Ditemukan 31847 data
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 K/TUN/2008.-
No. 290K/TUN/2008.dan Temuannya terhadap PT. Ria Star Indonesia,telah mengajukan permohonan penelitian ulang atasAudit Kepabeanan dan temuannya karena adanya temuanbaru (NOVUM) yang diajukan oleh Penggugat' yaituyang menyangkut mengenai prosedur, subtansi danpenerapan hukum dalam UndangUndang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;18.
No. 290K/TUN/2008.16(mohon diperiksa), Ketua Auditor, Pengendali TeknisAudit dan Pengawas Mutu Audit ketiga tiganya samamembubuhkan tanda tangan, sedangkan PT. Ria StarIndonesia tidak ada yang tanda tangan, hal ini tidakada bantahan dari Pihak Tergugat/Terbanding ;. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakartatersebut telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku.
No. 290K/TUN/2008.22Factie telah salah menerapkan hukum dalam memberikanPutusan a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dansesuai dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PTTUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.tanggal 18 Maret 2008 ;28.
No. 290K/TUN/2008.2436. Bahwa Termohon' Kasasi tidak pernah dan tidakmempunyai bukti baru yang berkaitan dengan hasil TimAudit. Bahkan Judex Factie pada PTTUN Jakartapuntidak dapat menunjukkan adanya bukti baru tersebut ;37.
No. 290K/TUN/2008.3. Administrasi28Kasasi......Rp.489.000 , Jumlah ..... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.28
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 377 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Rm.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PTPN.IX.0/SKU/012/2014,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN
adalah perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/201410.
Sedangkan timbulnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 493, Kel.Setabelan, Banjarsari,Surakarta yang pembaharuan HGB no.135 SetabelanKec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional KotaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014ISurakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu UU No. 5 tahun
,Panitera Pengganti :Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014Biaya biaya : ttd1.Meterai..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto,SH.MH.,2.Redaksi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
128 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
218 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
90 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 PK/TUN/2015
PUTUSANNomor 163 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ZULIMI, S.Sos.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/20156.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015ZULIMI, S.Sos. M.Si dan sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI,S.EI.,M.Si. masih berstatus Belum Kawin.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015
148 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 K/TUN/2009
No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
No. 211 K/TUN/2009B.
No. 211 K/TUN/2009
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 PK/TUN/2010
PerkaraNomor : 27 K/TUN/2010, telah nyata keliru dan khilaf serta tersesatdalam memberikan pertimbangan hukum putusannya sehingga sangatmerugikan Pemohon ;.
No. 117 PK/TUN/2010.
No. 117 PK/TUN/2010dimohonkan Termohon haruslah ditolak dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima bukan malah dikabulkan ;i.
No. 117 PK/TUN/2010 Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah/Pemohontentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) EksploitasiNikel atas nama PT.
No. 117 PK/TUN/2010Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 117 PK/TUN/2010
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 K/TUN/2010
No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
No. 398 K/TUN/2010b.
No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2018
PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
537 K/TUN/2014
Putusan Nomor 537 K/TUN/2014720 m?
Putusan Nomor 537 K/TUN/2014semua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TergugatIl Intervensi 1 s.d. 5 masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:.
Putusan Nomor 537 K/TUN/201493/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan.
Putusan Nomor 537 K/TUN/2014Notaris Robin Hudson Sitanggang, S.H., selaku PPAT sehingga terbitlahAkta Otentik Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara Pihak Pertamasebagai Penjual tanah Tn. N. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembelltanah Drs.
Putusan Nomor 537 K/TUN/2014
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 K/TUN/2014
Putusan Nomor 343 K/TUN/20141011121314H. URO SUHANDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640;SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec.
Putusan Nomor 343 K/TUN/2014a Sebelah Utara : rumah Heriyanto;b Sebelah Selatan : Jalan setapak;c Sebelah Timur : rumah Karman;d.
Putusan Nomor 343 K/TUN/201413.16.17.18.19.sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yangberkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan..Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yangberkepentingan...
Sertamemperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998menyatakan *Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaadalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Halaman 21 dari 26 halaman.
Putusan Nomor 343 K/TUN/2014Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...
77 — 378 — Berkekuatan Hukum Tetap
96K/TUN/2016
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketaperdata. ;b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2772001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 2822001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan. ;e.
TENTANGHalaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016ALASAN ALASAN GUGATAN yang selengkapnya mendalilkan sebagaiberikut :1.
;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201620.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016
145 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
356 K/TUN/2009
Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2009. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUKMENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empatratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara;6.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.10berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.12e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan batal suratsurat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat :1 Nomor : PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 PK/TUN/2022
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
561 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 561 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempattinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten KutaiBarat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H.
Putusan Nomor 561K/TUN/2013telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat denganPT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orangorang dari Kampung MuaraPonak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga KampungMuara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
Putusan Nomor 561K/TUN/201311desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negarain casu, Tergugat tidak memperhatikan nilainilai yang hidup dalammasyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung.
Putusan Nomor 561K/TUN/2013Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijualoleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjualtanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah.
Putusan Nomor 561K/TUN/2013
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 PK/TUN/2009
PUTUSANNo. 150 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Drs. MOH.
A. 3 pada BadanPertimbangan Kepegawaian ;Kesemuanya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/BAPEK/2007tanggal 24 Juli 2007 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2008 No.39 K/TUN
No. 150 PK/TUN/2009bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 1Januari 1974 sebagai guru SD sampai dengan menjabat sebagai Kepala Ranting Dinas Pdan K bulan April 1998 berarti telah bertugas selama 24 tahun lebih 3 bulan, belumpermah melakukan pelanggaran disiplin
No. 150 PK/TUN/2009keputusan yang dipersoalkan tetapi belum melihat Adil seadiladilnya antara beratkeputusan yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ;Gambaran singkat pokokpokok masalahnya adalah sebagai berikut :1 Saya Drs. Moh.
No. 150 PK/TUN/2009dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :Drs. MOH.
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 K/TUN/2009
No. 91 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah diterbitkannya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 800/888IX/BKD/2007, tanggal 9 Nopember 2007, tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat berupa pembebasan dari jabatan selaku Kepala Sekolah SD Nomor 71Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada PegawaiNegeri Sipil Daerah atas nama MUH.
No. 91 K/TUN/200962/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 22 Oktober 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :67/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 07 Mei 2008 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;2.
No. 91 K/TUN/2009Pembanding tidak pemah menanggapi permohonan ijin Penggugattersebut sehingga merupakan kelalaian pejabat tersebut denganmengabaikan permohonan izin dari pihak yang mengajukan izin ceraimaka pejabat tersebut juga dapat dijatuhi hukuman disiplin,merupakan pertimbangan yang keliru oleh karena pengajuan izintersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I.
No. 91 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
No. 91 K/TUN/2009Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009