Ditemukan 2059 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 2205 — 1554
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Tahun 1951, TLN Nomor 81) yang olen UU KUHAPkonsideran menimbang huruf (d) dinyatakan "perlu dicabut karena sudah tidaksesuai dengan cita cita hukum nasional".Bahwa pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain denganPasal 191 KUHAP yang menyatakan ayat (1): jika pengadilan berpendapat bahwadari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwadiputus bebas.
Putus : 17-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2015 Tanggal 17 Nopember 2015 — KASUDIN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, dk
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, yang Berhak ataukuasanya Pasal 1 dan 2;Bahwa dari keterangan uraianuraian di atas Tergugat terbukti telahmelanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranya:Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria; UU Nomor 5/1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Bab.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — PT. SUMBER SARANA PEMBANGUNAN, diwakili oleh ASEP
EKA SETIAWAN vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN1960104 TLN 2043/Tata cara pemberian dan pembatalan Hak atasHalaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 646 K/TUN/2015tanah, Pasal 106 ayat 91) Keputusan Pembatalan Hak atas tanahkarena cacat hukum administratif dalam penerbitannya;17. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, sudah sangat jelasTergugat dan tergugat II, telah salah/keliru karena sudah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatandan Asas Kepastian hukum.
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH VS NY. PUANAH, DKK., DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG;
56 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UndangUndangNomor 5/1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan AtasTanah;b.
Register : 04-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 388/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 14 Desember 2015 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA SUMATERA UTARA, DKK LAWAN ASMAN, DK
86 — 34
86 — 34
Tahun 1960..Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) butir 2 UU Nomor 49 Prp/1960 LN1960 No.156, TLN Nomor 2014, Surat Paksa yang berisi perintah kepadapenanggung utang untuk membayar utangnya sekaligus mempunyai kekuatanseperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang telah memilikikekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding.Bahwa setelah disampaikannya surat paksa sebagaimana tersebut pada angka11 di atas, ternyata Tergugat belum juga dapat menyelesaikan hutangnya,sehingga
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tgl Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HISAMUDIN
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Tbk Pusat Jakarta Cq PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tegal
2.Menteri Keuangan RI Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
98 — 14
HISAMUDIN
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Tbk Pusat Jakarta Cq PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tegal
2.Menteri Keuangan RI Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
98 — 14
MBG.TBJ/045/KUR/2016 tanggal10 Maret 2016 Nomor : R.07.TLN/O075/KUM/2017 tertanggal 31 Mel2017. (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit)c.
Putus : 08-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2011.- Tanggal 8 Juni 2011 — NY. HJ. HALIDJAH POLANUNU, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maluku ;UndangUndang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2003 TentangPembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram BagianBarat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 TentangKecamatan ;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 Tentang PedomanPenegasan Batas Daerah ; Bukti P. 5: Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2010 ; Bukti B6:UndangUndang (UU) No. 60 Tahun 1958, tanggal 17 Juli 1958 (Jakarta),Sumber : LN 1958/111, TLN
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2668 K / Pdt / 2012 Tanggal 22 Desember 2014 — HARDI WIJAYA KUSUMA
VS
LURAH CAKUNG BARAT, DKK
76 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada lagi, maka bila salinan yang dibuatmenurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telahdibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karenajabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakaisebagai bukti;15161718Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia (LN 2007 Nomor 93, TLN
Putus : 13-07-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 581/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR Tanggal 13 Juli 2011 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI; DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH.MH; Lawan ; PT. GRAND SOHO SLIPI, (semula bernama PT.MULTI PANIN KOTRINDO, kemudian berubah nama menjadi : PT. PIKKO PACIFIC, dan sekarang memakai nama PT.GRAND SOHO SLIPI); GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
102 — 50
102 — 50
Susun Hunian Apartemen Slipi(ketentuan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ) ;Bahwa rumah susun yang sudah selesai dibangun setelah diadakan pemeriksaanterbukti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam SuratIzin Mendirikan Bangunan, maka oleh Turut Tergugat II dikeluarkan IZINLayak Huni berupa Surat Keterangan Layak Huni sebagai salah satu syaratuntuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuansatuan Rumah Susun yangbersangkutan (Ketentuan Pasal 18 ayat 1 TLN
Register : 09-12-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5680/Pdt.G/2019/PA.JT Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 14
81 — 14
TLN Nomor 2104, berbunyi: Jika orang yang disitamenolak untuk meninggalkan barang yang tak bergerak tersebut,maka Hakim Pengadilan Agama mengeluarkan perintah tertuliskepada seorang yang berhak melaksanakan surat Jurusita untukberusaha agar supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkanoleh yang disita dengan keluarganya serta barangbarang miliknyadengan bantuan Panitera Pengadilan Agama lain yang ditunjuk olehHakim jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.Dalam hal ini kepala panitia
Putus : 21-07-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PN STABAT Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.STB Tanggal 21 Juli 2014 — CATUR SUSANTO ALIAS TEMON
28 — 27
28 — 27
umumnya dapatmempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keteranganTerdakwa dihubungangkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23. 00Wib, petugas kepolisian yang bernama M.R Siregar, Billy Jhona PA, Safii 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN
Putus : 18-02-2014 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 690/ Pid.B/2013/ PN-STB Tanggal 18 Februari 2014 — AHMAD SYAHLAN ALIAS SAHLAN
31 — 9
31 — 9
Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN. No.3209, Pasal. 183.274.
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ZURIDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
91 — 56
ZURIDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
91 — 56
Bukti P1 AdInformandom Fotokopi Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberentasan Tindak pidana Korupsi (LN1999/140.TLN.3874) ;2. Bukti P2 AdInformandom Fotokopi Undsangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi ManusSia ; 200222 nnn n nnn ene ne3. Bukti P3 AdInformandom Fotokopi Undangundang Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ;p4.
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 48
86 — 48
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) TentangPeradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putus : 30-12-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 30 Desember 2015 — SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERY.S alias ALIM alias LIMPAK
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 155 PK/PID.SUS/2015yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau KUHAP(UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981) sebagaimana dimaksud dibawahini:1.Bahwa Tujuan Pembuktian memberikan kepastian kepada MajelisHakim tentang kebenaran peristiwa yang terjadi, sehingga putusanHakim dapat dijatunkan berdasarkan pembuktian di persidanganberdasarkan Pasai 184 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Jakarta tanggal 31Desember 1981, LN 1981/76; TLN Nomor
Register : 11-07-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 17 Februari 2015 — PT.SUMBER SARANA PEMBANGUNAN;1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,3.P.T. MUSTIKA CHANDRAGUNA
98 — 63
98 — 63
PeraturanDasar Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2043/Tata carapemberian dan pembatalan Hak atas tanah, Pasal 106 ayat 91) KeputusanPembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum Administratif dalampenerbitannya ;Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat di atas, sudah sangat jelas Tergugat I dantergugat II, telah salah/keliru karena sudah melanggar asasasas umumPemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian hukum.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 PK/Pdt/2017 Tanggal 18 Desember 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), vs. SINGA MARGA bin NURDIN, dkk
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak Guna Bangunandan Hak Pakai atas Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai pengganti PP Nomor10 Tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 28,TLN Nomor2171 yang dinyatakan tidak berlaku lagi); Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak atas Tanah Negara;3.
Putus : 18-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Ag/2014 Tanggal 18 Maret 2015 — R. E. KOSWARA bin R. WARDI SUWARDI VS 1. Ir. SLAMET ZAKA bin R. WARDI SUWARDI, DKK
64 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 903/Pdt.G/ 2005/PA.Bdg.tanggal 12 Januari 2006 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum untukdilaksanakan";Bahwa oleh karena perkara pembagian waris ini menyangkut hak milik dankeperdataan lainnya, yaitu hak milik Pelawan Intervensi atas bangunan bekasBioskop "Mawar" untuk mendapatkan penggantian dari Pelawan dan Terlawan I, II,Ill, IV, V, VI maka sejak diundangkannya Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN No. 22/2006 dan TLN
Putus : 22-05-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2013 Tanggal 22 Mei 2013 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR WILAYAH SURABAYA, diwakili oleh HERU SUKANTO, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya VS PRADNA EKA SUSANTI
115 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja diPerusahaan Swasta yang dianggap sudah tidak sesuai dengankebutuhan masyarakat;Keberadaan UndangUndang No. 2 Tahun 2004, tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (LN No. 6 TLN No. 4356) masihmenimbulkan perdebatan di masyarakat.
Register : 14-07-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1145/Pdt.G/2014 Tanggal 5 Januari 2015 — pemohon dengan termohon
15 — 7
15 — 7
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN.