Kepaniteraan PengadilanNegeri Sigli tanggal 15 Februari 2016 dan telah diberitahukan/diserahkansecara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016, Nomor5/Akta.Pid/2016/PNSgi ;Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan JaksaPenuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara ini masingmasing pada tanggal 23 Februari 2016, dalamtenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016s/d tanggal 2 Maret 2016, Nomor : W1.U5/252

sebagaimanatersebutGibaweal IN j ~ nnn nnn nnn nr ne nen erenceMenimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat b uktiyang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untukmengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja,sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satukesatuan dengan berkas perkaranya; 252

yang dilakukan olehTerbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapatdinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitunganPPN Masa Pajak Desember 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2006 adalah sebesarRp133.332.601,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252

Putusan Nomor 1215/B/PK/PJK/2015oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 29 ayat (3) UU KUP juncto Pasal 9 ayat (3) UU PPN juncto Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;b.

saksiHalaman 4 dari 15 halaman Put.No133/Pid/2018/PT.PLGUmidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam penggeledahantersebut ditemukan :1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabushabudengan selang terpasang;e 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;e 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;e 1 (satu) buah jarum;e 1 (satu) alat hisap bong shabushabu dengan pipet terpasang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PegadaianCabang Pagar Alam Nomor : 252

Resor Pagar Alam melakukan penggeledahan rumah saksiUmidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam penggeledahantersebut ditemukan :e 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabushabudengan selang terpasang;e 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;e 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;e 1 (satu) buah jarum;e 1 (satu) alat hisap bong shabushabu dengan pipet terpasang;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PegadaianCabang Pagar Alam Nomor : 252

netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEFI3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNF;3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

denganberat netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN Btm 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

carapemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembaliPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diaturdengan Peraturan Pemerintah; dalam hal ini Peraturan PemerintahNomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsungdiberhentikan pada saat inkrach atau akhir bulan setelah inkrah, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Putusan1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016, sesuai amanat Pasal250 jo 252

oleh UUD 1945, yakni: e Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.34.35.36.37.e Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orangberhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan kerja;Bahwa amanat Pasal 89 UU ASN No. 5 Tahun 2014, dijabarkan dalamPasal 252

Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidaklayak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat(4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat(binding authority) setelah adanya Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 ;Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (AsasLegalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudiandiberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur

Dalam pasal 252 dalam PPtersebut dikatakan pemberhentian harus dilakukan sejak akhir bulan saatputusan pengadilan incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik

sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P12), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanPasal 252

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252

Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.AUPB yang dilanggar;turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi se bagai berikut:(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P10), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.Pasal 252

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pember hentian Sementara Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/19/V1I/2010, tanggal 21Juni 2010;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/19/VI/2010 tanggal 21 Juni2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso,Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokandengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberitanda P.1 ;b.

apa yang dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapatdinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitunganPPN Masa Pajak Januari 2006 samasama menyatakan Pajak MasukPPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2006 adalahsebesar Rp 137.472.996,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman padaPasal 3 Keputusan Menteri Keungan Nomor 252

Pasal 9 ayat (3) UU PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNomor 252/KMK.03/2002;b.

Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.SelERIK di Jalan Palmerah Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa langsung memberikanuang sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) lalu ERIK langsung pergiuntuk membelikan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan.e Bahwa selanjutnya sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Palmerah JakartaBarat Terdakwa menerima (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkotikajenis ganja dari ERIK.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 252

Jalan Palmerah II RT. 010 RW. 06 Kelurahan Palmerah KecamatanPalmerah Jakarta Barat Terdakwa ditangkap oleh saksi PAINO, Saksi SONYHENVICO dan saksi RISKY HIDAYAT (Anggota Satuan Narkoba Polres MetroJakarta Selatan), selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan danpakaian Terdakwa ditemukan (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daundengan berat brutto 2,1 gram dalam genggaman tangan kanan Terdakwa;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 252

10) 2(11) 2(2) 2(10) 2(3) 2(4) 2(W2iNS) 2(1) 1(4) 2(3) 2(12) 1(S) 1(L54) 2(24) 2(4) 2(Ys) =1(152) 2(10) 2(((((((KQBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 487.00 683.00 Tm/F46 1 TE(3144) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 653.00 Tm/F12 1 TE(2640) 241) 243) 1S23) 222) 241)42)57)((((( 2( 2(ETQq TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 207.00 653.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 214.00 653.00 Tm/F12 1 TE(23) 222)53)61)22)5) 3682622) 252

TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 377.00 347.00 Tm/E1lZ 2 DE(6) 2(6) 2(74) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 397.00 347.00 Tm2/F12 1 Tf(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 403.00 347.00 Tm/Fl2 1 TE(212) 2(350) 2(43) 1(44) 1(22) 2(4743) 1(5) 268(36) 1(54) 2(4654) 2(35) 268(27) 1(4744) 1(22) 2(357) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 538.00 347.00 Tm/Fl2 1 TE(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 325.00 Im/F12 1 TE(2622) 252

Menetapkan Penggugat berhak untuk mengambil seluruh suratsurat asli diBTN (Bank Tabungan Negara) Bogor antara lain:A.1 Perjanjian Kredit No. 2;A.2 AKMH No. 252;A.3 AJB No. 4;A.4 Sertifikat No. 161;A.5 IMB No. 826;4. Menetapkan Penggugat diberi ijin untuk menjual tanah dan bangunan milikPenggugat dan Tergugat kepada siapapun atas rumah milik bersama tanahdan bangunan yang terletak di Perumahan Nanggewer Indah Blok/KavlingNomor 226 dengan Sertifikat Nomor 161 atas nama Tergugat;5.

Oktavianus Michael Mandagie, lahir di cibinong Bogor tanggal 7 Oktober1986;berhak untuk mengambil seluruh Surat surat Asli di BTN (Bank TabunganNegara) di Bogor antara Lain : Perjanjian Kredit No. 2; AKMH No. 252; AJB No. 4; Sertifikat No. 161; IMB No. 826;4. Menetapkan Pembanding semula Penggugat dan Kedua anaknya :1. Elsye Marcely Leyca Mandag, lahir di Jakarta, tanggal 21 Juli 1981dan2.

bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan NomorJ:949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan NomorRekening Pinjaman 1580100533165 dan Nomor Rekening AGF:158;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor 8S:229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan Nomor RekeningPinjaman 158.0100380880 dan Nomor Rekening AGF:9000020582509;1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor L:252

Bank Mandiri (Persero) Tbk;1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan NomorJ:949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan NomorRekening Pinjaman 1580100533165 dan Nomor Rekening AGF:158;1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor 8S:229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan Nomor RekeningPinjaman 158.0100380880 dan Nomor Rekening AGF:9000020582509;1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor L:252:2013 atas nama Debitur Lianda Astriani dengan NomorRekening

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp965.690.567,00;DPP (80/100xDPP PK) =Rp772.552.454,00;Selisih = Rp193.138.113,00;PPN =Rp 19.313.811,00;Kesimpulan: Bahwa sesuai Put. 51394/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 16dari 33 halaman, Bantahan Pemohon Banding :Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

kebijakan perpajakan berupaSunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidakmembuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkaraa quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UndangUndang KUPjJuncto Pasal 9 ayat (3) UndangUndang PPN juncto Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/09/X/2007, tanggal 22Oktober 2007;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/09/X/2007 tanggal 22 Oktober2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan,Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokandengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1 ;b.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 317.000, (tiga ratustujuh belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya denganputusannya Nomor : 252/Pdt.G/2006/PTA.Sby. tanggal 28 Desember 2006M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1427 H.

WIDATIFATMANINGRUM binti SLAMET SOEDIHARDJO iersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama SurabayaNo. 252/Pdt.G/2006/PTA.Sby. tanggal 28 Desember 2006 M. bertepatandengan tanggal 7 Dzulhijjah 1427 H. yang menguatkan putusan PengadilanAgama Surabaya No. 2065/Pdt.G/2005/PA.Sby. tanggal 29 Mei 2006 M.bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1427 H. sehingga amarselengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding ; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya

pada tanggal 31 Desember2018, sementara Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor26/Pid.SusTPK/2013/PN.PBR pada tanggal 11 Juli 2013, danseharusnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo pada akhirbulan setelah Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 26/Pid.SusTPK/2013/PN.PBR pada Tanggal 11 Juli 2013 memiliki kekuatanhukum tetap maka dengan demikian Objek Sengketa yangditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah bertentanganhalaman 10 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUNPBRdengan pasal 252

Bahwa dalil Penggugat pada huruf F 1.b adalah keliru dan tidakberdasarkan Hukum, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS mengatur tentang saat mulai berlakunyaPemberhentian, tidak mengatur mengenai Penetapan Keputusan,berdasarkan lampiran Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 angka151 (vide T9) yang menyatakan bahwa dibenarkan adanyapenyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan PerundangUndangan.Bahwa mengenai mulai berlakunya pemberhentian mempertimbangkanhalhal

Bila diterapkan kaedah Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik darisisi Keuangan dan administrasi (Penggugat) sehingga menimbulkankerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisi Hukum dimana faktaHukum Penggugat tidak ada dirugikan seperti mengembalikan apayang sudah Tergugat terima dari sisi kKeuangan kepada Negaradimana Penggugat belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau.b.

hal mana objek sengketa diberlakukan tidaksejak sejak akhir bulan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu padatahun 2013 padahal dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketayaitu Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 terdapat ketentuanPasal 252 yang pada pokoknya mengatur khusus mengenai mulailberlakunya keputusan terhitung sejak akhir bulan pada bulan putusanpidana tersebut berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang Pertama yaituapakah pemberhentian tidak dengan

Oleh karenanya sikap/keputusanTergugat untuk mengambil pilihan pemberlakuan keputusan sejak ditetapkanadalah pilihan yang tepat untuk menghindari masalah hukum baru dan menjaminkeputusan objek sengketa dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya olehkarenanya penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi asas kepastianhukum dan asas kecermatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim menilai bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 khusus terhadap

Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan, Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2008 terhadap obyek : Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab.

Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari 2006 ;2) Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiribangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis,Kab. Malang, atas nama Tergugat;3) Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa4)Mangliawan, bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec.

Tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 379 luas 252 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum MangliawanPermai RW.15 Kecamatan Pakis kabupaten Malang atas namaTergugat ;3.

Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.379 luas 252 m2 yang di atasnya berdiribangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai RW.15 KecamatanPakis kabupaten Malang atas nama Tergugat ;3. Tanah kering dengan luas kurang lebih 820 m2 terletak di RT.

Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari2006, harus dinyatakan sah dan berharga;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa :2) Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiri bangunanrumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab. Malang,atas nama Tergugat;3) Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa Mangliawan,bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec. Pakis, Kab.

Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan BeritaAcara Penyitaan Jaminan, Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg.tanggal 15 Januari 2008 terhadap obyek :Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiribangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis,Kab.

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor: 252, Persil : 17.b. Kelas S.II berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan Kabupaten Tangerang, Yang Melepaskan H.

Panongan Kabupaten Tangerang, Yang Melepaskan TRISNO, Yang Menerima Pelepasan STEPHANUS HADIWIJAYA;

h.1.1 (satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA Nomor : 252/Cikupa/1995 dari H. DJUHANA , umur 66 tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp. Ciakar RT. 01/04 Ds. Serdang Kulon Kec. Legok Kab.

Tangerang, atas tanah Girik Nomor :252 Persil : 17. b Kelas S. Il berjenis Sawah, Luas 1.544 M? terletak diDesa/Keluranan Serdang Kulon Kecamatan Panongan KabupatenTangerang;1 (satu) bendel Asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA dari RAIS B MAYA, umur 73tahun, Kewarganegaan Indonesia d/a Kp. Panyembir RT 02/01 Ds.Serdang Kulon Kec. Panongan Kab. Tangerang, atas tanah Girik Nomor :1602 Persil : 4.S Kelas S. II berjenis Sawah, Luas 2.077 M7?

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor: 252, Persil17.6. Kelas S.Il berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak diDesa/Keluranan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan KabupatenTangerang, Yang Melepaskan H. SANWANI, Yang Menerima PelepasanSTEPHANUS HADIWIJAYA yang belum diregistrasi dan belumditandatangani oleh pejabat pemerintah;. 1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA. dari RAIS B MAYA, umur 73 tahun,Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp. Panyembir RT. 02/01 Ds.

Panongan Kabupaten Tangerang, Yang MelepaskanTRISNO, Yang Menerima Pelepasan STEPHANUS HADIWIJAYA;h.1.1 (satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA Nomor : 252/Cikupa/1995dari H. DJUHANA , umur 66 tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a.Kp. Ciakar RT. 01/04 Ds. Serdang Kulon Kec. Legok Kab. Tangerang,atas tanah Girik Nomor: SPPT 366, Persil : 7 Kelas berjenis Sawah,Luas 880, yang terletak di Desa/Kelurahan Ciakar Kecamatan.

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor:252, Persil : 17.6. Kelas S.II berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak diDesa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan KabupatenTangerang, Yang Melepaskan H. SANWANI, Yang Menerima PelepasanSTEPHANUS' HADIWIJAYA yang belum diregistrasi dan belumditandatangani oleh pejabat pemerintah;1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA dari RAIS B MAYA, umur 73tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp.

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor:252, Persil : 17.b. Kelas S.II berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak diDesa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan KabupatenTangerang, Yang Melepaskan H. SANWANI, Yang Menerima PelepasanSTEPHANUS HADIWIJAYA yang belum = diregistrasi dan belumditandatangani oleh pejabat pemerintah;e. 1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA dari RAIS B MAYA, umur 73tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp.