Ditemukan 839 data
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara UIP NUSRA
Termohon:
1.PT. Kawasan Industri Bolok
2.Marten Tabun
75 — 19
Bahwa hasil inventarisasi atas bidang tanah Termohon terletak diDesa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, luas tanahyang terkena jaringan transmisi SUTT 150 kV GI Bolok GI Tenau SpanT.01R T.01A Persil Nomor P.2 adalah : 3690 m2, kepemilikan atasHalaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN Olmnama Marten Tabun, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik(Sporadik) Bidang Tanah Nomor : 946/DB/kkb/X1I/2019 yang dibuat danditandatangani oleh Marten Tabun dengan saksisaksi dan mengetahuiKepala
Marten Tabun sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik(Sporadik) Bidang Tanah Nomor : 946/DB/kkb/X1I/2019 yang dibuatoleh Marten Tabun dengan saksisaksi dan mengetahui Kepala DesaBolok;b. Pada tanggal 14 September 2020 PT. Kawasan Industri Bolokmenyurati GM. PT. PLN (Persero) UIP NUSRA yang intinya memintaHalaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN Olmkompensasi pada span tower tersebut diberikan kepada PT.
upayapengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkunganhidup (UKLUPL) rencana usaha dan atau kegiatan pembangunansaluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk (Gl)pada jalur PLTMG Kupang PeakerGI Bolok GI Tenau di KotaKupang dan Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dari Dinas LingkunganHidup Pemerintah Provinsi NTT, yang selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P.22;23.Asli dan fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik)bidang tanah Nomor : 946/DB/KKB
/XI/2019 yang dibuat oleh MartenTabun yang disaksikan oleh saksisaksi dan mengetahui Kepala DesaBolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P.23;Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN Olm24.Asli dan fotokopi surat keterangan belum memiliki SPPT Nomor :947/DB/KKB/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat danditanda tangani oleh Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya padafotokop!
bukti Surat tersebut diberi tanda P.24;25.Fotokopi KTP atas nama Marten Tabun beserta fotokopi KartuKeluarga dan Surat Keterangan Penjelasan Beda Nama Nomor :960/DB/KKB/X1/2019 tanggal 12 November 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya padafotokop!
129 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Bahwa Penggugat tidak sepakat denganpermintaan Tergugat tersebut di atas, karenaperbuatan / tindakan Tergugat seperti tersebutpada angka 7, 8, 9 dan 10 di atas merupakankesalahan berat, sesuai dengan ketentuan yangtelah diatur di dalam Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) PT.
Put.No. 427 K/ PDT.SUS / 2010(KKB) yang dibuat secara bersamasama antarapihak Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia,dengan pihak Serikat Pekerja PUKFSP IndonesiaK SPSI PT. Kayu Lapis Indonesia, dimana saat iniberlaku KKB periode tahun 20072009, yang telahdiperpanjang masa berlakunya sesuai denganRisalan Perundingan / Notulen Rapat PimpinanPerusahaan PT. KLI dan F SPSI PT. KLI tanggal26 Juni 2009. (Bukti P15.
P16) ;16.Bahnwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode Tahun20072009, tentang lingkup berlakunyaKesepakatan Kerja Bersama, dinyatakanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) berlaku bagiseluruh pekerja PT.
;Jumlah = Rp264.040.000, ;(dua ratus enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) ;21.Bahwa oleh karena belum adanya keputusan22yang berkekuatan hukum tetap mengenaikeabsahan PHK yang dilakukan TergugatRekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi,maka sesuai ketentuan Pasal 151, 152 dan 153UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenaga Kerjaan dan Pasal 29 ayat (1)Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT.
Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan Pelanggaran berat,sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf e, f, KKB PT. Kayu LapisIndonesia periode 20072009 ;3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Pemutusan HubunganKerja Nomor : 04/B.27/PERS/KLI/IX/2009 tanggal 16 September 2009 ;4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, karenaHal.19 dari 31 hal. Put.No. 427 K/ PDT.SUS / 2010Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat didasarkan pada alasanadanya kesalahan berat;5.
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pos Indonesiamencetak KKB (Kartu) Kompensasi BBM) yang sudah tertera namapenerima BLT.Selanjutnya daftar nama beserta KKB tersebut dikirim ke PT.Pos Kabupaten Ngawi untuk pencairannya sedangkan BPSKabupaten Ngawi hanya pendistri busian KKB saja.Bahwa Pendistribusian KKB, diwilayah Kabupaten Ngawiditeruskan kepada para Mitra Statistik (Kasun di masingmasing desa seluruh Kabupaten Ngawi) melalui KSK(Koordinator Statistik Kecamatan)/Petugas BPS Kecamatanuntuk diberikan kepada penerima BLT tahun 2005
No. 1053K/Pid.Sus/2010mencetak KKB (Kartu) Kompensasi BBM) yang sudah tertera namapenerima BLT.Selanjutnya daftar nama beserta KKB tersebut dikirim ke PT.Pos Kabupaten Ngawi untuk pencairannya sedangkan BPSKabupaten Ngawi hanya pendistri busian KKB saja.Bahwa Pendistribusian KKB, di wilayah Kabupaten Ngawiditeruskan kepada para Mitra Statistik (Kasun di masingmasing desa seluruh Kabupaten Ngawi) melalui KSK(Koordinator Statistik Kecamatan)/Petugas BPS Kecamatanuntuk diberikan kepada penerima BLT
SARENGAT; 1 (satu) buah Buku Berita Acara Penyerahan Kupon BLT, 1 (satu) buah Buku Daftar BLT bulan Juli Tahun 2008dan 1 (satu) bendel Kartu KKB ;Dikembalikan kepada saksi Mujiono ; 1 (satu) lembar Surat No. 14/404.303.05/2008, tanggal07 Oktober 2008 tentang Pembagian Penerimaan BLT ;1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Penyaluran BLT;Hal. 44 dari 37 hal. Put. No. 1053K/Pid.Sus/2010Dikembalikan kepada saksi Drs.
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa secara tibatiba sekitar bulan September 2011 Tergugat secarasepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPenggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPenggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September2011 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturutturutberdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan pasal 168 Undangundang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.
Bahwa mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dijadikan dasaracuan oleh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat daripekerjaannya sebagai karyawan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukumsebab Para Penggugat tidak pernah mengetahui sebelumnya tentangkeberadaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut pada halseharusnya setiap adanya Perjanjian Kerja Bersama atau KesepakatanKerja Bersama (KKB) haruslah diketahui/dibuat secara bersama samaantara para karyawan dengan Tergugat lalu disosialisasikan
kepada parakaryawan in casu Para Penggugat, sehingga dengan tidak diketahuinya olehPara Penggugat tentang KKB tersebut baik mengenai bentuk dan isinya,maka Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut tidak dapat dijadikandasar acuan oleh Tergugat sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dantidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat;5.
Menyatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat oleh Tergugatdan digunakan sebagai dasar /acuan memberhentikan Para PenggugatHal. 8 dari 23 hal. Put. No. 319 K/Pdt.SusPHI/2013adalah batal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.
karyawan produksi, Penggugat Il sebagai karyawan produksidan Penggugat Ill sebagai karyawan Produksi dengan pembayaranupah terakhir pada bulan Juli 2011 yaitu masingmasing Rp 500.000,;Poin 3 karena secara tibatiba, sekitar bulan September 2011 Tergugatsecara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07September 2011 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerjasecara berturut turut berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan ukuran 20 M x 20 M, sesuai Akta Jual BeliNomor 01/KKB/1/1983;Bahwa pada tahun 2007 Penggugat hendak mendirikan rumah di atas tanahobyek sengketa milik Penggugat tersebut, namun dihalangi oleh Tergugat tanpa alasanyang jelas;Bahwa karena itu pada tanggal 4 Desember 2009 Penggugat mengajukanpermohonan hak pada Kantor Pertanahan Parepare, yang kemudian ditindak lanjutidengan pengukuran lokasi pada tanggal 10 Desember 2009, namun permohonan tersebutditahan oleh Tergugat dengan alasan obyek sengketa
Tergugat yang dijadikan objek bukan milikAlmarhumah Pittiri Binti Abdullah melainkan tanah Negara yang dikuasai olehTergugat;Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dahuluadalah sungai kemudian ditanggul dan ditimbun oleh Tergugat sedikit demi sedikit sejaktahun 1983 sampai sekarang dan ditanami tanaman berupa Kelapa yang sudah berbuah;Bahwa andaikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik AlmarhumahPittiri Binti Abdullah sudah pasti dalam Akta Jual Beli No. 01/KKB
Bagaimana mungkin objeksengketa milik Penggugat karena objek sengketa adalah bagian dari Sungai Karajaeyang ditimbun sedikit demi sedikit dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1983 sampaisaat ini;Bahwa andaikan objek sengketa milik Penggugat, kenapa tidak mencantumkanAkta Jual Beli No. 01/KKB/I/1983 tanah yang dibeli Tergugat dari H. Hamdani selakuahli waris Pittiri Binti Abdullah.
Hamdani bahwa batas tanah sebelah utara yang dijual kepada Tergugat adalahsungai dan ini bersesuaian dengan bukti Tl yang diajukan oleh Tergugat/PemohonKasasi Akta Jual Beli Nomor O1/KKB/I/1983 tertanggal 5 Januari 1983. Demikianjuga keterangan saksi Jufri Bin Amir dalam keterangannya dalam putusan PengadilanNegeri Parepare pada halaman 13 Bahwa benar objek sengketa dulunya sungai dandijadikan untuk tempat menyimpan perahu dst. Sedangkan keterangan saksi La Wajidan H.
Hamdaniseluas 20 x 20 M adalah benar bagian dari tanah persil Nomor la/D1 Kohir Nomor 50Cl berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/KKB/I/1983 dan andaikan objek sengketamilik Penggugat/Termohon Kasasi sudah pasti dalam akta tersebut di atas tercantumdalam batas sebelah utara dengan tanah Pittiri Binti Abdullah melainkan sebelah Utaraberbatasan dengan Sungai Krajae;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa terlepas dari alasanalasan putusan Pengadilan Tinggi Makassar
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
/555/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebanyak 58.000 kecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor Tan/KKB/555/2004, tanggal 29 Oktober2004 tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Faktur pembelian palsu 58.000 butir kKecambah senilai Ro153.700.000,00tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPK) NomorTAN/KKB/554/2004, 29
/555/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebanyak 58.000 kecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor Tan/KKB/555/2004, tertera diterbitkanoleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Faktur pembelian palsu 58.000 butir kecambah senilai Ro153.700.000.tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPK) NomorTAN/KKB/554/2004, 29 Oktober 2004, sebanyak 58.000
No. 90 PK/PID.SUS/2012Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPk)Nomor TAN/KKB/554/2004, 29 Oktober 2004, sebanyak 58.000 butirkecambah tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/DeliveryOrder) sebanyak 58.000 butir Nomor TAN/KKB/554/2004 29 Oktober2004 tertera diterbitkan PT SOCFINDO Medan;Faktur pembelian palsu 50.000 butir kecambah senilai Rp132.500.000,00tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Dua lembar palsu
/555/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebanyak 58.000 kecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor Tan/KKB/555/2004, tertera diterbitkanoleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Hal. 56 dari 63 hal.
No. 90 PK/PID.SUS/2012 Faktur pembelian palsu 58.000 butir Kecambah senilai Ro153.700.000,00tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan; Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPK) NomorTAN/KKB/554/2004, 29 Oktober 2004, sebanyak 58.000 butir kKecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan; Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor TAN/KKB/554/2004 29 Oktober 2004tertera diterbitkan PT SOCFINDO Medan; Faktur pembelian
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan Tim Perunding SP KEP Goodyeardengan hasil sebagai berikut :Disepakati bahwa usulan PKB XII SP KEP Goodyear Indonesia atas Pasal47 ayat a mengenai Program Jamsostek yang berkaitan dengan Pasal 42ayat 7 KKB XI tentang Program Pensiun ditunda/pending dengan alasanbahwa pasal tersebut sedang dalam proses perselisinan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.
UndangUndang No. 11 Tahun 1992 menjelaskan dimana peserta yang masukbekerja di Perusahaan sebelum tanggal 20 April 1992 pembayaranpensiunnya dilakukan sekaligus dengan dasar perhitungan ketentuanPasal 42 ayat 2 KKB;3.
Goodyear Indonesia JalanPemuda No. 27 Kota Bogor untuk membatalkan Pasal 42 ayat (7) KKB;Il. Putusan bersifat mengikat, baik bagi Serikat Pekerja maupun pihakPerusahaan;Ill.
Sedangkan pokok permasalahan di dalam putusan Tergugat joputusan P4D adalah tentang tuntutan serikat pekerja ataspenghapusan ketentuan mengenai pensiun yang tersebut di dalamPasal 42 ayat (7) Kesepakatan Kerja Bersama XI (periode 20012003)yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Serikat Pekerja danPenggugat Intervensi (Selanjutnya disebut KKB XI);3.
88 — 7
Agus Hariyanto, yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi bekerja di Hotel Matahari;Bahwa Penggugat ada masalah dengan perusahaan karena dipindah ke GudangBahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dipindah;Bahwa Penggugat kerja sejak Tahun 1999 sampai dengan TahunBahwa CCTV dipasang untuk pengamanan baik Karyawan maupun yangmenginap di Hotel Matahari;Bahwa kerjanya Penggugat baik;Bahwa dulu ada KKB karena lama
tidak ada perpanjangan maka vacumsehingga tidak jelas aturan apa yang dipakai;Bahwa yang membuat KKB yaitu Pengurus SP;Bahwa saksi lupa isi KKB;Bahwa saksi bisa terima apabila mutasi dalam lingkup Hotel Matahari;Bahwa Karyawan Hotel Matahari yang dipindah ke Toko Kaca banyak yangtidak terima / tidak mau; Bahwa saksi mengalami mutasi sebanayk 3 kali dengan surat yangditandatangani oleh Personalia;Bahwa Penggugat kerja dibagian Kolam renang kerja dibagian HRD ;Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat
Dan dengan dasar tersebut memberikankesempatan kepada Penggugat dengan dimutasi' dibagian gudangBahwa saksi berpedoman pada aturan House Rule yaitu tata Tertib tentangBahwa KKB baru diperpanjang dan selama belum selesait KKB lama masihdipakai ;Bahwa mutasi adalah kewenangan Departemen Head dan saksi diberi tembusanjuga personalia kemudian dicarikan tempat yang cocok;Bahwa saat itu hasil evaluasi Penggugat belum memenuhi (tidak layak)Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi
105 — 25
Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) unit KM Berdikari, tanda selar GT 25 No. 1670/KKb. Berbahan dasar kayu, mesin type Mitsubishi 4D 30 No. 151164, 80 PS, berbendera kebangsaan Indonesia.2. Dokumen 1 Exemplar berupa :- 1 (satu) lembar Surat persetujuan berlayar No.
PK.001/1/14/KSOP.MKW-13.- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no. 1670/KKb tertanggal 30 Januari 2012.- 1 (satu) bundle gross akte no. 1205 tertanggal 14 Maret 2012.- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda no. PK.007/07/20/AD.BTG/12 atas nama CHARLES ADILANG.- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai KKM no. PK.007/08/06/AD.BTG/12 atas nama YOHAN KANTOHE. Dikembalikan kepada saudara JOKO H.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sesuaiDakwaan;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FELMA FIKE PANGOW dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan (satu) tahun;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 1 (satu) unit KM Berdikari, tanda selar GT 25 No. 1670/KKb. Berbahan dasar kayu,mesin type Mitsubishi 4D 30 No. 151164, 80 PS, berbendera kebangsaan Indonesia.2 Dokumen 1 Exemplar berupa :1 (satu) lembar Surat persetujuan berlayar No.
PK.001/1/14/KSOP.MKW13.1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no. 1670/KKb tertanggal 30 Januari 2012.1 (satu) bundle gross akte no. 1205 tertanggal 14 Maret 2012.1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda no.PK.007/07/20/AD.BTG/12 atas nama CHARLES ADILANG.1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai KKM no.PK.007/08/06/AD.BTG/12 atas nama YOHAN KANTOHE.Dikembalikan kepada saudara JOKO H.
sebagai berikut :Bahwa awalnya bisnis terdakwa adalah usaha menampung minuman beralkohol Cap Tikusdi rumahnya dengan sampai berjumlah 766 gelon, kemudian terdakwa ingin menjual minuman CapTikus sebanyak 766 gelon Cap Tikus yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan keManokwari Papua, Irian Jaya di sana, selanjutnya untuk mengangkut Minuman beralkohol CapTikus tersebut terdakwa bekerja sama dengan CHARLES ADILANG sebagai Nahkoda KMBerdikari yang mempunyai bobot GT 25, Tanda Selar Nomor :1670/KKb
melihat adanya penyerahan uang sebanyakRp.28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);bahwa selanjutnya setahu saksi pada saat berlayar kapal KM Berdikaridicegah oleh kapal Patroli Polair;bahwa setahu saksi pada saat itu di atas kapal KM Berdikari terdapat 766gelon minuman jenis cap tikus;Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.berupa :1Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum1 (satu) unit KM Berdikari, tanda selar GT 25 No. 1670/KKb
PK.001/1/14/KSOP.MKW13.e 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no. 1670/KKb tertanggal 30 Januari 2012.e 1 (satu) bundle gross akte no. 1205 tertanggal 14 Maret 2012.e 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda no.PK.007/07/20/AD.BTG/12 atas nama CHARLES ADILANG.e 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai KKM no.PK.007/08/06/AD.BTG/12 atas nama YOHAN KANTOHE.Dikembalikan kepada saudara JOKO H.
148 — 65
NIKODEMUS TAKLALE Sebagai para penjual dan ayah para penggugat (DEMAS MANONGGA)almarhum sebagai pembeli yang berlangsung di hadapan PPAT KecamatanKupang Barat, Kabupaten Kupang, sesuai dengan Akta Jual Beli,No.7/KKB/1976, tanggal 26 April 1976.
pada point 2 di atas, dan atasPutusan Nomor20/PDT/2017/PT.KPG halaman 6 dari 65 halamanpertanyaan Tergugat (PT.Semen Kupang)dalam hal ini Bpk.Drs.H.WASIS.BE, selaku Direktur Utama PT.Semen Kupang pada saat itu, makaayah Para Penggugat (DEMAS MANONGGA) almarhum, lalu menunjukankepada Tergugat (PT.Semen Kupang) buktibukti kepemilikan ayah ParaPenggugat (DEMAS MANONGGA) almarhum, atas tanah kebun hak milikayah Para Penggugat tersebut pada point 2 di atas, berupa surat perjanjianjualbeli tanah No.7/KKB
yang merupakan sisa dari Ex Akta Jual Beli No.7/KKB/1976, bahwa tanah Penggugat tersebut sejak tahun 1982telah dikuasai Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sebagaiDe MIlik. 22+ 222 ono nn nnn nnn non non nen nee en enna> Menyatakan dengan perbuatan Tergugat menguasai tanahPenggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. > Menghukum Tergugat membayar pengganti uang sewa tanahtersebut kepada Penggugat, selama enam belas tahun terhitungtahun 1982 sampai dengan Juli 1998 sebesar Rp. 94.927.200,
baru diketahui pada tanggal 6 Mei 1976 yaitu dalamGambar Situasi Nomor : 164/1976 sedangkan luas tanah tersebut sebelumkeluarnya GS No. 164/1976 tersebut telah secara nyata dan pasti dicantumkanluasnya pada tanggal 26 April 1976 yaitu melalui Akta Jual Beli Nomor :7/KKB/1976 terse but. =22 onan een enn cece cece6.
, baru diketahui pada tanggal 6 Mei 1976 (GS No. 164/1976)sedangkan luas tanah tersebut pada tanggal 26 April 1976 (sebelumkeluarnya GS tersebut) telah secara nyata dan pasti dicantumkanluasnya dalam akta jual beli No. 7/KKB/1976 tersebut;.
34 — 10
Seatrans No. 1348/KKB tanggal 27 Agustus 20-9 ;- Keselamatan Konstruksi Kapal Barang An. Seatrans No. PK.625/15/15/AD-BPN-2011 ; - Surat Keselamatan Radio Kapal Barang An. Seatrans No. PKK002/15/12/KPLL-BTM-11 tanggal 12 Agustus 2011 ;- Sertifikat nasional Pencemaran Minyak dari Kapal An. Kapal Seatrans No. PK.401/7/08/KP-BTM-22011, tanggal 12 Agustus 2011 ;- Surat Instruksi Lambung Timbul An. Kapal Seatrans No. PK661/313/GM-PMOK tanggal 10 Juli 2010 ;- Surat Pengoperasian Kapal (RPT) An.
Pasifik No. 1349/KKB, tanggal 28 Agustus 2009 ;- Sertipikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang An. TK. Pasifik No. PK.652/17/5/AD-BPN-2011 ;- Surat Pengoperasian Kpala (RPT) An. TK. Pasifik No. A/551/454/3/159/10 tanggal 19 Oktober 2010 ;- Sertipikat Garis Muat (Load Line) An. TK. Pasifik No. PK.661/327/GM-PM-DK-10 tanggal 22 Juli 2010 ;- Surat Laut TK. Pasifik No. PK.674/2358/SL-PM/DK-09, tanggal 04 Nopember 2009 ; Dikembalikan kepada saksi DEWI APRILINA ; 6.
Seatrans No. 1348/KKB tanggal 27 Agustus 209 ;Keselamatan Konstruksi Kapal Barang An. Seatrans No. PK.625/15/15/ADBPN2011;Surat Keselamatan Radio Kapal Barang An. Seatrans No. PKK002/15/12/KPLLBTM11 tanggal 12 Agustus 2011 ;Sertifikat nasional Pencemaran Minyak dari Kapal An. Kapal SeatransNo. PK.401/7/08/KPBTM22011, tanggal 12 Agustus 2011 ;e Surat Instruksi Lambung Timbul An. Kapal Seatrans No. PK661/313/GMPMOKtanggal 10 Juli 2010 ;e Surat Pengoperasian Kapal (RPT) An. Kapal Seatrans NO.
Pasifik No. 1349/KKB, tanggal 28 Agustus2009 ;e Sertipikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang An. TK. Pasifik No.PK.652/17/5/ADBPN2011 ;e Surat Pengoperasian Kpala (RPT) An. TK. Pasifik No. A/551/454/3/159/10tanggal 19 Oktober 2010 ;e Sertipikat Garis Muat (Load Line) An. TK. Pasifik No. PK.661/327/GMPMDK10 tanggal 22 Juli 2010 ;e Surat Laut TK. Pasifik No.
Register yaitu 106 No.1348/KKb.2009 KKb No.897/L dan ada namaSeatrans ;Bahwacirriciri tongkang Megalon adalah : Ada penyok di bagian depan bawah, adatulisan Megalon ;Bahwa Tug Boat dan tongkang tersebut setahu saksi sekarang berada di Dok KapalMangkupalas Samarinda milik saksi H. Syuriansyah ;Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Dok Kapal di Samarinda kalau tag butdan tongkang tersebut sudah dibeli oleh PT.
Pasifik No. 1349/KKB, tanggal 28 Agustus2009 ;e Sertipikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang An. TK. Pasifik No.PK.652/17/5/ADBPN2011e Surat Pengoperasian Kpala (RPT) An. TK. Pasifik No. A/551/454/3/159/10tanggal 19 Oktober 2010 ;e Sertipikat Garis Muat (Load Line) An. TK. Pasifik No. PK.661/327/GMPMDK10 tanggal 22 Juli 2010 ;e Surat Laut TK. Pasifik No.
Pasifik No. 1349/KKB, tanggal 28 Agustus2009 ;e Sertipikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang An. TK. Pasifik No.PK.652/17/5/ADBPN2011 ;e Surat Pengoperasian Kpala (RPT) An. TK. Pasifik No. A/551/454/3/159/10tanggal 19 Oktober 2010 ;e Sertipikat Garis Muat (Load Line) An. TK. Pasifik No. PK.661/327/GMPMDK10 tanggal 22 Juli 2010 ;e Surat Laut TK. Pasifik No. PK.674/2358/SLPM/DK09, tanggal 04 Nopember2009 ;Dikembalikan kepada saksi DEWI APRILINA ;6.
89 — 48
KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor Bank Central Asia), (DokumenBukti Ke 4) beban cicilan pokok + bunga Rp. 2.299.991 per bulan.Alhamdulillah sudah dilunasi oleh Tergugat sejak tanggal 25 Mei 2015.c. Pinjaman kepada Bp.
Bank Mandiri dengan masa akhir pinjaman bulan April 2020; sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D21,Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, kepemilikanmempunyai AJB, dibeli secara tunai dengan mengagunkan SHM No:1898 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628BKH, yang dibeli dengan KKB BCA dan telah lunas tanggal 25 Mei 2015;3.
Setelah terjadiperceraian, (Desember 2013), Tergugatlah yang membayar angsuran KKB,Halaman 37 dari 45. Put.
Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628BKH dengan dibeli dengan KKB BCA dan lunas tanggal 25 Mei 2015 danmempunyai BPKB No.H02567111, kendaraan tersebut saat ini digunakan olehTergugat;.
Bahwa terdapat hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terjadisetelah perceraian atas angsuran KPR Mandiri dan KKB BCA yang selama inidibayar oleh Tergugat, yaitu sejumlah Rp.308.163.978,45, dengan rincian : pembayaran KPR Mandiri sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulanDesember 2019 sejumlah Rp.265.248.736,00 pembayaran KKB BCA sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mel2015 sebanyak 17 kali dengan angsuran per bulan Rp.2.299.991,85 yangkeseluruhan berjumlah Rp.39.099.861,45;Menimbang
86 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, memohon agar pengurus PUKFSPMI PT.Kurnia Anggun atas namaSdr.Suwoko dan Sdr.Khomsa (para Penggugat) diberi izin untuk mengikuti Latsar GardaMetal;Bahwa, atas Permohonan Dispensasi tersebut, pada prinsipnya pihak Pengusaha/Penggugat sangat menghargai dan mendukung kegiatan yang dilakukan pengurus PUKFSPMI PT.Kurnia Anggun, akan tetapi karena kegiatan tersebut tidaklah termasukfasilitas untuk Serikat Pekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)Kesepakatan Kerja Bersama (KKB
Pasal 3 ayat (5) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yangberlaku pada Perusahaan, apalagi sebelumnya Sdr.Suwoko pernah datang menghadapPersonalia/ Sdri.Siti Nur Waki'ah,SH., untuk menanyakan tentang Surat PermohonanDispensasi yang telah diajukan dan oleh pihak Personalia/ Sdri.Siti Nur Waki'ah,SH.
Pasal 6 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 3 ayat (5) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku pada Perusahaan yangHal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 593 K/Pdt.Sus /2012dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat yang dapat dilakukan Pemutusan Hubungankerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), padahal demi untukmenjaga kelangsungan hidup dan jalannya perusahaan yang merupakan sawah ladangbagi seluruh pekerja, maka Serikat Pekerja Perkayuaan dan Perhutanan IndonesiaPT.Kumia Anggun Unit I di Desa
Dan fasilitas bagi Serikat Pekerja yang didasarkanpada UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 29, telah diatursecara khusus dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),bahkan hubungan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja tentang Fasilitas untukSerikat Pekerja telah diatur dalam Pasal 6 ayat KKB tersebut, sejak tahun 2001 antaraPT.Kurnia Anggun dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja I PT.KurniaAnggun selama ini tidak ada masalah;Bahwa dengan
di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Penggugatdiberi ijin untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugatdengan alasan pelanggaran berat sebagaimana yang diuraikan di atas, dan mohonPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 18 April 2011;Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang jelasjelas telah sengaja melanggarKesepakatan Kerja Bersama (KKB
129 — 51
ATTO MURIB tidak mempunyaihubungan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) di Papua, justru Sdr. ATTO MURIB dibencioleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisamengerjakan lokasi tambang emasnya yangberada di atas gunung tersebut, bahkan Sdr.ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saatSdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunung tersebut.Bahwa Saksi16 bekerja sebagai sopir mobilrental dan sering mengantar Sdr. ATTO MURIB ketambang emas milik Sdr.
ATTO MURIB tidak mempunyaihubungan dengan Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua, justru Sdr. ATTOMURIB dibenci oleh KKB sehingga Sdr. ATTOMURIB tidak bisa mengerjakan lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunungtersebut, bahkan Sdr. ATTO MURIB pernahdiburu oleh KKB pada saat Sdr. ATTO MURIBdatang ke lokasi tambang emasnya yangberada di atas gunung tersebut.Hal. 80 dari 130 hal. Putusan Nomor 37K/PM.
ATTO MURIBberusaha melakukan pendekatan terhadapKelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diPapua dengan cara mencari dan membelisenjata api dan munisi untuk dijual kepadaKelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diPapua dengan tujuan agar Sdr. ATTOMURIB bisa bebas' dan leluasamengerjakan lokasi tambang emasnyayang berada di atas gunung tersebut tanpaada gangguan dari Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua.Hal. 82 dari 130 hal. Putusan Nomor 37K/PM.
ATTOMURIB membeli senjata api dan munisi adalahuntuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) di Papua karena Sdr. ATTO MURIB dibencioleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisamengerjakan lokasi tambang emasnya yangberada di atas gunung tersebut, bahkan Sadr.ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saatSdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunung tersebut.Untuk itu Sdr.
ATTO MURIB berusaha melakukanpendekatan terhadap Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua dengan cara mencaridan membeli senjata api dan munisi untuk dijualkepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diPapua dengan tujuan agar Sdr. ATTO MURIB bisabebas dan leluasa mengerjakan lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunung tersebuttanpa ada gangguan dari Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua.
GUSFILA
23 — 6
2019, surat keterangan tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P.11;Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jihadun Fitrah tertanggal 11 Februari2019 membenarkan 3 (tiga) orang saudara telah meninggal dunia denganstatus masih lajang atau belum menikah atau tidak mempunyai keturunan,surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;Fotocopy Surat Keterangan Nomor 63/KKB
Fotocopy Surat Kematian Nomor 79/KKB/1999 atas nama H. Kahar Thaibdikeluarkan Lurah Kota Baru Kota Pekanbaru tanggal 20 Mai 1999, suratketerangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;16.
Fotocopy Surat Keterangan Nomor 62/KKB/IV/2017 atas nama H.KaharThaib, menerangkan bahwa selama hidupnya tidak pernah mempunyai NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru Kota Pekanbarutanggal 10 April 2019, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;17.
53 — 7
Ganti Harjanto dengan HendraMardi, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan atas nama Hendra Mardi,1 (satu) lembar permohonan pembiayaan dari debetur (nasabah) atas namaHelmawati, 1 (satu) lembar memo permohonan survey, (satu) lembarpermohonan kredit kepemilikan mobil, 1 (satu) lembar laporan proposalpembiayaan KKB, photo mobil truk tronton BH 8999 KU warna orange, photomobil Toyota avanza BA 2474 TT warna hitam, photo rumah milik Helmawati,photo rumah seakan akan milik Helmawati semuanya tetap
Padang untuk cairnya kreditHelmawati proses pengurusan yang membuat datadatanya adalah terdakwa, dimanaterdakwa melampirkan surat perjanjian kontrak kerja, surat pernyataan kesanggupan,surat permohonan kepemilikanmobil, Proposal pembiayaan KKb, Foto Rumah MilikHelmawati, foto rumah berpagar besi cat uning, foto mobil truk tronton warna orangeBH.8999 KU, foto mobil Toyota Avanza warna hitam BA.2474 TT.Setelah terdakwa mengajukan semua persyaratan untuk proses kredit Helmawati, kreditHelmawati cair
Hel yangmana tedakwa membuatkan,melampirankan Surat perjanjian kontrak kerja ,surat izinusaha,surat menyatakan kesanggupan,Surat Permohonan Kepemilikan mobil Proposalpembiayaan KKB,Foto rumah milik helmawati Pgl.Hel,surat izin usaha,foto rumahberpagar besi cat kuning,foto truk tronton warna orange BH.8999 KU,foto mobilToyota Avanza warna hitam BA.2474 TT.Setelah terdakwa memproses kredit saksi Helmawati pgl.Hel,maka kredit saksihelmawati mencair sebanyak Rp.150.000.000. dimana terdakwa mengambil
Giri Harjanto dengan Hendra Mardi ;1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan atas nama Hendra Mardi ;1 (satu) lembar permohonan pembiayaan dari debitur (nasabah) atas namaHelmawati ;1 (satu) lembar memo permohonan survei ;1 (satu) lembar permohonan kredit kepemilikan mobil ;1 (satu) lembar laporan proposal pembiayaan KKB, Photo mobil truk tronton BH8999 KU warna orange, photo mobil Toyota Avanza BA 2474 TT warna hitam, photorumah milik Helmawati, photo rumah seakan akan milik Helmawati ;Semuanya
69 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 44 Ayat (6) KKB berbunyi: Tindakan disiplin tahapterakhir/oemberhentian dapat langsung dilakukan jika terjadi pelanggaranatas Pasal 43 Ayat 5, 6, 7, 8 dan 9;3.
Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melanggar ketentuan yangdiatur dalam KKB Pasal 43 Ayat (9) huruf i yaitu: Menolak perintahatasan yang diberikan secara layak untuk kepentingan perusahaan, olehkarena itu Termohon Kasasi/Penggugat dapat langsung di PHK, yaituterhitung sejak tanggal 19 Agustus 2008, bukan terhitung sejak putusanJudex Facti diucapkan;B. Tentang amar ke 3: Kekurangan upah skorsing, THR 2008 dan upah yangbiasa diterima:Tentang Kekurangan Upah Skorsing:Hal. 13 dari 23 hal. Put.
Bahwa KKB Pasal 44 Ayat (5) berbunyi: Teguran Tertulis Ill sekaligusskorsing atau dirumahkan diberikan jika ternyata setelah diberikanHal. 14 dari 23 hal. Put. No. 154 K/Pdt.Sus/201 1Teguran Tertulis Il, karyawan masih melakukan pelanggaran lagi.Tindakan disiplin berupa skorsing sama dengan dirumahkan, dan Pasal48 Ayat (5) huruf b berbunyi: Selama dibebaskaryakan karyawanmenerima 80 (delapan puluh) persen Gaji Pokok Bulanan (GPB);.
No. 154 K/Pdt.Sus/201 1lembaga pengelola dana pensiun yang dalam perkara ini lembagadana pensiun dimaksud adalah Dana Pensiun Bina Adhi Sejahteradan pengembalian tabungan dana pensiun tersebut dibayarkan padasaat memasuki usia pensiun;Pertimbangan Judex Facti a quo sematamata adalah asumsi, tanpadasar hukum apapun dan jelas keliru serta bertentangan dengan faktahukum, di mana dalam Lampiran VIl KKB periode 20022004 danLampiran V pada PKB periode 20102012 jelas diatur manfaat JHT bagikaryawan yang
No. 154 K/Pdt.Sus/201 1undangan, sama sekali tidak mempertimbangkan KKB/PKB, fakta yangada dan sama sekali mengabaikan rasa keadilan, oleh karena itu putusanJudex Facti harus dibatalkan;Seandainya putusan Judex Facti tidak dibatalkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berhak atas kompensasi PHK (karena kesalahan TermohonKasasi/Penggugat) yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/Tergugatpada saat terjadi PHK dan Termohon Kasasi/Penggugat tetap berhakatas manfaat pensiun, maka akan menciptakan ketidakadilan
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inijelas melanggar Pasal 78 ayat 5 KKB tentang DisiplinKerja, yang isinya berbunyi sebagai berikut : "Karyawanyang tidak masuk kerja karena sakit atau karena alasanlain yang dapat diterima perusahaan, wajib memberitahukanatasannya secara lisan pada hari yang bersamaan dansecara tertulis pada waktu' karyawan tersebut kembalibekerja";Bahwa selain dari hal tersebut di atas, terungkapdari hasil evaluasi yang dilakukan atasannya terhadapperkembangan kinerja Sdr.
Ferry Octavian Rawis tetap menolakmutasi dan minta agar permasalahan dirinya diselesaikansecara kekeluargaan;Bahwa sesuai Pasal 14 KKB, pihak perusahaan berhakmengeluarkan Surat Keputusan tentang mutasi apabilapekerja dianggap tidak mampu menjalankan' tugas dantanggung jawabnya, melakukan kelalaian sehinggamenimbulkan kerugian bagi perusahaan dan tidak disiplin;Bahwa pada tanggal 28 Januari sampai dengan 10Pebruari 2004, Sdr.
Hal ini melanggarPasal 68 KKB yang isinya sebagai berikut : "Bilaseseorang absen atau mangkir lima hari secara berturutturut tanpa alasan yang sah dianggap telah mengundurkandiri secara sepihak dan pihak perusahaan tidak wajibmemberikan uang pesangon";Bahwa pada tanggal 11 dan 18 Pebruari 2004 diadakanpertemuan antara pihak perusahan dan pihak pekerja.
