Ditemukan 4013165 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/KI/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) VS ASEP MUHIDIN;
320 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) VS ASEP MUHIDIN;
Register : 04-06-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/KI/2020 Tanggal 21 Juli 2020 — PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI VS ALI MUKMIN;
259 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
259 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI VS ALI MUKMIN;
Putus : 17-09-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000 Tanggal 17 September 2008 — LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
107 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
XXX K/Pid.Sus/XXXXDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SULAEMAN ;tempat lahir : Sioyong ;umur/tanggal lahir: 52 Tahun/5 Oktober 1955 ;jenis kelamin : Laki lakikebangsaan : Indonesiatempat tinggal : Dusun Il Desa Sioyong, KecamatanDamsol, Kabupaten Donggala ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa Sioyong ;Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan ;1.
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2009 ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada hari dan tanggal yang tidak dapatlagi ditentukan secara pasti dalam bulan September 2005 sekitar pukul 02.00wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2005,bertempat di Dusun Il, Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggalaatau setidaktidaknya pada
dengankekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhdengan dia diluar perkawinan yang bernama KORBAN, yang dilakukanbeberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut :* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , setelahsaksi KORBAN pulang dari Kalimantan lalu Terdakwa mengajak saksiKORBAN tinggal di rumahnya di Dusun II Desa Sioyong KecamatanDamsol Kabupaten
Register : 08-07-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/KI/2021 Tanggal 2 September 2021 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT) VS ASEP MUHIDIN;
270 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT) VS ASEP MUHIDIN;
PUTUSANNomor 112 PK/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPIDUTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT), tempatkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Drs. H. Natsir Alwi, M.Si.
,jabatan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Garutselaku PPID Pembantu dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/904/HUK, tanggal 15 Maret2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanASEP MUHIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kampung Mariuk RI/RW 01/04 DesaPasirwaru, Kecamatan BL Limbangan Garut, pekerjaanWiraswasta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang
Data Desa yang dijadikan sample dalam melakukan pemeriksaanTahun Anggaran 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Garut;b. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari selurun Desa yangmenjadi sample pemeriksaan;merupakan informasi yang tertutup dan/atau dikecualikan;4.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMAPEMERINTAH KABUPATEN GARUT);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 31-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN., 2. PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN;;
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN., 2. PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN;;
Putus : 09-01-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839K/PID/2001 Tanggal 9 Januari 2007 — H. Moch. Hatta, BA. bin H. Beroleh
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beroleh ;tempat lahir : Desa Kandis Kabupaten OganKomering llir ;umur/tanggal lahir : 58 tahun/10 Oktober 1942 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Pahlawan No. 77 KelurahanJuaJua Lk. VI Kayuagung KabupatenOgan Komering llir ;agama : Islam ;pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kabag PemDes. Kabupaten Tk. Il OKI/MantanSekretaris Lelang Lebak Lebung,Kabupaten OKI tahun 1998/1999 ;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.
Hatta BA. selaku Sekretaris LelangLebak Lebung, Kabupaten Ogan Komering llir tahun 1998/1999 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tk.
Il Kabupaten Ogan Komering llir Jalan RayaLintas Timur Muarabaru Kecamatan Kota Kayuagung atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam wilayahHukum Pengadilan Negeri Kayuagung, secara berturutturut danberulangulang yang dapat dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatanyang berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan yang secaralangsung atau
2.1.2.2.2.3.2.4.25.Bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Bandingtersebut sama sekali tidak mempertimbangkan keberatankeberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa Pemohon Kasasi diajukan ke persidangan telahdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan sebagai perbuatan berlanjut ;Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dalam hal ini adalahperbuatan kelompok panitia yaitu Panitia Lelang Lebak LebungPemerintahan Kabupaten
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — ABDUL MAJID VS BUPATI KABUPATEN PASER;;
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL MAJID VS BUPATI KABUPATEN PASER;;
Putus : 22-12-2005 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751K/PID/2005 Tanggal 22 Desember 2005 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Toli Toli; Dahyar Alatas, SH; M. Arief Muluk; A. R. Katiandagho; Irwan A.R. Moh. Said; Drs. Sarpan M. Said; Hasbi Bantilan, Bsc; Abdul Halik, BA
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
Register : 07-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — SUPANDI VS BUPATI KABUPATEN BUOL;
134 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPANDI VS BUPATI KABUPATEN BUOL;
SUPANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
Register : 17-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 K/TUN/2022 Tanggal 8 Desember 2022 — PEMERINTAH DESA HADIPOLO VS PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS;;
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH DESA HADIPOLO VS PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS;;
Register : 06-10-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH VS BUPATI KABUPATEN DONGGALA;
183 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH VS BUPATI KABUPATEN DONGGALA;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG., 2. PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG;
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG., 2. PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG;
Putus : 21-02-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12P/HUM/2007 Tanggal 21 Februari 2008 — RAJA RIDWAN ; GUBERNUR RIAU
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
Register : 02-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/TUN/KI/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — GERAKAN PENCEGAHAN KORUPSI RI (GNPK-RI) KABUPATEN PEMALANG vs SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG;
282 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GERAKAN PENCEGAHAN KORUPSI RI (GNPK-RI) KABUPATEN PEMALANG vs SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG;
Register : 13-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — PENGGUNA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
170 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUNA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — SUHUD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHUD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
Register : 03-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2022 Tanggal 6 Desember 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE VS GUNAWAN;;
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE VS GUNAWAN;;
Register : 11-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 — ISHAK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
102 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISHAK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
., M.H. dan kawankawan, para Advokat pada KantorAdvokat Pelli Indra Buana Gusdianto Prayitno beralamatdi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR' PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor18 Bangkinang, Kabupaten Kampar;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang
Register : 14-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — ZAIDIL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO;
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAIDIL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO;
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2013 Tanggal 12 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA
INDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.
PASURUAN) VS BUPATI PASURUAN
165 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.PASURUAN) VS BUPATI PASURUAN
PUTUSANNomor 37 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.PASURUAN), berkedudukan di Gedung KADINDA KabupatenPasuruan
APINDO Kabupaten/Kota berkedudukan di IbukotaKabupaten/Kota atau disalah satu kota pusat kegiatanekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyaidaerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota;3.
Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlakuuntuk umum ;Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 37/P/HUM/20134. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut dan membatalkan PeraturanDaerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan ;5.
Bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten PasuruanNomor 22 Tahun 2012 ten tang Sistem PenyelenggaraanKetenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan yang merupakanusulan inisiatif DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaluitahapantahapan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008 tentangUrusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pasuruan;Terhadap keberatan atas ketentuan beberapa pasal dalamPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diKabupaten Pasuruan yang diajukan oleh pemohon, dapat kamisampaikan halhal sebagai berikut :a.