Ditemukan 2284 data
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
124 — 85
ADI SARONO, SH.MH ( Kepala SubBagian Litigasi,pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum PemerintahProvinsi Jawa Timur ) ;7. Dr. MUHAMMAD RIZKI, SH. MH ( Kepala Sub BagianNon Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;8. CHOLIK HIDAYAT, SH.M.PSDM ( Kepala Sub BagianPemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 96 Halaman9.
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garam pada tahun 1995 s/d tahun 1995 hanyabeberapa bulan saja, kemudian pindah di bagian keuangan SubBagian pembenahan asset. Bahwa saat itu saksi melihat di dalam neraca YKK PT. Garam Tahun1993 / 1994 dan neraca YDHT PT. Garam tahun 1993 menerangkanbahwa permodalan ke dua Yayasan tersebut berasal dari kontribusiPT. Garam 20 % dan dari karyawan PT. Garam 10 %. Bahwa YDHT PT. Garam pada tahun 1996 berubah menjadi YKK PT.Garam dimana dengan SK Direksi PT.
1.SITA KRISTIANA
2.RAMA DEWANTARA
3.BHAYU PRAWIRA
4.AYUNDA RACHMI
5.SUKRISNO WIBOWO
Tergugat:
1.Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Intervensi:
1.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Tantyo Suharno
843 — 1092
NIP.19810106200604 2 001, Jabatan Kepala Subbagian TataUsaha Direktorat Penanganan Perkara Tanahdan RUaNnQ) 22222226. ICA ERDIYANTI, S.H. NIP.19781126 200212 2003, Jabatan Analis Perkara Tanah dan Ruang;Halaman 3 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN. YK2. Nama JabatanTempat KedudukanKesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasiaonal, beralamat di JI.
113 — 38
Dkk.Kepala Subbagian Bantuan Hukum lic. Dalam hal ini memilihdomisili di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.WahidinRaya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. SKU99/MK.1/2017 tertanggal 20 Maret 2017 : Tergugat Ill, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruhorang lain mewakilinya dipersidangan meskipun telahdipanggil secara sah dan patut ; Untuk kepentingan Tergugat IV datang menghadapkepersidangan kuasanya T.M. RAIHANSYAH.SH. dkk.Advokat, beralamat kantor di Sudirman Plaza Kav.
BIE SUY HONG, ANITA BIANA ditulis ANITA BIANA alias BIE SUY HONG
Termohon:
Pemerintah RI cq Kementrian Keuangan Kantor Wilayah DJB Jawa Timur II
201 — 112
Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal KanwilHalaman 14 dari 67 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PNSDADJP Jawa Timur II, berdasarka Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU4/PJ.05/2019tanggal 5 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SidoarjoKelas IA Khusus, tanggal 18 April 2019;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Termohon
76 — 12
Poso berdasarkan SK dariBadan Pertanahan Nasional RI pada bulanmaret tahun 2013,membawahi Kasub SeksiPenatagunaan Tanah dan KawasanTertentu, Kasub seksi Landreform danKonsolidasi Tanah Kab.167v Bahwa Berdasarkan Perkaban Nomor 5 tahun2008 tentang Uraian tugas Subbagian danseksi pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan uraian tugas urusan dan subseksipada kantor pertanahan pada bagian ketujuhParagraf 1 Pasal 12 Ayat (1) bahwa seksipenetapan hak tanah perorangan mempunyaitugas melakukan penelitian
Poso,sehingga struktur kepanitiaan tersebut dijabatsecara otomatis oleh Pejabat tersebutdiatas.Dan untuk Tugas dari Tim PanitiaPemeriksa Tanah A tetap mengacu padaPerkaban Nomor 5 tahun 2008 tentang Uraiantugas Subbagian dan seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional danuraian tugas urusan dan subseksi pada kantorpertanahan;ii Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku sekertarisTim Panitia Pemeriksa Tanah A sehubungan171dengan permohonan penerbitan sertifikat hakatas tanah yang = diajukan oleh
Republik Indonesia Nomor: 3/PMK.02/2013 Tentang Tata CaraPenyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerima, PeraturanPemerintah PP Nomor: 13 Tahun2010 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional, Perkaban Nomor: tahun 2010 tentang standarpelayanan dan pengaturan Pertanahan pada lampiran halam 2 tentang mekanismepenerbitan sertifikat hak atas tanah di BPN, Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
Hi. USMAN Hi. DJAFAR
174 — 255
SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf SubBagian Tata Usaha Kepegawaian;Asli 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Ternate Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Revisi Surat KeputusanNomor : 01 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji danPenandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola danPenanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola SistemAkuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agaman
SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf SubBagian Tata Usaha Kepegawaian;Asli 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaTernate Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor : 01Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan PenandatangananSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab,Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada KantorKementerian Agaman
SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf SubBagian Tata Usaha Kepegawaian;Asli 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Ternate Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor :01 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji danPenandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola danPenanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem AkuntansiInstansi pada Kantor Kementerian Agaman
186 — 125
., Jabatan Kepala SubBagian Hukum, Ditjen Perhutanan Sosial danKemitraan Lingkungan;Jovan Juliawan, S.H., M.PA., Staf Biro Hukum;Lavia Rosulina, S.H., Staf Biro Hukum;Dudy M.
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Wilayah Ill Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian DalamNegeri;8.
148 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Bagian Hukum;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor KabupatenBangka Barat, beralamat di Kompleks PerkantoranPemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Desa Daya BaruMuntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan BangkaHalaman 1 dari 79 halaman.
Terbanding/Penggugat II : Handjoko Sastra.Liauw Tek Han
Terbanding/Penggugat III : Tjoannoto.Liauw Tek Tjoan
Terbanding/Penggugat I : Ibu Lily Sastra.Giok Lie,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agus Suharto,
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. Asep Dedi Hamdani Cq. Erik Noviansyah, Dion Noviansyah, Ranti Miranti, dan Bia Subagja
Turut Terbanding/Tergugat V : Rika Mustika,
Turut Terbanding/Tergugat III : Alm. Neneng Yeti Hamdani Cq. Tia Deriantina
74 — 46
untuk melakukan pengosongan dan pembongkaranbangunan yang terdapat pada sebagian tanah SHM Nomor 1330 tahun2010/Gudang yang termasuk dalam tanah objek sengketa;Bahwa oleh karena telah terjadi Perbuatan Melanggar/Melawan Hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, telahmenimbulkan kerugian baik secara materiil dan imateriil bagi ParaPenggugat;Bahwa perincian terkait dengan kerugian baik secara materiil dan imateriilyang dialami oleh Para Penggugat akan dijelaskan secara rinci dalam subbagian
62 — 34
Yang isinya meminta dana sebesar Rp.317.250.000, untukmendukung pelaksanaan kegiatankegiatan kepegawaian pada subbagian mutasi dan sub bagian pengembangan karier pegawai surattersebut yang saksi buat atas permintaan Sdri. Imelda S. Melur danditanda tangani oleh Sdri. Imelda S. Melur dan Sdr. Drs.
75 — 16
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan beserta lampirannya, nomor : 586/Kep.08sekt/2012tanggal 31 Januari 2012, Tentang Penunjukan Pejabat PenandatanganCek/Giro pada UPTD Belanja Tidak langsung Tahun Anggaran 2012.3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan beserta dengan lampirannya Nomor : 954/kep.11sekr/2012 tanggal31 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) belanja tidak langsung (Non Belanja Pegawai) Kepada Kepala Subbagian
177 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa HERRON DOLLFANTONSedangkan foto copy tiket dan boarding pass tidak pernahdilampirkan Terdakwa HERRON DOLLF ANTONBahwa dalam melakukan penagihan pembayaran kepada Departemen LuarNegeri maka Agus Sunaryo atau staf PT.Kintamani Bali Tours & Travellainnya dengan diketahui dan persetujuan Terdakwa HERRON DOLLFANTON selaku Direktur Utama menyerahkan kuitansi PT.Kintamani BaliTours & Travel dengan nominal angka penagihan masih kosong kepadaADE SUDIRMAN atas permintaan ADE SUDIRMAN selaku Kepala SubBagian
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
599 — 342
JKT.30.31.32.Bahwa dalam surat Gugatan aquo PENGGUGAT menerakan subbagian Dasardasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT terhadapTERGUGAT (halaman 11 s.d 16, Angka 29), akan tetapi PENGGUGATsama isinya sekali tidak ada mencantumkan, tidak ada menjelaskan,dan tidak ada menguraikan satu pun fakta dan alasan adanyapelanggaran AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukanTERGUGAT;Bahwa PENGGUGAT hanya mengutip dan menuliskan ulang kutipanbunyi berbagai Peraturan perundangundangan mengenai AsasAsasUmum
GERARDUS TH.ROENTOE,S.H.
Tergugat:
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
268 — 110
Bahwa salah satu objek pemeriksaan Inspektorat termasuk BUMD ;Halaman 64 dari 94 HalamanPutusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMDBahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada laporan dari Timmengenai rangkap jabatan salah satu Direksi di Perusda ;2.Saksi DURAJATBahwa Jabatan saksi Kepala Bagian Perekonomian, sejak tanggal 31Desember 2019 ;Bahwa saksi sebelumnya bekerja Perencanaan Program danKeuangan Perpustakaan Arsip, Penanggulangan Bencana Daerah ;Bahwa Tupoksinya, memberikan arahan petunjuk kepada 3 subbagian
LANGSALES OSIAS MOLINA, SKM.,M.Kes
Tergugat:
BUPATI ALOR
170 — 198
., Kepala SubBagian Pembinaan Hukum dan PerundangUndangan pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Alor ; 6. IMANUEL M. MAIATENG, SH., Kepala SeksiDisiplin dan Penghargaan pada BadanKepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Alor ; 7. DIALEMBA S.
Terbanding/Tergugat I : WALLEM & CO LIMITED
Terbanding/Tergugat II : PT. WALLEM SENTOSA SHIPPING SERVICE
651 — 1100
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGA)UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA AQUO;Keberadaan Perjanjian Arbitrase Meniadakan Hak PenggugatUntuk Mengajukan Gugatan A Quo ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;14.Bahwa sebagaimana diuraikan secara rinci pada SubBagian A.di atas, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjianarbitrase yang diatur dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Jointhal 20 dari 96 hal put.
95 — 43
Sekretariat KPU DI Yogyakarta yang dipimpin oleh seorangsekretaris, membawahi tiga orang kepala bagian, danmasingmasing kepala bagian membawahi kepala subbagian, serta kepala sub bagian membawahi staf;Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan KPU DlYogyakarta,dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah penyusunandaftar pemilih, verifikasi partai peserta pemilihan umum, verifikasicalon legislatif dari masingmasing partai politik, membantu KPURI dalam memverifikasi calon DPD, sosialisasi pelaksanaanpemilihan
pemeriksaan terhadap saksi, dituangkandalam BAP penyidikan dan saksi telah menanda tangani beritaacara;Bahwa sebelum menandatangani berita acara, saksi telahmembaca terlebin dahulu dan keterangan saksi yang tertuangdalam berita acara, sesuai dengan keterangan yang saksiberikan;Bahwa jabatan saksi pada KPU DlYogyakarta, sebagai KepalaBagian Keuangan;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan diKPU DlYogyakarta, sejak Bulan April Tahun 2013;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala SubBagian
530 — 421
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Ham Biro HukumSETDA Provinsi Papua; 5. JUADI, AR, S.H., M.Hum, Kepala Sub BagianPerumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro HukumHalaman 3 dari 100 Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPRSETDA Provinsi Papua;6. ELSIUS F.