PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA

HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA,beralamat di Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak CommercialEstate B#106, Jakarta Selatan 12560,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.43150/PP/M.XV/15/2013, tanggal 06 Februari 2013, yang telah

Atastagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh danPPN JKPLN terhutang;Akun 610152 FICO I/C Services merupakan tagihan dari perusahaan afiliasisehubungan dengan penyerahan' jasajasa seperti EngineeringMeasurement While Drilling dan jasa teknik Real Time Operation (tenagaahli) beserta OPE dan lainnya.

Bayar 1.664.941) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.43150/PP/M.XV/15/2013, tanggal 06 Februari 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP243/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 10 Maret2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00008/206/06/056/08, tanggal 24Maret 2008, atas nama: PT Halliburton Drilling

.43150/PP/M.XV/15/2013tanggal 06 Februari 2013 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.43150/PP/M.XV/15/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang menyatakan:mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP243/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00008/206/06/056/08,tanggal 24 Maret 2008, atas nama: PT Halliburton Drilling

PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA;

PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING

HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, diwakili olehKamil, Presiden Direktur berkedudukan di Plaza Aminta, Lantai5, Floor Suite 501 Jalan TB. Simatupang Kav. 10 PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Rahayu Ningsih Hoed, S.S.,S.H.,LL.M.,Para Advokat dari Kantor Hukum Makarim & Taira, S.

Hitek Nusantara Offshore Drilling, Jakarta yang beralamat diPlaza Aminta, 5th Floor, Suite 501, Jalan TB. Simatupang, Kav.10,Jakarta, dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat;3. Bahwa adapun dalildalil Penggugat dalam posita butir 3 yangmenyatakan bahwa Tergugat dahulu mempunyai kantor resmi diwilayah hukum Balikpapan dan saat ini sudah pindah ke Jakartajustru membuktikan bahwa gugatan a quo seharusnya diajukan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Pasal 142 (1) R.Bg.

Hitek Nusantara Offshore Drilling, a corporation duly organizedand existing under the laws of Indonesia, with office address atSentra Mulia Building, Suite 1801 18th Floor, Jl. H.R. Rasuna SaidKav.X6, No.8, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia.Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Perjanjian ini dibuat pada tanggal 1 April 2004 di Jakarta oleh danantara:PT.

Hitek Nusantara Offshore Drilling, suatu perusahaan yangdidirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, denganHal. 18 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015alamat kantor Sentra Mulia Building, Suite 1801 Lantai 18, Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X6, Nomor 8, Kuningan, Jakarta 12940,Indonesia;.

BUT SAPURA DRILLING BERANI LTD. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4413/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT SAPARUA DRILLING BERANI Litd., beralamat diJalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta 12870 d.h GeneraliTower, Grand Rubina Bussines Park, 22D, Jalan H.R.Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12490, yangdiwakili oleh Rita Lidya Hartono, jabatan Chief OfRepresentative;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005291.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01272/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 16Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 000380/207/12/053/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama BUTSapura Drilling

Berani Ltd., d.h BUT Sapurakencana Drilling Berani Ltd., d.hBUT Seadrill Tender Rig Indonesia Ltd.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SAPARUA DRILLING BERANI Ltd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Prof. Dr. H. M.

VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING

HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, tempat kedudukanPlaza Aminta Lt. 5 Suite 501, Jl.

jumlah hari dalam bulan bersangkutan;bahwa berdasarkan Operating Assistance Agreement tanggal Januari 1997antara Pemohon Banding dengan Sedco Forex International Drilling, Inc(SFID) diketahui SFID akan memberikan jasajasa pengeboran yang terkaitdengan operasi perusahaan berdasarkan kontrak, dan jasa pengeborantersebut akan selalu mencakup dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada :1 Drilling services Expert Personnel and Equipment (Article4) 2.2.2 Drilling services Technical (Article 5);3 Drilling

services Other, as Company may request andContractor is competent and able to provide; and4 Drilling services Support integral to Drilling Services;The item described above shall be provide subject to availability ofpersonnel and equipment for the purpose described.

Sehingga dapat dikatakan bahwa jasa yangdilakukan oleh BUT Sedco Forex International Drilling, Inc bukanlah jasadrilling melainkan penyediaan expert drilling personnel;Halaman 19 dari 27 halaman.

Sehingga dapat dikatakanbahwa jasa yang dilakukan oleh BUT Sedco Forex International Drilling,Inc bukanlah jasa drilling melainkan penyediaan expert drilling personnel;bahwa apabila dicermati maka Operating Assistance Agreement yang dibuatoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan BUTSedco Forex International Drilling, Inc (SFID) tersebut telah disusunsedemikian rupa sehingga semua jasa walaupun bukan jasa pengeboran itusendiri dinamakan atau dimasukkan sebagai services (jasa drilling

VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GEO DRILLING INDONESIA, tersebut;

BRETT AARON MASON VS PT GEO DRILLING INDONESIA

., LL.M. dankawan, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor AdvokatDaruherdani Sibarani.S.H & Co. berkantor di Jalan Raden SalehNomor 14 A, Jakart Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Mei 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanPT GEO DRILLING INDONESIA, diwakili oleh Andy Chandra,Direktur, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 6870Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang saat ini berkedudukan diJalan Imam Bonjol, Nomor 57 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Arie Lukman, S.H.,

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimJudex Facti pada halaman 27 (dua puluh tujuh) paragraf kelima (5) dankeenam (6) yang menyatakan:Paragraf kelima (5):Hal. 18 dari 28 hal.Put.Nomor 860 K/Pdt.SusPHI/2017"Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti P3 berupa Kartu Izin TinggalTerbatas (KITAS) yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2014 oleh Dirjen Imigrasiatas nama Penggugat dan pada KITAS itu tertera nama sponsor adalah PTGeo Drilling Indonesia dengan masa berlaku izin tinggal

mendapatkan gaji/upah selamamasa Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 30 September 2014 sampaiproses EPO selesai tanggal 4 April 2015, dan hal tersebut disebabkan atasperbuatan Termohon Kasasi di atas;Dengan demikian, berdasarkan halhal di atas, pertimbangan Majelis HakimJudex Facti yang menyatakan bahwa adapun mengenai bukti P3 berupaKartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2014oleh Dirjen Imigrasi atas nama Penggugat dan pada KITAS itu tertera namasponsor adalah PT Geo Drilling

GEO DRILLING INDONESIA

GEO DRILLING INDONESIA yang berkedudukan di Jl.Imam Bonjol No.6870Menteng, Jakarta Pusat. 10310, yang saat ini berkedudukan di JI. Imam Bonjol No.57 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olen kuasanya Vincencius Tobing,SH.,Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Abraham Alfian,S.H.

Attorney at Lawberalamat di Jl.Janur Elok VII Blok QH IV No. 12 A, Kelapa Gading ,Jakarta Utara ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.GEO DRILLING INDONESIAberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT.Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;Setelah memeriksa buktibukti dari kedua belah pihak yang diajukan

PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR CS >< AMIR HAMZAH DILAGA

PT.Patra Drilling Contractor; berlamat di JI. MatramanRaya No.87 Graha PDSI Lt.9 & 10, Jakarta Timur13140, selanjutnya disebut ; PEMBANDING I semulaTERGUGAT I;2. PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, dahuluPT. Usanaya, beralamat : di Jl. Matraman Raya No.87Graha PDSI Lt.9 & 10, Jakarta Timur 13140, yangselanjutnya disebut : PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Tergugat dan Tergugat Il ( Para Tergugat) dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: AGUNG WIRANTA,S.H;.

Usayana),sebuah perseroan terbatas yang bertindak sebagai pemegang sahamutama PT Patra Drilling Contractor) selaku Tergugat Il dan YayanSunarya (Direktur PT Patra Drilling Contractor) selaku Tergugat ll,dengan Amar Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1) Menolak keberatan (eksepsi) Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM PROVISI:1) Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.2

No.84 K/Pdt/2014 yang pada amarnya pada butir 3 danbutir 4 yaitu:Butir 3: Menyatakan bahve RUPSLB PT Patra Drilling Contractoryang diselenggarakan oleh Presiden Direktur pada tanggal 4 Juli 2012beserta hasilnya batal demi hukum ;Butir 4: Menyatakan pengurus lama PT Patra Drilling Contractor tetapsah dan Penggugat/Pembanding tetap sebagai Presiden Direktur PTPatra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1November 2014 sebagaimana Pernyataan Keputusan PemegangSaham Secara Sirkuler

PATRA DRILLING CONTRACTOR (PT.PDC) danFT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA ( FT.

Menyatakan Para Tergugat yakni PT.Patra Drilling Contractor dan .PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, dahulu PT. Usanayatelah melakukan wanprestasitidak melaksanakan putusanNo.212/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM,tertanggal 20 Desember 2012,Putusan Pengadilan Tinggi No:143/PDT/2013/PT.DKltertanggal 30April 2013, Putusan Kasasi No:84 K/Pdt/2014,tertanggal 28 Mei 2014;;3.

PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

AMIR HAMZAH DILAGA VS PT PATRA DRILLING CONTRACTOR, dk

PT PATRA DRILLING CONTRACTOR, beralamat diJalan Matraman Raya Nomor 87 Graha PDSI Lt9 & 10,Jakarta Timur;2.

PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA,dahulu PT Usanaya, beralamat di Jalan Matraman RayaNomor 87 Graha PDSI Lt.9 & 10, Jakarta Timur, Keduanyadalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Wiranta, S.H, dankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agung Wiranta &Partners, beralamat di Gedung Selmis Lantai 3 Nomor 12B,Jalan Asem Baris Raya Nomor 52 Tebet, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasidengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai denganSurat PT Usayana Nomor B0000/Srt/X/2011/232 perihal PenetapanRemunerasi Board of Director (BOD) PT Patra Drilling Contractor sertaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 212/Pdt.G/2012/PN Jkt Timtanggal 20 Desember 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor 143/PDT/2013/PT.DKI tanggal 18 Juli 2013 Juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 84 JK/PDT/2014 tanggal

Menghukum Tergugat dan Tergugat II baik secara sendirisendirimaupun bersamasama untuk membayar secara tunai dan seketikakepada Penggugat kerugiaan materiil berupa hakhak remunerasiPenggugat selaku Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode1 November 2011 sampai dengan periode 1 November 2014 yang belumdibayarkan sebesar Rp1.812.132.000,00 (satu miliar delapan ratus duabelas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);5.

Menyatakan Para Tergugat yakni PT Patra Drilling Contractor danPT Pertamina Drilling Services Indonesia, dahulu PT Usanaya telahmelakukan wanprestasi tidak melaksanakan putusan Nomor212/Pdt.G/2012/PN JKT TIM, tertanggal 20 Desember 2012, PutusanPengadilan Tinggi Nomor 143/PDT/2013/PT DKI tertanggal 30 April 2013,Putusan Kasasi Nomor 84 K/Pdt/2014, tertanggal 28 Mei 2014;3.

HITEK NUSANTARA OFFSTORE DRILLING

HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING,berkedudukan di Plaza Aminta, Lantai 5 Suite 501, Jalan TB.Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat s/d Tergugat IV di mukapersidangan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada

Bahwa Tergugat IV telah bekerja dengan Penggugat sejak 1November 1986 atau selama 23 (dua puluh tiga) tahun lebihsebagai pengebor (driller), dengan upah pokok terakhir sebesarRp.17.472.000, (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh dua riburupiah) per bulan (Bukti P8);Bahwa, sehubungan dengan upaya perampingan jumlah pekerjaPenggugat (Penggugat melakukan efisiensi) serta dikarenakanpenghentian pengoperasian drilling rig pada Penggugat, makapemutusan hubungan kerja oleh Penggugat dengan para Tergugattidak

HBL dengan jabatan terakhir Drilling Level Ill secara tibatiba dipindahkan ke bagian Ric AD Il lalu kKemudian sekitar bulanSeptember 2009 ditarik ke MALA lalu kemudian dipulangkan dantanpa musyawarah diistirahatkan sejak bulan Oktober 2009;iil. Tergugat Rekonpensi secara sepihak dan tanoa musyawarah terlebihdahulu dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Ill secara tibatibadiistirahatkan sejak bulan Juni 2009;iv.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA

./2015 tanggal12 Mei 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA, beralamatdi Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate,Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010, atasnama: PT Halliburton Drilling

Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.59502/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1288/B/PK/PJK/2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010, atasnama :PT Halliburton Drilling

SKU1746/PJ./2015 tanggal12 Mei 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA, beralamatdi Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate,Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan

PERMATA DRILLING INTERNATIONAL

Permata Drilling International Nomor 71, tanggal 21Februari 2007, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta, beserta perubahanperubahannya danterakhir dengan Akta Nomor 27, tanggal 28 September 2011 yangdibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon Sarjana Hukum,Notaris di Jakarta, (Bukti P1);2.

Dalam hal teknis pelaksanaanoperasi Pengeboran dilakukan pengawasan oleh drilling engineer danDrilling Supervisor, untuk melakukan supervisi serta memberikan perintahkerja kepada kontraktor berdasarkan Perjanjian di wilayah kerja.

Permata Drilling International yangditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin RatuMega dalam jabatannya selaku Company man (Pihak Kedua) danPerwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selakuDrilling Supervisor (Pinak Pertama), (Bukti P5);. Berita Acara, Perihal: Demobilisasi Peralatan Rig, Service Companydan Sisa Material Drilling Sumur TLU01 IPM PT.

Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telahmelakukan Demobilisasi Peralatan Rig, Service Company dan SisaMaterial Drilling Sumur TLU01 yang ditandatangani oleh PerwakilanPenggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selakuCompany man (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaituSyamsul Hamid dalam jabatannya selaku Drilling Supervisor (PihakPertama), (Bukti P6);Dengan adanya berita acaraberita acara sebagaimana disebutkan di atas,maka hal tersebut membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat

Drilling International);Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran sumur eksplorasitersebut, pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya yang melebihi dari budgetyang ditentukan.

VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA;

PT VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK