Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 81/Pdt.P/2014/PA.Jmb
Tanggal 14 Oktober 2014 — Para Pemohon
222
Register : 05-01-2015 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Jmb
Tanggal 2 Februari 2015 — Pemohon
161
Register : 09-05-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 56/Pdt.P/2014/PA.Jmb
Tanggal 20 Mei 2014 — Para Pemohon
182
Register : 17-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PA JAMBI Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Jmb
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon
363
Register : 04-07-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 11-01-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 49/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 24 Februari 2011 — Para Pemohon
411
Register : 02-02-2011 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 18-04-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 13/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 21 Februari 2011 — Para Pemohon
401
Register : 07-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Kdi
Tanggal 30 Maret 2017 — PEMOHON
2615
Register : 20-01-2011 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 24-05-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0009/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 17 Februari 2011 — Pemohon
550
Register : 19-10-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 29-01-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1397/P/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — para pemohon
5614
Register : 23-05-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.Prg
Tanggal 17 Juli 2012 — PEMOHON
5017
Register : 13-04-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 30-07-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0037/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 24 Mei 2011 — Pemohon
128
Register : 24-06-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 4 Januari 2017 — Ir. HONING SANNY, S.H ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk
6440
  • DPRRI periode 20142019 secara sehat, professional, dantransparan, serta saat ini Penggugat tidak memiliki fraksi dan komisi;Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan a quo mengakibatkanPenggugat merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagaisubjek hukum administrsi yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama,perlakuan yang sama, serta Penggugat merasa adanya perlakuan diskriminasidalam penegakan hukum administrasi, serta praktek tebang pilin dalam prosesPengganti Antarwaktu (PAW
    Bahwa dalam perjalanannya, terbit Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW AnggotaDPR dan DPD.
    Peraturan KPU Nomor: 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPDpasal 18 angka 2a berbunyi: Dalam hal anggota DPR diberhentikansebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU menyampaikan namacalon pengganti antarwakitu kepada pimpinan DPR dengan memberikanketerangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuhupaya hukum.
    Andreas Hugo Pareira melakukanpencurian suara ditiga Kabupaten Kota di NTT, Kabupaten Sika, KabupatenFlores Timur dan Kabupaten Lembata; Bahwa saksi karena surat Bawaslu itu maka kita gugat di DKPP, dan sudah adakeputusan dari DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Bawaslu, danatas dasar Surat dari Bawaslu itulah menjadi rujukan untuk PDI perjuanganHalaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.melakukan pemecatan dan melakukan pengusulan PAW kepada Sadr. Ir.
    dari DPP PDI ke DPR adalah dari adanya rapat plenokemudian dibuat keputusan dan disampaikan kepada pihak terkait; Bahwa ada beberapa kali yaitu tahun 2014 sampai 2015, surat yang dikirimkankepada DPR terkait PAW dan seluruh surat tersebut saksi yang mengkonsep; Bahwa rekapitulasi suara dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) minggu, rekapitulasidimulai dari penghitungan tingkat NTT sampai dengan terakhir di Provinsi Papua;Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.
Register : 07-01-2013 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.TR
Tanggal 29 Januari 2013 — PEMOHON
11549
Register : 02-09-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 24-06-2016
Putusan PA LUWUK Nomor 208/Pdt.P/2015/PA.Lwk
Tanggal 7 Oktober 2015 — PEMOHON
4016
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — DRS. AAP APTADI, MBA, dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
6928
  • Bahwa, sepengetahuan Saksi, terkait Bukti P 5B pernah adapermintaan untuk tidak dilakukan proses PAW karena oleh beberapaanggota Partai dianggap terdapat persoalan di dalam proses PergantianAntar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunanatas nama Hj. Irna Narulita, SE., MM. Bahwa, sepengetahuan Saksi, adanya Pergantian Antarwaktu anggotaDPR RI atas nama Hj. Irna Narulita, SE,. MM. tidak di usulkan oleh DPPPPP yang sah. Bahwa, menurut Saksi, pencalonan Hj.
    pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :Bahwa, Saksi mengetahui tentang Bukti P 5A sampai dengan BuktiP 5D karena pernah dimintakan pendapatnya dari sisi hukum olehPengurus DPP PPP.Bahwa, menurut Saksi, ketika dimintakan pendapatnya atas Bukti P 5A,P 5B, dan P 5C tersebut, Saksi memberi pendapat yang pada pokoknyaagar di dalam surat tersebut dicantumkan alasanalasan yuridis sehinggadapat menjadi pertimbangan bagi Presiden.Bahwa, menurut Saksi, alasan yuridis yang telah disampaikannya adalahusulan PAW
    Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNJKTMENKUMHAM Nomor : M.HH07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober2014.Bahwa, sepengetahuan Saksi, setiap PAW harus diajukan oleh DPP denganrekomendasi dari DPW.Bahwa, menurut Saksi, tidak selamanya permohonan PAW harus disetujui,sehingga bisa saja ditolak apabila dianggap masih ada permasalahantertentu atau ditolak karena pertimbangan politik, sehingga untuk itubiasanya akan diadakan rapat terlebih dahulu.Bahwa, menurut Saksi, setiap pencalonan seorang kepala daerah
    Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNJKTYang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : Bahwa, menurut Saksi, salah satu Tupoksinya sebagai PNS pada SekJendDPRRI adalah terkait masalah PAW. Bahwa, menurut Saksi, salah satu syarat PAW adalah adanya suratpermohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan serta suratpemberhentian dari pimpinan partai yang bersangkutan yang disampaikankepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden.
Register : 10-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 05-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 018/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 14 Maret 2011 — Pemohon
434
Register : 03-01-2011 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0001/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 1 Februari 2011 — Pemohon
402
Register : 15-11-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0040/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 28 Desember 2010 — Para Pemohon
360
Register : 15-03-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 05-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0027/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 11 April 2011 — Pemohon
460
Register : 02-02-2011 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 24-05-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0021/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 23 Februari 2011 — Pemohon
381