Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.LKakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkanhukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis

karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesualdengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih

apakahtelah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnyahati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumahtangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

dengan memperhatikan muatan dan kriteria yangterjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidakdapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah dalam panji mitsagan gholizhan, serta untuk menghindari eksesnegatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asaskemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetapdipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraiandipandang lebih baik atau dianggap sebagai Tasrih

Dengan demikian MajelisHakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telahsampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikanlagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya atau dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami olehPenggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugatsebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dengan memperhatikan muatan dan kriteria yangterjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapatlagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdalam panji mitsagan gholizhan, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebihbesar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yangdiperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuahrumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggapsebagai Tasrih

yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:ase Gib lero aro aut) prs rxiLWl Slyaalb wolslArtinya:Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap sSuaminya sudahsedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkantalakSuaminya dengan talak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu) Allah SWTmenyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali denganpasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi hsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitabsuci Alquran Surat AlBagarah ayat 227 yang berbunyi :Artinya : Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini makaperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil maruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai tasrih

Putusan No. 0224/Pdt.G/2017/PA.LKMenimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai denganpasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat danTergugat

Mudahmudahan (sesudah itu) Allah SWTmenyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali denganpasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi hsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

membahayakan, sesungguhnya yanglebin baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suamiistri ini/ Mudahmudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi merekapasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperolehketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /msak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor

selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Majelis sebagai berikut:plroll ale) adlb wolill ale lb kro azo arty prs ruil Sly)Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi olehFIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AHMAD M TASRIH, SE. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCAATMAJA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapanTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;26HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :ttd ttd1 FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH A. ZAMRONI, SH.

M.Hum.27ttd2 DEVITA WISNU WARDHANL SH.Panitera Pengganti :ttdAHMAD M TASRIH, SE. 2d

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh RusnenHeldawati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

,M.H CHAHYAN UUN PRYATNA,S.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Bin.

SlyArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis menyimpulkan harus dinyatakan

tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjukAllah SWT dalam AlQuran Surat AlBagoroh ayat 227 yang terjemahannyaberbunyi Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9