PERMATA AYAH BUNDA, yang memiliki usaha berupa rumah sakit yangbernama Rumah Sakit Umum Permata Bunda yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja No. 7, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor61/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn pada tanggal 18 Februari 2021 yangmemerintahkan untuk memanggil para pihak supaya menghadap dipersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

,M.Hmasingmasing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khusus padatanggal 17 Februari 2021 dengan register Nomor 61/Pdt.SusPHI/2021/PNMdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para HakimAnggota dan dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan,S.H., PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanKelas 1A Khusus.HakimHakim Anggota

Hubungan Industrial tersebut;Membaca berkasberkas yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PalembangHalaman 1 dari 32 Putusan Nomor 70/Padt.susPHI/2020/PN.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang kelas AKhusus, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalamsuatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yangamarnya sebagai berikut :MENGADILI1.

Namun sungguh sangat disayangkan meskipun telah adanya PersetujuanBersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang isinya antara lain telahsepakat untuk tidak saling melakukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapunakan tetapi hal tersebut diabaikan atau diciderai oleh Penggugat denganmengajukan gugatan aquo kepada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang.

sudah disahkan melalui Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Melalui Bipartit No.427/BIP/PHI/2020/PNPlg tertanggal 20Januari 2020 oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang selain mengikat sebagai bentuk perjanjian, juga mengikat Para Pihaklayaknya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang.

Raya CileungsiBekasiKM 22,5 CileungsiKabupaten Bogor; Selanjutnya disebutTERGUGAT;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan harisidang ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; Telah memperhatikan buktibukti

kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYA ;Hal 1 Putusan No. 128/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juli 2017,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus pada tanggal 4 Juli 2017 dibawah Register No.128/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg. telah mengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.

Hubungan industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung agar dapat memutuskan sebagai berikut:DALAM PROVISI1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yangbelum diterima Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejakMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Bandungmembacakan Putusan Sela;DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan KuasaTergugat.HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIMKETUA MAJELIS,R. YOSARI HELENANTO, SH., MHWASPIN SIMBOLON, SH.,MH,IMAN FIRMANSYAH, SH.Halaman 42 Putusan No. 128/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg.PANITERA PENGGANTI,R.DJUNIANTI, S.H.Halaman 43 Putusan No. 128/Pdt.SusPHI/2017/PN.Badg.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 2 dari 20 hal.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain,Penggugat mohon diberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukanRekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Nomor 672 K/Pdt.SusPHI/2015 Menolak tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensiuntuk seluruhnya;Dalam Konvensi/Rekonvensi: Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal24 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015 mengajukanpermohonan

Sedangkan Soim dan Nur Rofig tidak mencantumkan tandatangannya;Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004,dinyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah peradilankhusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 tahun2004 ditegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada PengadilanHubungan Industrial adalah hukum acara yang berlaku di padaPengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatursecara khusus dalam

Nomor 672 K/Pdt.SusPHI/2015 Atas tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak a quo berdasarkanketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f juncto Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugatberhak atas upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusanhubungan kerja (upah proses);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

KebonKacang No. 30 A, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, untukSelanjutnya GISQDUE .............cceceeecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeess TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa bukti bukti dan saksi yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 15 Maret 2019yang

Hubungan Industrial);Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPENGGUGAT secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada PENGGUGAT sejak bulan November 2017 sampai dengansekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihakterhadap PENGGUGAT.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiaphari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;Bahwa, untuk menjamin dibayarkannya hakhak dari PENGGUGAT, makasudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminanatas objek benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT, yaknisebagai berikut :Putusan Nomor 114/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PST hal. 6

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruangsidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagaiberikut :MENGADILIPRIMAIR1.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 83ayat (1) UU no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrialgugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda sebagai P1.1 s/d P7.2 dan seorangsaksi bernama Moh.

Gajah MadaMotor, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,selanjutnya disebut sebagal......... eee eeeeeeeeeeeees Tergugat ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah memperhatikan buktibukti surat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 April 2011,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Membebankan biaya perkara pada NegaraSUBSIDAIR :Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kota Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon untukdiberikan putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugatmengajukan Jawaban dalam surat jawabannya tertanggal 5 Juli 2011 sebagai berikut :12Bahwa Penggugat adalah benar pernah bekerja pada Tergugat ;Bahwa Penggugat tidak benar telah bekerja selama 36 (tiga puluh enam

Justru Penggugat bicaralangsung pada Tergugat, Penggugat mengatakan di kantor gatot subroto candiPenggugat merasa tidak layak dan tidak nyaman.Selanjutnya Penggugat menyampaikan langsung pada Tergugat untukmengundurkan diri.Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar uang pesangon karena Penggugatmengundurkan diri atas kemauannya sendiri.Berdasarkan jawabanjawaban (nol13) tersebut diatas Tergugat memohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang untukmemeriksa dengan memberikan

keputusan sebagai berikut :Primer :12Menyatakan tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak kepada Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2010 ;Menolak segala tuntutan Penggugat ;Subsidair :1Apabila Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Tergugat mohon untukdapat diberikan keputusan yang sedailadilnya ;Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidakmengajukan Duplik.Menimbang bahwa untuk

Hubungan Industrial tersebut, dengan dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakimhakim Anggota Ketua Majelis1.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunTergugat mengajukan perlawanan atau kasasi;Subsidair :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain,mohon diberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena perumusan masaskorsing yang tidak jelas dan tidak berdasar;1.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :1.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi;Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.124/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2012 yang amarnyasebagai

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21Desember 2012;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 9 Januari 2013 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah benar menerapkan hukum sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf (u)Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi terhadap peristiwa hukumnya, yaitu pemutusan hubungan kerja(PHK) dengan alasan mendesak karena melakukan kesalahan berat dengankompensasi uang penggantian hak dan uang pisah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak

Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugatsejak tanggal 23 November 1996 sampai dengan diajukannya gugatan aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA("PHI") Jayapura berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 23 November 1996;2. Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Foreman dengan Level ,dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp5.830.000,00 (lima jutadelapan ratus tiga puluh ribu rupiah);3.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atasperkara a quo;Menyatakan bahwa Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2007 adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni:"Melakukan, membantu, turut serta, atau memfasilitasi kegiatanpendulangan liar di area kerja atau di lingkungan perusahaan.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepadaNegara;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor05/G/2012/PHI.JPR, tanggal 7 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;3. Menyatakan bahwa surat pernyataan tanggal 14 Desember 2007 adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telan melakukan pelanggaran kerja, yaknipelanggaran keselamatan kerja, yakni: Melakukan, membantu, turut serta, atau memfasilitasi kegiatanpendulangan liar di area kerja atau lingkungan perusahaan.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atasperkara a quo;3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2007 adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat;4.

., selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangpada tanggal 26 Februari

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima suratanjuran ini.Bahwa PENGUGAT menerima isi anjuran dari Mediator akan tetapi TERGUGATtidak mau melaksanakan isi anjuran tersebut. maka PENGGUGAT mengajukangugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang.Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah membuat kesepakatanbersama pada Tgl 28 Agustus 2020 yang di fasilitasi oleh Aparat

Tangerang terkait uang pensiun dan Hakhak lainnya.Bahwa atas dasar isi anjuran dari Mediator dan kesepakatan bersama yang olehTERGUGAT tidak mau menjalankan maka PENGGUGAT mengajukan gugatanini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.Bahwa Terhitung Tgl 8 mei 2020 TERGUGAT telah menghentikan pembayaranupah PENGGUGAT dengan alasan sudah di berhentikan sebagai karyawankarena pensiun.Bahwa Penggugat mengharapkan kepada Tergugat untuk ketemu musyawarahterkait persoalan ini

SETIJOBUDI, keduanya Hakim ADHOC PHIpada Pengadilan Negeri Serang masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.SusPHI/2021/PN.Srg, tanggal 1 Maret 2021 danputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Padt.SusPHI/2021/PN Srg.tanggal 19 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO,S.H., M.H., Panitera Pengganti

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Saharjo Raya No. 111, Tebet, JakartaSelatan;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:ELON SUHERLAN, bertempat tinggal di Perum Rajeg Asri, BlokC14/08, RT.002, RW.001, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg,Kabupaten Tangerang;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalildalil :1Bahwa Tergugat adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum, bergerak dibidangindustri pengolahan kayu, dan berkantor pusat di Taman Kebon Jeruk Blok A.IV No.Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat mulai sejak bulan November 1993, denganjabatan Supervisor Row Mill, dan upah terakhir sebesar Rp. 2.272.500,/Hal. 1 dari 5 hal.

156 ayat (3) dan penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebesar Rp. 65.334.375,;Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan,terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan adanya putusan berkekuatanhukum tetap, yang dihitung hingga Januari 2012 sebesar Rp. 11.362.500,;Menghukum Tergugat untuk membayar hak istirahat tahunan Penggugat sebanyak12 (dua belas) hari kerja sebesar Rp. 909.000,;Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon pendapat yangseadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/PHI.G/2012/PN.SRG, tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputusterhitung sejak putusan ini dibacakan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonanmana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 31 Juli 2012;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 2 Agustus 2012 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang, pada tanggal 14 Agustus 2012

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor79/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya sebagaiberikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

Panitera Muda PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut = diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 08 November 2013 ;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal18 Desember 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal

Hubungan Industrial sesuai amanatPasal 14 ayat (1) dan (2) jo.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, karena merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di tas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : INSTITUT KEUANGANPERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA (IKPIA) PERBANAS JAKARTAtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/PHI.G/2013/PN.JKT.PST

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 79/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 10 Oktober2013;MENGADILI SENDIRIMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapbkan sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh H.Yulius, SH.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg. dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg., tersebut dari daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,pada pokoknya sebagai berikut:DASAR GUGATAN:1.Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianHubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaianperselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.Hal mana berdasarkan Pasal 1 ayat 7 jo Angka 1 UndangUndang 2 Tahun2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan penyelesaianhubungan kerja dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial;Pasal 1 Angka 1 UndangUndang

Nomor 28 K/Padt.SusPHI/2016di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut sebesar:39 orang (Merdies Rachmad Nurwancoko, Fauzi, Rintoni Suhendar,AntonSujana, Dinar Panggih PTS, Joko Purwanto, Wiwit Cahyono, SaifulMiqdar,Nurkholis Sigit Pamungkas, Sabar santoso, Riko Saputro, RubiArfian, Idris Afandi, Burhan Nur Amrulloh, Prasetya, Darwadi, Sabar, CaturSetiyo Utomo, Didit Priyono,Teguh Ariyanto, Sutisna, lis Rudianto, AgungSuharmanto, Wahyu Purnomo, Budi Santoso, Dwi Srianto Wibowo,M.Kholisudin,

Berdasarkan positaposita tersebut diatas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar menjatuhkanputusan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Bahwa mogok kerja Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Februari2015 adalah tidak sah;2.

tersebut ParaPenggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 November 2015;Bahwa memori

kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal2 Desember 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatanHalaman 27 dari 35 hal.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 25 September2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas

mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 November 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2019 dan Kontra Memori Kasasitanggal 18 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat, dengan mempertimbangkan bahwa selamaPenggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat tidak memiliki jinMemperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), maka sesuai dengan SuratEdaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat tidakHalaman 5 dari 7 hal.

ZACHARY JEFFREY tersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 58/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr., tanggal 25September 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.

SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudahdisepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadanegara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga pulun enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 8 November 2019, terhadap putusan tersebut,Pemohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta

SusPHI/2020Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan

Nomor 231 PK/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 16 Juli

2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.SusPHI/PK/2018/PN.Smg,permohonan tersebut disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang pada hari itu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan

mengenai Perselisihan PemutusanHubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan danperselisinan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaanberwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial mengatur mengenai upayahukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak danPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja,karena perkara Pengadilan

Hubungan Industrial pada prinsipnya harusdiperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai puladengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatursecara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan denganmemperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimanatermuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018,maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dariHalaman

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar, oleh karenanya Mediator mengeluarkan anjuran kepadaTergugat dan Penggugat I, Penggugat I;11 Bahwa Penggugat I dan Penggugat I menjawab anjuran yangdikeluarkan oleh Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab.

Hubungan Industrial, tetapimenjadi kompetensi Pengadilan Negeri;Bahwa dengan hal tersebut di atas telah nyata dan jelas jika gugatan paraPenggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebutmengandung cacat formil;Dengan demikian adalah tepat, benar serta sesuai dengan hukum apabila gugatanpara Penggugat perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik(Rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada bagian Rekonvensi

Bunga No. 12Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Samba Opu, kabupaten Gowa;b Tergugat Rekonvensi II, yang terletak di BTN Graha Mawang Asri BlokAB 2 No.12, Kelurahan Mawang, Kecamatan Samba Opu, KabupatenGowa;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agarmemberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi telah melakukan PerbuatanMelawan

Nomor 12 PK/Pdt.Sus/2013ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 13/PHI.G/2011/PN.Mks, tanggal 28 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:DALAM KON VENSI:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 18 Oktober 2012 itu juga;Hal. 11 dari 13 hal.

No.595 K/PDT.SUS/2010Bahwa agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atasanjuran tersebut di atas selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)hari kerja setelah menerima surat anjuran ini dengan catatanApabila pihakpihak menerima anjuran ini, maka Mediator HubunganIndustrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusatApabila salah satu atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihakyang menolak

Untuk menghukum Tergugat untuk juga membayar kepadaPenggugat; biaya kepulangan Penggugat dan anggota keluarganya ke AmerikaSerikat;Bahwa di samping itu, atas sikap Tergugat yang tidak memiliki itikad baikuntuk membayar hakhak Penggugat, walaupun sudah dikeluarkan anjuran olehpihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,sehingga perselisihan hubungan Industrial ini menjadi berlarutlarut sampaidengan saat diajukanya Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhanyaberjumlah sebesar Rp.247.000,(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum, kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggaltanggal 15 April 2010, sebagaimana ternyata

dari Akte Permohonan KasasiNo.51/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeriJakarta Pusat pada tanggal 27 April 2010;Hal.7 dari 12 hal.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST. tanggal30 Maret 2010;MENGADILI SENDIRI1.

Iskandar Djabir Shah,Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate,dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISTOPHERHERLIEM, SH.MH, Dkk, pekerjaan Advokat, beralamat diJalanDR.Chasan Boesoirie No.40 Ternate, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Mei 2015 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 1 Juni 2015dibawah register No.55/SK.Pdt/2015/PN.Tte selanjutnya disebut PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ; Setelah membaca dan mempelajari berkas

perkara ; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan;Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukanpihak berperkara dipersidangan ; === son nnn nee renee enn ee renee necTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Mei 2015yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan diHalaman 2Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternatepada tanggal 13 Mei 2015

Bahwa sebelum ada penetapan pengadilan hubungan industrial makawajib Tergugat harus membayar gaji Penggugat yang di stop selama3 bulan dan tidak diberikan kepada Penggugat : Tidak pernah dibayar lagi gaji Penggugat terhitung mulai dari bulan maret2015, sampai dengan mei 2015, terhitung 3 bulan.

menjatuhkanPutusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah besertla hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yangDOISANQKUIAN, =2ss=nmnermnsssse eens nissseent nena omens aneneneenesemineAyat (2), putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapatdijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan14.Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada Poin 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, diatas maka upah/gaji Penggugat yang belum dibayar mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial menjatuhkan putusansela untuk memerintahkan terlebin dahulu untuk dibayar gaji Penggugatsebesar Rp. 5.625.000, (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima RibuRUpPIah) ; 2722 = n= 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nen en nen nnn nnn noe nnn ene nee ee ne15.Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, yang telah merugikanPenggugat, maka untuk menjamin Gugatan a quo tidak siasia dikemudianhari, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada PenagdilanNegeri Ternate, terlebih dahulu meletakan

., Senior Manager, HRGA PT.Platinum Ceramics Industry, beralamat di Jalan Panglima Sudirman 23 25, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SKP/HRGA/TX/2012, tanggal 20 Juni 2012,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan

Industrial padaPengadilan Negeri Gresik, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah bekerja diperusahaan Tergugat yaitu PT.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresikberpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan fatal dalam membuat gugatan yaitu :1 Pada dalil posita angka 4 sangatlah bertentangan dengan dalil posita angka 8.Dimana Penggugat dengan tegas pada dalil posita angka 4 menyatakan menolakPemutusan Hubungan Kerja oleh pihak Tergugat

Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 05/G/2012/ PHI.Gs.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2012,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2012/PHI.Gs. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima