Ditemukan 623 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs. pt swadharma kerry satya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Maret 2023 — SWADHARMA KERRY SATYA
200 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Maret 2023 — SWADHARMA KERRY SATYA
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-09-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4427 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 September 2022 — PT SWADHARMA KERRY SATYA
27 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5962 B/PK/PJK/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — PT SWADHARMA KERRY SATYA
30 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4960 B/PK/PJK/2022
Tanggal 10 Nopember 2022 — PT SWADHARMA KERRY SATYA
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-06-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 275/Pdt.P/2016/PN Dps
Tanggal 22 Juni 2016 — Ni Ketut Sritini Swadharma
20 — 9
  • Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA .b.
    Menetapkan dan memberi ijin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penambahan nama Pemohon yang semula bernama : NI KETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA untuk didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;
    Ni Ketut Sritini Swadharma
    Bahwa, setelah Pemohon menikah, di dalam setiap mengisi identitasberupa nama diri, Pemohon selalu menambahkan nama belakang suamiPemohon, yaitu SWADHARMA, di nama belakang Pemohon sendiri,sehingga menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA. Adapun identitasPemohon yang namanya sudah tertulis dengan tambahan nama suamiPemohon adalah di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Passport6.
    Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahannama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINImenjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA .b. Kutipan Akta Perkawinan No. 030/TBK/1995, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli berupapenambahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis NIKETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA:3.
    Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahannama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINImenjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA .b. Kutipan Akta Perkawinan No. 030/TBK/1995, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli berupapenambahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis NIKETUT SRITINI menjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA:4.
    Fhoto copy KTP atas nama : Ni Ketut Sritin) Swadharma Nomor5171044108750002, tertanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda bukti P3 ;. Fhoto copy Paspor atas nama : Ni Ketut Sritini Swadharma Nomor : A1921858, tertanggal 24 Januari 2012, diberi tanda bukti P4 ;. Fhoto copy Kartu. keluarga an : Putu Gede Arya SwadharmaNo. :5171042312060151, tertanggal 23 Desember 2006, diberi tanda buktiP5 ;.
    Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3862 / DISP / 1991, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berupa penambahan nama padanama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINI menjadi NIKETUT SRITINI SWADHARMA .b. Kutipan Akta Perkawinan No. 030/TBK/1995, yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli berupa penambahannama pada nama Pemohon yang semula tertulis NI KETUT SRITINImenjadi NI KETUT SRITINI SWADHARMA:.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 20-04-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Mkt
Tanggal 11 Juli 2012 — SWADHARMA SURYA FINANCE YUAN RUCHYAT
47 — 4
  • Menyatakan perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Mkt antara PT SWADHARMA SURYA FINANCE melawan YUAN RUCHYAT, dkkDICABUT:2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.579.000,-(Lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;
    SWADHARMA SURYA FINANCE YUAN RUCHYAT
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 5 Februari 2015 — - Koperasi Swadharma Medan LAWAN - Amiruddin Karsono
46 — 0
  • - Koperasi Swadharma MedanLAWAN- Amiruddin Karsono
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5112 B/PK/PJK/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK PT SWADHARMA KERRY SATYA
119 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK PT SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-01-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3071 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Januari 2018 — SWADHARMA SURYA FINANCE
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA SURYA FINANCE
    SWADHARMA SURYA FINANCE, berkedudukan di Graha BIP 3 FloorJalan Gatot Subroto Kav 23 Jakarta (12930), diwakili oleh Nanang Sugianto Y.K, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ribka N. M. A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — SWADHARMA KERRY SATYA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 27 Juni 2013 — SWADHARMA INDOTAMA FINANCE melawan ERMITA, CS
33 — 5
  • SWADHARMA INDOTAMA FINANCE melawan ERMITA, CS
    SWADHARMA INDOTAMA FINANCE berkedudukan di Jakarta Timur beralamat di gedung Wisma Indomobil I Lantai 10, Jalan M.T.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-11-2010 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330/B/PK/PJK/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — BPR SWADHARMA PAMULANG, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPR SWADHARMA PAMULANG, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    BPR SWADHARMA PAMULANGberkedudukan di Jalan PajajaranPamulang Barat, RT.003/RW.02,Pamulang, Tangerang, Banten ;Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat ;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK,berkedudukan di Jenderal GatotSubroto Kav.40 42 Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahuluTergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari surat surat yangbersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Penggugat telahmengajukan permohonan peninjauan kembal iterhadap putusan Pengadilan
    BPR Swadharma Pamulang(Wajib Pajak) mengajukan upaya hukumPengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak YangTidak Benar Terhadap Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 No.00106/240/03/411/06 tanggal15 Februari 2006 berdasarkan ketentuan Pasal36 ayat (1) huruf b Undang Undang No.6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang No.16~ Tahun2000 ;bahwa berdasarkan Pasal
    BPRHal. 14 dari 16 hal.Put.No.330/B/PK/PJK/2009 Swadharma Pamulang didasarioleh ketentuanperundang undangan yang berlaku, yakniPasal ayat (4) Keputusan MenteriKeuangan No.51/KMK.04/2001 tanggal 1Februari 2001 dengan pengecualian SaldoDeposito dan Tabungan tidak melebihijumlah nominal Rp.7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) ;Bahwa rincian lebih lanjut mengenai ObjekPPh pasal 4 ayat (2) dan bukan Objek PajakPPh Pasal 4 ayat (2) selama Tahun 2003berdasarkan penelitian kembali dataterkait adalah
    BPR Swadharma Pamulang,NPWP : 01.484.204.411 000,Alamat : Jalan PajajaranPamulang Barat, RT.003/02,Pamulang, Tangerang, Banten ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,yaitu putusan Pengadilan Pajak JakartaNo.PUT.14997/PP/M.IV/99/2008 tanggal 21 Agustus2008 = diberitahukan kepada Penggugat yangdikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatStempel Pos pada tanggal 6 Oktober 2008,kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis
    BPR Swadharma Pamulang tersebut tidakberalasan, sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonanpeninjauan kembali ditolak, maka PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan pasal pasal yangbersangkutan dari UndangUndang No.14 Tahun2002, Undang Undang No.48 Tahun 2009 danUndang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pdt.Sus/2008
SWADHARMA M. RANGGEM; Sdr. F.X. SOENARMO
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA M. RANGGEM; Sdr. F.X. SOENARMO
    BPR Swadharma Mranggen No : MRG/0162/2005,perihal : Pembetulan Laporan Publikasi tanggal O8 April 2005(besertalampiran) ;e. Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h.
    BPR Swadharma Mranggen, sehinggaTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjabat lagi sebagaidirektur ;Bahwa berdasarkan Pasal 56 SK. Dir. BI. No. 32/35/Kep.
    Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.
    BPR Swadharma Mranggenmelainkan pemberhentian sebagai akibat peraturan perundangundangan ;Bahwa tidak benar apabila Termohon Peninjauan Kembalisebagai direktur PT. BPR. Swadharma Mranggen mendalilkan dirinyasebagai pekerja/oburuh. Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put.
    BPR Swadharma Mranggen, sehingga TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat menjabat lagi sebagai direktur ;Bahwa berdasarkan Pasal 56 SK. Dir. BI. No. 32/35/Kep.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SWADHARMA KERRY SATYA
102 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — SWADHARMA KERRY SATYA
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3125 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — SWADHARMA KERRY SATYA
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA KERRY SATYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — SWADHARMA INDOTAMA FINANCE;
46 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SWADHARMA INDOTAMA FINANCE;
    ./2016 tanggal 15 Januari2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE, beralamat di WismaIndomobil Lt.10 Jalan MT.
    Pengadilan Pajak Nomor Put.60086/PP/M.XIV.B/16/2015 tanggal 11 Maret 2015 juncto Nomor Put.60086.P/PP/M.XIVB/16/2016 tanggal 27 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP10/WPUJ.20/2013 tanggal 3Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Masa Pajak September 2010 Nomor 00055/207/10/091/11 tanggal 18Oktober 2011, atas nama PT Swadharma
    Putusan Nomor 233/B/PK/PJK/20173.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.1.10.Bahwa pengasuransian kendaraan konsumen = yangdilakukan Termohon Peninjauan Kembali untukmengamankan ~ piutang/asset pembiayaan hinggaberakhirnya masa pembiayaan;Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 43 tanggal 28September 2007 antara PT Bank Negara Indonesia Tbkdan PT Swadharma Indotama Finance Pasal 17 ayat 1disebutkan: "selama kredit berjalan, barangbarangAgunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikanoleh penerima kredit kepada
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60086/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP10/WPJ.20/2013 tanggal 3 Januari2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak September 2010 Nomor 00055/207/10/091/11 tanggal 18Oktober 2011, atas nama PT Swadharma Indotama Finance, NPWP01.371.649.3007.000, beralamat di Wisma Indomobil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE
    PUTUSANNomor 104/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU134/PJ/2016, tanggal 15 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SWADHARMA
    mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Juli 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT60085/PP/M.XIV.B/16/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP9/WPJ.20/2013 tanggal 3 Januari2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Agustus 2010 Nomor 00054/207/10/091/11 tanggal 18Oktober 2011, atas nama PT Swadharma
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP9/WPJ.20/2013 tanggal 3 Januari 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00054/207/10/091/11 tanggal 18 Oktober 2011, atasnama PT Swadharma Indotama Finance, NPWP 01.371.649.3007.000, beralamat di Wisma Indomobil , Lantai 10, Jalan MT.Haryono Kavling 8, Jatinegara, Jakarta Timur13330 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6085 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SWADHARMA KERRY SATYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;