Ferry Octavian Rawis telahmelakukan kelalaian atas tugas dan tanggung jawabnya,sering melanggar disiplin kerja, dan melanggar ketentuanyang diatur dalam KKB, antara lain Pasal 78 ayat 5tentang disiplin kerja dan Pasal 68 tentang PHK karenadianggap mengundurkan diri, serta melanggar Undang UndangKetenagakerjaan Pasal 155 ayat 2 Undang UndangKetenagakerjaan;Bahwa oleh karena itu Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) di Bandungberpendapat dan menilai pekerja telah melakukan kesalahanyaitu
SuratPemberitahuan tersebut (Bukti T.Il.i 8)tidak mempunyai kekuatan hukum karenatidak ditanda tangani oleh = Pemohonserta tidak melalui prosedur yangberlaku sesuai dengan KKB Pasal 13mengenai Mutasi dan prosedurnya. Adalahsuatu. hal yang tidak beralasan danterlalu mengada ada jika Termohonmelakukan tindakan demosi karenaseluruh tanggung jawab dan tugas tugasPemohon telah dilaksanakan dengan baik,tidak seperti yang dituduhkan Termohonterhadap Pemohon.
41 — 14
Nomor 50/Pid.B/2017/PN Sda1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : KKSL20160600145 tanggal15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20130800002/PT OTO MULTIARTHA jumlah 518.000, keteranganPengambilan titipan =PLGGN20130800002/PT OTO MULTIARTHAREFUND AN H BERNI ST MM yang telah ditanda tangani oleh yangmenyetujui, Kasir dan Penerima PLGGN20130800002/PT OTOMULTIARTHA.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : KKSL20160600146 tanggal15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20131100011/PT KKB
BCA jumlah 591.430, keterangan Pengambilantitipan PLGGN20131100011/PT KKB BCA REFUND AN PAISAN yangtelah ditanda tangani oleh yang menyetujui, Kasir dan PenerimaPLGGN20131100011/PT KKB BCA.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : KMSL20160600053 tanggal15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20130300003/PT.DIPO STAR FINANCE jumlah 5.000.068, keteranganREFUND yang telah ditanda tangani oleh Diperiksa ROOSIE C danKasir IKA AYU S.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : KMSL20160600054 tanggal15062016
50/Pid.B/2017/PN Sda1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : KKSL20160600145 tanggal 15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20130800002/PT OTOMULTIARTHA jumlah 518.000, keterangan Pengambilan titipan PLGGN20130800002/PT OTO MULTIARTHA REFUND AN H BERNI ST MM yangtelah ditanda tangani oleh yang menyetujui, Kasir dan Penerima PLGGN20130800002/PT OTO MULTIARTHA.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : KKSL20160600146 tanggal 15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20131100011/PT KKB
/MITSUIFINANCE jumlah 1.320.000, keterangan REFUND yang telah ditanda tanganioleh Diperiksa ROOSIE C dan Kasir IKA AYU S.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : KMSL20160600058 tanggal 15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20130600060/OTOMULTIARTHA FINANCE jumlah 430.000, keterangan REFUND yang telahditanda tangani oleh Diperiksa ROOSIE C dan Kasir IKA AYU S.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : KMSL20160600059 tanggal 15062016 cabang Sidoarjo, dibayarkan kepada PLGGN20131100011/PT KKB
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara UIP NUSRA
Termohon:
1.PT. Kawasan Industri Bolok
2.Marten Tabun
77 — 13
Bahwa hasil inventarisasi atas bidang tanah Termohon terletak diDesa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, luas tanahyang terkena jaringan transmisi SUTT 150 kV GI Bolok GI Tenau SpanT.01R T.01A Persil Nomor P.2 adalah : 3690 m2, kepemilikan atasHalaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 12/Pdt.PKons/2021/PN Olmnama Marten Tabun, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik(Sporadik) Bidang Tanah Nomor : 946/DB/kkb/X1I/2019 yang dibuat danditandatangani oleh Marten Tabun dengan saksisaksi dan mengetahuiKepala
Marten Tabun sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik(Sporadik) Bidang Tanah Nomor : 946/DB/kkb/X1I/2019 yang dibuatoleh Marten Tabun dengan saksisaksi dan mengetahui Kepala DesaBolok;b. Pada tanggal 14 September 2020 PT. Kawasan Industri Bolokmenyurati GM. PT. PLN (Persero) UIP NUSRA yang intinya memintaHalaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 12/Pdt.PKons/2021/PN Olmkompensasi pada span tower tersebut diberikan kepada PT.
upayapengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkunganhidup (UKLUPL) rencana usaha dan atau kegiatan pembangunansaluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk (Gl)pada jalur PLTMG Kupang PeakerGI Bolok GI Tenau di KotaKupang dan Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dari Dinas LingkunganHidup Pemerintah Provinsi NTT, yang selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P.22;23.Asli dan fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik)bidang tanah Nomor : 946/DB/KKB
/XI/2019 yang dibuat oleh MartenTabun yang disaksikan oleh saksisaksi dan mengetahui Kepala DesaBolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P.23;24.Asli dan fotokopi surat keterangan belum memiliki SPPT Nomor :947/DB/KKB/X1/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat danHalaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 12/Pdt.PKons/2021/PN Olmditanda tangani oleh Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.24;25.Fotokopi KTP atas nama Marten Tabun
beserta fotokopi KartuKeluarga dan Surat Keterangan Penjelasan Beda Nama Nomor :960/DB/KKB/X1/2019 tanggal 12 November 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya padafotokop!