Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-12-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 9 Maret 2011 — Drs. Hanafi, M.Hum;1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional;2. Menteri Pendidikan Nasional RI
4949
  • Putusan No.185/G/2010/PTUN.JKT.mengambil sumpah jabatan dan melantik Penggugatdari jabatan semula yaitu) Kepala Subbagian Umummenjadi Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan SupervisiLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung denganpangkat Penata Tingkat I, golongan Ill/dberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 11376/F/Kep/KP/2010,tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani olehTergugat atas nama Tergugat Il ; .
    di Subbagian Umum atau Seksi masing masingkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atassepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangpada rentang waktu itu dijabat oleh Penggugatberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 749/A.A3/KU/2009,tanggal 20 Februari 2009, dan untukPenerbit/Penanda Tangan SPM dijabat oleh EnangAhmadi, S.Pd, M.Pd Kepala Seksi Pemetaan Mutu danSupervisi (PMS).
    Selain sebagai KPA, Penggugatjuga memfokuskan diri dalam pelaksanaan kegiatanyang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaiKepala Subbagian Umum.
    Sebagai Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penanda Tangan SPM,Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untukmenaati segala peraturan perundang undangan ' danperaturan kedinasan yang berlaku terutama dalampengelolaan anggaran keuangan.
    MPd,tertanggal 13 Januari 2009 dantertanggal 13 Januari 2010, (foto copydari foto copy) ;Surat Pernyataan dari saudara KokoHarmoko, S.E., Staf Subbagian Umum(selaku Bendahara Pengeluaran TahunAnggaran 2009), tertanggal 18 Januari2010, (foto copy sesual denganaslinya) ; Bukti Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) Nomor : 001/F24/V1/2010, tanggal01 Juni 2010, (foto copy dari foto copy)Surat dari Wks.
Register : 24-09-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 165/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — KUSNADI, S.SiT;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3912
  • Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
Register : 20-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 121/2014/PTUN.SBY
Tanggal 10 Desember 2014 — Drs. SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
10440
  • ., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.
Register : 12-12-2011 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 15-03-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 142/ B/ 2011 / PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2012 — WALIKOTA MOJOKERTO vs Dr.KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH.MH
13478
  • Tri Rubiyanto Basri ,SH, MM Jabatan Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum pada bagian Hukumdan Perundang undangan Sekretariat Daerah KotaMojokerto; 4.
Register : 18-04-2011 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 10-11-2011
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 57/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 26 Juli 2011 — SUKANI vs BUPATI KAMPAR BARAT
7236
  • ., JabatanKepala SubBagian BantuanHukum SetdaKabupatenKampar ;3. Edi Satriawan,SH., JabatanStaf BagianHukum SetdaKabupatenKampar ;4. Dela RezaPahlevy, SH.,Jabatan StafBagian HukumSetda KabupatenKampar ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor:180/HK/142/2010 tertanggal 15 OktoberTENTANG?
Register : 01-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 6/G/2012/ PTUN-BKL.
Tanggal 2 Agustus 2012 — DEWI HERAWATY, S.Pd.,M.Pd melawan KETUA JURUSAN PMIPA FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
9752
  • Dapat dikatakan sebagai pemeriksaan jilidIll yang merupakan pemeriksaan berkelanjutan atas dugaanpelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat secaraDOQUNTUN. ...... cece eeceeceeeceeeeceeeeaeeeeeeeeecaaaaaeeeeeesaaaeeeeeaaaeeeeeeeeaaaaeeesTerhadap pernyataan Penggugat dalam gugatan subbagian C point 4, kalimat ...namun Penggugat telah disanksitanpa klarifikasi dan konfrontasi uranpun tulisan,... dalil tersebuttidak berdasar.
    Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya subbagian C point 5, Tergugat tanggapi, adalah tidak benarkalau Penggugat tidak diberitahu perihal pelanggarandisiplin yang disangkakan kepadanya, justru hal sebaliknyayang terjadi, sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 30 September 2011 yang Penggugattandatangani di setiap halamannya. Pada pertanyaannomor 2, yakni apakah Saudara mengerti mengapaSaudara diperiksa?
    Pemeriksaan terhadap Penggugat sudahdilakukan berdasarkan dan mekanisme yang berlaku.Masalah Penggugat mengenal atau tidak dengan pihakpihak yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa bukan masalahyang penting dalam pengungkapan perkara Penggugat.Bahkan bunyi SMS yang dikutip olen Penggugat pada subbagian C point 8 menunjukkan keakraban antaraPenggugat dengan Saudara. Nini dan bukan sekedarkenal.
    Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 14, Tergugat tanggapi, perihal kebenaranPenggugat pernah menyuruh/meminta peserta PLPG untukmenemui Penggugat di luar tempat PLPG akan Tergugatbuktikan di persidangan perkara a14. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 15, Tergugat tanggapi bahwa Sadr Dr. SalehHaji, M.Pd dan Drs. M.
    Selama belum ada Putusan Hakim yangmenyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat, salah, maka berlaku asas asas praduga keabsahan(PrACSUMPTIO IUSTAC CAUSA)........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeaaaeeeeeseeeesBahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 24, terkait point 23, Tergugat tegaskan,bahwa Tergugat tidak pernah memberi sanksi pelanggarandisiplin kepada Penggugat.
Register : 06-02-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 15/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 26 Februari 2015 — P R A N O T O., DKK VS BUPATI BOJONEGORO
12035
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukumdan Peraturan Perundangundangan ;++3. CIPTO KUNCORO, SH.,MH., Jabatan Stafpada Bagian Hukum dan Peraturan Perundangundangan ;4. M. AMIN ASROFIN, SH., Jabatan Staf padaBagian Hukum dan Peraturan Perundangundangan 5Kesemuanya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, JalanP.
