya orangtersebut berhak atau berwenang menguntungkan diri sendiri atau orang lainuntuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi

hutangmaupun menghapuskan piutang yaitu dengan cara sebagai berikut :e Supaya orang lain menyerahkan sesuatu benda harus melaluihibah, jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam;e supaya orang lain memberi hutang maka harus dibuat perjanjiandidasarkan oleh syarat yang tidak didasrkan olen kebohongan ;e supaya orang lain menghapuskan piutang maka harus dibayar;ketiga hal ini dilakukan harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat kedua belah pihak cakapbertindak

antara Tergugat dan Tergugat II bahwa, oleh karenaperjanjian yang dibuat oleh dan antara Tergugat dan Tergugat Iltertanggal 22 Januari 2020 telah dilegalisasi pada Notaris Nida DesiantiSH MkKn, di Banda Aceh, maka seyogianya pula notaris tersebut haruslahditarik sebagai pihak dalam perkara ini walaupun tidak disinggungnamanya didalam gugatan Penggugat, dan atau setidaktidaknya harusdidudukkah sebagai Turut Tergugat untuk menerangkan secara materilapakah benar ada atau tidaknya perjanjian hutang piutang

Perkara Perdata Nomor 37/PDT/2021/PT.BNASertifikat Hak Milik No. 390 sebagaimana terdaftar atas nama Nurjannah(penggugat) sebagai jaminan hutang piutang;.

Sertifikat Hak Milik No. 390 sebagaimana terdaftar atas namaNurjannah (penggugat), pertama Perjanjian Hutang Piutang tertanggal22 Januari 2020 antara Tergugat dengan Tergugat II dengan jumlahhutang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) danyang kedua adalah Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 14 April 2020antara Tergugat dengan saudara Miswar dengan jumlah hutang Rp.415.000.000 (empat ratus lima belas juta rupiah) dan oleh Tergugat telah dibayar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta

tertanggal22 Januari 2020 apabila menurut Penggugat di dalam pembuatan suratperjanjian tersebut terdapat syaratsyarat yang tidak terpenuhisebagaimana terdapat dalam KUH Perdata dan atau penggugat dirugikanakibat adanya perjanjian tersebut, baru setelah itu kKemudian Penggugatmembuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dan atau Tergugat Il. dan oleh karena didalam petitumnya penggugat tidak meminta kepada majelis hakim untukmembatalkan perjanjian hutang piutang

Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2020, antara Tergugat danTergugat II dengan penuh iktikad baik ada mengadakan sebuahperjanjian hutang piutang dan kemudian setelah perjanjian hutangpiutang tersebut ditandatangani dilakukan legalisasi pada Kantor NotarisNida Desianti SH MKn di Banda Aceh;3.

SRI RAHAYU;Bahwa hutang piutang antara Ny. SRI RAHAYU (istri Tergugat dan lbu dari Tergugat IlTergugat V) selaku debitur danPenggugat selaku kreditur pada sekitar tahun 1996 dengannilai pinjaman sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas jutaHalaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor :228/PDT/2016/PT SMG3.4.3.5.3.6.rupiah) dengan jaminan hak atas bidang tanahberikutbangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak MilikNomor 143 seluas 425 m?

SRI RAHAYU harusmelibatkan dan mendapatkan persetujuan Tergugat sebagaipihak yang juga memiliki bagian hak (vide Pasal 36 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang berbunyi Mengenai harta bersama, suami atau istendapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak);Bahwa oleh karena baik dalam perjanjian hutang piutang antaraNy.

SRI RAHAYU menjadi tercatat atas nama THEDJODARMAWAN (Tergugat Rekonpensi I) dengan Nomor Sertipikat HakMilik 1802 bermula dari hubungan hutang piutang antara Ny.

Bahwa hutang piutang antara Ny. SRI RAHAYU (istri PenggugatRekonpensi dan lbu dari Penggugat Rekonpensi Il PenggugatRekonpensi V) selaku debitur dan Tergugat Rekonpensi selakukreditur pada sekitar tahun 1996 dengan nilai pinjaman sebesarRp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jaminan hak atasbidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya denganSertipikat Hak Milik Nomor 143 seluas 425 m2 terletak di KelurahanMangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tercatat atasnama Ny.

SRIRAHAYU harus~ melibatkan dan mendapatkan persetujuanPenggugat Rekonpensi sebagai pihak yang juga memiliki bagianhak ( vide Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang berbunyi Mengenai harta bersama, suamiatau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak);Bahwa oleh karena baik dalam perjanjian hutang piutang antara Ny.SRI RAHAYU (istri Penggugat Rekonpensi dan lbu dari PenggugatRekonpensi Il Penggugat Rekonpensi V) selaku debitur danTergugat Rekonpensi

Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 030060135020/KU/05/2013tanggal 15 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda TI1;2. Fotokopi Surat Rincian Pinjaman, Nomor SPK 0300801305020/KU/05tanggal 15 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda TI2;3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama Karno Diyono,selanjutnya diberi tanda TI3;4.

Mahkamah Agung Nomor 294K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, salah satunya yaitu mengenai gugatanPenggugat kurang pihak (plurium litis consortium) bahwa untuk menyatakanhal tersebut tetap harus mengacu pada adanya suatu hubungan hukumantara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat, untuk itu dapatdipakai sebagai dasar yaitu Pasal 1340 KUHPerdata suatu perjanjianhanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya dalam hal iniPengadilan Negeri Klaten sifatnya hanya sebagai pihak dalam perjanjianhutang piutang

Rekonvensidan merugikan kepentingan Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensisebagai satu rangkaian peristiwa sampai pada penguasaan terakhir atas obyeksengketa, sehingga subyek hukum yang ditarik adalah juga pihakpihak yangmempunyai hubungan hukum dalam hal ini juga pihakpihak yang berkaitandengan obyek yang sedang disengketakan;Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak membantah atau mengakuiadanya pinjaman hutang sejumlah Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh jutarupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang

Nomor0300601305020/KU/05/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan berdasarkan perjanjianutang piutang tersebut diketahui jika dalam perjanjian hutang piutang yang tidaksaja dilakukan dan ditandatangani oleh Karno Diyono dan Terbantah Illmelainkan juga oleh Sukiyem dan Endah Nur Mawarni;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta dipersidangan jugadiketahui jika Karno Diyono telah meninggal dunia dan sepeninggalnya KarnoDiyono tanah objek sengketa tersebut masih dalam penguasaan Sukiyem istridari Karno Diyono

Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;Menimbang, bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MahkamahAgung Nomor 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknyamenegaskan pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebutseharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut,bila hal ini dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukumMenimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo ternyata Sukiyemdan Endah Nur Mawarni juga ikut dalam perjanjian utang piutang

MPP/ KEP/12/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah jelas dan tegasmengatur Bahwa BPSK bukan merupakan lembaga Peradilan atauPelaku Kekuasaan Kehakiman, melainkan hanya suatu lembaga yangdibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan;Adalah fakta, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/PemohonKeberatan/Teradu dengan Tergugat/Termohon Keberatan/Pengadutelah bersepakat mengadakan perjanjian hutang piutang

Nomor 1085 K/Padt.SusBPSK/2016pembayaran yang dalam hal ini adalah pihak konsumen atau TermohonKasasi berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakanperjanjian kredit atau hutang piutang dengan jaminan fidusia, jadi Bukansengketa akibat konsumen mengkonsumsi barang dan/atau jasa yangdihasilkan atau diperdagangkan;Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia berada dalam ruanglingkup hukum perdata umum sebagaimana diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor

42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, sehingga tidak mendasarkan dan tunduk padaUndangUndang Perlindungan Konsumen;Adalah fakta, bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi telahbersepakat mengadakan perjanjian hutang piutang melalui PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 9211402465 tanggal 6 Oktober 2014 yangmerupakan perjanjian pokok dan kemudian dilakukan pembebanan fiduciayang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) melalui Akta Jaminan

,M.Kn., serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia denganSertifikat Fidusia Nomor W15.00995674.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27Oktober 2014;Bahwa dasar perjanjian hutang piutang yang dituangkan di dalam PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 9211402465, tanggal 6 Oktober 2014 yangmerupakan perjanjian pokok dan kemudian dilakukan pembebanan fiduciayang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) melalui Akta Jaminan FidusiaNotariil Nomor 603, tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris RullyMaharany

dan fakta yang ditemukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 September 2016dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terbukti pokok sengketa adalah hutang piutang

Kwitansi Pembelian tanah perumahan luas 15 X 20 yangterletak di Dusun Samaturue, xxxx XxXxXxxXxxxx, KecamatanXXXXXXXXxX, Kabupaten Bulukumba, tanggal 23 Maret 2008, danHal. 8 dari 32 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA BIkKwitansi utang piutang dari Satturia tanggal 27 Juni 2017buktiP.12. Kwitansi dari Kombong yakni pinjaman berbunga tanggal10 Maret 2018, dan Kwitansi pinjaman uang dari Jamri tanggal17 Mei 2018 bukti P.23.

perkawinan mereka yaitu tanah perumahan dansebuah rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dan sejumlah utangpiutang; Bahwa tanah dan rumah tersebut saksi tahu dibeli pada tahun 2003yang terletak di XXxxxX XXXXXXxXxx, Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bahwa setahu saksi rumah tersebut di beli dengan jumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan cara di cicil dan sekarangmasih tersisa Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dan yangmencicilnya adalah Penggugat; Bahwa mengenai utang piutang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,juga telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalamgugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yangtelah bercerai, dan menuntut agar hartaharta dan utang piutang yangdiperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua danutang piutangnya di tanggung bersama atau sesuai ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 1 September 2021, Tergugatmenyerahkan

yang juga berdiri diatasnya rumah panggungyang terletak di XXxxxX XXXXXXxXxxX, Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXxX dengan batasbatas: Utara :tanah Borahima Timur =: tanah Borahima Selatan : tanah Bunga Barat : jalan Dusun SamaturuEdan saat perolehan tanah dan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masihberstatus suam1 istri;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secarategas oleh Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa obyek sengketa mengenai utang piutang yangdimaksud oleh Penggugat

yang tertuang dalam gugatan posita poin 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, dan 5.7, adalah tidak benar dan Tergugat juga tidakmengetahui utang piutang tersebut;Hal. 20 dari 32 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA BIkMenimbang, bahwa sehubungan dengan pemilahan jawaban Tergugattersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudutpandang hukum pembuktian sebagai berikut: Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berartidalil tersebut telah terbukti benar; Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jjin karenaTerdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan senior diKesatuan sebesar Rp. 92.800.000, (Sembilan puluh dua juta delapanratus ribu rupiah).d.

Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkandinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwamemiliki permasalahan utang piutang kepada seniornya di Kesatuan.4. Bahwa Pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarianterhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi di sekitar daerahCilodong, Depok dan Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.5.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jinkarena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Saksi1 sebesar Rp. 92.800.000.00 (sembilan puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapi uangSaksi1 sebagian sudah dikembalikan sebesarRp.40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) sisanyaRp.42.800.000.00(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)sampai sekarang belum dikembalikan.5.

Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpaiin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang denganSaksi1 sebesar Rp. 92.800.000, (Sembilan puluh dua juta delapanratus ribu rupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapisebagian uang Saksi1 sudah dikembalikan sebesarRp.40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) sisanyaRp.42.800.000.00(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)sampai sekarang belum dikembalikan.5.

Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karenaTerdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Saksi1sebesar Rp. 92.800.000, (Sembilan puluh dua juta delapan ratus riburupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapi sebagianuang Saksi1 sudah dikembalikan sebesar Rp.40.000.000.00(empatpuluh juta rupiah) sisanya Rp.42.800.000.00(empat puluh dua jutadelapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan).2.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuathutang atau menghapus piutang;Ad.1. Unsur.

Orang yang menyerahkanbenda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selainyang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda ituatas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;Menimbang, bahwa tujuan dari tindak pidana penipuan adalah untukmenyerahkan benda, membuat hutang atau menghapus piutang;Menimbang, bahwa pengertian benda dalam tindak penipuan memilikiarti yang sama dengan pengertian benda dalam tindak pidana pencurian danpenggelapan, yaitu sebagai

Pada tindakpenipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiriasalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memberi hutang danmenghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinyadengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai Suatu perjanjian atauperikatan.

Demikian jugadengan istilan utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai artisuatu perikatan.

Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertianyang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayarhutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikansebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkansejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta fakta hukumyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 23

SUTARJO lalu saksiHalamani2 dari 82Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN CmsMARTINUS memerintahkan kepada saksi ABDURAHMAN untuk melakukanaudit.Selanjutnya atas hasil audit berupa Laporan Pemeriksaan PiutangUsaha (opname piutang) PT Pami Nyiur Utama Depo Ciamis tahun 20162018 tanggal 01 Maret 2018 berdasarkan data piutang usaha, fakturfakturfisik, tanda terima faktur penagihan (TTFP), bukti setoran ke bank danprogram ACCURATE ditemukan kerugian senilai Rp. 895.456.843, (delapanratus sembilan puluh lima

dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);e Dari piutang tahun 2017, ditemukan sebanyak Rp. 273.544.047,(dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribuempat puluh tujuh rupiah) yang tidak ada faktur fisiknya;e Terdapat selisih antara pelunasan secara program dengan yangdisetorkan ke bank selama tahun 2017 senilai Rp. 87.637.870,(delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapanratus tujuh puluh rupiah);e Dari piutang tahun 2018, ditemukan sebanyak Rp. 17.121.979,(

SUTARJO lalu saksiMARTINUS memerintahkan kepada saksi ABDURAHMAN untuk melakukanaudit.Selanjutnya atas hasil audit berupa Laporan Pemeriksaan PiutangUsaha (opname piutang) PT Pami Nyiur Utama Depo Ciamis tahun 20162018 tanggal 01 Maret 2018 berdasarkan data piutang usaha, fakturfakturfisik, tanda terima faktur penagihan (TTFP), bukti setoran ke bank danprogram ACCURATE ditemukan kerugian senilai Rp. 895.456.843, (delapanratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu delapanratus