Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------

olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat

Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );

Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.

Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak

NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata

tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan;(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan; 10.

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dariPNS; = b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;c.

Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan ; Dihukum penjara karena Membuat Surat Palsu Secara BersamaSama bukan melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Dihukum penjara pidana kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelumUndangUndang ASN berlaku; Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;Dalam putusan pidana tidak dinyatakan Perbuatan Penggugattelah menurunkan harkat dan martabat dari

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKHalaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN)Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawalNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2021,pada pokoknya:DALAM POKOK PERKARA1.

Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkatmengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupanberbangsa dan bernegara terutama bagi generasigenarasi muda yangsangat diharapkan menjadi penerus bangsa.Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat PegawaiNegeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian

mempedomani kode etikPegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode EtikPegawai Pemasyarakatan Pasal 5 huruf c (angka 1) yaitu taat dan disiplin padaaturan organisasi, yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.seperti berudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidakmelakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang bahwa oleh karena itu, maka petitum Penggugat yang padapokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketadan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasidan mengembalikan, kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawaiNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 314.000, (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 olehkami Dr.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;----------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);---------

SUMARTA sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;--------------------------------------------

Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan danHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 131/G/2018/PTUN.BDGPembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan PalimananKabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula ;--------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juni 2014 yang isinyamenerangkan sebagai berikut :1.

Air Minum KotaAmbon telah dinyatakan batal dan diwajibkan dicabut, maka secara hukumkepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugatdalam kedudukan, harkat, martabat serta hakhaknya sebagaimanakeadaan Semuld 2m one nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn n nn nn name ncncnneMenimbang, bahwa oleh karena buktibukti yang dipertimbangkantelah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, namununtuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alatalat buktiyang relevan dan

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula ;5.

Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Memulihkan Harkat Martabat dan kedudukan para Terdakwa seperti semula;-----------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Barang Bukti berupa :--------------------------------------------------- 1 Unit Honda Grand warna hitam No. Pol. W 4748 XM, ---------------- 1 Unit Honda Beat warna merah No. Pol.

Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat serta Mengembalikan Kedudukan Pengugat semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beraku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.500,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Pegawai Negeri Sipil,serta tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal,Asas Ne Bis In Idem, dan Asas Pengharapan yang Wajar, sehingga MajelisHakim berkeyakinan bahwa objek sengketa a quo beralasan hukum untukdinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Penggugat yang memintapembatalan objek sengketa a quo haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a guo dibatalkan,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan diwajibkan pulauntuk merehabilitasi harkat dan martabat

Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor :670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihnkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula;5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;6.

ratus riburupiah) sama dengan Rp 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 3.58 Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan objeksengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 4dan angka 5 dalam tuntutan/petitum gugatan Penggugat yang menyatakanuntuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi Penggugat ke dalamkedudukan serta harkat dan martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepadaPenggugat; 6.

Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai Anggota Polri; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dengan Jabatan, tanggal 24 April 2019, atas nama RATNA AMBON SUSILAWATI, NIP. 196207151986032018;

Terhadaphal tersebut maka dapat dianggap Objek Sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat cacat prosedur (in prosedural), dan atau pelanggaranNorma peraturan perundang undangan sehingga harus dibatalkankeputusan tersebut dan harus mengembalikan hakhak Penggugatdalam Kedudukan, Jabatan, Harkat dan Martabat;Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yangmemberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmerupakan jenis hukuman Displin berat, harusnya Tergugat jugamenjalankan prosedurprosedur

penerbitan Obyek Gugatan a quo tidak proposional karenaObyek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManagemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagaiPNS apabila:a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan juga asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnyakeputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutanPenggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan bataldan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Murni kendraan Operasional dengan Nomor: 001/SEWA-MURNI/III/2019;- 1 (satu) lembar surat keterangan Jaminan Pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor perjanjian: 1961504714 yang dikeluarkan oleh PT.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupunrangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.

Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain,Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan TipuMuslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang LainUntuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau SupayaMemberi Hutang maupun Piutang;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 188Pid.B/2021/PN SrgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksisaksi yaitu saksi GedeArdana, saksi Eko Haryanto dan saksi Ananto Prasetyo Utomo

Gede Ardana terima dari terdakwa yaitu sebesarRp4.000.000, (empat juta rupiah) perbulannya untuk mobil Toyota Yaris dansebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) perbulannya dan ketika pertama kalimembawa mobil Toyota Yaris milik saksi Gede Ardana tersebut terdakwasempat menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) untukbiaya sewa 1 (satu) bulan, sehingga menurut pertimbang Majelis Hakim unsurdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, denganmemakai nama palsu atau martabat

Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------------

KementerianPendidikan dan Kebudayaan dalam proses penerbitan Surat Keputusana quo, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas SulawesiBarat, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : 03ASK/YPISB/XI/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalahTIDAK SAH dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan a quo ( vide bukti P3 = T5 ) dan mengembalikan harkatdan martabat

Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalamkedudukan semula ;5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 17Pebruari 2014 oleh kami : UNDANG SAEPUDIN, SH. MH., selakuHakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO.SH. MH.

VII/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, atas nama Yoseph Awunim, S.Sos, tanggal 20 Juli 2022;

., M.Pdi;