masih berjalan dan yang harus dilakukan ahli warisadalah memenuhi kewajiban;Bahwa ketika perjanjian kredit dilanjutkan oleh salah satu debituryang masih hidup silahkan saja tetapi mengatasnamakan dirinyasendiri karena apabila mengatasnamakan orang lain yang meninggalharus seizin dari ahli warisnya;Bahwa ada 3 (tiga) sikap ahli waris terhadap warisan yaitu menerimasepenuhnya, menerima secara beneficer atau menolak;Bahwa apabila perjanjian hanya masalah jangka waktu, tidak masukdalam novasi hanya subrogasi

tidak hadir maka disetiap pembuatan aktaoleh notaris hendaknya mempunyai catatan dibawahnya yang harusditerangkan mengapa dia tidak hadir;Bahwa jempol bukan kewajiban dalam suatu akta, yang kewajiban ituadalah tandatangan, bila ada pihak yang tidak bertandatangansepanjang ada penjelasannya kenapa tidak bertandatangan tetapsah, seperti terkena stroke karena sesuai dengan undang undangjabatan notaris dijelaskan bahwa keterangan tersebut sebagaipengganti tanda tangan;Bahwa addendum bisa terjadi karena subrogasi

atau novasi,seandainya merubah isi kontrak berarti novasi dan itu adalahperjaniian baru sedangkan subrogasi hanya untuk menggantikedudukan;Bahwa subrogasi dan novasi tidak bisa disatukan dalam suatuperjanjian karena masing masing mempunyai makna yang berbeda;Bahwa sehubungan dengan novasi apabila ada salah satu pihak yangmeninggal dunia kemudian tidak melibatkan ahli waris lain itu adalahperjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bisa disebut sebagaiadendum karena adendum itu perbuatan dari perjanjian

Selain berdasarkan KUH Perdata, ketentuan cessie, diIndonesia juga terdapat dalam Fatwa DSNMUI, yaitu Fatwa DSNMUI No:103/DSNMUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif berdasarkan Prinsip Syariah danFatwa DSNMUI No: 104/DSNMUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkanprinsip Syariah.

Dalam kedua fatwa tersebut, cessie dikategorikan sebagainovasi subjektif aktif (penggantian dain) dengan kompensasi (iwadh) ataubentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi.Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat menuntut agarPengadilan Agama Sungguminasa menetapkan Akta Perjanjian Jual beli PiutangNomor 64 dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 65 antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tok dan Penggugt, tanggal 29 Januari 2020,yang dibuat di hadapan Mustahar, S.H., M.Kn.

tanggungrenteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar:Kerugian Materiil:a) Kerugian pembayaran klaim kepada Tertanggung senilaiRp3.144.405.750,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat jutaempat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);b) Kerugian bunga sebesar 6% pertahun sejak pengajuan gugatan inisampai penyelesaian ganti rugi diterima oleh Penggugat;Kerugian Immateriil:Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbengkalainya pekerjaandari Penggugat dalam upaya memeroleh hak subrogasi

Tertanggung telahmenandatangani Subrogation Receipt tertanggal 27 Januad 2015 (BuktiP 13.a) dan Subrogation Receipt tertanggal 5 Maret 2015: (Bukti P13.b)yang menyatakan:"we agree that the said Company is subrogated to all of our rights ofrecovery on account of any and all such loss and damage from thecarrier and from any other poson orcorporations (including municipal orsovereign corporations) vessels that may be liable therefor ;Terjemahan bebasnya :"kami setuju bahwa Perusahaan tersebut memiliki hak subrogasi

Prinsip Subrogasi merupaikan pendukung (corollary) prinsipHal 8 dari 29 hal Put. No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.indemnify yang berarti bahwa untuk kerugian yang sama, Tertanggungyang telah menerima ganti rugidari Penanggung tidak lagi dapat menerimapembayaran ganti rugi dari pihak ketiga. Oleh karena itu, Penanggungmenggantikan kedudukan Tertanggung dan atas mana Tertanggung dankarenanya berhak menuntut pihak, ketiga untuk bertanggung jawab ataskerugian Tertanggung.

Hak Subrogasi beralin menjadi hak Penanggungsecara otomatis, apabila pada saat Penanggung telah membayar gantikerugian kepada Tertanggung. Konstruksi hukum prinsip subrogasimenetapkan bahwa Penanggung dapat bertindak sebagai Tertanggunguntuk. menuntut pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian yang menimpa kepentingan (interest) yang:Penanggung pertanggungkan ;20.

Arumdalu No.10, Desa Songgokerto, Kota Batu;Bahwa, mengingat ketidak jelasan keberadaan TERGUGATII dan TergugatIll yang harusnya bertanggung jawab atas perbuatan nya atas hutang yangada di PT BANK CIMB NIAGA dan demi mengamankan asset yangsejatinya milik Penggugat bersama Tergugat Il, maka Penggugat bersamasama Tergugat I bersedia membayar lunas hutang Tergugatll danTergugat Ill dengan menebus /melunasi hutang Tergugat Il kemudianmembuat perjanjian subrogasi dengan PT.

Bank CIMB Niagadengan cara subrogasi demi untuk menyelamatkan rumah milik Pengugatdan Tergugat (obyek sengketa);17. Bahwa, oleh karena penggugat dan tergugatI adalah pemilik yang sah atassebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimanaSertifikat Hak Milik (SHM) No:212, Gambar Situasi No:46 tahun 1981 yangterletak di JI. Arumdalu No.10, Desa Songgokerto, Kota Batu yangditerbitkan oleh kepala BPN.

dengancabangnya di Malang dan kemudian PT Bank CIMB Niaga Cabang Malangmengumumkan akan dilaksanakan lelang terhadap sebidang tanah besertabangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)No:212, Gambar Situasi No:46 tahun 1981 luas 269M2 yang terletak di JI.Arumdalu No.10, Desa Songgokerto, Kota Batu dan untuk mengamankan assetmilik Penggugat dan Tergugat tersebut, Pada tanggal 5 Maret 2009 Penggugatdan Tergugat membayar lunas hutang Tergugat II dan Tergugat III denganmembuat perjanjian subrogasi

Peristiwaperalihan hutang ini identik dengan peristiwa Subrogasi sesuai pasal 1400KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hakkreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapatterjadi karena persetujuan atau karena undangundang.

Peristiwa yang terjadipada peralihan kredit memenuhi unsurunsur yang terdapat dalam subrogasi.Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketigakepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitumelalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.Unsurunsur SubrogasiUnsurunsur yang terdapat dalam Subrogasi adalah:a. Penggantian hak kreditur oleh pihak ketigab. Adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap krediturc.

Terjadi baik karena perjanjian atau undangundang .Pihak dalam subrogasibahwa para pihak dalam subrogasi ada 3 yaitu Kreditur awal, Debitur danPihak Ketiga. Pihak ketiga dalam subrogasi ini bisa siapa saja, selama adapihak lain yang membayar hutang atau kredit kepada kreditur danmemposisikan dirinya untuk menjadi kreditur baru maka ia disebut pihak63ketiga. Akibat hukum dari proses peralihan kredit tersebut adalah berakhirnyahubungan hukum antara kreditur awal dengan debitur.

berdasarkanPenetapan Hakim Pengawas Nomor : 02/PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY tanggal 26Januari 2015, dan diumumkan melalui Pengumuman Tempel di Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya dan melalui harian surat kabar Media Indonesia dan Radar Surabayatanggal 29 Januari 2015, selanjutnya dibagikan kepada Para Kreditor dan Ahli Warisdengan perincian sebagai berikut : (Bukti TL 6a, Bukti TL 6b, Bukti TL e PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk dibayarkan sebesar Rp. 3.543.427.024,60;e ALI SOEMARTO SOETJIPTO untuk Pembayaran Subrogasi

atau Ahli Waris keberatan bisa mengajukan keberatandalam waktu 5 (Lima) hari sejak diterbitkan Pengumuman, sampai dengan berakhirnyawaktu pengumuman tanggal 3 Februari 2015, ternyata tidak ada Kreditor dan/atauAhli Waris yang mengajukan keberatan, maka secara hukum Daftar Pembagiantersebut sudah berkekuatan hukum dan mengikat terhadap semua Kreditor, termasukterhadap PELAWAN, sebagaimana ketentuan Pasal 192 UndangUndang Nomor : 37tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU ;14 Bahwa mengenai pembayaran Subrogasi

PN.Niaga.Sby2424131415161718192021222324Fotocopy bermaterai sesuai asli Koran Radar Surabaya tanggal 28 Januari 2015, diberitanda bukti TL6c ;Fotocopy bermaterai Perjanjian Perdamaian antara Ali Tjandra Soetjipto ( DalamPailit) dengan Ali Sumarto Soetjipto, tanggal 24 November 2014, diberi tanda buktiFotocopy bermaterai Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 18, tanggal 9 Februari2015, dibuat dihadapan Hendrikus Caroles, SH, Notaris di Surabaya, diberi tandabukti TL7b ;Fotocopy bermaterai sesuai asli Bukti Transfer Pembayaran Subrogasi

No. 518 K/Pdt/2011(subrogasi) dihadapan Notaris, sehingga tidak cukup bukti untuk menyatakantelah terjadi penyalah gunaan keadaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara inibertentangan dengan hukum dan/atau Undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1.

., selaku Notaris yang menerbitkan Akta Subrogasi Nomor 24

Trakindo Utama kepada PENGGUGAT, makaHak Subrogasi dari Tertanggung PT. Trakindo Utama atas pertanggungjawaban dari PARA TERGUGAT selaku Perusahaan Angkutan di Perairan,sekarang telah beralih menjadi pertanggung jawaban dari PARATERGUGAT kepada PENGGUGAT;Bahwa oleh karena itulanh PENGGUGAT telah memiliki Hak Subrogasi yangsah untuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh TertanggungPT.

mengajukanmemori banding yang pada pokoknya memuat alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa posita dan petitum gugatan dari Pembanding dahulu Penggugat telahjelas dan tersusun baik mengenai hubungan hukum antara Penggugat danPara Tergugat maupun antara Penggugat dengan Tertanggung (i.c PTTRAKINDO UTAMA), terlebin kerugian tertanggung yang untuk kemudianmenjadi kerugian Penggugatpun telah diperinci dengan detail dan dengansebenarbenarnya ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memahamiPrinsip Subrogasi

Pstketiga lainnya baik di dalam maupun di luar negeri dengan siapaBANK akan membuat perjanjian subrogasi, cessie, joint financing atauperanjian kerja sama lain, berikut semua hak, kekuasaankekuasaandan jaminanjaminan yang ada pada BANK berdasarkan PerjanjianKredit ini atau perjanjian jaminan, dengan saratsyarat dan ketentuanketentuan yang dianggap baik oleh BANK.7.

Nomor 1616K/Pdt/2017Jakarta Selatan tersebut telah mempertimbangkan pokok perkara, sehinggaputusan dalam perkara a quo harus dibatalkan oleh Judex Juris;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei1973;Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuyaitu ketentuan dalam pasal 1401 KUH Perdata tentang Subrogasi:;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil operpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatandalam putusan

halaman 50 alinea ke2 baris ke 1214yang diambil oper sebagai pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTinggi DKI Jakarta dalam putusan perkara a quo yang menguraikan (kamikutip):beeeees yang dibuat dalam rangka sebagai jaminan atas pinjaman uangyang Penggugat terima Tergugat II dan kini kewajiban Penggugat untukmembayar atas pinjaman uang tersebut kini beralih dari Tergugat II kepadaTergugat III.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana kami uraikantersebut di atas yang memberi pertimbangan subrogasi

atau penggantianhakhak Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Il in casu SuwantaraGotama oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III/PenggugatRekonvensi in casu Susy Angkawijaya tersebut bertentangan denganketentuan dalam Pasal 1401 KUH Perdata, karena ketentuan dalam Pasal1401 KUH Perdata mewajibkan subrogasi harus dinyatakan dengan tegasdan dilakukan tepat pada waktu pembayaran (vide Pasal 1401 ayat 1KUH Perdata) dan juga subrogasi ini harus dibuat dengan Akta Othentikbaik Perjanjian

Bahwa TERGUGAT dengan TERGUGAT II sepakat dan setujubahwa Akta Perjanjian Subrogasi berlaku pula sebagai buktipenerimaan/kwitansi yang salt atas pembayaran uang sejumlahhutang dari TERGUGAT kepada TERGUGAT II dan dengandemikian sejak ditandalanganinya akta Perjanjian Subrogasi, secarahukum TERGUGAT II tidak memiliki hubungan lagi dengan Sadr. H.HARTAWAN.11. Bahwa dengan telah dilunasinya utang Sdr. H.

HARTAWAN oleh TERGUGAT (pembayar) berdasarkan Perjanjian Subrogasi Nomor 60 tanggal 27Februari 2018, maka utang Sdr. H. HARTAWAN pada TERGUGAT II telahlunas.Selanjutnya TERGUGAT II akan menanggapi dalildalil gugatanPENGGUGAT, sebagai berikut:DALAM EKSEPSI12.

HARTAWAN kepada TERGUGAT (developer) berdasarkan Subrogasi (pengalihan piutang) adalah tindakanhukum yang sah karena diatur dalam undangundang yang berlaku.Dalam hal ini subrogasi tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan piutang(tagihan) TERGUGAT II terhadap si berutang (in casu Sdr. H.

HARTAWAN)kepada pihak ketiga (in casu TERGUGAT I) yang membayar utangSdr.H.HARTAWAN, sehingga pihak ketiga ini menggantikan kedudukan diHalaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKSberpiutang/kreditur lama sebagai kreditur yang baru terhadap debitru.Adapuntujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur (in casuTERGUGAT II) adalah mengambil alih hak dan kewajiban TERGUGAT II selakukreditur dari Sdr.HJHARTAWAN.Bahwatindakan pcngalihan piutang / subrogasi tersebut merupakantindakan

Bahwa adapun berdasarkan kesepakatan yang lerluang dalam PeijanjianSubrogasi Nomor 60 tanggal 27 Februari 2018 , maka TERGUGAT IItelah mengalihkan seluruh haknya selaku kreditur lama kepadaTERGUGAT selaku kreditur baru.Bahwa dengan telah dialinkannya piutang TERGUGAT Il kepadaTERGUGAT 1 berdasarkan peijanjan subrogasi tersebut, maka TERGUGAT IIsudah tidak mempunyai hubungan hukum apapun lagi dengan Sadr.

Bahwa PEMOHON adalah sebagai kreditor Konkuren dariTERMOHON, dimana hubungan hokum antara PEMOHON danTERMOHON adalah berdasarkan Prinsip Subrogasi yang berlakudalam asuransi, yang mana prinsip tersebut adalah suatu prinsip yangmengatur dalam hal seorang Penanggung yang telah menyelesaikanpembayaran gantirugi yang diderita oleh Tertanggung, maka demihukum hak yang dimiliki Tertanggung untuk menuntut Pihak Ketigayang menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan tersebut beralih kePenanggung.

Maka pada dasarnya, Subrogasi ini adalah bentukPergantian Hak dari Kreditur Lama (Tertanggung) kepadaPenanggung sebagai Kreditur Baru berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdata dan Pasal 284 KUH Dagang;Pasal 1400 KUHPerdata:Subrogasi atau pergantian hakhak si berpiutang oleh seorangpihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baikdengan persetujuan maupun demi Undangundang*Pasal 284 KUH Dagang:Penanggung yang telah membayar kerugian barang yangdipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranyadimiliki

Jkt Pst.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya padapokoknya mendalilkan sebagai berikut; KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON; Bahwa pemohon adalah sebagai kreditor konkuren dari Termohon,yakni hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalahberdasarkan prinsip subrogasi yang berlaku dalam asuransi, dimanadalam hal seorang Penanggung yang telah menyelesaikanpembayaran gantirugi yang

SOENAWI datang ke Kantor Yayasan danmeminta agar saksi Marzuki mau mengurus suratsurat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrakmeja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapatdiselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan diseldi Kejaksaan Negeri dan dipengadilankan ;Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap keBPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidakberhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa. HH.

SOENAWIdatang ke Kantor Yayasan dan meminta agar saksiMarzuki mau mengurus surat surat ATP ke Bank BPDJawa Tengah dalamwaktu. 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sambilmenggebrak meja dan mengancam saksi Marzuki bilatidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga)hari akan s disel di Kejaksaan Negeri dandipengadilankan ;Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap keBPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi' tidakberhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa. HH.

SOENAWI datang ke Kantor Yayasan danmeminta agar saksi Marzuki mau mengurus suratsurat ATP ke Bank BPD Jawa Tengah dalam waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) hari sambil menggebrakmeja dan mengancam saksi Marzuki bila tidak dapatdiselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan diseldi Kejaksaan Negeri dan dipengadilankan ;Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap keBPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi tidakberhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa. H.

Put No.17 PK/Pid/2008Pada tanggal 28 Juli 2003 setelah menghadap keBPD Jawa Tengah untuk minta subrogasi' tidakberhasil, saksi Marzuki dibawa ke Kantor Terdakwa. HH. ALI ROSYAD di Jalan Gatot Subroto No.52Semarang dan Terdakwa Il. H. SOENAWImempersiapkan dua buah surat yaitu1. Surat Penyerahan stempel Yayasan ;2.

Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013LLOYDS, terbukti bahwasanya Para Penggugat Intervensi secaralangsung memperoleh hak subrogasi atas selurun hak dankepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada TransaksiImpor Gula tersebut;Pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A Polis Asuransi videBukti P.Int5 berbunyi sebagai berikut:13.

Bahwa bukan hanya dalam sistem Hukum Inggris (termasuk diLLOYDS), maka hak subrogasi juga dikenal dan diakui secara umumdalam Hukum Asuransi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal284 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:Penanggung telah membayar kerugian barang yangdipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimilikioleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugianitu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yangmungkin merugikan hak penanggung, terhadap

pihak ketiga itu;Lebih lanjut dalam praktek peradilan di Indonesia, hak subrogasi jugadiakui dan diberlakukan secara konsisten sebagai dasar kewenanganbagi Para Penanggung untuk mengajukan tuntutan hukum kepadapihak ketiga yang telah menyebabkan terjadinya klaim asuransi baiklangsung maupun tidak langsung, sebagaimana Yurisprudensiyurisprudensi tetap Indonesia, diantaranya adalah: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juni 1983 Nomor 1623K/Sip/1978 Jo.

Bahwa Para Penggugat Intervensi telah menguraikan dan membuktikanpada Butir dan Bultir ILC tersebut di atas bahwasanya Para PenggugatIntervensi terbukti sebagai pemegang hak subrogasi atas seluruh hakdan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat padaTransaksi Impor Gula tersebut;Berdasarkan hak subrogasi tersebut, maka tidak dapat dibantahbahwasanya Para Penggugat Intervensi mempunyai hak dankewenangan penuh menggantikan kedudukan hukum StandardChartered terhadap objek Perkara Aquo, yaitu

Dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi oleh Para PenggugatIntervensi kepada Standard Chartered, maka Para PenggugatIntervensi secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruhhak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat padaTransaksi Impor Gula, termasuk hak sebagai pemegang gadaiperingkat pertama atas gula agunan Fasilitas Kredit (vide Bukti P.Int8 Jo.

Judex Facti dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan hukumsecara lengkap terhadap buktibukti yang terungkap yang berupa surat dan jugaketerangan saksisaksi yang diajukan oleh pihakpihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, karena terbukti Pemohon Kasasi sendiri yang menandatangani Akte Pemindahan Hutang (SUBROGASI

DIRMKT/IX/2014 Tanggal 17 September 2014 danPerjanjian Jaminan Pembayaran Nomor : 225/DIRMKT/IX/2014 Tanggal17 September 2014;bahwa Perjanjian Jaminan Pembayaran Nomor: 224/DIRMKT/IX/2014Tanggal 17 September 2014 adalah perjanjian pembayaran kembalikepada Bank atas kewajiban Debitur CV SETIA KAWAN berdasarkanAkta Perjanjian Kredit Nomor : 136 Tanggal 17 September 2014 dibuatdihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN, S.H. baik secara subrogasimaupun novasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1tentang subrogasi

INDO DONGFENG MOTORmenjamin untuk melakukan pembayaran kembali kepada Bank ataskewajiban Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 137Tanggal 17 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan,S.H. baik secara subrogasi maupun novasi dengan ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 1 tentang subrogasi atau novasi berupaakan dibayar lunas oleh penjamin apabila Debitur CV.

DIRMKT/IX/2014 Tanggal 17 September 2014 danPerjanjian Jaminan Pembayaran Nomor : 225/DIRMKT/IX/2014 Tanggal17 September 2014;Bahwa Perjanjian Jaminan Pembayaran Nomor: 224/DIRMKT/IX/2014Tanggal 17 September 2014 adalah perjanjian pembayaran kembalikepada Bank atas kewajiban Debitur CV SETIA KAWAN berdasarkanAkta Perjanjian Kredit Nomor: 136 Tanggal 17 September 2014 dibuatdihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN, S.H. baik secara subrogasimaupun novasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1tentang subrogasi

INDO DONGFENG MOTORmenjamin untuk melakukan pembayaran kembali kepada Bank ataskewajiban Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 137Tanggal 17 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan,S.H. baik secara subrogasi maupun novasi dengan ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 1 tentang subrogasi atau novasi berupaHalaman 63 dari 75 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Jkt. Pstakan dibayar lunas oleh penjamin apabila Debitur CV.

uraian pertimbangan hukum diatas, maka syarat dan ketentuan umumperjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia dalam perkara aquo (vide bukti TT2), point 11yang berbunyi : Debitor tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepadapihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor, Namun, semua piutang, tagihan atau haklainnya dari Kreditor terhadap Debitor yang timbul dari perjanjian ini dapat dialihkan olehKreditor kepada pihak manapun juga dengan cara Cessie, Novasi, Subrogasi

barang yang dibeli olehkonsumen secara angsuranYang tertuang pada:1) Perjanjian Pembiayaan Nomor16100106003496070 atas nama Konsumen (ArdiansyahBudi Mulya).2) Perjanjian Pembiayaan Nomor01500503002493772 atas nama Konsumen (Sulaiman).Yaitu :Halaman 5 Poin (19) yang menyatakan KREDITORdapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hakHalaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pat.G/2021/PN JKT.SELlainnya yang timbul dari perjanjian ini kepada pihakmanapun juga dengan cara Cessie, Novasi, Subrogasi