tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tttettetetteeeteeteeeeeeeeeeeees ; masingmasingDEMMNAMA 5 vecccceccceecsceceeueeeeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

diatas;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkanPemohon hadir dipersidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikanpenjelasan tentang halhal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan nama dantanggal lahir yang tertulis dalam kutipan akta nikah nomor: 074/12/III/2011,tanggal 10 Maret 2011 dengan Kartu Tanda Penduduk (P.2) dan Akta Kelahiran(P.4) tidak sama;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Medan tanggal 04 Nopember 2014 Nomor :1254/Pid.B/2014/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari

Yahya Harahap.S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata padahalaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan";Dengan demikian terbukti Judex Facti Tingkat Banding telah salah dalammenerapkan hukum serta melanggar ketentuan perundangundangan yangberlaku karena tidak memberikan pertimbangan lagi secara seksama(onvoldoende gemotiverd) mengenai faktafakta maupun buktibukti

Lebihlanjut apabila Judex Fadi Tingkat Banding memeriksa dengan teliti parapihak dalam perjanjian tanggal 10 Oktober 2015 adalah TermohonKasasi dan Termohon Kasasi Ill dan sama sekali tidak melibatkanPemohon Kasasi:Judex Facti tingkat banding seharusnya melihat dengan teliti hubunganhukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il, apakah ada perjanjian yang mendasari munculnyagugatan dari Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II kepadaPemohon Kasasi.

ayat (1) KUHPerdata yang berbunyisebagai berikut:Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya",Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juncto 1340 ayat (1)KUHPerdata jelas terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi danTermohon Kasasi I seharusnya ditolak oleh Judex Facti karena tidakadanya perjanjian yang mendasari

Hal ini menunjukkan Penggugattidak mengetahui secara pasti fakta hukum atau peristiwahukum yang terjadi sehingga gugatan ini dapat indikasikanmerupakan upaya cobacoba untuk memperoleh SHM No. 7.Bahwa berdasarkan halhal tersebut pada angka 1) sampaldengan angka 4), sudah jelas dan tidak terbantahkan lagibahwa gugatan Penggugat kabur.Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019PN MdnBahwa tidak terdapat dalildalil yang menjelaskan ataumenguraikansecaraspesifik kejadian yang mendasari gugatan atauperbuatanhukum

tidak adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Turut Tergugat maupun perbuatan hukumTurut Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi dasargugatan, namun Penggugat meminta petitum yang berdampakhukum terhadap Turut Tergugat, dimana hal tersebut tidaksesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia (RI) sebagai berikut:a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970tanggal 17 April 1971Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari

Turut Tergugat maupun perbuatan hukumHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019PN MdnTurut Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi dasar gugatan,namun Penggugat meminta petitum yang berdampak hukumterhadap Turut Tergugat, dimana hal tersebut tidak sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI)sebagai berikut:a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970tanggal17 April 1971Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari

Gugatan PENGGUGAT Kabur, Tidak Jelas dan Kontradiktif(Exceptio Obscuur Libel);1.PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PENGGUGATmengenai kapan/waktu Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;Bahwa alasan dan pertimbangan yang disampaikan dalam gugatanPENGGUGAT tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yangmenjadi permasalahan sebab

Gugatan PENGGUGAT Kabur, Tidak Jelas dan Kontradiktif(Exceptio Obscuur Libel);1.PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan PENGGUGAT mengenaikapan/waktu Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, sehingga dalilyang demikian tidak memenuhi syarat formil;Bahwa alasan dan pertimbangan yang disampaikan dalam gugatanPENGGUGAT tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yangmenjadi permasalahan sebab

maka eksepsi dari Tergugat tersebut telah memasuki materi pokokperkara dan harus dibuktikan apakah benar gugatan Penggugat ne bis in idemoleh karenanya sudah sepatasnya eksepsi Tergugat Ponit A dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Point B yang padapokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan kontradiktif(Exceptio obscuur Libel) karena Penggugat pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts graond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

Mendasari hal inisemakin nyata menunjukkan realitas yang nyata adanya caracara untuk"mengkriminalisasi Pemohon Kasasi".3. Putusan Judex Facti tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup(Onvoldoende Gemotiveerd).Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkanprinsip keadilan restoratif (restorative justice), walaupun tidak seutuh teorikeadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar.

perlu bukan katakatawajib sehingga terlalu dini jika semua pengguna harus dipecat,sementara dalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasuistis tergantung apakah prajurit tersebut sebagaipengedar atau pengguna, Pemohon Kasasi setuju jika seorang prajuritterbukti sebagai pengedar dipecat, namun Pemohon Kasasi merasakeberatan jika prajurit yang hanya tes urinenya mengandung zatAmtphetamina seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi harusmendapat perlakuan yang sama seperti pengedar.Bahwa mendasari

Aan sebagai pengedar Narkotika.Seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI terlebin sebagai anggotaBabinsa melaporkan yang bersangkutan kepada aparat yang berwenang,sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhsuburkanperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat dan dapat merusakcitra Kesatuan di mata masyarakat ;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak pantasdan tidak layak lagi untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, olehkarenanya mendasari ketentuan

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barangbukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satusama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:sa at dst;dihubungkan lagi dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusanhalaman 7:Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkantelah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militeratas dirinya;Seharusnya dengan mendasari

NRP 190000470368, jadi dalam hal ini SuratResume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari2016 adalah sah sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangmengatakan Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpahjabatan dan dikuatkan dengan sumpah;Mendasari hal yang telah kami sampaikan di atas maka Surat Resume hasilpemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 sudahsesuai dengan

ketentuan Pasal 176 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1997, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Danrindam /BB apabilamengeluarkan surat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan di kesatuanyang dipimpinnya harus mendasari kepada Kepmenkes;Akan halnya pemeriksaan urine dengan Rapid Test merk Uji Napza 3Combo 3 (tiga) parameter yang dilakukan oleh Saksi3 Letda Ckm LimsonSianturi selaku Dansi Kesehatan Denma Rindam /BB terhadap Terdakwamenurut hemat kami selaku Oditur Militer, alat uji urine berupa test packRapid

Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (2) butira KUHAP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981), yakniditemukannya bukti baru/Novum (terlampir Bukti PK3)yang sangat menentukan dalam pembuktian perkara pidanaini, yang sebelumnya belum pernah diajukan dan belumpernah ditemukan, yakni bukti baru kwitansi tentangHal. 24 dari 24 hal. Put.

Resvaldya bintiAdjibar), tetapi berada di tangan Terdakwa (WienWidya yati binti Tetep Sofyandi), di mana Terdakwa Iltidaklah perlu) mengetahui apakah bisnis yang digelutiTerdakwa termaksud, fiktif ataukah tidak, lagi pulamenyangkut masalah perusahaan yang digeluti Terdakwa fiktif ataukah tidak bukanlah menjadi unsur dari delikpenipuan, karenanya putusan Majelis Hakim kasasitersebut, beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkatPeninjauan Kembali (PK) dengan adanya bukti baru/novumini (Bukti PK3) ;Dengan mendasari

Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (2) butir cKUHAP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981), yakniterdapatnya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata terhadap putusan Majelis Hakim kasasi No.2003 K/Pid/2006 tanggal 12 Maret 2008, tentangmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ditingkat kasasi, yang hanya semata mata mempercayaialasan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalammemori kasasinya, tanpa memeriksa kebenaran hukumnyaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) DanDASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELASPara Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan paraPenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan, bahwaPara Penggugat adalah pemilik (semula dinyatakan mempunyal) sebidangtanah yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh dari warisanpeninggalan

Gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel) dan dasar hukum dalilgugatan penggugat tidak jelas dengan alasan Para Penggugat dalamGugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, karena di dalamGugatannya Para Penggugat mendalilkan adalah pemilik (Semuladinyatakan mempunyai) sebidang tanah yang menurut pengakuan merekadiperoleh dari warisan peninggalan orang tua dan digadaikan kepadaAmiruddin, namun Para Penggugat tidak

gugatanPenggugat mengandung Cacat Error In Persona dengan alasan tanah yangdisengketakan adalah bukan milik Tergugat dan masih atas nama Amirudinserta belum ada penetapan hukum tentang ahli waris tanah dan juga mengenaieksepsi gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel) dan dasar hukumHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Padt.G/2017/PN Jmrdalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan alasan Para Penggugat dalamgugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

ongkos perkara ;ATAU, jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dijatunkan Putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Halaman 8 dari 25 hal putusan No :119/Pdt/2016/PT BdgMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan II telah mengajukan Eksepsi/Jawaban serta gugatan Rekonpensi yangpada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPENGGUGAT DALAM MENYUSUN GUGATAN PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASI) TIDAK JELAS DAN TERANG (OBSCUUR LIBEL)MENGENAI KEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara danatas peristiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supayamenjadi jelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;4.

Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke enbepaalde conclusie) sehingga patut dan layak dikatagorikan sebagaigugatan yang obscuur libel, sebagai referensi dalam argumentasi iniadalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dimana gugatan

Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tbn.karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Para Pemohondahulu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 1998 diKantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban denganKutipan Akta Nikah Nomor 559/05/XV1998 sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah tanggal 04 Juli 2017, dalam Akta Nikah tersebut

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

berdasarkan usulan Tergugat II dan Tergugat Illtelah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 47/SKEP/DPNPKPIND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang PemberhentianStatus Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atasnama Sani Mariko, SH / Penggugat, dimana perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah merupakanperbuatan yang merugikan dan mencederai hak politik Penggugatdimana perbuatan Tergugat dikategorikan melawan hukum, karenaalasanalasan dari Tergugat yang mendasari

yang sebelumnya bernama Putu Ngurah Ekadanaya diganti menjadiNgurah Anom Ekadanaya) 22 n2nnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nenMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1)UndangUndang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyatakan Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri, oleh karenanya sudah tepat Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama kepada Pengadilan Negeri tersebut;Menimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari

Nomor 600 PK/Padt/2020gugatan secara campur aduk sehingga bertentangan dengan tata tertibberacara; Bahwa gugatan masih prematur; Bahwa gugatan Penggugat a quo secara hukum telah kabur (obscuurlibel), Karena halhal yang tertuang dalam posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan dasar hukum (rechtgrand) yang mendasari gugatan a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telahmemberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 4 November 2019dengan amar sebagai berikut:Dalam

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

No 1912/Pdt.P/2015/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Illtersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal O07 Juli 2007 telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang lakilaki

selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan inicukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohonbertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari