Ditemukan 8582 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Plg.
Tanggal 26 April 2017 — ANDI SETIAWAN, SE Bin ARIFIN BASUKI
10212
  • merusakan, membuat sehingga tidak dapatdipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang sama sekali atausebagaian kepunyaan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat seperti tersebut diatas, bermulasebelum kejadian Tim dari Nestle mendatangi PT GANDA Jaya Pratama yangbergerak di bidang menjual makanan ringan jenis Nestle dan para karyawanPT Ganda Jaya Pratama sedang berkumpul dalam rangka untuk pemusnaanbarang yang kadaluarsa
    berupa produk dari Nastle Indonesia dan barangtersebut akan di buang ke tempat TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dansaksi Eva Agustian (selaku Kepala Gudang PT Ganda Jaya Pratama) barangbatrang yang sudah kadaluarsa untuk dikembalikan atau di data kepada PihakNasile lindonesia tetapi terdakwa tidak menjawab, kemudian merasatersinggung dengan perkataan saksi Eva secara spontan terdakwa emosi danmengeluarkan katakata cewek bae kau, awas kau, tunggu kau, kutamparkau kemudian terdakwa keluar lewat pintu
    Bahwa denar saksi Eva Agustian (selaku Kepala Gudang PT Ganda JayaPratama) barangbarang yang sudah kadaluarsa untuk dikembalikan ataudi data kepada Pihak Nastle IIndonesia tetapi terdakwa tidak menjawab.
    Bahwa denar saksi Eva Agustian (selaku Kepala Gudang PT Ganda JayaPratama) barangbarang yang sudah kadaluarsa untuk dikembalikan ataudi data kepada Pihak Nastle Ilndonesia tetapi terdakwa tidak menjawab.
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Drg. Liliana Lazuardy, MKes
Tergugat:
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
159230
  • Mengadili:

    DALAM EKSEPSI :

    • Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah kadaluarsa;

    DALAM POKOK PERKARA :

    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

    Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehinggaHalaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUNJKT.eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut upaya administratif yang telahkedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upayaadministratif kadaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi gugatanPenggugat sudah lewat wakiu diterima dan terhadap eksepsi Tergugatselebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang
    , bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratifdan pengajuan gugatan sudah lewat waktu atau kadaluarsa diterima, makaterhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukumuntuk dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima,Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biayaperkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanaterakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 serta peraturanperundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;Mengadili:DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah kadaluarsa
Register : 04-12-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDHI SUBANGUN, S.H.M.H.
Terdakwa:
JAIT Bin Alm KABUL
7612
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Jait Bin Kabul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,
    O02 Rw. 04 Kelurahan PanggungrejoKecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagungyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,pelaku usahamemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,tidak memasang label, ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat
    tersebut diwarung milik terdakwadengan cara memasukkan minuman keras tersebut dalam jerigen kedalambotol bekas minuman mineral ukuran 1500 ml lalu dijual dengan harga Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) setiap botolnya.Bahwa terdakwa menjual menuman keras beralkohol tersebut sejak 4(empat) bulan yang lalu dengan keuntungan Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah) setiap jerigennya.Bahwa terdakwa dalam menjual atau memperdagangkan minuman kerastersebut secara eceran yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
    Menyatakan Terdakwa Jait Bin Kabul tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana memperdagangkanbarang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Tlgmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakal, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan
Register : 08-11-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ANDRE RONALD PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
23283
  • MENGADILI :

    I. DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------

    - Menerima eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa);------------------------------

    II.

    Pasal 5 ayatHalaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.ABN(1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelan Menempuh UpayaJNAIMINIS TALES 9s nme ei entiretiesDalam Eksepsi: 2202020 22020 2Bahwa TERGUGAT menolak segala dalildalil yang diajukan olehPENGGUGAT dalam surat Gugatannya kecuali secara tegastegas diakuiKEDENAlANNYa;~ nnn nn nnn nnn nner nnn nnn mnmnmninmemen1.Gugatan PENGGUGAT Telah Melewati Tenggang Waktu PengajuanGugatan (Kadaluarsa
    DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, knususnya eksepsi mengenai GugatanPenggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa)dengan Pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkanyang pada pokoknya !
    ) adalah beralasan hukum dan harus diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang WaktuPengajuan Gugatan (Kadaluarsa) adalah beralasan hukum dan harus diterima,maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjutoleh Majelis Hakim;nn no nnn nn nnnnn none nnn nn ne nnn nn nc nc nnnnnnnnll.
    DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang WaktuPengajuan Gugatan (Kadaluarsa) adalah beralasan hukum dan diterima danterhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut olehMajelis Hakim, maka terhadap pokok perkara a quo juga tidak akanHalaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.ABNdipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatanPenggugat haruslah
    DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Telah MelewatiTenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa) ;ll. DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
Register : 26-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 116/PDT/2016/PT PT MKS
Tanggal 18 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : LANGGONG Bin ACHMAD Diwakili Oleh : AGUS, SH
Terbanding/Tergugat : M. SIRI BONGKASA Diwakili Oleh : SAFRIL PARTANG, SH. MH
Terbanding/Tergugat : ZAENAB ALI MASSINAE
Terbanding/Tergugat : Hj. ELIS AJENG SULISTYOWATI
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDRAP
3521
  • G/2015/PN.SidrapHal. 11 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKStertanggal 20 September 2015 bertentangan dengan YurisprodensiMahkamah Agung RI No: 932 K/SIP/1971 tanggal 12 Januari 1972 ;Bahwa ketentuan veryaring atau Kadaluarsa yang diatur didalampasal 835 jo B.W/KUHPerdata tidak dapat diberlakukan terhadaporang bumiputra apalagi menyangkut~ tuntutan hartawarisan,menurut hukum adat ,tidak lenyap atau hilang haknya,karenaalasan kadaluarsa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No:932 K/SIP/1971
    adalah pertimbangan danputusan yang keliru;Bahwa PEMBANDING menguraikan pula ketentuanveryaring atau Kadaluarsa yang diatur didalam pasal 835jo B.W/KUHPerdata tidak dapat diberlakukan terhadaporang bumi putra apalagi menyangkut tuntutan hartawarisan, menurut hukum adat, tidak lenyap atau hilanghaknya, karena alasan kadaluarsa berdasarkanYurisprodensi Mahkamah Agung RI No: 932 K/SIP/1971tanggal 12 Januari 1972;Hal. 16 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKSBahwa TERBANDING menolak dengan tegas uraian
    yangmenjadi alasan keberatan PEMBANDING tersebut;Bahwa gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING telahterang dan jelaSs merupakan gugatan yang telah lewatwaktu (Kadaluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal1963 KUHPerdata, mengingat gugatan sengketakepemilikan tanah aquo baru diajukan oleh Pembandingsetelah lewat 30 (tiga puluh) tahun;Bahwa ketentuan mengenai Kadaluarsa adalahmemberikan kepastian hukum bagi PEMBANDING danTERBANDING untuk penyelesaian sengketa melaluilembaga peradilan, oleh karenanya
    adalah keliru jika yangdimaksudkan PEMBANDING dengan adanya putusan aquoyang menyatakan gugatan tidak dapat diterima telahmemberikan peluang agar PEMBANDING dapat mengajukangugatan kapan waktu (tiada berbatas), karena nyataLembaga Kadaluarsa membatasi waktu bagi seseorangatau badan hukum dalam mengajukan suatu gugatan;Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwaPEMBANDING telah mengetahui jika obyek sengketa telahberalih dari H.
    SIRI BONGKASA, melainkan milik PenggugatLANGGONG AHMAD;Bahwa PEMBANDING menolak alasan TERBANDING aquo karenabukti P1 dan bukti P2 yang diajukan TERBANDING aquo patutdan telah tepat untuk tidak dipertimbangkan oleh Judex Factiekarena gugatan PEMBANDING telah melewati batas waktu(Kadaluarsa) sehingga Judex Factie pun tidak perlu memeriksapokok perkara;Bahwa selain itu) bukti yang diajukan oleh PEMBANDINGmerupakan bukti dibawah tangan yang tidak bersesuaiandengan obyek sengketa dibandingkan dengan
Putus : 17-12-2009 — Upload : 16-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793K/PDTSUS/2009
Tanggal 17 Desember 2009 — HARRY J. SUMENDAP, ; MUCHTAR JUNAEDI, dkk. ; PT HOLCIM INDONESIA TBK (d/h PT SEMEN CIBINONG TBK),
41128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVooraad) ;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusahamengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa : Pada angka 1 gugatannya para Penggugat tegas menyatakan
    No. 793 K/Pdt.Sus/2009Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur tegas sebagai berikut :Tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak ;Dengan mengajukan gugatan a quo pada tanggal 27 Maret 2009, padahalhubungan kerja antara Tergugat dan para Penggugat berakhir pada tahun2005, maka jelas terbukti bahwa berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun2003, gugatan a quo telah kadaluarsa
    dalil para Penggugat yang akan Tergugatjelaskan dalam Pokok Perkara, maka adalah tepat dan berdasar bagi MajelisHakim untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.47/G/2009/PHI.BDG, tanggal 10 Juli 2009, yang amarnya sebagai berikut : Mengabulkan eksepsi Tergugat ; Menyatakan gugatan para Penggugat Nomor : 47/G/2009/PHI.BDG,tertanggal 27 Maret 2009 telah kadaluarsa
    JikaSeandainya Judex Facti berpendapat bahwa hak tersebut sudah timbul,sepatutnya Judex Facti juga mempertimbangan secara adil bahwatentang kadaluarsa ini undangundang mengenal beberapa pembatasan,yang berlaku baik untuk acquisitieve maupun extinctieve verjaring dimanadikenal azas: "bahwa dengan lewatnya waktu (kadaluarsa) tidak bolehada hakhak yang hilang apabila yang berhak tidak dapat melakukanpenguasaan yang bebas atas hakhaknya" ;.
    No. 793 K/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan : ad. a dan ad.b :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telahtepat serta tidak salah menerapkan hukum, serta gugatan para Penggugat telahlewat waktu (kadaluarsa) sesuai Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa
Register : 19-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN PALU Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
FADLAN
Tergugat:
PT. WULANTIKA UTAMA PALU Cq. PT. WULANTIKA UTAMA
11242
  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI

    • Mengabulkan eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarsa;
    2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp316.000,00
Register : 14-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 266/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
Terbanding/Penggugat : DRS. GODLIEF RICHARD POYK
636
  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/G/2020/PTUN,JKT tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding ;

    MENGADILI SENDIRI

    DALAM EKSEPSI :

    - Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Penggugat/ Terbanding Telah Kadaluarsa ;

    DALAM POKOK SENGKETA :

    Register : 12-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 27-03-2019
    Putusan PN PONTIANAK Nomor 1100/Pid.Sus/2017/PN Ptk
    Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
    TIA MASARI,SH.
    Terdakwa:
    LIFANA als AHONG Anak Dari DJAP FUK NGO
    8012
    • Kemudian terdakwa danbarang bukti berupa 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksiMalaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksiMalaysia yang tidak terdaftar/ tanpa izin edar dari BPOM dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa terhadap 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksiMalaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksimalaysia yang
      tidak terdaftar/ tanpa izin edar dari BPOM dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa diperoleh terdakwa dengan cara membeli darifreelance/sales yang bukan distributor resmi.Bahwa produk pangan berupa 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALIGINSENG produksi Malaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9CLASSIC produksi malaysia tidak memiliki ijin edar dan 4 (empat)halaman 3 dari 16 Putusan No. 1100/Pid.Sus/2017/PN Ptkbungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia
      yang telah melewati batastanggal kadaluarsa namun demikian terdakwa dengan sengaja tetapmenjual pangan tersebut ditokonya sedang terdakwa mengetahui bahwapangan tersebut tidak memiliki ijin edar karena dilihat pada kemasannyatidak dicantumkan nomor register pendaftaran dari Dep.Kes.RI ataupunBadan POM RI dengan nomor kode pendaftaran Badan POM RIsebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentangPangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 91 ayat (1
      Sedangkan untuk 4 (empat) bungkus kue Merk JULIES produksiMalaysia pada kemasannya tertera tanggal kadaluarsa 04/082017sehingga bila produk tersebut melewati batas tanggal kadaluarsadinyatakan kadaluarsa.
      Pontianak Kota dan melakukan pengecekan, ketikasaksi FERNANDO ARUAN, saksi PRAYOGA IMAN.S melakukanpemeriksaan ditemukan jenis pangan produk Malaysia yang tidakterdaftar/ tanpa izin edar dari Badan POM RI diantaranya : 2 ( dua)bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksi Malaysia; 6 (enam) bungkuscoklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksi Malaysia dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa yang dijual oleh terdakwa di Toko HERO milikterdakwa.
    Register : 08-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 01-10-2019
    Putusan PT JAKARTA Nomor 302/PID.SUS/2017/PT DKI
    Tanggal 28 Nopember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Rezki Diniarti, SH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HUSNATUR KHADAR alias ASNA
    8530
    • pukul 11.30WIB Apotik Rakyat Aros Farma yang beralamat di Pasar Jaya PramukaBlok A Lantai Dasar AKS 123 Jakarta Timur milik Terdakwa tersebutdilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas Polisi dariDiretorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dalampemeriksaan tersebut Petugas Polisi menemukan berbagai macam danjenis ObatObatan yang tergolong obat keras yang pelayanannya harusmelalui resep dokter dan obatobatan yang tidak mencantumkan masakadaluwarsanya serta obatobatan yang sudah kadaluarsa
      STRIP COTAZYM FORTE ; ~"4 (EMPAT) STRIP LIPIRA ; eneeeneeeeneneneee eens1 (SATU) KOTAK SPIRIVA 222022cnnecccneeccnneeceneecceees3 (TIGA) STRIP OPTIMAX 22n22nnnnnecennecceneccnnee eens4 (EMPAT) STRIP BIOTHICOL ; 2220220002207 (TUJUH) STRIP TRANSAMIN ; ~22222e22oeneeoee=12 (DUA BELAS) STRIP DALFAROL ; 22022=9 (SEMBILAN) STRIP XELODA ; 2222ne enone55 (LIMA PULUH LIMA) KOTAK ARCOXIA; 222222"0"10 (SEPULUH) KOTAKDIGOXIN ; 2022022eneeeeeeeneee2.820 (DUA RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH) STRIPDRAMAMINE TANPA KADALUARSA
      ; 22202200221.240 (SERIBU DUA RATUS EMPAT PULUH) STRIPDRIAMAMINIE: axenxcnesnene seen scrceantinennneseennnncieeannnnneenccnseeen83 (DELAPAN PULUH TIGA) KOTAK ATORSAN ; =1 (SATU)KARDUS OBAT KADALUARSA BERBAGAI JENIS DAN. 3 (TIGA)BOKS OBATOBATAN BERBAGAI JENIS DAN MEREKYANG BELUM KADALUARSA
    Putus : 01-11-2016 — Upload : 10-01-2017
    Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 335/Pid.Sus/2016/PN Tlg
    Tanggal 1 Nopember 2016 — MUDJI HARIYANI Binti Alm. ISMAIL;
    8618
    • ISMAIL telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu* sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8Tahun 1999, dalam dakwaan ketiga;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUDJI HARIYANI Binti Alm.
      Bahwa minuman keras jenis ciu yang dijualtersebut tidak ada keterangan atau label yang menerangkan tentang keadaan,kegunaan, komposisi serta kadaluarsa tentang minuman tersebut sehingga praktistidak ada tanda maupun labelnya, karena langsung diambil dari jurigen sehinggaapabila seseorang membeli miras jenis ciu tersebut akan menjadi kebingungan dan tidaktahu petunjuk cara meminumnya yang baik dan tidak mengetahui tentang manfaat,kadaluarsa, maupun keterangan mengenai ciu tersebut sehingga bisa membahayakanbagi
      ISMAIL, pada hari Sabtutanggal 06 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Juni 2015 bertempat di rumah terdakwa d/a Ds.Ngranti Rt.01/02Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, pelaku usahadilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas
    Putus : 21-12-2018 — Upload : 14-03-2019
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2018
    Tanggal 21 Desember 2018 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR BESAR DI JAKARTA Cq. PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 01 MEDAN VS TOGI TIOPAN MARUDUD SIREGAR, S.E., M.Si
    5730 Berkekuatan Hukum Tetap
    • SusPHI/2018pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana bukti P1 = T.3, Termohon Kasasi diPHK sejaktanggal 1 Agustus 2011 terkait dengan pemberian fasilitas kredit sehinggakredit menjadi bermasalah/macet;Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2018 atau 7 tahun lebihkemudian;Bahwa menimbang, mengenai kadaluarsa gugatan perselisihanhubungan industrial pasca berlakunya Putusan
      Mahkamah Konstitusi RINomor 100/PUUX/2012 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2013,dan pada saat pemutusan hubungan kerja terjadi masih berlaku ketentuanPasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur segalatuntutan dalam hubungan kerja kadaluarsa 2 tahun setelah dikenakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu 1 Agustus 2011 sampai PutusanMahkamah Konstitusi berlaku 19 September 2013 (2 tahun lebih), makatepat menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan
      Menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.
    Putus : 26-01-2015 — Upload : 12-03-2015
    Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg
    Tanggal 26 Januari 2015 — M A H T U R (Penggugat) vs PT. API INDONESIA (Tergugat)
    7836
    • B / 1497 /TK/VI / 2013, maka sampai saat Gugatan ini didaftarkan ke PHI yaknitanggal 17 juli 2014 maka waktunya telah lewat 1 (satu) Tahun dan22 (dua puluh dua) hari dengan demikian Gugatan Penggugat telahLewat Waktu (Kadaluarsa).4 Bahwa apabila mengikuti masa waktu terakhir Penggugat menjabatdirektur di Perusahaan Tergugat adalah tanggal 14 November 2012,maka sampai dengan perkara ini didaftar di PHI yakni tanggal 17 juli2014 maka waktunya telah lewat 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan)bulan sedangkan
      Eksepsi lewat waktu mengajukan gugatan (Kadaluarsa) ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pertama tentangKewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Majelis telah menjatuhkan PutusanSela dan telah dibacakan dipersidangan yang amar putusannya adalah sebagaiberikut : 1. Menyatakan menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)yang diajukan Tergugat ;Hal 21 dari 30 hal PUT No 32/Pdt.SusPHI/2014/PN Tpg222.
      Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PenadilanNegeri Tanjung Pinang BERWENANG mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa dengan demikian Epsepsi Tergugat mengenaiKewenangan Absolut haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa twerhadap Eksepsi kedua Tergugat tentang Eksepsilewat waktu mengajukan gugatan (Kadaluarsa), yaitu : 122Bahwa pengaturan tenggang waktu (daluarsa) pengajuan Gugatan kePengadilah Hubungan Industrial telah diatur dalam pasal 171 UUK yangberbunyi Pekerja
      yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsinya, bahwamengenai Tuntutan Kadaluarsa sudah di Putuskan oleh Putusan MahkamahKonstitusi Nmor : 100/PUUX/2012 atas Pasal 96 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 19 September 2013, juntoSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 1/MEN/I/2015tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUUX/2012 atas pasal 96Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto PutusanMahkamah Konstitust (MK) melalui
      Kedua, PHKyang timbul karena menjalani proses pidana lebih dari 6 bulan (Pasal 161 ayat (3)24Bahwa, penegasan terhadap Putusan MK RI ini dikuatkan oleh Surat EdaranMenaker No. 1/MEN/2015; dengan tujuan agar permasalahan hak pesangonKadaluarsa harus mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUUX/2013, serta Kadaluarsa timbulnya hak karena PHK harus mengikuti PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUUI/2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka patutlahEksepsi kedua Tergugat
    Putus : 26-09-2016 — Upload : 21-12-2017
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt.Sus-PHI/2016
    Tanggal 26 September 2016 — HANAFI, VS PT. KOREA INDUSTRI
    12571 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Gugatan Penggugat kadaluarsa;1.1. Bahwa Penggugat (Perusahaan PT. Star Korea Industry) melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat (pekerja) adalah padatanggal 4 September 2014 bukan pada tanggal 14 September 2014seperti didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan huruf A angka 1halaman 1), berdasarkan surat PT. Star Korea Industry Nomor 01/HR/Ski/SP/1X/2014 tanggal 4 September 2014, Perihal PemutusanHubungan Kerja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nakim selakuHRD. SPV pada PT.
      Star Korea Industry;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, makagugatan yang demikian menurut hukum haruslah ditolak ataudinyatakan tidak dapat diterima;2.
      Karena gugatan sudah kadaluarsa maka sebagai konsekwensilogis Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 567/Hlsyaker/VII/2015 menjadi mempunyai kekuatan hukum, karenaPenggugat maupun Tergugat dapat menerima Anjuran tersebut;.
      Tentang gugatan kadaluarsa, karena pada tanggal19 Januari 2015 berdasarkan hasil bipartit antara KuasaHukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat,dimana Tergugat (maksudnya Penggugat) bersediamemperkerjakan kembali Tergugat tanggal 19 Januari2015, maka secara otomatis PHK yang dikeluarkan olehNakim, HRD SPV dicabut dan batal demi hukum, sehinggaawal sengketa dihitung sejak tanggal 19 Januari 2015;2.
      Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti seperti dikutip diatasnyatanyata salah, karena Judex Facti mengutip dan menjadikandasar hukum dari pertimbangan hukumnya adalah Pasal 96Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmengenai gugatan Kadaluarsa, padahal mengenai pengajuangugatan kadaluarsa menurut hukumnya haruslah berdasarkanPasal 82 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, Judex Facti nyatanyata telah salah menerapkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang nota bene merupakanketentuan
    Register : 06-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 17-03-2015
    Putusan PN PONOROGO Nomor 150/ Pid B/2014/PN. PO
    Tanggal 18 Juni 2014 — RUDI PRASETYO Bin SUWANDI
    225
    • berisi 7 (tujuh) butir pil doubel L;Bahwa setelah membeli pil tersebut, saksi mengajak terdakwa dan SamsulCoirun ke tempat karaoke exotic Ponorogo ;Bahwa setelah sampai ditempat karaoke, saksi minum pil tersebut sebanyak 4(empat) butir sedangkan Samsul Coirun minum 3 (tiga) butir selanjutnya datangpolisi melakukan pemeriksaan sehingga 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7(tujuh) butir pil ditemukan polisi dari saksi ;Bahwa dalam kemasan pil tersebut tidak terdapat nama obat, merk maupunmasa kadaluarsa
      7 (tujuh) butirpil LL ;e Bahwa setelah membeli pil tersebut, Muhamad Endro, saksi dan terdakwa pergike tempat karaoke exotic Ponorogo dan ditepat tersebut saksi minum piltersebut sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan Muhamad Endro 4 (empat) butir;e Bahwa selanjutnya datang polisi melakukan pemeriksaan sehingga 1 (satu)linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil tersebut ditemukan dari MuhamadEndro;e Bahwa dalam kemasan pil tersebut tidak terdapat label keterangan nama obat,kandungan dan masa kadaluarsa
      ketempat karaoke exotic selanjutnya pil tersebut diminum olehMuhamad Endro sebanyak 4 (empat) butir sedangkan Samsul Choiron minum 3(tiga) butir dan setelah itu datang polisi melakukan pemeriksaan sehingga 1(satu) linting kertas berisi 7 (tujuh) butir pil LL (sisa setelah diminum) ditemukanoleh polisi dari Muhamad Endro ;Bahwa pil tersebut berwarna putin yang salah satu permukaannya terdapattulisan LL, dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturan pakai, isikandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa
      kegunaan untuk pengobati penyakitparkinson dan akibat mengkonsumsi obat tersebut apabila tidak sesuai aturanpakai mengakibatkan euphoria (gembira yang berlebihan) ;e Bahwa benar yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memilikitenaga ahli apoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;e Bahwa benar menurut ketentuan, obat yang dapat diedarkan adalah obat yangdalam kemasannya ada label dalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping dan masa kadaluarsa
      tersebut dari terdakwa ;Menimbang, bahwa pil tersebut adalah sediaan farmasi yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G yang mengandung bahan Triheksifenidil HCLdengan kegunaan untuk mengobati penyakit parkinson dan apabila mengkonsumsiobat tersebut tidak sesuai aturan pakai mengakibatkan euphoria (gembira yangberlebihan) ;Menimbang, bahwa pil yang dijual oleh terdakwa tersebut dalamkemasannya tidak ada label dalam bahasa Indonesia (aturan pakai, isi/ kandunganbahan, efek samping dan masa kadaluarsa
    Putus : 09-04-2012 — Upload : 03-08-2012
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus/2012
    Tanggal 9 April 2012 — ZAENAL vs PT. KRAMAT DJATI ASRI SEJATI
    3823 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.
      Bahwa dari ketentuan pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaani, sangat jelas dinyatakan TUNTUTANPEMBAYARAN UPAH dst akan kadaluarsa setelah melampaui batas2 (dua) tahun sejak munculnya hak, dan bukan BATALNNYA GUGATANPERSELISIHAN NORMATIF / HAK;4. Bahwa yang memiliki kewenangan menyatakan TUNTUTANPEMBAYARAN UPAH dst apakah layak atau tidak layak.
      Kadaluarsa ataubelum kadaluarsa adalah lembaga Dinas Ketenagakerjaan dalam hal inioleh Prgawai Pengawas, dan penilaian itu dilakukan dengan suatu SuratPenetapan sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan factual..
      Bahwa di dalam Undang undang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah merupakan Ketentuan Pokok (materil) dan bujanmerupakan Hukum Acara, sehingga secara spesipik tidak ada mengaturtentang KADALUARSA;7.
      gugatan secara spesipik diatur dalampasal 82 Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, disebutkanGugatan oleh pekerja/ourun atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan daripihak pengusaha;Dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa Olehkarena gugatan Penggugat dinyatakan telah kadaluarsa
    Register : 06-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
    Putusan PN SELAYAR Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slr
    Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
    NURNIWATI Binti BABA'OANG
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    11644
    • Gugatan Penggugat Kadaluarsa; Bahwa objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat selama 49Tahun sejak 1970 dan telah didirikan Sekolah Taman KanakKanakPertiwi, karena objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat lebih dari 30Tahun maka secara huukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa;Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sir Hal tersebut sesuai dengan beberapa yurispudensi (dikutip padaHal. 85 dan 86 dalam buku Prof. Dr.
      Surabaya, 27November 1952);e Menurut Pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (kadaluarsa) setelah lampauwaktu 30 Tahun;e Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang yangmenduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnyamendapat perlindungan hukum ( Rvj, Jakarta 13 Januari 1939);3.
      Gugatan Kadaluarsa;Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirBahwa dalil Tergugat adalah tidak benar karena pada tahun 1970 Tergugat meminjam Objek Gugatan kepada Baba Oang untuk membangun TKPertiwi, jadi tidak bisa dikatakan kadaluarsa karena Tergugat hanyameminjam saja, dan karena Objek Gugatan adalah tanah milik adat jadi tidakmengenal kadaluarsa.
      Tergugat tetap pada jawaban jika gugatan Penggugat kabur (ObcuureLibel) dan Kadaluarsa;Dalam Pokok Perkara:1. Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya,kecuali halhal yang diakuinya sendiri, mengandung kebenaran dan tidakmerugikan Tergugat 1;2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Duplik dalam pokok perkara inimerupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara;3.
      Gugatan Penggugat Kadaluarsa; Bahwa objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat selama 49Tahun sejak 1970 dan telah didirikan Sekolah Taman KanakKanakHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirPertiwi, karena objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat lebih dari 30Tahun maka secara hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa; Hal tersebut sesuai dengan beberapa yurispudensi (dikutip padaHal. 85 dan 86 dalam buku Prof. Dr.
    Putus : 26-08-2014 — Upload : 24-03-2015
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2337 K/Pdt/2012
    Tanggal 26 Agustus 2014 — 1. SITI HAJAR NASUTION, DKK VS 1. FAUZIAH;, DKK
    5543 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Eksepsi (Tergugat , Il, Ill): Gugatan Kadaluarsa:1.
      Bahwa berdasarkan hal di atas, maka secara hukum gugatanPenggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1950 jo.Pasal 1967 KUH Perdata, jo.
      Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 10 Januari 1956, Nomor 210 K/Sip/1055;Bahwa oleh karena gugatan telah kadaluarsa, kiranya cukup alasan bagiTergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatanPenggugat telah kadaluarsa serta menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena kadaluarsa atau setidaknya, dinyatakan tidak dapatditerima; Gugatan Obscuur Libel:1.
      Put No. 2337 K/Pat/2012selaku pemilik yang sah atas rumah/pekarangan yang ditempati oleh ParaTermohon Kasasi, maka Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan)yang mengatakan gugatan Para Pemohon Kasasi telah kadaluarsa adalahtelah salah dan keliru, karena berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah AgungRI tanggal 731959, Nomor 70K/Sip/1959., mengatakan:"Walaupun gugatan mengenai pekarangan/tanah dan rumah sengketa barudiajukan oleh pemiliknya setelah 30 tahun dikuasai oleh Termohon Kasasi Termohon Kasasi
      Hak pemilik untuk menuntutpenyerahan pekarangan/tanah dan rumah tidaklah kadaluarsa.
    Register : 30-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 08-08-2020
    Putusan PT MAKASSAR Nomor 228/PID/2019/PT MKS
    Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Alimuddin Bin Mehu Alias Muddin
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Andi Fatmawati. SH
    Terbanding/Terdakwa : Ina Binti Saki
    Terbanding/Terdakwa : Muslim Bin Alimuddin
    13649
    • berdasarkan Pasal 78Ayat (1) angka 2 KUHPidana yang berbunyi :Kewenangan menuntut Pidana hapus karena kadaluarsa, mengenaikejahatan yang diancam pidana denda, Pidana Kurungan, atau pidanapenyjara paling lama tiga tahun, susudah enam tahunbahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwadiduga telah melanggara Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :Halaman 21 dari 42 putusan Nomor 228/PID/2019/PT.MKSbarang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangantertutup yang
      ;bahwa menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, kadaluarsamenggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik dalamtenggang waktu sebelum perkara dimulai maupun selama prosesberlangsungnya tenggang waktu kadaluarsa, sehingga Jaksa PenuntutUmum tidak dapat melakukan penuntutan, hal tersebut sejalan denganpendapat Ahli M.
      putusannya sama sekali tidak menyinggung danmempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang karena menurutHemat kami dengan adanya keterangan saksi a de Charge tersebut telahmembuktikan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum telah kadaluarsa(Exceptio In Tempores);adapun keterangan saksi a de charge (saksi meringankan) yang terungkapdalam persidangan sebagai berikut :SAKSI A DE CHARGE (saksi yang meringankan)Halaman 30 dari 42 putusan Nomor 228/PID/2019/PT.MKS1.A.
    Putus : 23-10-2014 — Upload : 10-08-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
    Tanggal 23 Oktober 2014 — MALEACHI MARINSIB PALINGGI (CRACK) VS PT. THOMPSON REUTERS
    194147 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Nomor 84 PK/Pdt.SusPHI/2014Pertimbangan dari Judex Juris yang demikian sangat tidak relevan untukdalil perkara kadaluarsa dalam perkara a quo dan karenanya harus ditolak..
      PemohonPeninjauan Kembali tidak pernah mengundurkan diri, maka alasankadaluarsa dikaitkan dengan Pasal tersebut dalam perkara ini tidak relevandan wajib ditolak;Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK PERNAH MELAKUKANKESALAHAN BERAT, TIDAK PERNAH DIPROSES PIDANA DAN TIDAKPERNAH MENGUNDURKAN DIRI, maka kadaluarsa sebagaimana dalilTermohon Peninjauan Kembali dan dalam pertimbangan Majelis HakimJudex Juris dalam perkara o quo haruslah ditolak;.
      JUDEX YURIS TELAH MELAKUKAN ULTRA PETTITA ADALAHKESALAHAN NYATA;Alasan pokok dalam Memori Kasasi dari Termohon PK tidak ada satudalilpun yang mempermasalahkan kadaluarsa, akan tetapi yangdipertimbangkan oleh judex yuris tentang kadaluarsa, sementara dalil yangterdapat pada Memori Kasasi Termohon PK sama sekali tidakdipertimbangkan adalah kekhilafan yang nyata;Bahwa alasan pokok Memori Kasasi Termohon Kasasi yangdipertimbangkan oleh judex yuris memuat dalil pokok: Dalam Eksepsi;Kesalahan identitas
      ;Kewenangan mengadili;Dalam Pokok Perkara; Salah Menerapkan Hukum;Dengan demikian memperjelas bahwa tidak ada dalil keberatan tentangeksepsi dalam hal kadaluarsa;Sekalipun perkara ini telah jelas dan gamblang tidak kadaluarsa, sebabputusan Mahkamah Agung Nomor putusan Nomor 773 K/Pdt.Sus/2010 yangtelah ada sebelumnya yang mensyaratkan harus ada putusan pidana ataupernyataan mengundurkan diri.
      PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TENTANG STATUS KEKARYAWANANSUDAH TEPAT BERDASARKAN HUKUM;Bahwa Judex yuris pada tingkat Kasasi membuat pertimbangan yangsebatas membahas kadaluarsa yang tidak jelas kalimatnya dan toh perkaraini tidak kadaluarsa (vide Put.