Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, Kantor Cabang Indragiri Hulu/ Air Molek
Tergugat:
1.: Marlius, S.Pd.I
2.Mariati

Pemohon:
1.katiran A.Md
2.MUHAMMAD HATTA
3.ERIANTO P SIANTURI SKM
Termohon:
kejaksaan negeri indragiri hilir

Penggugat:
Muhammad Sapawi
Tergugat:
Kepala Desa Pekan Kamis
Turut Tergugat:
2.Camat Tembilahan Hulu
3.Bupati Indragiri Hilir

Penggugat:
1.SUBEK
2.NURSAIDA
3.MURNIATY
4.TAMRING
5.BAHRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Miloba RT/RW 001/009Kelurahan Taga Raja Kecamatan Kateman Kabupaten IndraGiri Hilir Provinsi Riau, Pekerjaan Petani ;2. NURSAIDA, Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Tunas Harapan RT/RW 010/001 Kelurahan TagaRaja, Kecamatan Kateman Kabupaten Indra Giri HilirProvinsi Riau, Pekerjaan Ibu rumah Tangga ;3. MURNIATY, Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal di Gembaran RT/RW 026/009 Kelurahan GembaranKecamatan Blengkong Kabupaten Indra Giri Hilir ProvinsiRiau, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;4.

Kewarganegaraan Indonesia ProfesiAdvokat pada Kantor dan kunsultan hokum TAMRINTUPEN L, S.H. yang beralamat di Komplek PerumahanPuskopkar Bambu Kuning Blok C 30 No. 8 kelurahan BukitTampayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk suratmenyurat beralamat di Jalan Kesehatan RT/RW 10/03Kelurahan Taga Raja Kecamatan Kateman Kabupaten IndraGiri Hilir Prov.

Riau, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 021/SKK.TUN/VIII/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIRBerkedudukan di Jalan Kembang Tembilahan Hilir,Tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau, yangdalam hal ini diwakili oleh :1. IBRAHIM DASUKI, Jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir ;2.

FUAT KHAFIDI, S.H, Jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir ;Halaman2dari7Halaman, PenetapanNomor 52/G/2019/PTUN.PBRSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut:1. Surat Gugatan Pemohon tanggal 30 Agustus 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2019, dibawah Register PerkaraNomor 52/G/2019/PTUN.PBR;2.

PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatan tanggal 30Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan register perkaraNomor 52/G/2019/PTUN.PBR, yang pada intinya meminta kepadaPengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusanTergugat berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas lahan yangHalaman3dari7Halaman, PenetapanNomor 52/G/2019/PTUN.PBRterletak di hulu Guntung Kelurahan Taga Raja Kecamatan KatemanKabupaten Indragiri

Penggugat:
SRI MUNAH
Tergugat:
1.Muhammad Arfan Saleh, BA
2.Poniah
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu

ANTON BASARAH (PENGGUGAT)M e l a w a n DEDI SETIAWAN (TERGUGAT)BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN INDRAGIRI HULU (TURUT TERGUGAT)

Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl.Bupati Tulus No.56 Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Juni 2013 dengan nomor:50/SK/2013/PN.RGT............. selanjutnya disebut TERGUGAT ;BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADUKABUPATEN INDRAGIRI HULU berkedudukan di Jl.

cccccccccececececececesecesucueueusususeseeeeuss : 3 meter;Sebelah Utara ........ccccccccccccccccccccccccccceceesceeseseseseeessseeeeseseseeess : 18 meter ;Sebelah Selatan .0..........ccccccccccccccecssssssssecececeesesesssseceeeseeseeenens : 18 meter :7 Bahwa Penggugat berulang kali menegur Tergugat agar tidak melangsungkanpembangunan ruko tersebut karena sebagaian memakai tanah Penggugat, akan tetapiTergugat tidak mengindahkannya ; 8 Bahwa Penggugat pernah meminta Pengembalian Batas kepada Kantor PertanahanKabupaten Indragiri

Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl.Bupati Tulus No.56 Rengat, Indragiri Hulu, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Juni 2013, sedang Turut Tergugat Hadir Kadis Badan Penanaman Modal Daerahdan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu ANDRI RESPEN R, SST. ; Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan kepada kedua belah pihak yangbersengketa dalam perkara ini untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian(mediasi) yaitu dengan menunjuk

T.6 serta 2 orang saksi yaitu saksi Bidur dan saksiRipin Joni ; 14Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil gugatan penggugat telah dibantah olehtergugat, maka secara hukum penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalildalil gugatannya tersebut ; Menimbang, bahwa bukti P.1 penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik membuktikan bahwatanah milik penggugat terletak di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Indragiri Hulu seluas722 m2 adalah milik penggugat, bukti P.2 penggugat yaitu Berita Acara

MUCHTAR NASUTION
2.NORMA LUBIS
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu

PERKEBUNAN NUSANTARA V (Persero)
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT PERANAP
5.KEPALA DESA PANDAN WANGI
6.KEPALA DESA SERAI WANGI
7.KEPALA DESA SEMELINANG DARAT
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR INDRAGIRI HULU (KAPOLRES INHU)
9.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR INDRAGIRI HULU SEKTOR PERANAP (KAPOLSEK PERANAP)
10.PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK C.q KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT PERANAP KANTOR CABANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN :

• Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/PEN-PNG/2018/PTUN-PBR tanggal 26 Juli 2018 tentang penundaan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir No.555/DINKES-SDK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tetap berlaku sampai dengan adanya putusan

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir No.555/DINKES-SDK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri

Penggugat:
PT FERA YANESHA RAMADHAN dalm hal ini diwakili oleh YASNIARTI
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

.: Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Indragiri Hilir.Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatDaerah Kabupaten Indragiri Hilir, berkantorJalan Akasia No. 01 Tembilahan, KabupatenIndragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2018, dan: SUSILO, S.H.: Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.: BUDHI SANTOSO, S.H.: Jaksa Pengacara Negara.: SUMRIADI, S.H.: Jaksa Pengacara Negara.: FREDERIC DANIEL, S.H.: Jaksa Pengacara Negara.Kesemuanya

Paket Kegiatan Pembangunan Puskesmas KotabaruKecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Penggugat tidaktahu atau diberitahukan;b.

Bahwa atas adanya usulan dari PPK maka KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir selakuPengguna Anggaran dalam Paket Pekerjaan a quo telahmenindaklanjuti usulan dari PKK dengan menyampaikanpermintaan rekomendasi kepada Inspektorat DaerahKabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Nomor: 296/DINKESSDK/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 PerihalPertimbangan Usulan Daftar Hitam;f.Bahwa selanjutnya Inspektur pada Inspektorat DaerahKabupaten Indragiri Hilir telah menerbitkan surat Nomor :700/InspSet

(vide bukti: T43);wenn nn n Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir selakuPengguna Anggaran (PA) mengajukan Pertimbangan Usulan DaftarHitam kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilirselaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang dituangkandalam Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:296/DINKESSDK/I/2018, Perihal: Pertimbangan Usulan Daftar Hitam,tanggal 1 Februari 2018 juga dikirimkan tembusannya kepada PT.

FERAYANESHA RAMADHAN dikirimkan oleh Inspektur Inspektorat DaerahKabupaten Indragiri Hilir kepada Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIndragiri Hilir (vide bukti T49);Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBR Bahwa setelan menerima hasil pemeriksaan Inspektur InspektoratDaerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten Indragiri Hilir Barat berupa surat rekomendasi tertanggal 19Februari 2018, nomor: 700/InspSet/II/2018/106, Perihal: RekomendasiPenetapan Penyedia Barang

Pembanding/Penggugat I : AKASAN
Pembanding/Penggugat II : Muhammad Inci
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. INECDA

MEYSEPHA LAOMA INDRAGIRI Binti AGUS GIRI dan terdakwa II.

Penuntut Umum:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
1.Meysepha Laoma Indragiri Binti Agus Giri
2.Erwin Susilowati Als. Meta Binti Jumari

Rigunas Agri Utama
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.Kepala BPN RI

: 183 Tahun 2001 tersebut telah disesuaikan denganHGU Nomor : 18/HGU/BPN/2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha TanahTerletak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.7.

Fotocopy Surat Sultan Kerajaan Indragiri yang menjelaskan wilayahDesa Kota Baru, selanjutnya diberi tanda P 15;15.

Indragiri Hulu, Provinsi Riau, denganLuas 20.000 M2 atas nama Martini, selanjutnya diberi tanda T.l11b;26.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 382/ Kota Baru, KecamatanRakit Kulim, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, denganLuas 20.000 M2 atas nama Erman, selanjutnya diberi tanda T.1 11 c;27.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Millik No. 48/TI.Tj.Buah Tangga,Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan Luas20.000 M2 atas nama Kati, selanjutnya

, Kabupaten Indragiri Hulu,Provinsi Riau, dengan Luas 20.000 M2atas nama Anesri Atar, selanjutnya diberi tanda T.I 13 c;33.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 169/ Talang Durian Cacar, Kec.Rakit Kulim, Kab, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan Luas 20.000 M2 atasnama Sulan, selanjutnya diberi tanda T.I 14 a;34.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 143/ Talang Durian Cacar, Kec.Rakit Kulim, Kab, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan Luas 20.000 M2atasnama Hamzah selanjutnya

14 b;35.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 14 / Talang Durian Cacar, Kec.Rakit Kulim, Kab, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan Luas 20.000 M2 atasnama Darsah selanjutnya diberi tanda T.I 14 c;36.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 108/Pulau Sengkilo, Kec.Kelayang, Kab, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan Luas 20.000 M2 atasnama Lestor Deramat selanjutnya diberi tanda T.I 15 a;37.Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 170/Pulau Sengkilo, Kec.Kelayang, Kab.

RATU KARYA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH KABUPATEN INDRA GIRI HILIR
2.BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Penggugat:
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
Tergugat:
1.Bangun Cipta Multi Kso
2.Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Diwakili Oleh : MUDAYANSYAH SIMAMORA
Pembanding/Tergugat III : Ketua DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Diwakili Oleh : MUDAYANSYAH SIMAMORA
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu Diwakili Oleh : MUDAYANSYAH SIMAMORA
Terbanding/Penggugat I : Slamet Waldi
Terbanding/Penggugat II : David Sandi Saputra
Turut Terbanding

/Tergugat I : BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU Diwakili Oleh : YUNI RACHIM, SH.

BUPATI INDRAGIRI HULU, Beralamat di Pematang Rebah,Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu, ProvinsiRiau, Selanjutnya disebut Pembanding semulaTergugat I;Dalam hal ini diwakili oleh Yuni Rachim,SH.M.Si Dkk.PNS pada Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/02/VII/2020.tanggal 23 Juli 2020;2.

KETUA DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu,Beralamat di Pematang Rebah, Kecamatan RengatBarat. Kabupaten Inhu, Provinsi Riau, Selanjutnyadisebut Pembanding III semula Tergugat III;4.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN INHU,beralamat di Jalan Lintas Pematang Rebah Belilas,Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu,Provinsi Rlau, Selanjutnya disebut Pembanding IVsemula Tergugat IV;Pembanding II, III dan IV dalam hal ini diwakili olehkuasa hukumnya : Bakhtiar.SH dan MudayansyahSimamora,SH.

Sanling Sawit Sejahtera sebagaimana SuratKeputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Inhu Nomor :58 Tahun 2017 Tentang izin lingkungan atas kegiatan pembagnunandan pengoperasian pabrik kelapa sawit kapasitas 45 Ton/jam padalahan seluaslebih kurang 16,40 Ha di Desa Rimpian Kecamatan LubukBatu Jaya Kabupatek Indragiri Hulu, Provinsi Riau oleh PT. SanlingSawit Sejahtera ;.

Penggugat:
TIURMA SITUMORANG
Tergugat:
1.ABDUL MULUK
2.KEPALA KANTOR KELURAHAN PANGGALAN KASAI
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDRAGIRI HULU

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II serta Surat Pelepasan Hak tertanggal 28 Februari 2016, atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Parit Panjang, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Sertifikat Hak Milik 5670, seluas 13.262 M2, dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan

Berbatasan dengan Parit Panjang;
Sebelah Timur berbatasan dengan Hamsah;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ramsi;
Sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2024 serta Kwitansi tertanggal 20 Januari 2024, atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Parit Panjang, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Parit Panjang;
Sebelah Timur berbatasan dengan Hamsah;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ramsi;
Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat: ASMADI, sebagai pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Parit Panjang, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri

Hilir, dari atas nama KARIM beralih menjadi atas nama ASMADI;
7. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II berhalangan, maka berdasarkan putusan ini Penggugat diberi ijin/kuasa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II, menghadap Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik 5670;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Indragiri Hilir, untuk

memproses permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik 5670 tanah yang terletak di Parit Panjang, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, dari nama KARIM beralih menjadi atas nama ASMADI;
9. Menghukum Tergugat I, II, dan Turut Tergugat serta untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.960.100,00 empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus Rupiah);
11.

Penggugat:
Asmadi
Tergugat:
1.Masroni
2.Karim
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ATHAN SYAH
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEMELINANG DARAT
4.CAMAT PERANAP

Penggugat:
HARUNA
Tergugat:
1.Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Jerambang
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Jerambang
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Jerambang Tingkat Kecamatan Gaung
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Jerambang Kecamatan Gaung
2.Camat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
3.Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau

Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,berkedudukan di Jalan Hangtuah No. 04 Tembilahan,Provinsi Riau,Dalam hal ini baik Tergugat memberikan Kuasakepada :1. H. RUSMAIDI , S.H., M.H, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;2. BUDI SUPRIANTO, S.H., Jabatan Kepala SubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;3.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir,Provinsi Riau;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili gugatansengketa Tata Usaha Negara di Kabupaten Indragiri Hilir adalahPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berlamat di Jl.

Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal danPromosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPDIL/X1/2014/4 Keputusan Kepala badan Perizinan, PenanamanModal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:503/BP2MPDIL/XI/2014/4 tentang Pemberian Izin Lokasikepada PT.

Risman Scham Palm IndonesiaNomor : 01/RSP/Perm/PMKS/V/2013 tanggal 15May 2013 kepada Bupati Indragiri Hilir Cq. KepalaBP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir di TembilahanPerihal : Permohonan Izin Lokasi (fotocopy sesuaidengan asli);Fotocopy Kartu.

RismanScham Palm Indonesia untuk pembangunan PabrikKelapa Sawit (PKS) di Kelurahan SelensenKecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilirtertanggal 24 September 2014 (fotocopy sesuaidengan asli);Fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 11Tahun 2011 Tentang Pedoman PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Indragiri HilirPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu (fotocopy sesuai dengan fotocopy).Fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 45Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal