FISCAL sissies cass cass cass cans commen same xe Rp. 5.000,00Re NSN ec eee nenerees moan on ta ore Rp. 6.000.00 SUMAN Lo ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 150.000,00Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangttd.H. TRI HARYONO,SH

dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinya Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinya tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar, karenain casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidak terjadipengenaan pajak berganda (doubi taxation) atau penghindaran pajak(fiscal

Fiscal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 1989 jo.

Rp. 225.000,FISCAL s sccsssue vx es ame Rp. 5.000,Meterdai ...............64 Rp. 6.000,Jumlah ..........:. Rp. 316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah)Putusan Nomor 1880/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1813 B/PK/Pjk/2021bagi hasil tersebut bukan 15% dan 85% lagi, hal ini sesuai dengan ayat (6)dan (7) PP Nomor 79 Tahun 2010;bahwa dalam hal dilakukan koreksi pajak pada tahun fiscal tertentu angkaperbandingan 15% dan 85% akan berubah dimana bagi hasil untukkontraktor akan menjadi lebih kecil;bahwa pada dasarnya koreksi yang dilakukan berdasar LHA BPKP lebihditujukan pada biaya cost recovery yang akan diganti oleh pemerintahsebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 79 Tahun 2010, dimanabesarnya

Kadaster Fiscal adalah pengertian dimana orang yangnamanya tercantum di dalam Surat Tanda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia yakni H. Makmun telahdikenakan Pajak Penghasilan atas tanahnya tersebutsehingga H.

Nomor 2058 K/PDT/2013238, Luas + 0,045 da yang merupakan bukti kepemilikan yangsah secara hukum diterbitkan oleh Kepala Kantor DjawatanPendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesiayang bersifat Recht Kadaster dan Kadaster Fiscal artinyasecara yuridis Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sahterhadap tanah obyek sengketa;Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari H.Makmun almarhum sehingga tanah obyek sengketa adalahharta waris yang merupakan hak turun temurun yang terkuatdan terpenuh

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2004 Nomor: 00010/206/04/072/06 tanggal 8 September2006 maupun Surat Keputusan Nomor : KEP1339/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 26 September 2007, karenanya Majelis berkeyakinantidak terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbandingatas penghasilan neto sebesar Rp. 85.931.726.119,00, yang terdiri ataskoreksi peredaran usaha sebesar Rp. 24.671.424.866,00, koreksipenghasilan yang dikenakan final sebesar Rp. 49.722.511,00, koreksipenyesuaian fiscal

positif sebesar Rp. 58.492.063.003,00, dan koreksipenyesuaian fiscal negative sebesar Rp. 2.718.515.739,00, dan koreksiatas kredit pajak sebesar Rp. 207.654.650,00, sehingga seluruhnyaharus dibatalkan4.

perusahaan luar negeri lainnyakepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap diIndonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) darijJumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalansehubungan dengan jaminan pengembalian utang;Bahwa berdasarkan Article 11 (Interest) Convention Between TheGovernment Of The Republic Of Indonesia And The Government OfThe French Republic For The Avoidance of Double Taxation and ThePrevention of Fiscal

demikian, bunga itu dapat dikenakan pajak di Negarapihak pada Persetujuan tempat asal bunga itu dan menurutUndangundang Negara tersebut, akan tetapi jika penerimabunga adalah pemilik yang menikmati bunga itu, maka pajakyang dikenakan tidak akan melebihi 15 perseratus dari padajJumlah bunga itu.Bahwa berdasarkan Article 11 (Interest) Convention Between TheGovernment Of The Republic Of Indonesia And The Government OfThe Republic Of Singapore For The Avoidance of Double Taxationand The Prevention of Fiscal

Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp882.300.000,00 (0 % xRp4.411.500.000,00), terdiri atas :e DIPA (dana pembantuan) Rp369.220.000,00 (belum dipotong pajak)e DIPA (stimulus fiscal) Rp513.080.000,00 (belum dipotong pajak)Jumlah Rp882.300.000,00Pejabat penerbit SPM dengan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00012/31029/LS/2009 dan surat nomor : 00013/310429/LS/2009 masingmasing sebesarRp369.220.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribuHal. 9 dari 75 hal. Put.

Murshalina JayaKencanasebesarRp1.235.220.000,00 (satu milliard dua ratus tiga puluh lima juta duaratus dua puluh ribu rupiah) (termasuk pajak PPN/PPh), dengan rincian :e Termyn 35 % (35 % x Rp4.411.500.000,00) Rp1.544.025.000,00e Potongan Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 = Rp308.805.000,00e Jumlah diterima rekanan (termasuk Pajak/PPn/PPh Rp1.235.220.000,00 Terdiri atas :DIPA (dana pembantuan) Rp516.908.000,00DIPA (stimulus fiscal) Rp718.312.000,00Jumlah Rp1.235.220.000,00BahwaPT Murshalina Jaya

No. 1980 K/Pid.Sus/2013Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 Rp308.805.000,00Termyn 35 % Rp1.235.220.000.Sisa uang muka 15 % x Rp882.300.000,00 Rp132.345.000,00e Sub jumlah potongan (b) Rp1.676.370.000,00e Jumlah diterima rekanan termasuk pajak (ab) Rp529.380.000,00pembayaran tersebut terdiri atas :1 DIPA (dana pembantuan) Rp221.532.000,002 DIPA (stimulus fiscal) Rp307.848.000,00Jumlah Rp529.380.000,00Bahwa pada tanggal 17 November 2009, Terdakwa selaku PPK dengan suratNomor : 023/BLKBB/K.PKPTK/XI/2009

Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp882.300.000,00 (20 % xRp4.411.500.000,00), terdiri atas :e DIPA (dana pembantuan) Rp369.220.000,00 (belum dipotong pajak)e DIPA (stimulus fiscal) Rp513.080.000,00 (belum dipotongpajak)Jumlah Rp882.300.000,00Pejabat penerbit SPM dengan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00012/31029/LS/2009 dan surat nomor : 00013/310429/LS/2009 masingmasing sebesarRp369.220.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua riburupiah) dan Rp513.080.000,00 (lima

Murshalina Jaya Kencana sebesarRp1.235.220.000,00 (satu milliard dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluhribu rupiah) (termasuk pajak PPN/PPh),. degan rincian :e Termyn 35 % (35 % x Rp4.411.500.000,00) Rp1.544.025.000,00e Potongan Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 = Rp308.805.000,00e Jumlah diterima rekanan (termasuk Pajak/PPn/PPh Rp1.235.220.000,00e Terdiri atas:DIPA (dana pembantuan) Rp516.908.000,00DIPA (stimulus fiscal) Rp718.312.000,00Jumlah Rp1.235.220.000,00BahwaPT Murshalina Jaya

Putusan Nomor 5291/B/PK/Pjk/2020 WajibPajakNo Uraian (USD)1 Peredaran Usaha 184,052,745.352 Harga Pokok Penjualan 173,868,705.303 Biaya usaha lainnya 9,306,287.374 Penghasilan neto dari luar usaha (123) 877,752.685 Penghasilan dari luar usaha 105,739.546 Biaya dari luar usaha 978,893.387 Penghasilan neto dari luar usaha (873,153.84)8 Penghasilan Neto Komersial (47) 4,598.849 Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak 556.5410 Penyesuaian fiscal positif 1,691,787.6011

Rp. 50.000,PANQGIAN sia carcass Rp. 450.000,FISCAL s sccsssue vx es ame Rp. 5.000,Meterdai ...............05 Rp. 6.000,ITA sie ss 3 vinnie Rp. 541.000,(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 11 dari 11 halaman

Hal ini sejalandengan untuk memaknai dari kaidah hukum tenggang waktusebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12UndangUndang Pengadilan Pajak juncto Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Peratun, sehingga kerugian perhitungan tenggang waktu yangmungkin akan timbul baik yang dilakukan oleh Kantor Pos maupun JasaPengiriman lainnya tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali.Bahwa koreksi atas substansi lebih bersifat yuridis fiscal yang diikutidengan pembebanan

suami/isteri, orangtua atau wali, sertifiket kompetensi kerja, suratketerangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja,perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja danKTKLN (Kart Tenaga Kerja Luar Negeri), bahwa dokumenyang digunakan oleh Terdakwa bukan dokumen untukmemberangkatkan TKI secara procedural dan tidak sahatau tidak sesuai prosedur karena tidak ada perjanjianpenempatan TKI, Perjanjian Kerja, surat rekomendasipemberangkatan, surat rekomendasi bebas fiscal

Rp. 215.000,FISCAL s sccsssue vx es ame Rp. 5.000,Meterdi ...............65 Rp. 6.000,Jumlah ..........:.e Rp. 306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah)hal. 11 dari 11 halaman

;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proofin accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the abovementioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of suchliabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly,PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunderwithin sixty

,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calender Year, ofdocumentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws thatliability for the above mentioned taxes has been satisfied, except thatwith repect to any of such liabilities which CONTRACTORS may beobliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of itsshare of production hereunder within sixty (60

sehubungan dengan alasan TermohonPeninjauan Kembali yang menyatakan bahwa biayaoverhead sebesar Rp5.686.476.424,00 adalahmerupakan Overhead Allocation dari Kantor Pusat(Cevron USA.Inc.) sehingga menurut TermohonPeninjauan Kembali tidak ada jasa yang diberikanCevron USA Inc. kepada Termohon PeninjauanKembali, maka Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa alasan Termohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak tepat karenaberdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPhBadan tidak terdapat penyesuaian fiscal

sebagai anak perusahaan maka TermohonPeninjauan Kembali adalah suatu entitas tersendiridan tidak menjadi satu dengan induk perusahaansehingga biaya yang dapat dibebankan adalah biayayang benarbenar dikeluarkannya sendiri dan tidakboleh ada biaya kantor pusat yang ditanggung anakperusahaan;Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankansendiri oleh induk perusahaan;Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal

mengakibatkankekurangwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikandalam suatu. transaksi usaha, dimana transfer pricing dapatmengakibatkan terjadinya pengalihnan penghasilan (income) atau dasarpengenaan pajak (tax based) dan atau biaya (cost) dari suatu WajibPajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekankeseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyaitujuan tertentu baik nasional maupun multinasional; (b) bahwa dalamTransfer Pricing Documentation for Fiscal

Theterm "beneficial owner" is not used in a narrow technicalsense, rather, it should be understood in its context and in lightof the object and purposes of the Convention, includingavoiding double taxation and the prevention of fiscal evasionand avoidance";Paragraf 10:"Relief or exemption in respect of an item of income is grantedby the State of source to a resident of the other ContractingState to avoid in whole or in part the double taxation that wouldotherwise arise from the concurrent taxation

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairsentitled "Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies" concludes that a conduit company cannotnormally be regarded as the beneficial owner if though theformal owner, it has, as a practical matter, very narrow powerswhich render it, in relation to the income concerned, a merefiduciary or administrator acting on account of the interestedparties;Bahwa berdasarkan ketentuan pada paragraph 10, makadapat disampaikan:Halaman

e Mengacu kepada laporan dari committee on fiscal affairsyang berjudul "double taxation conventions and the use ofconduit companies" yang juga diadopsi di dalamcommentary tersebut di atas, disebutkan bahwa conduitcompany tidak dapat secara normal menjadi beneficialowner, meskipun merupakan pemilik penghasilan secaraformal, jika dalam prakteknya ia mempunyai kekuasaanyang sempit atas penghasilan tersebut, hanya sebagaiorang yang diberi kepercayaan belaka, atau sebagaipengadministrasi yang bertindak

paid on a loan made for a period of more theyears or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commerciascientific equipment;5...bahwa terkait dengan konsep dan pengertian atau definisi Beneficial Ownership, salah perkembangan terakhir dapat dilihat dari yang termuat dalam OECD MODEL 'CONVENTION: REVISED PROPOSALS CONCERNING THE MEANINGBENEFICIAL OWNER IN ARTICLES 10, 11 AND 12, tanggal 19 October 2012, ydikeluarkan oleh Centre for Tax Policy and Administration Committee on Fiscal

KeempatHakim Banding yang terhormat, kekeliruan lebih lanjut telahdilakukan oleh majelis Hakim tingkat Pertama yaitu) dalampertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa bukti P2 adalahtanda daftar sementara yang dilakukan pada tahun 1962 merupakanbukti bahwa Tjanggong telah dengan itikad baik melakukankewajibannya sebagai warga Negara untuk mendaftarkan tanah yangtelah dikuasainya pada Tahun 1962, hal ini juga didukung dengan alatbukti P3 yang menyatakan bahwa Tjanggong adalah wajib pajakyang terdaftar pada Fiscal

hukumbahwa sebelum 1962 Tjanggong telah menguasai tanah Negara danmenjadi wajib pajak Tahun 1962, sehingga secara yuridis terdapatpersangkaan oleh Majelis Hakim bahwa penguasaan tanah Negarayang dilakukan secara itikad baik oleh Tjanggong adalah benar dansecara yuridis pula bahwa Tjanggong merupakan pemilik sah tanahtersebut sebelum munculnya Undangundang Pokok Agraria 1960,sebab bukti P2 hanyalah merupakan bukti pengenaan pajak daribidang tanah atas nama TJANGGONG dan telah terdaftar padaJawatan Fiscal

orang yang namanya tercantumdalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanyamerupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak darisawah yang bersangkutanHakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Maros melakukankekeliruan lebih lanjut dalam menilai faktafakta hukum yangada, oleh karena apabila benar quad non tanah obyek sengketayang berdasarkan bukti P2 dan P3 adalah milik Penggugat, lalumengapa Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat(TJANGGONG) pada Tahun 1962 hanya melakukan Fiscal

Tallasa ;Surat Keterangan Fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010 ;NPWP CV. Maros ;Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros ;26 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 ;27 1 (satu) rangkap Surat Kuasa a.n. Amir Iskandar No. 07, tanggal 08 Oktober2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H.

Tallasa ;Surat Keterangan Fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010 ;NPWP CV. Maros ;Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros ;1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 ;1 (satu) rangkap Surat Kuasa a.n. Amir Iskandar No. 07, tanggal 08 Oktober2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H.

Tallasa ;Surat Keterangan Fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010 ;NPWP CV. Maros ;Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros ;26 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 ;27 1 (satu) rangkap Surat Kuasa an. Amir Iskandar No. 07, tanggal 08Oktober 2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H.,M.Kn., yangberkedudukan di Jalan Kemakmuran No. 112 Kabupaten Pangkajene danKepulauan ;Hal. 29 dari 31 hal. Put.