Ditemukan 1217805 data
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 6
Menyatakan Terdakwa SAPRIANSYAH Bin KUSASI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ; --------------------------------------------------------------------------------------2.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
hutan berupa kayu jati yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan merekaTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Il.
KAPLER bersalahmelakukan tindak pidana Kehutanan yaitu mengangkut hasil hutantidak dilengkapi bersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana diaturdalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 78 (7) UUNo. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADE MERTA als. DEKMERDAH, Terdakwa MADE YASA als. SOMBANG dan Terdakwa KOMANG LASTRA als.
No. 1637 K/Pid/2006Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara No. 71/Pid.B/2004/PN.NGR, tanggal 25 Nopember 2004 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa MADE MERTA alias DEK MERDAH, MADEYASA alias SOMBANG, KOMANG LASTRA alias KAPLER yangidentitasnya sebagaimana tersebut di atas bersalah melakukan tindakpidana Kehutanan yaitu mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yangdilakukan secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana
No. 1637 K/Pid/2006Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan secara bersamasama ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MADEMERTA als. DEK MERDAH, MADE YASA als. SOMBANG, KOMANG LASTRA als. KAPLER tersebut di atas masingmasingdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengankurungan masingmasing selama 3 (tiga) bulan ;3.
KAPLER terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan yaitumengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (GSGKSHH) yang dilakukan secara bersamasama ;2. Menjatuhnkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masingmasingselama 1 (satu) tahun ;Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1637 K/Pid/20063.
23 — 5
Menyatakan terdakwa SYAMSUL HADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; 2 Menjatuhkan pidana terhadap SYAMSUL HADI dengan pidana penjara selama 9 ( Sembilan ) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
olehPenuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;KESATU : Bahwa ia terdakwa SYAMSUL HADI, pada hari Kamis, tanggal 12September 2012, sekira Jam 13.00 Wib atau setidaktidaknya dalambulan September 2012 atau setidaktidaknya pada tahun 2012,bertempat di Jalan Raya BondowosoSitubondo Desa Prajekan Lor,Kabupaten Bondowoso atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil
hutan yang tidak dilengkapi dengan bersamaSama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, padaawalnya Terdakwa bersamasama dengan Sdr.
Menyatakan terdakwa SYAMSUL HADI, bersalah mlakukan tindak pidana telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat(7) Jo pasal 50 ayat( 3) hurufH UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan ;2.
hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis mempertimbangkan berdasarkanfakta persidangan ;Unsur Dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangansahnya hasil hutan ;Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2012 terdakwabersamasama dengan Budi mengawal truck yang dikemudikan oleh saksi Masyukiyang mengangkut
Menyatakan terdakwa SYAMSUL HADI tersebut diatas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap SYAMSUL HADI dengan pidana penjara selama9 ( Sembilan ) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1( satu ) bulan ;3 Menetapkan
333 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwaia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari 2009
N.G.Feryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/X1/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
324 — 0
AFRIZAL Als SI AP Bin DARWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZULKARNAIN Als ZUL Bin TALIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II.
343 — 72
Menyatakan Terdakwa TAHERUDIN Pgl TAHER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
TAHER, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannyamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Kedua Pasal 83 ayat (2) hurufb jo Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPengrusakan Hutan.2.
Selanjutnya terdakwa TAHER dibawa ke kantor PolresPasaman Barat gunadiproses secara hukum.Bahwa dalam hal pengangkutan kayu tersebut terdakwa TAHER tidakmengetahui tentang adanya surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.Bahwa dalam hal pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (GKSHHk).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Bahwa dalam hal pengangkutan kayu tersebut terdakwa TAHER tidakmengetahui tentang adanya surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.Menimbang, bahwa sub unsur mengangkut, menguasai, atau memilikihasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangansahnya hasil hutan menurut Majelis adalah bersifat alternatif, dimana terlihatadanya frase atau sebagai kata penghubungnya;Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah bersifat
hutan menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 PP Nomor 6 tahun 2007tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan menyebutkan Setiap pengangkutan, penguasaan ataupemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersamasama
365 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
326 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
33 — 20
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :Terdakwa-I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Surat- surat : - 1 (satu) lembar foto truk dinas Korem 012/TU noreg 7263-05- 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran iuran kehutanan PSDH/DR Nomor 143/GP/TDR/IV/2013 tanggal 05 April 2013.- 1 (satu) lembar Surat Permohonan penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU) tanggal 05 April 2013.- 1 (satu) lembar Surat Daftar kayu Olahan (DKO) Nomor 143/GP/TDR/IV/ 2013 tanggal 05 April 2013.- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tanggal 05 April 2013 (khusus untuk mengangkut hasil
NIP 197506241996031001, jabatan Staf Seksi Pemungutan danPengolahan Hasil Hutan dan Sdr.
