KEPALABADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAPUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH I BADANHalaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2017/PN Sk!URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG, berkedudukan di Jalan TeukuCik Ditiro Banda Aceh, yang diwakili oleh Busra HadyPurnomo Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep HadinataKepala KPKNL Banda Aceh, M.

bidang perumahan, sehingga juga dikenal kalangan masyarakat luas ;8 Tergugat I adalah seorang pemimpin spiritual yang disebut Kyai, yang tentunyamempunyai pengaruh luas di masyarakat, termasuk apa yang dikatakannya dihadapan masyarakat ;Tentang Hukumnya9 Bahwa komulasi Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan perkara inidisebabkan bahwa pidato Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2011 yang disiarkanlangsung oleh radio Tergugat III tersebut menyebutkan/menyatakan hubungan upayapenyelesaian masalah utang piutang

Juni 2011 juga cacat hukum maka gugatan tersebut menjadi cacathukum atau batal demi hukum ;3 Bahwa karena gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang cacat hukum makakuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukangugatan ;II Tentang Gugatan Nebis In Idem ;Ada beberapa gugatan yang pada pokoknya sama baik objeknya, subjek dan materihukumnya di Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu :e Perkara perdata nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Smp antara Tergugat I denganPenggugat II tentang Utang Piutang

Bahrudin, S.H ;ASDANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011 hari Minggu saksi mendengarkan siaranlangsung pelantikan pengurus DPC PPP Sumenep di radio RRI ;Bahwa siaran tersebut dimulai pukul 09.00 WIB ;Bahwa siaran tersebut dimulai dengan pidato Kyai Mamak ;Bahwa saksi mendengar K.H Bahrudin, S.H berpidato kurang lebih sekitar 5(lima) menit ;Bahwa saksi mendengar siaran tersebut dengan saudara Tabri dirumah saksi ;Bahwa saksi sama sekali tentang hutang piutang

Sumantri mengatakan kepada saksi, bahwa uang Rp.40.000.000, (empat puluh juta tersebut) tersebut telah diserahkan kepadatergugat ;29Bahwa saksi mengetahui ada utang piutang antara penggugat dan tergugatdiberitahu oleh H.

Junaidi bersama sama dengan saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang tersebut ;Bahwa saksi mendengar berita tersebut sendiri ;Bahwa saksi tertarik dengan berita tersebut karena saksi kenal dengan tergugat ;Bahwa tergugat adalah kiai dan tokoh masyarakat, mempunyai pondok dandikenal oleh masyarakat serta anggota DPRD Sumenep tahun 20042009 ;Bahwa tergugat sekarang sebagai Ketua DPC PPP ;H.

.;11 Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Pihak yang berhak dan memiliki tanah/rumahsebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 464, Swat Ukur :512/Proyonanggan Tengah/2004 Luas tanah : 374 M2 ~ alas nama : ANDOYOHOEDIONO dan CHRISTIANTO HOEDIONO, yang terletak Dukuh PetodananTimur RT.00I/RW.002 Desa Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang KabupatenBatang tidak mengetahui, tanpa seijin, dan tanpa tanda tangan persetujuan Penggugatdalamproses perjanjian hutang piutang antara tergugat

Pkl yang di ajukan Penggugat dimana berdasarkan AktaPerjanjian Kredit Nomor : 1 tertanggal 2 Maret 2012 antara Tergugat I danTergugat HI mengadakan perjanjian kredit hutang piutang yang dibuat oleh dandihadapan Ignatius Busono Wiwoho SH Notaris di Batang;Bahwa selain itu Penggugat juga telah mendalilkan apabila Tergugat I danTergugat III telah membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungantanggal 2 Maret 2012 dihadapan Ignatius Busono Wiwoho SH Notaris di Batangsebagaimana Akta No. 2 tanggal 2 Maret

antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yangdipersyaratkan dalam hubungan hukum hutang piutang;Bahwa selanjutnya adalah tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya padapoint 11 s/d 13 sebab dengan adanya perjanjian hutang piutang sebagaimana akteperjanjian kredit dan akte pemberian hak tanggungan yang telah di buat denganmendasarkan pada pemberian surat kuasa pembebanan hak tanggungan olehPenggugat beserta semua atas nama tanah obyek sengketa kepada Tergugat Isehingga proses perjanjian kredit

B.097/RO/R7/SMEC/07 14 tanggal 07 Juli 2014;Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat I adalah pihak debitur dan kreditur yangterkait dalam suatu perikatan hutang piutang yang dinyatakan dalam perjanjiankredit dimana masingmasing pihal mempunyai hak dan kewajiban. bersama samabersepakat mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban apa yangharus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan diatur secara pasti di dalamperjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi

Hal 35) dari 51 Hal36melakukan penjualan objek tanggungan terhadap debitur yang telah melakukancidera janji.13 Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT.Bank Danamon IndonesiaCab.Pekalongan Jalan Hayam Wuruk merupakan lelang Hak Tanggungan sesuaidengan Pasal 6 UU HT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada pasal 6Ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan lelang nomor Per02/PL/2006tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang berbunyi :Dokumen Persyaratan Lelang

Sehingga utang piutang yang menjadi dalil Penggugat dalamgugatan a quo adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak sah;Bahwa dengan demikian Penggugat menggunakan dalil yang tidak benardan tidak pernah terjadi di dalam gugatannya sehingga dengan demikiangugatan mengandung unsur itikad buruk dengan tujuan untukmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;Dalam Rekonvensi:1.

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa sekiranyapun hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasidengan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi adalah benar hubunganHutang Piutang (Quod Non), dan penyerahan uangnya dalam bentukDollar Amerika (Quod Non), maka dalam hubungantersebutsangatlah janggal dan sangatlah lucu.Bagaimana tidak?

Hal semacam ini sangat tidakmasuk akal dalam hubungan hutang piutang (quod non). Siapapunyang mendengar cerita ini akan mengatakan bahwa Penggugatadalah orang bodoh yang mau berbaik hati terus menerusmemberikan pinjaman kepada Tergugat tanoa ada pengembaliansatu senpun. Asumsi yang rasional adalah terhadap pinjamanpinjaman terdahulu pastilah telah dibayarkan kepada Penggugat.Apalagi disini menyangkut jumlah dana yang sangat besar.

Nomor 1600 K/Pdt/2013sama bisnis konveksi untuk diekspor ke Arab Saudi dan antarakeduanya tidak ada hutang piutang (vide putusan a quo halaman29). Dengan uraian fakta seperti ini, maka patut di duga dalamperistiwa dimaksud antara Termohon Kasasi/Penggugat dan ParaPemohon Kasasi/Para Tergugat adalah hubungan kerjasamabisnis.

Bahwa untuk menyatakan hubungan antara Tergugat denganPenggugat adalah WHubungan Hutang Piutang, Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara a quo, jugamendasarkan pertimbangannya pada: adanya dalil dari ParaTergugat bahwa, Tergugat selain membayar uang pokok, juga telahmembayar bunga sebesar 10%, ...... dstnya.

Pasal 4 ayat (1) #=Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang No. 49 Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara ; Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 butir7, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat I dan II adalah tetap dilaksanakannyaproses lelang oleh Tergugat I yang dimenangkan olehTergugat II walaupun Penggugat telah memperingatkanbeberapa kali termasuk mengumumkan di beberapa mediamassa agar Tergugat I maupun pihak pihak lainnya agartidak melakukan

Ketut Wijaya, SarjanaEkonomi NIP 060071813, Kepala Seksi Piutang Negara padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Denpasar sesuai dengan Nota Dinasnya No. ND35/WKN.14/KNL.0104/2009 tanggal 16 Nopember 2009, yangdalam pelaksanaan penjualan mi dilakukan oleh PejabatLelang Sdr. Teddy Suhartadi Permadi, Sarjana EkonomiAkuntansi, NIP 060096983 berdasarkan Surat Tugas danKepala KPKNL Denpasar No.

SPT504/WKN.14/KNL.01/2009tanggal 21 Desember 2009, guna memenuhi KeputusanPanitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta No.PJPN407/PUPNC.10.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama KaharudinOngko dan Surat Paksa yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang mempunyalkekuatan eksekutorial, No.

SP1185/PUPNC.10/2008 tanggal22 Agustus 2008 yang telah disetujui Kepala KPKNLDenpasar dengan Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang No.S 1854/WKN.14/ KNL.01/2009 tanggal 16 Nopember 2009 ;16.17.18.31Bahwa sebelum pelaksanaan lelang tersebut, atas objek aquo telah disita oleh Juru Sita Piutang Negara padaKPKNL Denpasar, berdasarkan Surat Perintah PenyitaanKetua Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI JakartaNo. SPP 134/PUPNC.10.05/2008 tanggal 3 September 2008dan Berita Acara Penyitaan No.

Fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,selanjutnya diberi tanda TI 7; 8. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No 40 / PMK /07 /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selanjutnyadiberi tanda T I 8 ;9.

Foto copy Surat Keterangan Utang Piutang tertanggal 21 Februari1990, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.IV;8. Foto copy Surat Keterangan Utang Piutang tertanggal 28 Oktober1980, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.V.A;9.

Foto copy Kwitansi tanpa tanggal, sesuai dengan aslinya dan telahdiberi materai selanjutnya diberi Tanda T.1.V.B;10.Foto copy Surat Keterangan Utang Piutang tertanggal 15 Januari 1981,sesual dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.VI.A;11.

Foto copy Kwitansi tertanggal 28 April 2006, sesuai dengan aslinya dantelah diberi materai selanjutnya diberi Tanda T.1.VI.B;12.Foto copy Surat Keterangan Utang Piutang tertanggal 15 Januari 1981,sesual dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.VII.A;13.Foto copy Kwitansi tertanggal 12 Juni 2008, sesuai dengan aslinya dantelah diberi materai selanjutnya diberi Tanda T.1.VII.B;14.Foto copy Surat Keterangan Selang Pindjam/Utang Piutang tertanggal22 Februari 1964, sesuai dengan

aslinya dan telah diberi materaiselanjutnya diberi Tanda T.1.VIII;15.Foto copy Surat Keterangan Utang Piutang tertanggal 8 September1975, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.1X.A;Hal.24 dari 37 Halaman Putusan No: 23/Pdt.G/2016/PN.Kbr16.Foto copy Surat Pindahan Utang Piutang tanpa tanggal, sesuai denganaslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberi Tanda T.1.IX.B;17.Foto copy Kwintansi tertanggal 19 Agustus 2003, sesuai denganaslinya dan telah diberi materai

selanjutnya diberi Tanda T.1.1X.C;18.Foto copy Surat Pernyataan Pegang Gadai tertanggal 17 Maret 2003,sesual dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.X;19.Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2005, sesuai denganaslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberi Tanda T.1.XI;20.Foto copy Surat Keterangan Utang Piutang tertanggal 19 Agustus2010, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai selanjutnya diberiTanda T.1.XIl;21.Foto copy Surat Gugatan An.

Salim Nomor 17 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang iain secara melawan hukum, denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat* ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Unsur Barang Siapa :Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialahsetiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukansuatu tindak pidana dalam hal ini terdakwa DODIK YULIANTO yang identitaslengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam

suratdakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwasendiridipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmemepertimbangkan unsur yang essensial dari Pasal 378 KUHP, yaitu unsurmenggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atausupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga terhadapunsur tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim;Unsur Menggerakan Orang

Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang:Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah suatuperbuatan dari pelaku tindak pidana untuk mempengaruhi atau menanamkanpengaruh pada orang lain agar orang tersebut melakukan apa yangdikehendaki atau diinginkan oleh si pelaku yaitu menyerahkan barang, memberihutang maupun menghapuskan piutang.

Menggerakan di dalam penipuan,adalah dengan caracara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran,kepalsuan dan bersifat membohongi atau menipu, karena jika tindakanmenggerakkan tersebut dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yangbenar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akanmenjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberihutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan saksi ANNAHARI TRI ASTUTI selaku pimpinan

pelaksanaan Lelang maupunhasil penyelenggaraan Lelang a quo telah bertentangan danmelanggar ketentuan hukum positif sebagai berikut: PeraturanMenteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/20013 (93/PMK.06/2010)Tentang Nilai Limit Terkait Lelang Eksekusi Nilai limit harusberdasarkan hasil penilaian dari penilai sebagai bentuk petunjuk yanglebih pasti bagi pejabat lelang dalam memimpin lelang terkait hargayang ditetapkan, dengan memperhatikan azas kepatutan dankewajaran;Surat Edaran Departemen Keuangan (Badan Urusan Piutang

Nomor 16(tertanggal 24 Desember 2004) telah disebutkan secara Jjelasdimana jangka waktu kredit dilakukan selama 15 tahun, dimulaisejak 24 Desember 2004 dan berakhir jatuh tempo padatertanggal 24 Desember 2019, akan tetapi proses pelaksanaanLelang terhadap obyek Hak Tanggungan a quo telah dilakukanoleh Tergugat 1 tertanggal 6 Mei 2014 atas permintaan dariTergugat 3 telah bertentangan dengan ketentuan hukum positifsebagai berikut:Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.09/1993 tentangPengurusan Piutang

Negara 1 angka 2 : Piutang macet adalahpiutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebutjatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutangsebagaimana mestinya sesual perjanjian yang menimbulkanpiutang tersebut;5.2.

pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut.Pasal 20 ayat 1:Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjualobyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalampasal 6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14ayat(2),obyek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang

Nilai limit harus berdasarkanhasil penilaian dari penilai sebagai bentuk petunjuk yang lebih pastibagi pejabat lelang dalam memimpin lelang terkait harga yangditetapkan; dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.Surat Edaran Departemen Keuangan (Badan Urusan Piutang danLelang Negara) Nomor SE.23/PN/2000 (22 November 2000).

Tergugat III kepada Tergugat II tentang dasardari dikirimnya surat tersebut yaitu terkait adanya pinjaman atas namaTergugat Il sejumlah Rp.1.012.219.058 ( Satu Milyar dua belas juta duaratus Sembilan belas ribu lima puluh delapan rupiah), dimana antaraTergugat II dan Tergugat III termasuk juga di saksikan oleh Tergugat telahmengadakan perjanjian Pembiayaan sebagaimana tertulis dalam akadPembiayaan MMQ No.60 dan MMQ No.61 pada tanggal 13 oktober 2015;14.Bahwa Penggugat tidak tahu menahu soal utang piutang

antara Tergugat IIdan Tergugat Ill, oleh karenanya setelan mengetahui surat tersebutsebagaimana dalam point 8 (delapan) di atas maka Penggugat segeramengajukan surat gugatan ini di karenakan ada upaya yang di lakukan olehTergugat Ill untuk melakukan pelelangan tanggal 31 oktober 2018;15.Bahwa Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III telan melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu. mengadakan perjanjian utang piutang tanpasepengetahuan Penggugat;Halaman 5 dari 29 Putusan Sela No.93/Pdt.G/2018/PN Mjk16.17.18.19.20

obyeksengketa di karenakan proses hibah yang tidak adil, sehingga sedianyaobyek sengketa sejak 2009 adalah milik Turut Tergugat Il yang seharusnyadi hibahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;Bahwa perbuatan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatanmelawan hukum dikarenakan pihak Tergugat Ill tidak menjalankan prinsipHalaman 6 dari 29 Putusan Sela No.93/Pdt.G/2018/PN Mjkkehatihatian sebagaimana Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pihakBank di maksud dan akhirnya atas terjadinya utang piutang

Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan PENGGUGAT, disebutkanTERGUGAT Ill telan melakukan perbuatan melawan hukumdikarenakan telah mengadakan perjanjian utang piutang tanpasepengetahuan PENGGUGAT adalah tidak memiliki dalildalil sertabuktibukti yang kuat yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebutadalah termasuk ke dalam kualifikasi perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.c.

Tanggungan dengan Nomor: 758/2015; Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat III kepada Tergugat II tertanggal 01Oktober 2018 mengenai adanya pinjaman dari Tergugat II sejumlah Rp1.012.219.058 (satu milyar dua belas juta dua ratus sembilan belas ribulima puluh delapan rupiah), dimana Tergugat II dan Tergugat III disaksikanTergugat telah mengadakan perjanjian Pembiayaan berdasarkan AkadPembiayaan MMQ No. 60 dan MMQ No. 61 pada tanggal 13 Oktober 2015; Bahwa Penggugat tidak mengetahui masalah hutang piutang

Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izinyang sah, karena Terdakwa merasa stres dengan masalahhutang piutang dan istrinya yang meninggalkan Terdakwa dantidak diketahui keberadaannya;f.

Kasdim1707/Merauke di Makodim 1707/Merauke terkait laporanhutang piutang antara Terdakwa dan masyarakat sipil.3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2020Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk berangkat keMakodim, kemudian pada tanggal 11 septemebr 2020Terdakwa menghadap Plh. Kasdim 1707/Merauke danPasi Intel Kodim 1707/Merauke dan saat itu Terdakwamenyanggupi untuk melunasi hutang kepada masyarakatsipil dengan cara dicicil dan sejak saat itu Terdakwaberada dalam pengawasan Staf Intel.4.

1707/Merauke danmenghadap Saksi1, selanjutnya Saksi1 melaporkankembalinya Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 1707/Merauke.Bahwa selanjutnya sesuai Surat Dandim 1707/Meraukenomor R/17/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perkaraTerdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom XVII/3Merauke untuk diproses hukum.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpaketerangan selama 10 (Sepuluh) hari terhitung mulaitanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15November 2020 dengan alasan karena mempunyaipermasalahan hutang piutang

Kaniskobat Ramil170706/Okaba dengan pangkat Serda NRP31000356780181.Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Septemeber 2020sekira pukul 09.00 WIT saat Terdakwa berada di PosRamil Kaptel Distrik Kaptel Kabupaten Merauke,Terdakwa menerima telepon dari Danramil 170706/Okaba atas nama Lettu Inf Ribut Marhenanto (Saksi1), yang memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Plh.Kasdim 1707/Merauke di Makodim karena adapengaduan masalah hutang piutang isteri Terdakwa a.n.Dian Sutrawati Ramlin dari masyarakat sipil.Bahwa

Kasdim 1707/Merauke di Makodim karena adapengaduan masalah hutang piutang isteri Terdakwa a.n.Dian Sutrawati Ramlin dari masyarakat sipil.2. Bahwa benar isteri Terdakwa saat ini telah meninggalkanTerdakwa dan sampai sekarang belum juga kembali.3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2020Terdakwa meminta izin kepada Saksi1 untuk berangkatke Makodim namun ditengah perjalanan Terdakwamengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkantangan kiri Terdakwa patah.4.

Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atauBadan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanyaperjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utangantara kreditur dan debitur yang bersangkutan;3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagihkepada

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PT SenatransUtama diketahui bahwa dari data piutang usaha dalam audit reportdiketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hanya mempunyai piutang usaha kepada Gunze Limited,Jepang sedangkan dari pemeriksaan dokumen pengiriman diketahuibahwa sample dikirimkan selain kepada Gunze Limited, juga dikirimke pihak lain antara lain ke Gunze International Pte.Ltd dan GunzePte.Ltd, Hongkong (bukan calon customer);2.6.

Batavia Graha Cipta Utama (Dalam Pailit), bermaksudmenyampaikan bahwa pelaksanaan pencocokan piutang lanjutan Kreditor PT.Batavia Graha Cipta Utama (Dalam Pailit) yang belum selesai dilaksanakanmengingat masih adanya piutang Kreditor yang dibantah oleh Debitor PT.Batavia Graha Cipta Utama (Dalam Pailit) yaitu Perusahaan Daerah CiptaMandiri Jawa Tengah (PD.

CMJT), dimana hal ini belum dapat diselesaikandalam rapat pencocokan piutang Kreditor, maka dengan ini kami mohon kepadaHakim Pengawas agar permasalahan ini dapat diajukan dalam Sidang MajelisHakim Perkara a quo ;Adapun yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 26 tanggal 28Oktober 2009 antara PD. CMJT dengan PT. Batavia GrahaCipta Utama, maka PD.

Adapun tagihanselebihnya ditolak dan tidak diakui oleh Debitor ;3.Bahwa dalam rapat verifikasi lanjutan pada tanggal 12 Juni2012 bertempat di kantor Kurator atas ijin Hakim Pengawasatas tagihan piutang dari PD. CMJT tersebut diperoleh sikapantara lain :a. Debitor PT. Batavia Graha Cipta Utama (Dalam Pailit) menolakperhitungan Kreditor PD.

Bahwa dalam pencocokan piutang PT.

BataviaGraha Cipta Utama) yang lainnya serta buktibukti yangada baik surat maupun saksisaksi ahli dipandang olehMajelis tidak beralasan karena tidak menyangkut pokokpersoalan, yakni mengenai jumlah piutang yangmenjadi inti pokok persoalan dalam bantahan/renvoiprosedur ini dan untuk mana harus ditolak... danseterusnya adalah tidak berdasar hukum dan prinsipkeadilan ;. Bahwa tagihan Termohon (PD.