Register : 29-04-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 88/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 13 Juni 2013 — HERI KUNTORO vs GUBERNUR JAWA TENGAH
5319
  • ., Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; Nama : Dian Retno Wulan, SH.,MKn, JabatanKepala Sub Bagian Administrasi Legislatif padaBiro Otonomi Daerah dan Kerjasama SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah ; ~~~~. Nama : Adhy Nugraha, SH, Jabatan : Staf BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengGah, ~ Se Nama : Ilham Pribadi, SH, Jabatan : Staf BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah, ~ === SSS he Se Se SS SS.
Register : 11-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 208/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2014 — MISWATI vs KEPALA DESA PATEMON, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA
8128
  • Nama MOCHAMAD TAUFIK, S.H :Kewarganegaraan Indari@Sia:~Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga ;Alamat Jalan Onje nomor 1 B Purbalingga ;3. Nama JUPRI SANTOSO, S.H ;Kewarganegaraan Indonesia;Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Purbalingga ;Alamat Jalan Onje nomor 1 B Purbalingga ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelahSAGAS nin1.
Register : 04-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 199/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : MERI ALTU SYAFERI Diwakili Oleh : SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H.
Terbanding/Tergugat : BUPATI KAUR Diwakili Oleh : DASRUL IMRAN, S.H.
7439
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur ; dan) 222220222023.
Register : 14-02-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 41/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Juni 2012 — Ir. RUDHY BACHTIAR,M.Si; KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
3319
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Letigasi BiroHukum Setda Provinsi KalimantanBarat; . NASORI, S.H.,M.H. Jabatan KepalaSub BagianPerlindungan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi KalimantanBarat; . A. MANAF, S.H.,M.H. Jabatan Staf BiroHukum Setda Provinsi KalimantanBarat, Berdasarkan Surat TugasKhusus Nomor 180 / 1358 / HKCtanggal 11 Mei 2011, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ;Usaha Negara Jakarta tersebut telah1.
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, dkk vs SENAT UNIVERSITAS INDONESIA
127109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Dadang Gandhi, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan
    Putusan Nomor 440 K/TUN/20133. lriyanto Nainggolan, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4.
    ., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.5. Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.6.
Register : 16-06-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 68/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2017 — PT. HASIL BUMI PERSADA SURABAYA VS KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PERKUMPULAN PEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUK OSOWILANGON SURABAYA (P2SB-PIOS)
126100
  • .; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya. ;202022 20. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatLDERSEANT FOUL gy mmm mmm mn nnn internePutusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 2 sampai 94PERKUMPULAN8.
    MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan :Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 10.R.
    .; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;Selanjutnya disebut : TERGUGAT;DANPEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUKOSOWILANGON SURABAYA (P2SBPIOS), Badan Hukumperkumpulan yang berdomisili di Jalan Raya TambakOsowilangun Nomor 236, RT.001/RW.002, KelurahanTambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.dalam hal ini diwakili oleh : Putusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 3 sampai 941.
Register : 22-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 173/B/2017/PT.TUN.JKT.
Tanggal 4 September 2017 — CV. PNB INDONESIA: DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
133175
  • Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat ; &6. Muhamad Akram, S.H.,M.Si. Kepala gpBbagianPeraturan PerundangUndangan aed agaan ; 7. Lukmanul Hakim Adhinegoro Payaee Amd.lm, S.H. ; Kasi Perizinan Keimigrasian a8. Yogi Indra Presta, natn Umum DirektoratJenderal Imigrasi ; 9. Suci Rahmawaty Putri, S.H. Fungsional Umum DirektoratJenderal Waras!
Register : 23-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PROF. DR. DONALD A. RUMOKOV, SH., MH., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
7840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, SH.
    ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Polaris Siregar, SH.,.MH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
462370
  • ., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.
    ., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.
    Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).
    Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.
    Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.
Register : 24-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 71/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2016 — 1.YULIN KARSOMA, SE. dkk. vs BUPATI ALOR
5615
  • SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;Nama : Mathias Lukuaka,SH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;5. Nama : Imanuel Maiateng, SH, Jabatan Kepala SubBidang Pembinaan dan Pengawasan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;6. Nama: Dialemba S.
Register : 01-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN PWK
Tanggal 13 Desember 2017 — TARMEDI Bin TAAM
778
  • dalam Golongan Nomor urut 10 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa LaboratorisBNN di Jakarta Nomor 533 H /VII/2016 /BALAI LAB NARKOBA tertanggal31 Agustus 2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehDwi Handayani S,si.M.Si NIP.197912222006042012 selaku Kepala SubBagian
    tetrahydrocannabinolterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Berita acara Pemeriksa Laboratoris BNN diJakarta No. 533H /VII/V2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 31 Agustus2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh DwiHandayani, S,Si.M.Si, NIP.197912202006042012 selaku Kepala SubBagian
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 137/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2013 — BAMBANG SUTEJO, S.Pd. melawan WALIKOTA SURABAYA
8266
  • Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya j;Ahrul Fahziar, SH., Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya jf nnnnnnnnn nnn nnnBagus Tirta Prawita, SH., JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;8. Rerry SetianingTiyaswati, SH.
Register : 04-09-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2012
Tanggal 19 Nopember 2012 — MANUASA SARAGI, SH., MH vs MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;
4328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,
    /Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.