Ditemukan 2715 data
176 — 84
dan tanah seluas 12.683 nYyang hingga saat ini belum diterbitkan sertipikat oleh Tergugat;Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2015 Sekretaris Daerah Kota Samarindamengajukan permohonan blokir kepada Tergugat melalui Surat Nomor180/057/HKI/MI/2015 dengan alasan bahwa ...adanya indikasi tumpang tindihklaim kepeilikan atas lahan dimaksud yang diajukan oleh Pihak Lain / PihakKetiga (Sdr.
224 — 70
RYAN LUCKY BAHARA PASARIBU,SH, ParaAdvokad, Konsultan Hukum & Konsultan HKI terdaftar beralamat di Jl. K.HWahid Hasyim No. 2 lantai 3, Kebon Sirih, Kec.
837 — 419
Pst25.hendak mengajukan keberatan atas pendaftaran desain industri TergugatVseharusnya diajukan oleh Para Penggugat atau pihak ketiga pada saatpermohonan pendaftaran desain industri berjudul Kran dan Pipa Air milikTergugatV tersebut masih dalam tahap proses pengumuman/diumumkan,karena jika tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan selamaproses pengumuman dimaksud maka Ditjen HKI secara otomatis akanmengabulkan atau menerbitkan sertifikat DesainIndustri TergugatV,Dengan demikian pendaftaran desain
Itu menjadi contoh salah satu,atau misalnya contoh saya sebagai dosen di ITB Bandung, saya dulupernah menerima satu karya Desain yang dihasilkan oleh mahasiswa.Desain tersebut adalah desain senjata api, oleh ITB ada kebijakan bahwakalau ada desain yang mengarah kepada senjata api atau terkait denganmiliter, dia tidak akan diberikan, Pada saat seseorang mendaftarkan desainsenjata api tersebut ke ditjen HKI, akan jadi persoalan karena di Indonesiayang berhak membuat desain senjata itu hanya satu perusahaan
Karna memang prinsipnya itudalam trips adalah national treatment jadi setiap Negara berkewajiban untukmemberikan perlindungan terhadap permohonan HKI pada umumnyaataupun desain pada khususnya yang dilakukan oleh warga Negara atauhokum Negara lain di Indonesia;Bahwa Desain industry sudah didaftar diluar Negeri merekadiperdagangkan, kemudian diperdagangkan di Indonesia, ada perlindunganatau tidak terhadap desain industry ini, sebuah desain yang sudahdiperdagangkan diluar, didaftarkan diluar Negeri,
32 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADRUN, M.Si;2 (dua) lembar Surat Keputusan WalikotaTarakan Nomor 426.3/HKI/64/2010 tanggal 11Pebruari 2010 Tentang Pembentukan PanitiaKontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROVIV) Kalimantan Timur Kota Tarakan di BontangTahun 2010;2 (dua) lembar Lampiran Surat KeputusanWalikota Tarakan Nomor 426.3/HKII/64/2010tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Pembentukan242526Dl28293031Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi(PORPROV IV) Kalimantan Timur KotaTarakan di Bontang Tahun 2010, SusunanPanitia Kontingen
1166 — 579
Pst.13.14.15.16.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil paraPENGGUGAT sepanjang menyangkut dalil atas Pelanggaran HakCipta knususnya Pengambilan Gambar/Foto para PENGGUGAT ;Bahwa seyogyanya suatu ciptaan adalah sah menurut hukum jikahasil ciptaan tersebut setelah didaftarkan dan telah diterimakemudian diregistrasi oleh Direktorat Jenderal Hak atas KekayaanIntelektual (Ditjend HKI) serta telah memperoleh NomorPendaftaran sebagai bentuk keabsahan atas suatu ciptaan,namunfakta yang terjadi
380 — 126
Henry Soelistyo Budi, SHLLM, selaku akademisi ahli hukum HKI indonesia, juga telah mengakui bahwastandar kebaruan yang diberlakukan bagi desain industri memang tidak seberat atausesulit novelty pada kriteria paten. bila dalam industri yang baru terdapat perbedaanyang kecil tapi nyata, baik karena adanya penambahahan ataupun perubahan, makakreasi desain itu dapat dianggap sebagai kreasi baru.
162 — 71
HKI.4.HI.06.05.17852/2013 tgl.12 September 2014 perihal : Pencatatan perubahan alamat Gereja Bethany Indonesia. ,diberi tanda bukti T.III.IV7 ;22 2202222222022 2eo eee8. Fotocopy Surat dari Dirjen HaKl Kemenkumham RI No. R016219/2013 tgl. 29 Agustus2014 perihal : Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek Gereja BethanyIndonesia. , diberi tanda bukti T.III.IV8 ;9.
398 — 482 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No.294 K/PDT.SUS/2012yang sama untuk membuat suatu produk yang saling bersaing dan jugapenggunaan distributor yang sama dalam memasarkan suatu produk yang salingbersaing bukan merupakan bukti adanya pelanggaran Pasal 11 UndangUndangNo. 5 Tahun 1999 ;Bahwa Termohon Kasasi melanggar Pasal 16, terhadap hal ini dalampertimbangan Termohon Keberatan menguraikan tentang obyek perjanjian adalahmasalah sengketa paten, maka menurut Judex Facti (Pengadilan Negeri), haltersebut menyangkut masalah HKI, yang
Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia
Intervensi:
Rekson Silaban
231 — 205
HKI/2015, adapun surat tersebut di tujukan antara lain adalah :Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesi, Ketua DPR RI, KetuaMahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Komisi Yudisial RI,Ombudsman RI, Komnas Ham RI, Menko Polhukam Menteri KetenagakerjaanRI, Menteri Hukum & HAM RI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll.Keterkaitannya dengan Tergugat adalahbahwa dengan keluarnya objek sengketaTergugat melanggar :1.
1171 — 712
Rasuna Said Kav. 89 Kuningan, JakartaSelatan 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TarsisiusDidik Taryadi, S.H. dan kawankawan, pegawai Direktorat JenderalMerek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan HAM Rl,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HkI.4.HI.06.06.06307/2020 tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak
64 — 69
RITA ZAHARA Binti SIMONG selaku KoordinatorKonsumsi pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Tarakan Nomor : 4263/HKI/64/2010 tanggal 11 Februari 2010baik bertindak secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan saksiMAHARANI ALS.
238 — 144
H Purnomo Prawiro(Tergugat ), Kresna Priawan (Tergugat Il), Noni Ayati Purnomo(Tergugat Ill, PT Blue Bird (Tergugat IV), PT Pusaka CitraDjokosoetono (Tergugat V), Blue Bird Group Holding (Tergugat V1),PT Blue Bird Taxi (Turut Tergugat ), PT lron Bird (Turut Tergugatll), PT tron Bird Transport (Turut Tergugat Ill), Otoritas JasaKeuangan (Turut Tergugat IV), Bursa Efek Indonesia (TurutTergugat V), Dirjen HKI (Turut Tergugat VI).
Terbanding/Terdakwa : SUPONO
48 — 30
Nomor 60 tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) bendel printout screenshoot pengaduan masyarakat melalui website Whitle Blower System (WBS);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Merek SG (Semen Gresik) Nomor: IDM000131187 untuk kelas barang/jasa 19 berupa semen abu-abu tanggal pendaftaran merek 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat nomor : HKI.4.01.05-2989/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal pencatatan perubahan nama pemilik merek IDM000131187
255 — 201
Ayub Dara Nomor :HKI.4HI.06.06.0683/2013, tanggal 17 April 2013,Hal : Penjelasan Mengenai Pendaftaran Merek.
136 — 26
Saentis, alat bukti ini telah dinazegelen dandilegalisir disesuaikan dengan asli selanjutnya diberi tanda......... eee eee eeeeeee T I23Fotocopy surat Gubernur Sumatera Utara No. 180/2327/2010 alat bukti ini telahdinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya di Pengadilan Negeri Lubuk PakamSElANUIYS CIDER LANA sais cs snsannacnnnsnsse snsevessawasan.snaniennes sawanen.ss aaeanwaananawn saaneananaNNane T I242526Dl2829Fotocopy Surat Ketua Dewan Pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia No.522/HKI
2000 — 1670
(bukti T9a).Print out Informasi riwayat perusahaan PT.Indomarine (bukti T9b).Foto copy terjemahan hasil Print out Informasi riwayat perusahaan darilaman resmi PT.Indomarine (bukti T9c).Foto copy surat PT.Indomarine kepada Ditjen HKI tanggal 02 Maret 2006Nomor : HO/DIR/III/2006.013 (bukti T10).Foto copy Anggaran Dasar PT.
72 — 24
Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturanperundangundangan khusus (sesuai tabel) ; Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PailitPKPU) ; Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ; Arbitrase (Arbt) ; Perkaraperkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; Perkaraperkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ; Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ; Perkara Partai Politik (Parpol) ; Perkara Keterbukaan Informasi Publik
Irwan Gani
Tergugat:
1.PT Masterindo Sarana Teknik dh PT Masterindo Aerator Engineering
2.Hans Johan Oei,
189 — 80
Asli dan fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual DirektoratMerek, Nomor : HKI.4.01.0524698/2012 tanggal 29 April 2013 Perihal :Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pat.G/2019/PN Jkt.BrtPencatatan Perubahan Nama dan Alamat, ditujukan kepada Emmy HartatiHardjo, S.Si, tentang perubahan nama dan alamat Ir. Hans Johan menjadiHans Johan Oei DiplIng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberitanda T.11.42;43.
304 — 481 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti T91 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Ribon Sitorus, SH, MHtanggal 19 Januari 2009 oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi, yangmeminta keterangan dan pendapat selaku Ahli mengenai dugaan tindakpidana penggunaan desain industri secara tanpa hak atas barang tempatmakan bayi, tutup cangkir minum banyi dan cangkir minum bayi yangterdaftar di Ditjen HKI milik Tergugat; membuktikan terutama pada point 15dalam BAP Ahli bahwa Ahli berpendapat dan menilai produk bajakan/tiruandengan logo panda
20 — 2
bagaimanakah status anak yang masih dibawah umur, jikabapak dan ibunya bercerai, hal tersebut diatur dalam pasal 105 kompilasiHukum Islam (KHI) yang menyatakan :Dalam hal terjadi perceraian :a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya;b) pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anakuntuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaan;c) biaya pemeliharaan oleh ayahnya;Jadi berdasarkan pasal 105 tengtang kompilasi Hukum Islam (HKI