Ditemukan 2230 data
HASRI MARWINDA, SH
Terdakwa:
1.HERMAN HASAN alias MAN bin HASAN
2.JENGGO bin SAHRIN
3.HERMAN bin MIAT
365 — 18
atau dipngun berdasarkan izin/ hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutankayu serta ketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/ pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self
pelaksanaansistem informasi penatausaha hasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat dilihatpada poin 4 dalam format dan gambar eSKSHHK Olahan dengan keteranganfitur eSKSHHK olahan yaitu :1)Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2)Logo VLegal,Nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.3)IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4)IDBarcode Data eSKSHHK.5)Alamat urleSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHK diterbitkan oleh penebit SKSHHK secara self
sistem informasi penatausahahasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dangambar eSKSHHK Olahan dengan keterangan fitur eSKSHHK olahan yaitu :1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2) Logo VLegal,Nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4) IDBarcode Data eSKSHHK.5) Alamat urleSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHK diterbitkan oleh penebit SKSHHK secara self
27 — 5
PENETAPANNomor 0448/Pdt.P/2019/PA.Bdw.Ages zSesZales .SELF DDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :Hariyanto bin Niwar, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DusunKrajan RT.07 RW. 02 Desa Glingseran KecamatanWringin Kabupaten Bondowoso, sebagai
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
108 — 43
Pembanding/Penggugat I : Hajja Ramlah Binti Paramma Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MakassarPT BANK DANAMONINDONESIA Tbk DEVISI SELF EMPLOYED MASS MARKETSungguminasa Kabupaten Gowa,beralamat di Jalan K. H.Halaman 1 dari 16 halaman Pts. No. 383/PDT/2020/PT.MKSWahid Hasyim Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT ;Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada ARJUNA RASJID,S.H., M.Kn., dan H. ABD. RASJID, S.H., selaku Advokat pada ArjunaRasjid Law Office, yang beralamat di JI.
167 — 81
lembar bendera Negara KALEDONIA ; 5 (lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ; 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI ; 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ; 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/ FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru) dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI (SELF
lembar bendera BINTANG KEJORA ; 5 (lima) lembar bendera KNPB ;empat) lembar bendera Negara KALEDONIA ;lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ;tiga) lembar bendera Negara FUul 5empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ;tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARATWILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru)dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUANNASIP SENDIRI (SELF
24 — 11
PENETAPANNomor 0756/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Nurdin Adam bin Adam, umur 44 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DesaBlang Gandai Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.
1.Hasyimi bin Ibrahim
2.Badriah Binti Yusuf
20 — 9
PENETAPANNomor 0407/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Hasyimi Ibrahim bin Ibrahim, umur 48 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Cot AraKecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon I;2.
1.M. Ali Abdullah
2.Juliana Sulaiman
18 — 10
PENETAPANNomor 0841/Pdt.P/2017/MS.BirPENCE ;SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. M. Ali Abdullah bin Abdullah Husen, umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggaldi Gp. Uteun Reutoh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen,sebagai Pemohon ;2.
9 — 0
SELF!
415 — 14
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak;Bahwa sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self
terpadu;Bahwa dokumen yang dipergunakan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SHSHHk) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, NotaAngkutan di pergunakan jika pengangkutan Kayu Olahan dari TPTKO,Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg.dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahandiluar kedua ketentuan tersebut;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self
Apabila yangbersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhakmendapatkan layanan dokumen angkutan;Bahwa dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SHSHHK) kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yangdiangkut ketempat tujuan akhir;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlahpihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatanatas penetapan PNBP yang terutang;Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh Judex Facti dan Majelis HakimTingkat Kasasi adalah untuk PNBP yang merupakan hasil perhitungansendiri/self
11 — 2
saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean Nomor:0264/Pdt.G/2016/PA.Kgn, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut : Putusan Nomor 264/Pat.G/2016/PA.Kgn, hal 1 dari 11 ah secara syari'at Islam pada tanggal O09 Oktoberph Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamaabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor:09 Oktober 1995) ;an tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Self
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atasrevenue transfer (Jicense) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sudah dianggapbenar, karena tidak ada upaya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;c.
110 — 24
adalah tanggal 26 Agustus 2011, sehingga keberatanyang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) hari;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Tarif Bea Masuk TindakanPengamanan yang ditetapkan Terbanding, dengan alasan Dokumen impor yangPemohon Banding ajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, PemohonBanding melaporkan harga impor pada PIB berdasarkan dan sesuai denganketentuan Undangundang yang berlaku, yakni self
403 — 771
PemohonBandingc Fotokopi salinan SPPT 23.315.880.000 13.540 1.722.0002008 dari KPP PratamaJakarta Cengkarengd Aplikasi Payment PBB 23.315.880.000 13.540 1.722.000Onlinee Basis Data SISMIOP 23.315.880.000 13.540 1.722.000f DHKP PBB 2008 23.315.880.000 13.540 1.722.000 bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa ketentuan mengenai BPHTB inidiatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d UndangUndang Nomor 20 Tahun2000 tentang BPHTB;bahwa pada dasarnya system pemungutan BPHTB ini adalah self
sampaidengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakandalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaanpajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Pasal 6 ayat (4)Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkanoleh Menteri.bahwa karena sistem pemungutan BPHTB ini adalah self
46 — 10
Dianka Sarana Utamabekerja sama dengan Tergugat sebagai pihak pelaksana dan denganberjalannya waktu Tergugat mengganti salah satu Unit Tug Boatnya yangberukuran 270 ft biasa dengan 270 Self Propelor yang mana kapasitasangkut sama besarnya hanya bentuknya*yang berbeda, tetapi pihakPenggugat tidak mau menerima unit tersebut karena Penggugat jugamendapat pekerjaan angkutan ini dari PT.
LG, sedangkan unit kapaltersebut Sudah berada di lokasi perairan Dongdang Samarinda, denganberjalannya waktu unit kapal tersebut tidak beroperasi hanya diam diPerairan Dongdang, Samarinda ;Bahwa kemudian Penggugat minta penggantian Unit kapal yang samabentuknya yaitu 270 Self Propelor, sedangkan Tergugat sudah terlanjurmembayar unit kapal yang tidak terpakai, karena Tergugat kesulitanmendapatkan kapal yang sejenis akhirnya Penggugat memutus kontrakkerja dengan PT.
Rd. Koswara, S.H
Terdakwa:
FADLI
23 — 13
Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan / menerina 1 (satu) paket daunganja tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah tibadirumahnya, terdakwa menghubungi Saudari SELF! Alias CACA melalui videocall Facebook Masenger menggunakan handphone ibunya.
danmemperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, selanjutnya saksiSYAHRULLAH dan saksi WIHELMUS anggota polisi dari PolsekCikarang Barat langsung menangkap dan melakukan penggeldehanterhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)paket Narkotika jenis daun ganja dengan berat 5,66 gram yang dibungkus dalam kertas warna coklat yang di simpan di celana dalammotif garisgaris yang digunakan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut Terdakwa rencananya Terdakwa akanbertemu dengan seseorang bernama SELF
4 — 0
P U TUS ANNomor : 0315/Pdt.G/2008/PA.MrZa :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Mojokerto, yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama,dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut ini dalam perkaraHHHHHHH HHHHHHH HHH #HH#HH umur 18 tahun,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Dusun ###### ##.001 ##.004 ###H ##HH Kecamatan #####HHH KabupatenHHEHHHHHH, selanjutnya disebut sebagai "WPenggugat ";
61 — 23
ESio ft EaaGT Vd /S 1L0Z/9 Pd /86 ON Wd HeP TPHuoyows, ebbue yewuni siuowweyey yepyey eped yedwepiegeBburyes ule) Bueso wep ueynseyueNsey seGuapual eyns UOYOWeL DBueped ueBuep uoyows, sefebuewyeuied uep self BueA ueseje edue ninqwed eyns uoYyoUel que; Buelo epeday UoyOuNauep UoYyows, ebbue yewins jemu fey UBYeWeoueW ByNS UOYOWWeL eB* JNyUWaq weBeges jeyjey Yyafoueyqegesip eAunui eped uoyouue, uebuep uoYyoWs, UeYisIesied emYyeg "Be; sluouuey yep ipefuewefuluye eped uoyouwe, uebuep uoyowsd ueBungny
97 — 22
pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak mayang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp30.462.000,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Agustus 2005 sebesar Rp30.462.000,(karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self
103 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp 496.800,00 dan Accrued AccInsurance sebesar Rp.385.397.391,00 tidak dapat Pemohon Banding terimakarena: Bahwa di dalam biaya gaji (compensation) sudah termasuk accrued atasBonus dan THR selama tahun 2005: Bahwa Pemohon Banding telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21atas Bonus dan THR yang Pemohon Banding bayar pada tahun 2005; Bahwa oleh karena itu, maka pada saat menghitung laba rugi fiskal (SPTPPh Badan) tahun 2005, biaya gaji (Compensation) telah Pemohon Bandingkoreksi fiskal positif (self
Bahwa namun demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah karena pada saat menghitung labarugi fiskal (SPT PPh Badan 2005) akrual biayabiaya tersebut telahTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi fiskal(Self correction), sehingga pembuktian selanjutnya adalah apakah benarTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelakukan koreksi fiskal positif atas pembebanan