Faisal, S.Hut.NIP 197506241996031001, jabatan Staf Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutandan Sdr.
Apalagi jikapengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan tersebut sama sekali tidak dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan.Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaituUndangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jika Terdakwa membeli dan/ataumengangkut kayu yang merupakan hasil hutan, maka harus disertai dan dilengkapi dengan suratsurat yang sah sebagai bukti, dan isi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dengan fisik(jenis
berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :Barang siapa secara bersamasama dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanMenimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secaraumum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum, dan kepentingan militer.
penjualan tersebut sejumlahRp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut sebagaipengganti barang bukti kayu dalam perkara ini.b.
317 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
N.G.Feryantini dokterpemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 November 2007,telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :7 Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktibersalah, hasil
338 — 7
Menyatakan Terdakwa JOKO SARONO Als JOKO Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; 2.
diajukan ke persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yangdibacakan pada hari SELASA tanggal 4 Oktober 2015 atas diri Terdakwa yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengatmemutuskan:1.Menyatakan terdakwa JOKO SARONO Als JOKO Bin DARMAN bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yag tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalamdakwaan melanggar
Kuantan Singingi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokumPengadilan Negri Rengat yang berhak dan berwenang mengadilinya,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksuddalam pasal 12 Huruf e, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengancara sebagi berikut :Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 18.00Wib terdakwa dihubungi melalui telepon
Kuantang Singingi;Bahwa yang di maksud kayu olahan adalah hasil pengolahan langsungkayu bulat dan atau kayu bulan kecil dan atau bakau menjadi kayugergajian atau kayu chip/pulp, veneer, kayu lapis dan laminating veneerlumber;Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumen resmi yang ditertibkan pejabat yang berwenang yangdigunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutansebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;Bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat
Rgt.Sehmemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Suratketerangan Sahnya Hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa "Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatutindak pidana benarbenar terjadi dan bahwe terdakwalah yang bersalahmelakukannya";Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAPbahwa Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara
Rgt.SehMenyatakan Terdakwa JOKO SARONO Als JOKO Bin DARMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) ;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
57 — 21
Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama mengangkut hasil hutan jenis kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
dimulai2627untuk direncanakan hasil hutan untuk diangkut, memasukkan dan membawa hasil hutandengan alat angkut dan membawa alat angkut yang berisi hasil hutan bergerak menuju ketempat tujuan hingga sampai ditempat tujuan, membongkar atau menurunkan ataumengeluarkan hasil hutan dari alat angkut hingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi dalamalat angkut;Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa IndonesiaDepartemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Tahun 2008 yang dimaksud denganMEMILIKI
dengan unsur ini yang dimaksud Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan /SKSHH adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
(Pasal 1 angka 29No. 6 tahun 2007 jo PP no 3 Tahun 2008 Penatausahaan Hasil hutan serta Pasal 1 angka 1Permenhut No 30/MenhutII/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil hutan Yang berasaldari Hutan Hak). Sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang KehutananJo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.
, dimana Dokumen yang digunakan dalam pengangkutanhasil hutan yang termasuk SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)adalah:Dokumen Pengangkutan Kayu dari Hutan Negara:a.
Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK);d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);e. Surat Angkutan Lelang (SAL) ;2829f.
51 — 8
Sijunjung.Bahwa saksi memiliki kwalifikasitentang pengkuran kayu yaitu SIMyaitu ( Surat Izin Menguji )hasil hutan kayu.Bahwa awalnya saksi tidakmengetahui kapan dan dimanaterjadinya tidak pidanamengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan jenis kayuolahan berupa Pecahan tanpadilengkapi bersama sama denganSurat Keterangan Sahnya hasilhutan yang telah ditangkap' olehpihak Kepolisian PolresSijunjung.Bahwa saksi mengetahui peristiwatersebut setelah diminta olehKepolisian Polres Sijunjung untukmelakukan
Dengan sengaja mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan;3. Tidak dilengkapi bersama sama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan;Ad.1.
Unsur Tidak dilengkapi bersama sama dengan suratketerangan sahnya hasil hutanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli' MeiBasrul di persidangan, bahwa kayu sebagaimana bukti dalamperkara ini merupakan kayu hasil hutan jenis kelompok kayuRimba Campuran yang pengangkutan, penguasaan maupunpemilikannya harus mendapatkan ijin dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri di persidanganmengatakan bahwa kayu yang dibeli
dan memahami' ketentuan dalamHalaman ke21 dari 27 halamanPutusan No. 119/Pid.B/2011/PN.MRperaturan perundang undangan tersebut, akan tetapi dalam halini terdakwa justru' melanggarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MEIBASRUL, oleh karena kayu hasil hutan yang dibawa olehterdakwa berbentuk kayu gergajian maka Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya dibawa olehterdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa KAKO( Faktur Angkutan Kayu Olahan ).
AYUtersebut di atas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja menguasai hasil hutan = yangtidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yangberupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesarRp. 1.000.000, (satu). juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarharus diganti dengan pidana
73 — 6
Sijunjung, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengan sengaja mengangkut,menguasai atau membawa hasil hutan jenis kayu kelompok Meranti dengan mobil TruckIsuzu warna Putih No Pol BA 8261 KU sebanyak 50 (lima puluh) batang, volume 6.1640M3 yang tidak dilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Hak( SKSKBCap KR ) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mentri Kehutanan No.
:P.33/MenhutII/2007 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Rakyat atau dokumen SKSKB sesuaidengan Ketentuan Peraturan Mentri Kehutanan P.55/MenhutI/2006 apabila hasil hutanJanis kayu berasal dari hutan Negara. Akhimya terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unitmobil Truck Isuzu warna Putih No Pol BA 8261 KU serta kayu disita dan dijadikanbarang bukti, selanjutnya dilakukan pengukuran oleh saksi Andiko Saputra, SH pgl Dt.Andiko ( Petugas Dinas Kehutanan Kab.
Bahwa saksi memiliki kwalifikasi tentang pengkurankayu yaitu SIM yaitu ( Surat Izin Menguji ) hasil hutankayu.e Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimanaterjadinya tidak pidana mengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan jenis kayu olahan berupa Pecahantanpa dilengkapi bersama sama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil hutan yang telah ditangkap olehpihak Kepolisian Polres Sijunjung.e Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelahdiminta oleh Kepolisian Polres Sijunjung untukmelakukan
hutan;3 Tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Ad.1.
Unsur Tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutanMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,terdakwa telah mengangkut kayu hasil hutan dalam bentuk pacakan, sebanyak 50 batang,dengan ukuran panjang 4 M, lebar 12 Cm, sedangkan tebal 1025 Cm Volume kayu :6,1640 M?
25 — 3
Menyatakan terdakwa BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang hasil hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Busari alias Pak Fadli bin Armawi pada hari Jumat, tanggal 25Oktober 2013 sekira jam 09.00 wib atau pada suatu waktu setidaktidaknya pada bulanOktober 2013, bertempat dikawasan hutan gunung Ringgit petak 24 N masuk desa LeprakKecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaktidaknyamasihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa setiap orangdilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil
MUDI (saksi yang dibacakan) :bahwa pada hari Jum at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat didesa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso saksi telah menangkapterdakwa karena telah menebang atau memungut hasil hutan berupa kayu jati ;bahwa kayu jati tersebut adalah milik Perum Perhutani RPH (Resort pemangkuanhutan) Brebes Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Klabang ;bahwa saksi selaku mandor bersama Satgas Keamanan bernama Asis bahwa pada hariJumat tanggal 25 Oktober 2013
Fadli BinArmawi terbukti atau tidak sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan PenuntutUmum, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal yakni melanggarPasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 yang mengandung unsur : Barangsiapa ; Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan ; Tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;Ad. 1.
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkanberdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi Rinduwanto, maupun saksi yangdibacakan yakni saksi Sukarto alias P. Mudi dan saksi Abdul Asis alias P.
Menyatakan terdakwa BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWTI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ** Menebang hasil hutantanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2.
136 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
243 — 42
RIJAL LAKUMANE Alias MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dokumen yang sah ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.
Uang hasil pelelangan berjumlah Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) ;1 (satu) unit mobil truck warna merah merek toyota DINA 130 HD dengan nomor polisi F 8535 GW ;1 (satu) lembar STNK atas nama ARIFIN ABDULLAH.Dirampas untuk Negara.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Rijal Lakumane yang dengan sengajamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidaksesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam,disebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikanhasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumenangkutan Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan Kayu, selain itu jugatidak sesuai dengan angka 1 huruf c lampiran IV Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor : P.17/PHPLSet/2015 tanggal 10Desember 2015 tentang pedoman Pelaksanaan sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam disebutkanbahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan Kayu Olahan(KO) dari Tempat Penampungan TerdaftarKayu Olahan (TPTKO)nennanne Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana 83
RIJAL LAKUMANE telah terbukti secara sah danmenyakinkan "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil hutan kayu Yang tidakHalaman 10 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN Sosdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;2. Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa M.
Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;Ad.1.
Menimbang, bahwa adapun dokumen surat keterangan sahnyahasilhutan tersebut diatas diatur didalam Pasal 5 ayat (1) (2) dan (3) PermenhutNo.P.30/MenhutIV2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal DariHutan Hak, jika hasil hutan kayu berasal dari hutan hak dilengkapi dengandokumen pada pokoknya sebagai berikut :1.
149 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa Akhmadan bin Tansinsyah dan Terdakwa II Jumlibin Jakrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukantindak pidana secara bersamasama melakukan pengangkutan kayuhasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keteranganSahnya hasil Hutan;2.
Putusan judex facti yangmenyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, telah mempertimbangkanfaktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana