Ditemukan 3348 data
97 — 23
Oleh karena itu harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensiadalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah pulasejak tanggal 31 Juli 2017di Pengadilan Agama Pasarwajo dan memilikilegal standing serta berhak mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat Konvensi menuntutpembagian harta bersama sebagai berikut :1) Bangunan Pondok/Kios seluas + 4 x 8 M2yang berlokasi di Dusun Asa DesaBanabungi Kecamatan Pasarwajo,Kabupaten Buton Rp
221 — 126
Putusan Nomor :2/G/2018/PTUN.SMG.12.13.14.Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2017 dibacakan KeputusanPetinggi Kuanyar Nomor 141.3/ 8 Tahun 2017 tentang PengangkatanPerangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017lampirannya atas nama Muh Sahal Mahadi, $.Ds dalam jabatan Carikyang dibaca secara terbuka pada saat pelantikan tanggal 7 Oktober 2017di Balai Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ; Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat dan 2 Peraturan Daerah KabupatenJepara Nomor
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Mardani
68 — 75
.: Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017di percetakan JI. Darma, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh berkenalan dengan Sadr. Aidil, lalu memintatolong Sdr. Aidil untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmanidengan memberikan contoh 1 (satu) lembar KartuKesegaran Jasmani Saksi4 Nomor KJ/248/V/2017 tanggal31 Mei 2017 (yang lama), 1 (Satu) lembar kertas yang adacontoh tandatangan Kajasdam IM dan 1 (satu) lembarkertas yang berisi nilai Jasmani Saksi4 yang dibuat olehTerdakwa.
208 — 128
Fitri Rahmawati sekirabulan mei 2017 sampai dengan bulanSeptember 2017di JI. Tarata Koto Lua RT 02RW 02 Kelurahan Koto Lua Kecamatan PauhKota Padang sebagaimana yang disampaikanoleh Terdakwa, Saksi7, Saksi8, Saksi9 danSaksi10.b. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. FitriRahmawati telah berulangulang kali bahkansudah tidak terhitung lagi melakukan hubunganbadan layaknya suami istri di rumah kontrakanJl.
292 — 99
Bahwa terkait dengan alasan pemberhentian Penggugat sebagaianggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana pertimbanganhuruf a Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 275/KPTS/MU/2017di mana menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 405jo Pasal 406, jo Pasal 410 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang MD3 dan seterusnya, harus ditolak selurunnya karena tidakbenar bahkan menampilkan ketidak pahaman Penggugat terhadapketentuanketentuan yang disebutnya sendiri tersebut;Bahwa terhadap alasan
315 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2830 K/Pid.Sus/2017di Jakarta yang pelaksanaannya melalui PT Bank DKIkantor Pusat telan ditandatangani Akta Addendum XIlPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 35, suratditandatangani oleh Ir.
98 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 53 K/TUN/2017Di samping itu, LHPKKN (Objek Sengketa a quo) juga bersifat bantuankedinasan untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan NegeriSorong yang telah meminta bantuan kedinasan secara resmi kepadaTergugat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) danPasal 37 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, sehingga tanggung jawab bantuan kedinasan yangdiberikan Tergugat adalah berada pada pihak yang meminta bantuankedinasan yakni Kejaksaan Negeri
NURDIANSYAH, SE.
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
137 — 53
/Pdt.G/2018/PN Tgr, Tanggal 15 Oktober 2018 ;Foto Copy sesuai Asli Berita Acara tanggal 1 Februari2018, Verifikasi Faktual Kepengurusan, KeterwakilanPerempuan,Domisili Kantor,Dan Keanggotaan PartaiPolitik Calon Peserta Pemilu 2019 HANURA KabupatenKutai Kartanegara yang diterangkan didalam Berita AcaraKPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang HasilVerifikasi Faktual Kepengurusan,Keterwakilan Perempuan,Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUUXV/2017Di
175 — 92
JHON JHIE ALGHORBY;Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar tersebut dari google kemudiananak edit dengan mengganti kepala kapolri TITO KARNAVIAN kemudiananak mencari gambar dan mengedit gambar tersebut menggunakanHP Coldpat milik pribadi;Bahwa Terdakwa mengedit gambar tersebut pada bulan November 2017di rumah terdakwa JI. Pangeran Cinata Desa Raja Kec. NgabangKab.
Mayor Chk Yudho wibowo
Terdakwa:
Jaka Suci Purnama
213 — 152
tidak dapat melakukanpembelaan diri dan mengenai perbuatan tersebut yangmenurut Penasihat Hukum terulang sampai dua kali, tidakdapat diterima karena fakta yang terungkap memang benarpada saat Saksi2 dilakukan visum di rumah sakita dr.Kariyadi, sempat mengaku dua kali dengan alasan takutkepada Saksi1 selaku orang tua kandungnya dan saatpemeriksaan barang bukti surat visum tersebut Saksi2 telahmeluruskan atau mengoreksi pengakuannya tersebut bahwakejadian hanya satu kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2017di
99 — 12
dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwadalam Berita Acara Pemeriksaan benar; Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena menyalahgunakan uangmilik KSP Bhina Raharja Cabang Boyolali tempat Terdakwa bekerja ; Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang tersebut terjadidalam kurun waktu sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2017di
Pembanding/Tergugat I : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Diwakili Oleh : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Pembanding/Tergugat I : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Diwakili Oleh : HADRIAN SUHARYONO, S.H., dkk
Pembanding/Tergugat II : PT BANK NTT CABANG KEFAMENANU Diwakili Oleh : PT BANK NTT CABANG KEFAMENANU
Terbanding/Penggugat X : WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO
Terbanding/Penggugat VIII : HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE
Terbanding/Penggugat VI : ZAKARIAS MAXIMUS MEKO
Terbanding/Penggugat IV : MARIA MAGDALENA E. YANE MEKO
Terbanding/Penggugat II : FELIX MEKO
Terbanding/Penggugat IX : WILFRIDA M. B. MEKO
Terbanding/Penggugat VII : MARIA LILYANA MEKO
Terbanding/Penggugat V : JOPITER NICOLAUS MEKO
Terbanding/Penggugat III : WILHELMUS J. MEKO
Terbanding/Penggugat I : CAROLINA W. MOKALU
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TTU
Terbanding/Pengg
48 — 11
Daga pada tanggal 27 Juli 1975, berdasarkan KwitansiPembayaran pembelian tanah (Bukti P1);Bahwa Negara telah mengakui kepemilikan Almarhum Gabriel Meko atas tanahsengketa terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2013 atas tanah sengketa yang tercatat atas namaAlmarhum Gabriel Meko (Bukti P2);Bahwa Almarhum Gabriel Meko meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2017di Kefamenanu dan meninggalkan 10 orang ahli waris yaitu Para Penggugatberdasarkan Surat
PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA, yang diwakili DRS. M. YAHYA ARSYAD
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL , PERDAGANGAN , KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN BIREUEN
167 — 97
Permusyawaratan Ulama (MPU)dan masyarakat pada tanggal 18 Oktober 2017 di Pendopo Bupati Bireuen,tentang prokontra mendirikan Masjid, tapi tidak ada solusi, karena tidakmemuat aspirasi pihak Panitia Pembangunan Masjid;Bahwa, yang hadir pada pertemuan tanggal 18 Oktober 2017 di PendopoBupati Bireuen adalah Forkopimda, Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) dan Dayah sekitar Bireuen;Halaman 54 dari 80 HalamanPutusan Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.BNABahwa, Tidak ada kesepakatan pada pertemuan tanggal 18 Oktober 2017di
AGUS
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
PT. TANGERANG MATRA REAL ESTATE
324 — 349
Tng.Kota tanggal 06 Desember 2017DI 303, No. 33051/2020. Agenda TU No. 2180/KPT/XI/2020 tanggalO06 Nopember 2020 dan No. PMPP No. 375/No/600.36.71XII/2020tanggal 11 November 2020;Dan hal itu disampaikan di dalam Persidangan yang disaksikan olehPara Penggugat, Tergugat dan Para Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Serang;11.
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2990 K/Pdt/2017di hadapan Turut Tergugat V (ic.Tjong, Dedi Iskandar, S.H.), Notaris di KotaMedan;Bahwa begitu juga, oleh karena itu Turut Tergugat III adalahmerupakan pemilik yang sah dengan iktikad baik (ter goeder throwe) sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh Karena itu berhak untukmendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, oleh karenanya kemudian Turut Tergugat Ill secara sadar telahmengalinkan objek perkara B kepada Penggugat sesuai dengan AktaLegalisasi
125 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1110 K/Padt/2017di bawah sumpah yang bernama Budi Irwan Suryadi, mantanmanager operasional PT KJU;2.9.
179 — 83
Without Prejudice Final Report of Survey No. 541046202129/MAR/EV/nttanggal 18 Mei 2017 (Survey Report 18 Mei 2017), yang merupakanlaporan hasil pemeriksaan/survey yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2017di fasilitas milik PT Harapan Sawit Lestari yang berlokasi di Desa ManisMata, Ketapang, Kalimantan Barat, yang merupakan tempat penyimpananCPO sebanyak 1.500,660 MT, sebelum diangkut oleh Tergugat I.
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 970 K/Pid.Sus/2017di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 13Januari 2017;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10Januari 2017dariPenasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal20Desember 2016yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagaiPemohon Kasasi Il yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10Januari 2017;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang
188 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 577 K/Pid.Sus/2017di PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon Jalan Raya Pattimura 09 Ambonatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada PengadilanNegeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UndangUndangNomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telahmelakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Matheus AdrianusMatitaputty, S.E.
118 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 48 PK/PID/2017di Blok Kulisi RT. 01 RW. 01 Desa Cibereum, Kecamatan Talaga, KabupatenMajalengka atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksaorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itumemberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaanitu sendiri Kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang