Ditemukan 202674 data
14 — 7
Riau,sesuai Kutipan AktaNikah Nomor :248/08/XI/2011dan ditandatangani oleh Pegawai PencatatNikah KUA Kecamatan tersebut, tertanggal 08 November 2011.. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan perjaka Trgugatberstatus perjaka;. Bahwa setelah pernikhan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal dirumah orang tua Penggugat di Batu Ampr RT.006 RW.004 DesaBatu Ampar Kecamatan Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prov.
pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasanbahwa Penggugat secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat padapoin 3;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidakdapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:248
18 — 3
tidak mempermasalahkan sebab dari pihak mana yang memulai adanyaPerkara nomor 0523/Pdt.G/2016/PA.BmsHalaman 12 dari 15 halamanperselisinan, namun sematamata melihat keutunan rumah tangga Penggugat danTergugat yang sulit dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprodensi MahkamahAgung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Figih yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalamKitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 248
berbunyi:Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Figih yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalamKitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 248 berbuny!
8 — 3
13 Juni 2013, Almarhum Samsi Rahadi Bin Madsurat(Pewaris) meninggal dunia karena Sakit dan dalam keadaan beragamaIslam berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor:470.3/SKK/Ds.Psg/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PasirGadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;Bahwa Almarhum Samsi Rahadi Bin Madsurat (Pewaris) semasahidupnya menikah dengan Hj. lyan Rayanah alias Rayanah Binti Mansurpada tanggal 7 April 1981 yang tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, No.248
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/1981, tanggal 07 April 1981,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesual,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.
14 — 12
terbukti;Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan denganpendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelisyang terdapat dalam kitabkitab sebagai berikut:e Kitab Risalah Assyigog halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:dill woli) ale glblgres aro at ers IuslilyArtinya: Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapatmemutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;e Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
(Figih Sunnah II hal. 248. )Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai denganPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo.
15 — 11
Ayah para Pemohon tercatat hanyasekali melangsungkan pernikahan yakni dengan ibu kandung para Pemohonbernama Ibu para Pemohon pada tanggal 16 Februari 1992 berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor: 248/01/03/1992 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah:4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Ayah para Pemohon dan Almh Ibu paraPemohon telah berhubungan layaknya suami isteri (badad dukhul) dandikarunial 4 (empat) orang anak yang bernama:1.
Masdaruddin dan Ibu para Pemohon ,Nomor 248/01/03/1992 bertanggal 2 Maret 1992, bermeterai cukup,dilegalisir dan sudah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok denganaslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;2. Potokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1201032812070079, An.
17 — 10
dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkanoleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam.Him 11 dari 14 hlm Putusan No. 1284/Pdt.G/2021/PA.SmadlMenimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli HukumIslam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
(FigihSunnah II hal. 248. );Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalilsyari yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.
11 — 13
Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :NAW OWS cop) GLRel gh Aero S! di coll so Lalgcs Cd ISlygale Login MOY Fela jruty Lelio oy Spall alge ane Giles)dsl dabartinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dinadapan hakim dengan bukti daripihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yangmenyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antarakeduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain;2.
Kitab Fighus Sunnah juz II halaman 248 :CEN NS Best! old ope Abi OF deg OF > GW abi GadEpo Jie Leblial oy Sptall als ans Clary Y Ino!
14 — 4
Bahwa untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan suratketerangan GHOIB Nomor: 474/248/KI.Klb yang dikeluarkan olehKelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, tertanggal 23Mei 2018;6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suaturumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimanamaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskarena perceraian;7.
Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/248/KI.Klb. tanggal 23 Mei 2018, yangdikeluarkan oleh Kelurahan Kali Baru, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan duaorang saksi, yaitu:Saksi Xxxx umur 48 agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di BekasiXxxx, Kota Bekasi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaiberikut : Bahwa
15 — 8
Putusan Nomor 0655/Padt.G/2020/PA.Btm6.7.Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat sesuai dengan Kutipan AktaNikah Nomor 248/3/XII/2015 tanggal 27 Desember 2007;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempattinggal bersama di Kota Batam;Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telahbercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri serta telahdikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/3/XII/2015, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KikimTengah, Kabupaten Lahat, tanggal 27 Desember 2007. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);c.
10 — 4
Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan puladengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Figh alSunnah juz II : 248, yang artinyasebagai berikut : Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untukdiceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemadlaratan
dimana suami isteri tersebut sudah tidakmampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakimsudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannyadengan talak satu bain ;Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh alSunnahjuz IL : 248, untuk itu pendapat tersebut selanjutnya diambil alih oleh Majelis dan menjadipendapat Majelis Hakim;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, makasecara ex officio
8 — 3
PUTUSANNomor: 248/Pdt.G/2016/PA.KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhnkan putusanperkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama , pendidikan SMK, pekerjaan mengurusrumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKabupaten Batu Bara , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 28 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan
buruh kilangkayu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKabupaten Simalungun ,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksisaksi di depanpersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan RegisterNomor 248/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 14 Maret 2016, yang isinya
12 — 6
Wspberdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/1/III/1996 tertanggal 1 Maret1996, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersamaselama kurang lebih 22 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dare Ajue, Kelurahan Lalabata Riaja,Kecamatan DonriDonri, Kabupaten Soppeng dan tidak mempunyai anak.Bahwa, setelah 10 tahun usia pernikahan keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak
Surat:Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/1/III/1996tertanggal 1 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaHalaman 3 dari 13 putusan Nomor 0300/Padt.G/2018/PA. WspKecamatan DonriDonri, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukupserta distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.B.
12 — 0
Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh KepalaDesa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Makasar Nomor :0452/248/418.89.14.141/2013 bertanggal 20 Agustus 2013bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya; (bukti P.3);Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah tetangga Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semulahidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebuttidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan
yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Mamajang Kota Makasar telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat buktitersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengandemikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoibyang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan GurahKabupaten Kediri Nomor : 045.2/248
12 — 1
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebihdahulu memeriksa surat kuasa insidentil tanpa nomor, tanggal 3 Septmber2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang padatanggal 11 Oktober 2017 dengan register nomor 248/kuasa/2017/PA.Tnkbeserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secaraformil Titi Subarni binti Manan, lbu
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluargayang sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak terwujud;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin hukum Islamyang tercantum dalam kitab Figih Sunnah juz Il hal. 248 :Iota) Us G9 50 oN yada) Se 1) Cay AN pal Gye Gulls Gf dang 5I cof: alle ale! GandEl sil Cre E sd csly Lgildyl of tga oh jigs nce : the Lag hia!
Drs. SOEPRAPTO, M.M
Tergugat:
WALIKOTA KEDIRI
379 — 719
Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63 tambahan lembaranNegara Republik Indonesia nomor 6037) yang bunyinya: P N Sdapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikankarena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan tidak berencana;Bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 247 PP No. 11 tahun 2017diatur dalam pasal 248
Soeprapto, M.M. yang dibuat Walikota Kediri (Tergugat)bertentangan dengan peraturan atau perundangundangan yangberlaku sehingga Surat Keputusan tersebut tidak sah atau batal karenasalah dalam menerapkan/menafsirkan perundangundangan yaitupasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan begitu proses pemberhentian tidak dengan hormatterhadap Penggugat berupa surat Keputusan Walikota Kediri Nomor
(Tergugat) telah terjadi kesalahan dalammenafsirkan atau menerapkan hukum dan undangundangsebagaimana yang dimaksud pasal tersebut di atas (Pasal 247 jo.pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251 PeraturanPutusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 67 HalamanPemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil), sehingga SK (Surat Keputusan) Pejabat Tata UsahaNegara tersebut bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu: a.
SOEPRAPTO, M.M. tersebut bertentangan denganPasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, maka hal tersebut sudah sesuai danmemenuhi maksud dari UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara beserta penjelasannya pasal 53 ayat 2 sub. a. karenaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku
Maka sudahseharusnyalah Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang TerhormatMajelis Hakim Pemeriksa perkara ini.Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakanSurat Keputusan Walikota Kediri tidak sah atau batal, karena salahmenafsirkan Pasal 247 jo, Pasal 248 jo, Pasal 249 jo, Pasal 250 jo,Pasal 251 jo PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil. Hal tersebut adalah tidak benar.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Tegal Unit Kemantran II
Tergugat:
1.Siti Aisah
2.Carlye
95 — 9
B.248/KCVIII/ADK/01/2016 tertanggal 10 Oktober2016,b. Surat Peringatan 2 No. B.06/KCVIII/ADK/01/2020 tertanggal 06 Januari2020,c. Surat Peringatan 3 No.
B.248/KCVIII/ADK/01/2016 tertanggal10 Oktober 2016,P 10: copy dari Surat Peringatan 2 No. B.06/KCVIII/ADK/01/2020 tertanggal06 Januari 2020,P 11 : copy dari Surat Peringatan 3 No.
cukup sesuai asli tanda bukti P9;Rekening koran Pinjaman ParaTergugat pada posisi bulan September 2020 bermeterai cukup sesuai asli,tanda bukti P10;Pay off Pinjaman para Tergugatpada posisi bulan Nopember 2020 bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P11;Rekening koran Pinjaman ParaTergugat pada posisi bulan Nopember 2020 bermeterai cukup sesuai asli,tanda bukti P12;Pay off Pinjaman para Tergugatpada posisi bulan Nopember 2020 bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P13;Fotocopy Surat Nomor:B.248
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 12/SKAKHTVIIV2011 tanggal 16Maret 2011;Termohon Peninjauan Kembali dan Il dahulu Pemohon Kasasi dan I/Tergugat dan Tergugat Il Intervensi/Para Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MahkamahAgung No. 248
(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 248 K/TUN/2010tanggal 30 September 2010 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 07Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding (dengan perantaraankuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2011)diajukan permohonan
dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembalitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalammemori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :1Bahwa Memori Peninjauan Kembali ini menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari jawab menjawab dan dokumendokumen persidanganpada Pengadilan tingkat Pertama.Bahwa pada halaman 18 angka 2, dan halaman 19 angka 5 Putusan No.248
TERGUGAT
10 — 0
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Kitab Fighus Sunnah, jusII, halaman 248, disebutkan:dun wolsl soJ bls eis LislscliseVI gly cool olyicl 6!
11 — 0
WsbMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobodalam Register Perkara Nomor 2338/Pdt.G/2013/PA.Wsb tanggal 28 Nopember2013, telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Kalibawang dengan Nomor : 248/06/XI/2011tertanggal 5 NovemberBahwa pada saat
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
2002 No.49/Pid/2002/PT.Mtr.Melihat suratSsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggitersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasipada tanggal 3 Desember 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember2002, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukanrisalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam suratketerangan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeridi Praya tanggal 18 Desember 2002 No.09/akta Pid/2002/PN.Pra oleh karena itu berdasarkan pasal 248