Bahwalelang Hak Tanggungan tersebut sangat Bertentangan denganPeraturan Menteri KeUangan No.93/PMK.06/2012.JUGAEdaran DEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE23/PN/2000.Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yangmenyatakan lelang dimaksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalamHal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT.

Bahwa Tidak Benar, dalil Gugatan Penggugat pada Point ke5 yang padapokoknya mendalilkan bahwa apabila benar menjadi terjualnya HM. 1891, luas127 M* yang tidak sesuai peraturan hukum dan menyimpang maka debiturmerasa dirugikan;Yang Benar, bahwa justru akibat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukanoleh Penggugat (debitur) membuat Tergugat (kreditur) mengalami kerugianbaik dari piutang pokok yang belum dilunasi, maupun dari bunga / keuntunganyang seharusnya Tergugat terima.

., segala hak kuasakuasa dan jaminanjaminan yangmelekat pada piutang... dst.; Pasal 2, point ke5, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 81/2014,yang dibuat pada tanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya berbunyi:dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkatpertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,dan untuk itu kuasa, untuk tanpa

Lawean, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,tertulis atas nama AGUS AHMAD JAUHARI (suami Penggugat).Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkanbahwa hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara iniberawal dari adanya suatu perjanjian hutang piutang dimana Penggugat adalahsebagai debitur dan Tergugat adalah sebagai kreditur, dan sebagai jaminan ataspelunasan hutang si debitur (dalam hal ini adalah Penggugat) adalah berupaPutusan No. 253/Pdt.G/2017/PN.

Bahwa, Pemohon tetap mengajukan permohonanan cerai talak melihattidak adanya kesadaran Termohon, malah merasa sudah menjadi istri yangsempurna tanpa menghiraukan keluhan Pemohon, malah menyalahkanatau menuduh Pemohon berhubungan dengan orang ketiga, Pemohonmengakui adanya komunikasi dengan WIL sebanyak 2 kali hanya membicarakan masalah hutang piutang, tidak lebih;3.

Bahwa, Pemohon keberatan atas tuntutan yang diajukan termohon, karenaPemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilan besar.Penghasilan Pemohon ratarata hanya Rp.4.000.000, (empat juta rupiah)perbulan, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hiduppemohon seharihari.

Tentang nafkah anak :Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah anak Pemohon denganTermohon tersebut di atas, agar Pemohon dihukum memberikan sejumlah uangminimal Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulannya, hingga dewasa dandapat mengurus diri sendiri (Selesai kuliah), dan atas tuntutan tersebutPemohon memberikan jawaban bahwa pada dasarnya keberatan, karenaPemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilan besar,belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hidup pemohonseharihari

Tentang nafkah iddah :Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon menuntut nafkahiddah sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan atauRp. 3.500.000, perbulannya, sedangkan Pemohon dalam repliknya secaraumum menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon tersebut dengan alasankarena Pemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilanbesar, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hiduppemohon seharihari, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberatanPemohon

Tentang mutah : Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon menuntut mutahkepada Pemohon berupa emas 20 gram, sedangkan Pemohon dalam repliknyasecara umum menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon tersebut denganalasan karena Pemohon bukan tergolong orang yang mampu danberpenghasilan besar, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan sertabiaya hidup pemohon seharihari, maka majelis hakim berpendapat bahwakeberatan Pemohon' tersebut bukan menolak tuntutan Termohonkeseluruhannya an sich, tetapi

Menyatakan Terdakwa DARMINSYAH Anak dari BUHARISYAM terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang atau penipuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama".2

setidakHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN kKditidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kendari yang berwenang mmeriksa dan mengadili perkaraini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri Sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Ssupaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang seSuatu kepadanya, atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa nama palsu adalah nama yang bukan namasendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalahsuatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaansebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatuupaya yang

dana sementara dalam proses pengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudahmelakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korbansehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurDengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya, atau supaya memberi utang maupunmenghapuskan piutang

Terdakwa adalah Target Operasi yang sudahlama diincar untuk ditangkap;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannyaseharusnya lebin mencermati dengan seksama dan sungguhsungguhketerangan saksi di persidangan yaitu pembicaraan telepon tersebutTidak ada pembicaraan mengenai utang piutang.

Huruf, tanda, angka, symbol, sandi atau perforasi yang memiliki maknadapat difahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannyaseharusnya lebih mencermati dengan seksama dan sungguhsungguh :pembicaraan telepon antara Terdakwa dengan saksi Fahrul Zaki aliasZaki bin Hasran tersebut Tidak ada pembicaraan utang piutang yangjuga didengarkan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu saksiyaitu saksi Herman Clinton bin Jon Warisman R., saksi

Fahrul Zakialias Zaki bin Hasran diberikan di persidangan disertai sumpah walaupunTerdakwa mengingkarinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannyaseharusnya lebin mencermati dengan seksama dan sungguhsungguhdalam pembicaraan telepon antara Terdakwa dengan saksi Fahrul Zakialias Zaki bin Hasran yang juga didengarkan oleh saksi Herman Clintonbin Jon Warisman R., saksi Henry Cross Boy bin Mukeri, dan saksi ErickTri Effendi bin Endy Sukendra tersebut tidak ada pembicaan tentangutang piutang

, padahal menurut Terdakwa utang piutang tersebut sudahada sejak tahun 2010.

Kecuali isi pembicaraan tersebutadalah tentang utang piutang. Menurut saksi Fahrul Zaki alias Zaki binHasran bahwa arti maksud Barang tersebut adalah narkotika jenis sabusabu, yang sering dipakai sebagai kata sandi untuk memesan kepadaTerdakwa;Hal. 16 dari 20 hal. Put.

Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jantho, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupunmenghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Pada tanggal 29 Juni 2013 terdakwa membeli barang

PRIMA RASAmengalami kerugian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsiataupun Keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Saksisaksi antaralain sebagai berikut:1 Saksi KHAIDIR Bin RAMLI SYEH, dibawah sumpah didepan persidangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan denganperkara Pidana Penipuan Giro/utang piutang

tidakmembayar uang tersebut ; Bahwa jumlah Total kerugian yang dialami Oleh PT MultiAlam Prima Rasa sejumlah Rp. 76.673.488, ( Tujuh puluhenam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratusdelapan puluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatandan membenarkannya;2 Saksi T.NOVRI TAKDIR, dibawah sumpah didepan persidangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan denganperkara Pidana Penipuan Giro/utang piutang

2013 karena rekening atas nama perusahaan terdakwa saya yaitu CV.AGUNG PERDANA tidak ada uang direkening (sudah ditutup).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaunsur ke 4 yakni Dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian katakatabohong telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 4 telah terpenuhi, maka akan dinilai dandipertimbangkan unsur ke 5, Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatubarang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang

;Menimbang, bahwa unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatubarang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang ini disusunsecara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabilaminimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsippembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata laindalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpaperlu dibuktikan lebih

dari Tergugat II menerangkan bahwa sertifikat no. 1152 tersebut adapada pihak Tergugat maka terhadap bukti tertanda P7 dapat dipakai sebagaialat bukti dalam perkara aquo;Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/PDT.G/2018/PN SDAMenimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat bahwa terjadinyaAkte Perjanjian Ikatan Jual Beli didasarkan dengan adanya Surat Kuasa Jualdan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan oleh Tergugat Ildengan Tergugat I, sedangkan terhadap hubungan hutang piutang

, bahwa disamping itu dari jawab menjawab antaraPenggugat dengan Tergugat II pada mulanya Tergugat II menjaminkan SHM.No.1152 atas nama Ernanto Anugrah kepada Tergugat untuk jaminanhutangnya, dan karena tidak dapat membayar maka dilakukan jual beli antaraTergugat dengan Penggugat yang dilakukan dihadapan Notaris di Lamongannamun dengan tanpa hadirnya Tergugat selaku pembeli;Menimbang, bahwa dengan didasarkan dari hal tersebut bahwa jual belitanah dengan sertifikat No. 1152 bermula adanya hutang piutang

antaraTergugat II kepada Tergugat tentang dalil jawaban Tergugat II tersebut pihakPenggugat telah membenarkan adanya hutang piutang antara Tergugat Ildengan Tergugat yang kemudian terjadi ikatan jual beli barang jaminan/tanahantara Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian jual beli tanah denganSHM No.1152 tersebut bermula adanya hutang piutang antara Tergugat Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/PDT.G/2018/PN SDAdengan Tergugat II dank arena tidak dapat membayar maka dilakukan

No. 1991K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996 bahwa jual beli yang didasarkan karenaadanya hutang piutang adalah tidak dibenarkan oleh karena keadaan tersebutadanya keterpaksaan sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1320KUHPdt. oleh karena itu terhadap jual beli yang tidak memenuhi pasal 1320KUHPdt. adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa disamping itu. sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas bahwa tempat dibuatnya perjanjian ikatan jual beliantara Tergugat I selaku pembeli dengan

Labuhan Batu Selatan atau setidaktidaknya ditempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenangmengadili telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untukmemberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain ; atau Supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang

Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supayamemberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang itu. atau orang lain atau Ssupaya memberi utang ataumenghapuskan piutang;4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supayamemberikan barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang itu atau orang lain atau Ssupaya memberi utangatau menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, makasegala sesuatu uraian pertimbangan hukum sebagaimana telahdipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur Dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di atas,khususnya tentang wujud perbuatan Terdakwa,

, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas patut dianggap sebagai Memaksa orang dengan kekerasan atauancaman kekerasan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yangdilakukan Terdakwa tersebut telah dimaksudkan supaya memberikanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atauorang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Majelis Hakimberpendapat bahwa karena sifat Memaksa orang dengan kekerasan atauancaman kekerasan ini telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa ketikameminta dan menerima uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)Halaman 16PUTUSAN Nomor 504/Pid.B/2020/PN Rap.dari Saksi Korban, maka menurut hukum unsur Memaksa orang dengankekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atauSupaya memberi utang atau menghapuskan piutang

BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggiyang dalam keadaan macet, pengambilan gaji Direktur Utama dan Direktur, utang danpiutang perseroan serta karyawan dan rekening koran, atas penyimpangan yang dilakukanTerdakwaTerdakwa tersebut lalu saksi ROSLETI, saksi ALI Alias AKUANG memintauntuk sementara aktivitas perseroan dihentikan dan tidak dibenarkan mengadakankegiatan apapun, dan segala utang piutang perseroan kepada pihak ke III akan dihentikandengan mengadakan pemberitahuan bahwa untuk sementara pembayaran

ROBIN WINARTA mengambil uang kas sebesar Rp2.586.600,00 (duajuta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah) untuk pembelian tiketpesawat MedanJakarta;5 Selisih kurang bukti faktur dan bon piutang usaha senilai Rp131.341.229,00 (seratustiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilanRupiah) dan yang bertanggungjawab adalah Direksi yaitu Terdakwa I. STEVANUSWIRANTONO dan Terdakwa II.

BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggiyang dalam keadaan Macet, pengambilan gaji Direktur Utama dan Direktur, utang danpiutang Perseroan serta karyawan dan rekening koran, atas penyimpangan yang dilakukanTerdakwaTerdakwa tersebut lalu saksi ROSLETI saksi ALI Alias AKUANG memintauntuk sementara aktivitas perseroan dihentikan dan tidak dibenarkan mengadakankegiatan apa pun, dan segala utang piutang perseroan kepada pihak ke II akan dihentikandengan mengadakan pemberitahuan bahwa untuk sementara pembayaran

ROBIN WINARTA mengambil uang kas sebesarRp2.586.600,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratusRupiah) untuk pembelian tiket pesawat MedanJakarta;5 Selisih kurang bukti faktur dan bon piutang usaha senilai Rp131.341.229,00(seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluhsembilan) dan yang bertanggung jawab adalah Direksi yaitu Terdakwa I.STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II.

Bank Mandiri cabang Tebing Tinggi yang dalam keadaan macet;Pengambilan gaji Direktur Utama dan Direktur;Utang piutang perseroan, karyawan dan rekening koran bank;Atas penjelasan Ketua Rapat maka peserta rapat memutuskan:Bahwa benar pada saat dilakukan RUPS di depan Notaris NURDIANA yang diaktekansebagai berikut: tentang laporan keuangan tahun 2005, 2006, 2007 dan sampai 31 Mei2008 dan pertanggungjawabannya dan laporanlaporan tersebut diserahkan kepada KetuaRapat, kemudian Ketua Rapat menjelaskan