Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — TRI ANGGONO, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
134 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2013
    UndangUndang No. 51Tahun 2009;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013Bahwa pada awalnya Penggugat berniat menjual tanah dan bangunansebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3229,Kelurahan Cempaka Putih Timur, yang terletak di JI. Rawasari Barat No.E261, RT. 006/001 kepada RENDY SAPUTRA dengan mempergunakan jasaH.
    :LP/8156/K/XV/2009/SPK Unit ,tanggal 02 November 2009 dan proses terhadap laporan tersebut sedangberjalan;Bahwa Penggugat juga telah di tetapkan sebagai saksi oleh DirektoratReserse Kriminal Umum POLRI Daerah Metro Jaya berdasarkan SuratHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/201310.Panggilan No. Pol.:Spgl/24370/XIV2009/Dit.
    (dua ratus satu meter persegi), Kelurahan CempakaPutih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/20133.
    Bahwa namun demikian, Judex Facti TingkatBanding yang dikuatkan Judex Juris justru memberikan pertimbangan yangHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013keliru karena menganggap bahwa Objek Sengketa a quo adalah Akta JualBeli No. 47/2009 tanggal 2682009 yang dibuat di hadapan Zaenuddin, S.H.,PPAT daerah Kodya Jakarta Pusat..
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU VS H.A.A. WALIM TARSONO
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 303 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014(Khrisna D. Darumurti dalam Ridwan, HR, 2008.
    Jakarta melalui Pengadilan TUN Bandung dan telahpula menyerahkan Memori Banding beserta lampirannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TUN Bandung pada tanggal 29 Mei 2013.
    Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.
    Jakarta dengan tegas menyatakan sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TUN Bandung, karenamenurutnya putusan Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.tu artinya, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TUN Bandungdalam putusannya yang terkait dengan EKSEPSI pada halaman 32 adalah pulamerupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakartakarena telah mengambilalih pertimbangan hukum peradilan
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Maret 2012 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE., dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM, I NYOMAN SUTRISNA, dkk.
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2012
    PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE.
    XX/Para Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkahamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat semula adalah pegawai PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, yang kemudianberdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten KarangasemNomor
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. tanggal 31 Maret 2008;Dalam Eksepsi :Mengadili Sendiri : Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya; Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp 27.000,00 (Duapuluhtujuhribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah
    XX/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi I, Il, Ill, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI, XVI,XVIII, XX/Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi , Il, Ill, IV, V, VII
    Nomor 129 K/TUN/2009 Jo.Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 23 September 2011;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama padatanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyatidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2010
Tanggal 25 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs CARLITO DA COSTA NEVES CORTEREAL,
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2010
    No. 407K/TUN/2010Departemen Kesehatan Provinsi Timor Timor Nomor230/KANWIL/TU1/PNS/1989 tanggal 25 Februari 1989terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 dengan PangkatPengatur Muda (lIl/a) pada Dinas Kesehatan DaerahTingkat Timor Timor ;3. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata MudaGolongan lll/a.
    No. 407K/TUN/20107. Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Penggugattidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Merydalam kurun waktu 2 tahun, sampai akhirnyarekaman video Penggugat dengan Sdri.
    No. 407K/TUN/2010dahulu memberikan hukuman ringan sesuai dengantingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (1) yaitu) hukuman disiplin ringan, sedang danberat serta keputusan tersebut perlu ditinjaukembali, mengingat Sdr.
    No. 407K/TUN/2010yang bersangkutan bukan Surat Keterangan dari KepalaUPTD Puskesmas Tapen. Perlu.
    No. 407K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Supandi, S.H., M.Hum.Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M oe t e r A of asm mney emmeanes Rp. 6.000,ttd.2,R @ A A KS Lo vewenceeeneeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi.......... Ro. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 407K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2010
Tanggal 22 Maret 2010 — USMAN alias KECET, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, MARISI BATUBARA,
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 K/TUN/2010
    No. 55 K/TUN/2010wilayah, maka sekarang dikenal menjadi Desa Asam Kumbang,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara ;Bahwa Penggugat memperoleh dan menguasai secara terusmenerus tanah seluas 6.000 M?
    No. 55 K/TUN/201010.11.12.
    No. 55 K/TUN/2010No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenentukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakansecara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikanjaminan kepastian hukum ;IV.
    No. 55 K/TUN/2010kasasi, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
    No. 55 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — I DEWA MADE JAMBE, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENPASAR ; PURA PENATARAN SUCI SATRIA TUSAN,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — ROHAJATI TAMPUBOLON, ST VS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DKI JAKARTA;
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROHAJATI TAMPUBOLON, S.T., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sasak Djikin, Nomor 5,RT/RW 01/05 Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Rony DifriscoParulian, S.T., kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanFreelance, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20183. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi 047/REG/BPSKDKI/VI/2012,tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:4.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018Tanggal 23 April 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat danPembanding) untuk seluruhnya;5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31Juli 2012 dengan Nomor Registrasi: 047/REG/BPSKDKI/VI/2012tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:6. Mewajibkan Termohon (d.h.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis:tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd.Dr. H.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2015Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT. Alam Duta Kalimantan tanggal 16 Maret2011 tersebut maka wilayah pertambangan PT.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2015(Persero) beralin kepada Menteri dan dilaksanakan oleh DirekturJenderal.4.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/20158.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — I KETUT SUDIYASA, ; WALIKOTA GORONTALO
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A
    Nomor 268 K/TUN/2010mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
    Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.
    Nomor 268 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Anmad Sukardja,S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H.
    Nomor 268 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — BAKRI GANI, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 425 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014rekan, berkedudukan dan berkantor di Makassar JalanA.P.
    untuk aktif dalampersidangan, Aktif menggali hukumnya berdasarkan alat bukti yang adasehingga dapat ditemukan kepastian hukum dalam suatu perkara;Keaktifan Hakim TUN menurut Hukum Acara TUN itulah yangmembedakan dengan Hakim Peradilan Umum.
    Menjual (bukti T.3) sehingga denganserta merta Pengadilan Tinggi TUN menyatakan harus dibuktikan lewatPeradilan Umum.
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014menanda tangani Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) bukanlah Bakri Gani,SEyang Pemilik Tanah;Bahwa selaku Hakim TUN yang akan memeriksa penerapan hukumadministrasi secara benar dengan mempedomani asasasas umumpemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asaskecermatan, terhadap tindakan Tergugat dalam mengeluarkankeputusan, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Makassar, karenakewenangan (keaktifan hakim) harus mengkaji secara kebenaran SuratKuasa Menjual (bukti
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) Kota Batam vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dkk
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 64 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
101 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 436 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011 karena wilayahpertambangan CV.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/201517.18.19.Kepala Dinas selaku~ penyelenggara pemerintahan bidangpertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah adaatau tidak wilayah tumpang tindih kepada Penggugat.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi .........2..... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — SUHARI, dkk VS BUPATI GRESIK
78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015b. Mekanisme musyawarah dan mufakat Penetapan Anggota BPD yangseyogyanya mencerminkan keterbukaan dan semangat demokrasitetapi malah dikhianati (vide Pasal 5);7.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/201520.pelaksanaan seleksi calon anggota BPD Lebani Waras tidak diketahuioleh Para Penggugat dan seluruh warga desa Lebani Waras khususnyawarga di RT. 001, RW. 003, bahkan obyek sengketa tersebut tidakdiumumkan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015apalagi Para Penggugat adalah warga Desa Lebani Waras, padahalpemerintah senantiasa harus memberikan alasan mengapa iamengambil suatu ketetapan tertentu, pemerintah yang baikmensyaratkan bahwa sedapat mungkin segera diumumkan dandiberitahukan bersamaama dengan ketetapan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015adalah suatu hal yang berakibat Pemohon kehilangan haknya untukmenguji keputusan pengadilan banding yang merugikan pemohonbertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015Panitera Pengganti, Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ......Rp2.489.000,00Jumlah ............ Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP:220 000 754 Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — YOHANNA LIVIA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DKK
244 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2017
    dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994,Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22 K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketatersebut harus diajukan
    Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusanmahkamah Agung Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994,Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atassengketa tersebut
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20174.f.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, ; SRI MURYATI, SRI JAYANTI, dkk.
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 66 K/TUN/2011
    No. 66 K/TUN/2011Urat???...3. Sebelah Barat : TEGUH;4. Sebelah Utara : Jalan;Tanah tersebut dibeli oleh Bapak SUPAR (almarhum) dariBapak Sudarman seluas 150 m2 dan sebagiannya lagitelah dibeli oleh ibu Sugiyah seluas 150 m2;.
    No. 66 K/TUN/2011Tergugat berupa : "Sertifikat Hak Milik Nomor01945 / Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, KotaSemarang Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 301/WATES/2008 tanggal 27/11/2008, luas 150 m2 a/nNADHIRIN, diterbitkan pada tanggal 30122008" yangditandatangani oleh a/n Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang;3.
    No. 66K/TUN/201120pemilik Sertifikat.Dengan demikian jelas diatas tanah a quo bukanlahlokasi atas Persil 6 C Desa No. 2087 an.
    No. 66K/TUN/201128dengan demikian jelas bahwa diatas tanah adalah tanahbekas Sertifikat HMNo. 1663 Wates (dahulu Kedungpane)dan bukan tanah dengan Alas Hak C Desa No. 2087 Persil6.
    No. 66K/TUN/20113434
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
101 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, DK vs. SRI BUDI HASTUTI, DKK
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah;R.A.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/201512.13.14.ternyata masih asli dan utuh belum pernah ada peralinan hak samasekali.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah assetPemerintah Kabupaten Jepara.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
108 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2010
    No. 06 K/TUN/20104. Desa Mawar Indah; dan5.
    Kiani Hutani Lestarisebagai pihak pemegang izin yang terkena Keputusan TUN a quo.. Dengan ditebitkannya Keputusan TUN obyek gugatan a quo atasnama PT. Kiani Hutani Lestari, maka pihak yang berkepentingansecara langsung adalah PT. Kiani Hutani Lestari (pihak yangterkena Keputusan TUN a quo), bukanlah Para Penggugat yangtidak mempunyai kedudukan hukum pada perseroan PT. KianiHutan Lestari..
    Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan TUN kepadaPengadilan TUN Jakarta terhadap Keputusan TUN obyek gugatan a quo adalah PT. Kiani Hutani Lestari.. Faktanya PT. Kiani Hutani Lestari sebagai pihak yang terkenaKeputusan TUN obyek gugatan a quo tidak mengajukan gugatanTUN kepada Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.. Kedudukan Para Penggugat, selaku pemegang saham PT.
    No. 06 K/TUN/2010suratsurat PT. Kiani Lestari dan PT. Kiani Hutani Lestari kepadaTergugat pada tahun 2007;.
    No. 06 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2013
Tanggal 1 Januari 1970 — H. BAHAR vs H. RUSLI, dk
111 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2013
    BAHAR;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah ) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
    No. 371 K/TUN/2011 Jo.
    Nomor : 371 K/TUN/2011tanggal 17 April 2011 :Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUANKEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H.
    BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalamHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — RAMLAH EMMY PANGEMANAN, DK vs. FELLY ANAPU, DKK
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 45 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.2.RAMLAH EMMY PANGEMANAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanWorang By Pass, Lingkungan II Airmadidi Atas KecamatanAirmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Joppy Johan Anapu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Kelurahan