Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit No. 42tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan MURSIDI, SarjanaHukum, Notaris di Temanggung dan berdasarkan Surat PenawaranPutusan Kredit (offering letter)yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk. Temanggung tertanggal 24 November 2015Nomor: B.KC.VII/ADK/11/2015 setuju untuk memberikan kredit;2.

Bahwa berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Nomor106 tertanggal 29 November 2016 tentang permintaan perpanjanganjangka waktu kredit dan berdasarkan surat penawaran putusan kredit(offering letter) tertanggal 28 November 2016 Nomor: B.4581KC.VII/ADK/11/2016 telah menyetujui untuk memberikan perpanjanganjangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 26November 2016 sampai dengan 26 November 2017;5.

Fotokopi Surat Penawaran putusan kredit (offering Letter),tertanggal 15 November 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan tidakdapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.1);2.

: 55 yang diperbuat dihadapanTAUFIK, SH, Notaris di Lhokseumawe, diadakan ADENDUM DANSUPPLESI KREDIT dengan fasilitas Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dengan rincian kredit dan jangka waktupelunasannya sebagai berikut :e Bahwa fasilitas kredit Investasi yang semula sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembelianbaru mesin air minum dalam kemasan dibatalkan karena tidak dapatdirealisasi lebin dari 3 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Offering

: 55 yang diperbuat dihadapanTAUFIK, SH Notaris di Lhokseumawe, diadakan ADENDUM DANSUPPLESI KREDIT dengan fasilitas Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dengan rincian kredit dan jangka waktupelunasannya sebagai berikut :e Bahwa fasilitas kredit Investasi yang semula sebesar Rp.1.100.000.000, (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembelianbaru mesin air minum dalam kemasan dibatalkan karena tidak dapatdirealisasi lebih dari 3 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Offering

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering

letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;

(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah)(sebelum fee broker) denganjanji janji manis, yaitu : Keuntungan besar dalam beberapa minggu saja,dalam membeli saham AGII ini Tergugat mengatakan untuk membelisaham penawaran saham perdana (Initial Public Offering/ (IPO)) ini diameminta fee terselubung sebesar Rp. 30.000.000.

(tiga puluh jutarupiah);Bahwa langkah yang dilakukan oleh Tergugat adalah bagian awaldari tahapanrangkaian perilaku menyimpang dan perilaku TIDAKTERPUJI berupa : tipu muslihat kepada Penggugat I;Bahwa karena merasa khawatir dengan kondisi saham berkode : RAJAyang teruS mengalami penurunan, maka Penggugat kembailimenerima saran broker saham untuk mengambil saham yang melakukanpenawaran saham perdana (initial public offering (IPO)), berkode : AGIItersebut.

Perilaku menyimpang dan perilaku TIDAK TERPUJI yang dilakukanTergugat dengan memberikan janji untuk dapat memulihkan danadengan menawarkan Penggugat untuk membeli emiten yangmelakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO),berkode : AGII sebanyak 13.636 lot (tiga belas ribu enam ratustiga puluh enam lot)dan atau sebanyak 1.363.600 lembar (satujuta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lembar) denganharga @Rp 1.160/lembar saham (seribu seratus senam puluh perlembar saham), dengan

(satumilyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratusenam puluh ribu rupiah)(sebelum fee broker) dengan janji janjimanis, yaitu : keuntungan besar dalam beberapa minggu saja, dalammembeli saham AGII ini Tergugat mengatakan untuk membellisaham penawaran saham perdana (Initial Public Offering/ (IPO)) inidia meminta fee terselubung (Uang Pemerasan) sebesar Rp.30.000.000.

Turut Tergugat VI adalah perusahaan terbuka yang telah melakukanInitial Public Offering atau yang biasa disingkat IPO atauPenawaran Saham Perdana secara efektif yaitu pada tanggal 27September 1995.b. Kemudian setelah melakukan IPO, Turut Tergugat VI melakukanpencatatan sahamnya(listing) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa EfekHal 121 dari 131 halaman , Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.Surabaya (Sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 19Oktober 1995.

PHAN VICTOR PANGALELA aliasVICTOR PANGALELA tersebut, yang dilakukan berdasarkan dari adanya niatdan rencana yang tidak beretikad baik serta mufakat jahat dan PerbuatanMelawan Hukum dengan berdasarkan nuansa adanya hubunganpertemanan, kongcoisme, kolusi, nepotisme, konspirasi, rekayasa danperbuatan tercela baik secara sendirisendiri maupun bersamasama daripihak TERGUGAT dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT Ill, dan haltersebut dapat dibuktikan dengan mengacu pada bukti Surat Persetujuanfasilitas PRK (Offering

Kehatihatian atau Prudent Banking dan/atau berdasarkan kajian analisis prinsip dasar 5 C yang oleh perundangundangan yang berlaku sangat mewajibkan pada setiap perbankan untukmelaksanakan hal tersebut, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Pembayaran Kembali atas Fasilitas Kredit dan atau MencegahTerjadinya Resiko Yang Besar dengan suatu pemberian fasilitas kredit.Bahwa ternyata bila mengacu pada bukti dari Pihak TERGUGAT danTERGUGAT II yaitu berupa Surat Persetujuan fasilitas PRK (Offering

PHAN VICTOR PANGALELA alias VICTOR PANGALELA dandiketahui dengan jelas dan benar oleh Pihak TERGUGAT dan TERGUGATIl adalah hanya seorang Karyawan yang berkerja pada perusahaan milik dariRizal Tjahjadi dan Sonya Antolis (Alm) dan juga sebagai Direktur dari PT.Mitra Citra Nusantara Palu tersebut, sehingga dengan demikian SuratPersetujuan fasilitas PRK (Offering Letter) atas nama Alm.

Nomor 118/Pdt.G/201 7/PN.Pal.10.11.12.permohonan fasilitas kredit yang kemudian diproses melalui mekanisme danprosedur standard perbankan terhadap kelayakan pemohon, dimana fasilitaskredit tersebut telah dicairkan kepada Victor Pangalela.Bahwa proses pemberian fasilitas kredit kepada Victor Pangalela tersebutbukan rekayasa, karena dilakukan sesuai prosedur standar perbankan,diawali adanya permohonan fasilitas kredit dari Victor Pangalela, kKemudianditerbitkan surat persetujuan fasilias kredit (Offering

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanTinggi Jawa Timur Nomor: Print86/0.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27Januan 2016 terkaitperkaratindakpidanakorupsi PenggunaanDanaHibahuntukpembelianInitial Public Offering (IPO) BankJatimpada Kamar Dagang dan Industri Provinsi JawaTimurTahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaanTinggi Jawa Timur Nomor: Print120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalampembelian Initial Public Offering (IPO)

Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yangdilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsipenggunaan dana hibah untuk pembelianInitial Public Offering(IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industn Provinsi JawaTimurTahun 2012 dan perkaratindakpidanapencucianuangdalampembelian Initial Public Offering (IPO) Bank JatimpadaKamar Dagang dan Industri Provinsi JawaTimur Tahun 2012Tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Bahwa beberapa dasar Putusan Praperadilan

Pas 55 Ayat (10 ke1 KUHPMenimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim diberikan offering (penawaran)terhadap dakwaan mana yang terbukti, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikandakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dengan unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1Barang Siapa ;2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur

yang disusun secara alternatif, yaitu :Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;ATAUDakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN CbdMenimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifatalternatif dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering

Kota Medan ada dalam pengikatanagunan pada Bank BRI KCP Tembung sebagaimana disebut dalamsurat penawaran kredit (Offering Letter) Nomor: B.34BII/KCP/ADK/08/2018 tertanggal 19 September 2018;Bahwa hal tersebut diatas diketahui oleh Penggugat sebelumgugatan aqua diajukan dikarenakan oleh Tergugat pernahmemberitahukan kepada Penggugat atas adanya pengikatan agunanterhadap SHM Nomor 1697 dan oleh Penggugat pula pernah memintakepada Tergugat untuk meminta data kepada pihak Bank BRI berapasisa pembayaran

Bahwa lagi pula terhadap tanah berikut bangunan sebagaimanadisebut dalam SHM Nomor 1697 masih terikat perikatan agunan padaBank BRI KCP Tembung sebagaimana disebut dalam suratpenawaran kredit (Offering Latter) Nomor: B.346II/KCP/ADK/08/2018tertanggal 19 September 2018, maka dengan demikian beralasanhukum Majelis hakim yang mengadili perkara aquo menolakpermohonan agar putusan dapat dijalankan serta merta kendatipunada banding, perlawanan maupun kasasi9.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan yaitu :PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;ATAUKEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran(offering

darirangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasaldidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada dasarnya PenuntutUmum memberikan Penawaran (offering

rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari pasal didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut padadasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering

Perkara : PDM113/CIBAD/Eoh.2/08/2019 telah didakwa dengan dakwaan berbentukalternatif, yaitu kesatu melanggar : Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar :Pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara inibersifat alternatif dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan(offering) atau mengemukakan pilihan kepada Majelis Hakim untukmengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepatdalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;Menimbang

Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas tersebut, maka dibuat suratOffering Letter Nomor 003/KRD/SMG/IX/2013 tertanggal 13 September 2013dan diberikan kepada Tergugat dengan penawaran dan syaratsyarat yangdiberikan atas fasilitas Kredit Investasi (KI) tersebut dan pihak Tergugat menyetujui dan sepakat atas surat Offering Letter tersebut denganmenandatanganinya;.

bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur daripasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telahdidakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu :Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;AtauKedua : Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatifdimana dakwaan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya memberikan tawaran(offering

rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakankepadanya;15Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari pasal didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut padadasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering

faktafakta hukum diatas makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan halhal tersebut diatas;Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umumtelah melanggar Dakwaan :Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaatauKedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatifdimana dakwaan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya memberikan tawaran(offering

UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Atau Kedua PrimairPasal 197 Undangundang Republik Indonesia No.86 Tahun 2009 TentangKesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, AtauSubsidair Pasal 196 Undangundang Republik Indonesia No.386 Tahun 2009tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran(offering

Kot Hal. 9 dari 15 hal.dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsurunsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukumsecara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran(offering) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang palingtepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkanfaktafakta hukum yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwan