Harun Al Rasyid, sehingga dengan meninggalnya almarhummenjadi termasuk budel peninggalan almarhum tersebut dan temasuk hakhakseluruh ahliwaris, yang sekarang sedang dalam perkara ;Bahwa disamping itu dalam saham atas nama Tergugat I dan II masihtermasuk bagian harta bersama Ny. Meiyana Tjahyawati dengan almarhumDrs.A.

Harun Al Rasyid ;Bahwa karenanya tepat dan berlasan Penggugat mohon kehadapanPengadilan agar sudilah kiranya menyatakan 40 saham dengan nilai nominalRp.4.000.000, atas nama Tergugat I dan II masingmasing 20 helai saham padaPT.

Mustika Mawar Langgengtersebut (Tergugat I dan II masingmasing 20 helai saham) dan terhadap seluruhasset PT. Mustika Mawar Langgeng tersebut tanpa persetjuan dari seluruhaliwaris almarhum Drs.A.

Harun Al Rasyid ;Bahwa Tergugat II digugat sekarang ini adar tunduk dan taat padaputusan ini ;Bahwa dikhawatirkan selama perkara berlangsung Tergugat I dan II akanmengasingkan, memindahtangankan 40 saham tersebut dengan nilai nominalRp.4.000.000, karenanya adalah tepat dan beralasan Penggugat mohon agarPengadilan meletakkan sita jaminan atas 40 saham pada PT.

Menyatakan 40 saham dengan nilai nominal Rp.4.000.000, atas namaTergugat I dan II masingmasing 20 helai saham pada PT. Mustika awarLanggeng termasuk budel peninggalan almarhum Drs.A. Harun Al Rasyiddan menjadi hak seluruh ahliwaris almarhum ;4.

Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 15810, selaku pemilik saham dalam PT. Universal System, berkedudukan di Jakarta Selatan dan selaku Direktur PT. Universal System, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NORMAN S. IDRUS, SH.KN.MH. dan A.N.A. KUSUMA MELATI, SH. Advokat-Advokat pada HK & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Central Lantai 19 Ruang F. Jl.

yangmerupakan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkanoleh perseroan terbatas PT.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, STEFANUS SURYA WIDJAJA (TERGUGATI) berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT.UNIVERSAL SYSTEM telahdiangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam aktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.UNIVERSAL SYSTEMtertanggal 07 Juli 2010 No. 13, yang dibuat di hadapan Ny. IRA SUDJONO,S.H.,M.,Hum, M.Kn., M.M. Notaris di Jakarta.

Bahwa, dalil PENGGUGAT angka 18 (delapanbelas) yang menyatakanPENGGUGAT telah mengalami kerugian adalah tidak benar, karena kalaupun adakerugian, kerugian tersebut adalah kerugian Perusahaan bukan kerugianPENGGUGAT, apalagi masih ada PEMEGANG SAHAM lain yaitu Komisaris IbuSilvia Margaretha sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 70% saham yangselalu bekerjasama dengan TERGUGAT I dalam mengatasi setiap masalah diPerseroan;Maka berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, TERGUGAT I dengan segala hormatmemohon

Dengan demikian,ketentuan Pasal 97 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 berlaku bagiPENGGUGAT, karena PENGGUGAT adalah salah seorang pemegang sahamyang memiliki 3.000 (tiga ribu) saham yang merupakan 30% (tiga puluh persen)dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. UNIVERSAL SYSTEM.7.

Universal System tersebut adalah merupakan Badan Hukum sedangkanPenggugat adalah Pemegang Saham di PT. Universal System tersebut, maka sesuaiketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Penggugat sebagai Pemilik Saham di PT. Universal System sebanyak 3000 saham atausebanyak 30% dari seluruh saham yang telah di keluarkan oleh PT. Universal Systematau lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham PT.

Bahwa Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang saham pu blik dariTermohon sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu)lembar saham pada Termohon atau sebesar: 8, 52 % (delapan koma limapuluh dua persen) saham dengan hak suara, pada posisi bulan Desember2010 sebagaimana diumumkan oleh Termohon (BUKTI P2.A);2. Bahwa Imani United Pte.

KEJANGGALAN DAN KEANEHAN PENJUALAN SAHAM TERMOHONPADA PT SUMALINDO HUTANI JAYA (SHJ) TIDAK TERBUKA/TRANSPARAN;1. Bahwa Termohon memiliki anak perusahaan yaitu PT.Sumalindo HutaniJaya (selanjutnya ditulis SHJ) dengan Termohon sebagai pemegangsaham mayoritas SHJ sebesar 7.201.500 lembar sahamatau 60 %kepemilikan saham dan PT.Inhutani i sebesar 40 % kepemilikan saham;2.

Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.

Namun kenyataannya, Termohon telahmenggunakan tolok ukur harga kewajaran saham Termohon pada"SHJ" hanya berdasarkan penilaian dari kantor KJPP Benny, Desmardan Rekan sebagai penilai independen yang menetapkan bahwa nilaipasar/7 wajar saham perusahaan per 30 Juni 2009 adalah Rp984 Perlembar saham berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Agustus 2009(BUKTI P5);.

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

bertempat tinggal diJalan Rudus Il Nomor 2154, Kelurahan 20 Ilir Dll,Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriPalembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PTSriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum;Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTSriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 batal dan tidak memilikikekuatan berlaku secara yuridis;Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny JeannePattinama, S.H) cacat hukum, sehingga batal dan tidak memiliki kKekuatanberlaku secara yuridis;Menyatakan segala dokumen yang dibuat berdasarkan Akta

Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTSriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan mengikat;3. Menyatakan Akta Pernyataan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama,S.H.) tidak mempunyai kekuatan mengikat;4. Menyatakan segala dokumen yang dibuat berdasarkan Akta PernyataanRapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat;5.

bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 April 2018 dankontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa walaupun Tergugat II dan Ill tidak hadir namun rapat pemegangsaham telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh pemegang saham

Nomor 2696 K/Pdt/2018mewakili lebih dari setengah dari jumlah seluruh saham, tetapi karena tidakdilakukan pemanggilan kepada Penggugat secara tertulis sebelumnya, makaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sah karena melanggar Pasal22 Anggaran Dasar Perusahaan yang menyebutkan bahwa panggilan rapatharus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan rapat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkanputusan

CLStersebut adalah berdasarkan dari penjualansaham milik Penggugat, tetapi belum juga dibayaroleh Tergugat sehingga diajukan gugatan untukpembayaran saham oleh Penggugat kepadaTergugat di Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo. 19/Pdt.G/2010/PNJKTUT;Bahwa Para Pemegang Saham di PT. CLStersebut sepakat untuk membuat suatu Akte PT.RAS tanggal 19 Desember 2007 No. 144 yangmana posisi saham yang ada di PT. RAS tersebutdisesuaikan dengan komposisi saham yang diPT.

Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS hanya untuk melakukanperubahan komposisi pemegang saham PT. RASyang menjelaskan saham Penggugat sejumlah3.750 saham;9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan denganserta merta walaupun ada banding, verzet dankasasi;10. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar segala biaya biaya yang timbul dalamperkara ini;11.

Nomor 2705 K/PDT/2013penjualan saham milik Penggugat, tetapi belum juga dibayar olehTergugat sehingga diajukan gugatan untuk pembayaran saham olehPenggugat kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 19/Pdt.G/2010/PNJKTUT;Unquote:Bahwa setelah Tergugat cermati secara saksama dalil gugatan in casu,ternyata yang menjadi objek perkara dalam gugatan in casu adalahmengenai sengketa kepemilikan saham sama antara Pemegang Sahampada PT.

RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan PT Antilope Maju, sesuai denganAkta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan NotarisSutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;E. Akta risalah rapat Tjitajam NV. Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990, yangdibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam AktaNomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SR, Notaris di Jakarta;G.

Akta Jual Beli saham antara PT Property jaya kepada PT SuryamegaCakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102, yangdibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;H.

TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;Terakhir PT Tjitajam memberitahukan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris dengan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, yangdibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang telahmendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham danDireksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorCUM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005";Bahwa adalah merupakan kekeliruan Turut Tergugat menerbitkan Surat

Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan PT Antilope Maju, sesuaidengan Akta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapanNotaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;E. Akta risalah rapat Tjitajam NV, Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990,yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalamAkta Nomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris diJakarta;G.

Akta Jual Beli saham antara PT Property Jaya kepada PT SuryamegaCakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102,yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;H. Berita Acara rapat PT Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan AktaNomor 103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris diJakarta; Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidakpernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:a.

President Taksiadalah perseroan yang berbentuk badan hukum milik 2.875 orangpemegang saham sehingga harus tunduk pada ketentuan UndangundangNomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bukan milik pribadiyang ditentukan oleh kehendak Tergugat;.

Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.

PresidentTaksi, telah banyak menimbulkan masalah yang merugikan pihakperseroan, anggota pemegang saham, baik keseluruhan maupunperorangan serta seluruh karyawan, antara lain:Hal. 5 dari 18 hal.

yang berjuangdengan memperhatikan kepentingan perseroan, kepentingan orang banyakpemegang saham serta karyawan secara keseluruhan dengan gugatan iniminta pertanggungan jawab Tergugat Ivan Doli Gultom bersama anggotalainnya yang dinilai telah merugikan perseroan, para pemegang sahambaik perorangan maupun keseluruhan serta karyawan;Hal. 6 dari 18 hal.

President Taksi yang dibentuk berdasarkan Penetapantersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berhak untuk melanjutkanKepengurusannya terhitung sejak diajukan Gugatan atas Penetapantersebut;Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur kiranya memberi kesempatan bagipemegang saham PT. President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.

Menyatakan Penggugat merupakan satusatunya pemegang saham PT AJI yangsah menurut hukum.4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan pemegang saham yang sahmenurut hukum dari PT AJI.5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh sahamsaham PT AJI kepada PT AJI.6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menerima saham saham PTAJI dalam bentuk apapun.7.

Bahwa berdasarkan Akta24/07 tersebut, pemegang saham PT AJI adalah sebagai berikut:a. Bapak Dananjaya A. Trihardjo, selaku pemegang saham sejumlah45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham ;b. Ibu Rizqi Zayu Safitri, selaku pemegang saham sejumlah 45.000(empat puluh lima ribu) lembar saham ;c.

Adapun pemegang saham PT AJIberdasarkan Akta 125/09 adalah :a. Bapak Dananjaya A. Trihardjo, selaku pemegang saham sejumlah45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham ;b. Ibu Rizqi Zayu Safitri, selaku pemegang saham sejumlah 45.000(empat puluh lima ribu) lembar saham ;Hal.27 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.c. Bapak Salman Al Farizi, selaku pemegang saham sejumlah10.000 (sepuluh ribu) lembar saham.A.2.

modalnya ;Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetor modalnya sesuaidengan jumlah saham yang telah diambil bagian oleh Tergugat I dan Tergugat II,sehingga dengan kata lain saham tersebut adalah saham kosong ;Hal.53 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN.

Danmasingmasing pendiri Perseroan, sebagai Pemegang Saham, dengan rincian :Penggugat 45.000, saham ;Tergugat I 45.000, saham ;Tergugat II 10.000., saham ;Menimbang, bahwa jabatan Penggugat dan Para Tergugat dalam PT. AJIdiperkuatkan dalam RUPS PT.

Indoasia Cemerlang (in casu TurutTergugat), yang dituangkan dalam Akta Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, SH, dimanaagenda acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan adalahpersetujuan penjualan saham Bella Novita Kartika (Penggugat) sebanyak100 lembar saham kepada Jein Corporation dan saham International FerroPrivate Limited sebanyak 400 lembar saham kepada STX Corporation(Tergugat), untuk selanjutnya Tergugat telah dikukuhkan selaku

Melepaskan gadai saham a.n Bella Novita Kartika sebanyak 50lembar saham, sehingga yang tersisa gadai saham sebanyak 200lembar saham:11.2. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor46/Cakung Timur luas 6.940 m? milik Tansri Benui:11.3. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak47/Cakung Timur luas 5.670 m? milik Tansri Benui:11.4. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak48/Cakung Timur luas 2.960 m? milik Tansri Benui:11.5.

dalam perseroan PT.Indoasia Cemerlang sebanyak 200 lembar saham;5.2 Saham atas saham milik Yan Pratama Adisaputra dalam perseroanPT.

jaminan gadai saham danpengikatan jaminan hak atas tanah;Halaman 15 dari 23 hal.Put.

Saham atas saham milik Bella Novita Kartika dalam perseroan PT.Indoasia Cemerlang sebanyak 200 lembar saham;4.2. Saham atas saham milik Yan Pratama Adisaputra dalam perseroanPT. Indoasia Cemerlang sebanyak 250 lembar saham;4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 22/Cakung Timur luas 4.932 m? milik JuliaLupolo Intan;4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Cakung Timur luas 4.886 m? milik TantiBeniwati;4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Cakung Timur luas 4.853 m?

Kalin Energy Coal nomor 5 tanggal 29 Maret 2006 tentang jualbeli saham antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selakupembeli) dengan Dae Young Chemical Company Limited (selakupenjual) atas saham sebesar 45 % saham. Akta PT. Kalin Energy Coalnomor 6 tanggal 29 Maret 2006 jual beli saham antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi (selaku pembeli) dengan DarmawanYusuf (Selaku penjual) atas saham sebesar 5 % saham, maka dengansendirinya akta yang berlaku adalah Akta PT.

No. 680 PK/Pdt/201 1sebanyak 45 % saham, Dae Young Chemical Company Limited selakupemegang saham sebanyak 45 % saham, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemegang saham sebanyak 5 % sahamdan Darmawan Yusuf pemegang saham sebanyak 5 % saham;Bahwa atas dasar keterangan saksisaksi serta hasil uji pusatlaboratorium forensik Mabes Polri atas surat kuasa yang dipalsukanselanjutnya Penyidik Mabes telah melimpahkan berkas kepada JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selanjutnya

Kalin EnergyCoal nomor 5 tanggal 29 Maret 2006 tentang jual beli saham antaraPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selaku pembeli) dengan DaeYoung Chemical Company Limited (selaku penjual) atas saham sebesar45 % saham. Akta PT.

Kalin Energy CoalNo. 05 tanggal 29 Maret 2006 tentang jual beli saham antara Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (selaku pembeli) dengan Dae YaungChemical Company Limited (selaku penjual) atas saham sebesar 45 % saham,Akta PT.

Bahwa kepemilikan 55% saham Pemohon Peninjauan Kembali dalamPT. Kalin Energy Coal telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembalikepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar 50% saham yaitu4.000.000, lembar saham perseroan terbatas PT.

diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal rapat unum pemegang saham;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakanRUPSLB Termohon apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebih dari 74 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakanRUPSLB Termohon dan melakukan pengambilan keputusan yang sahdan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakililebih

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLBTermohon apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah yang telah dikeluarkan;6.

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLBTermohon dan melakukan pengambilan keputusan yang sah dan mengikatapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian dari jumlah selurun saham dengan hak suara yang sah yangtelah dikeluarkan;7.

Bahwa di dalam halaman 35 alinea terakhir penetapan Judex Factimenyatakan bahwa:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasapada tanggal 16 Juni 2015, dalam keputusan rapat poin ke3 disebutkan:Bahwa Mutiara Papan, Indah Papan, Mirawati Papan, Siauly Papan danNully Papan mewakili 66,74% saham, sepakat untuk tidakmempermasalahkan/menanyakan tentang laporan keuangan perseroantahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sewaktu Bapak Djamzu Papanmenjabat sebagai pemegang saham dan sepakat secara

Nomor 3570 K/Pdt/201610.11.perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan ditempat kedudukan perseroan;(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izinkepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham,direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftarpemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalahRUPS dan salinan laporan tahunan;(4) Ketentuan sebagaimana

berkedudukan diJalan Marsda Adi Sucipto, Desa Mentoro, KecamatanPacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriPacitan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT.Bintang Hasta Putra tanggal 24 Februari 2018 dapat dilaksanakandengan segala konsekuensi hukumnya;Menyatakan sah jual beli saham antara Pemohon selaku penjual denganBambang Wisandjojo Winarto Suryo Saputro selaku pembeli atas 9.375(sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham senilaiRp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);Menyatakan sah penitipan uang/konsinyasi di Pengadilan Negeri Pacitansebagai pembayaran saham milik Ratna Sulistiyowati

lain, mohon putusan yang seadiladilnyadan bijaksana (ex aequo et bono);Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal14 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal iniPengadilan Negeri Pacitan, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasankasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa permohonan Pemohon di dalam perkara a quo bukan semataberisi permohonan tentang Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS)sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (5)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akantetapi mengandung sengketa yang menyangkut jual beli saham yang semuladimiliki oleh Ratna Sulistiyowati, Ratna Susilowati Suryo Saputro, danBambang Wijono Handrijatmoko, kemudian dijual oleh Pemohon kepadaBambang Wisandjojo Winarto Suryo Saputro.

., Notaris diJakarta, dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:a. Nugroho Djoko Purwatmo, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluhdua) lembar saham atau sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tigapuluh enam juta rupiah) atau 29,5% (dua puluh sembilan koma limapersen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti;S. Binsar M.L.

Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani TurutTergugat;24.Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Para Tergugatyang telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan NegeriSemarang yang pada pokoknya mengenai peralinan saham Penggugat kepada Tergugat , padahal Penggugat merasa belum pernahmenandatangani akta jual beli saham ataupun akta hibah saham dihadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh UndangUndangtentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran

Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28September 2011 yang ditandatangani Penggugat ;d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani TurutTergugat;Padahal masih diperlukan adanya akta jual beli saham ataupun aktahibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan olehUndangUndang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;28.

Menyatakan bahwa pengalihan saham Para Penggugat hanya dapatdilakukan dengan adanya akta jual beli saham ataupun akta hibah saham dihadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh UndangUndangHal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013tentang Peralihnan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;6. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;7.

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam tingkat pertama mengenai akta dibawah tangan bukti P12 dinyatakan dalam halaman 64, yaitu:Menimbang, bahwa turut tergugat selaku pemegang saham dalam bukti P 12menyetujui adanya pengalihan saham penggugat kepada tergugat sehingga dengan uraianuraian di atas maka pengalihan saham yangdilakukan dengan akte di bawah tangan sebagai adanya kebebasanberkontrak telah memenuhi Pasal 56: 2 UndangUndang Nomor 40/2007 danjuga telah memenuhi Pasal 57 tentang saham harus ditawarkan

Arsyad bukan sebagaiPemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya dan bukan sebagai PengurusPT Desa Bangkir Jaya;Menyatakan Nurhaya Kangiden dan Ihsan Hi. Arsyad tidak mempunyaikedudukan hukum untuk mengajukan permohonan gelar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Desa Bangkir Jaya kepada KetuaHalaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt/2019Pengadilan Negeri Tolitoli sebagaimana Surat Permohonan tanggal 15Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2016/PN. TIi.,tanggal 16 Maret 2016;5.

Harun tidak dapat mengajukan permohonanPenetapan Gelar Rapat Umum Pemegang Saham PT Desa Bangkir Jayasepanjang berkaitan dengan Hak Guna Usaha PT Desa Bangkir Jaya;6. Menyatakan Permohonan Nurhaya Kangiden dan Ihsan Hi. Arsyad sertaKamaruddin Hi. Harun sebagaimana surat permohonan tanggal 15 Maret2016 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli dan telahtercatat dalam Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri TolitoliNomor 4/Pdt.P/2016/PN.

Arsyad tidak dapat mengikuti RapatUmum Pemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya:8. Menyatakan Nurhaya Kangiden tidak dapat menjadi pemimpin rapatdalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya dan jugatidak dapat menentukan mata acara pokok dalam Rapat UmumPemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya;9. Menyatakan putusan yang bersifat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTolitoli 4/Pdt.P/2016/PN.

TBS;Tergugat III sebagai Komisaris;Bahwa dalam akta pendirian tersebut para pendirinya menguasai sahammasing masing sejumlah 36 (tiga puluh enam) saham dengan nilainominal setiap saham Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sehinggamasingmasing pendiri menanamkan modal yang ditempatkan sebesarRp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), selurunh modal yangditempatkan berjumlah Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah);Hal. 2 dari 20 hal. Put.

TBS belum mendapat pengesahan dari instansiyang berwenang dalam hal ini Departemen Kehakiman, para pemegangsaham yaitu Tergugat II dan Tergugat III menjual seluruh saham di bawahtangan yang dimilikinya (masingmasing 36 lembar) kepada Penggugat;Selain pembelian saham milik Tergugat Il dan Tergugat Ill, Tergugatdengan menjanjikan keuntungan dan PT.

TBS, juga membeli saham milikTergugat sebanyak 36 saham senilai Rp. 36.000.000, sehingga jumlahseluruh pembelian saham pada bulan Desember 1996 sebanyak 108lembar saham dengan nilai Rp. 108.000.000,;Bahwa para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat mengatasnamakanPT.

TBS, juga menawarkan untuk usaha jerami padi, untuk itu Tergugat menyarankan untuk melakukan studi penelitian dengan obyek jerami paditersebut, untuk itu Penggugat telah mengirimkan dana guna keperluanpanelitian tersebut sebanyak Rp. 24.640.000, (dua puluh empat jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa para Tergugat tidak saja melakukan perbuatan melawanhukum seperti tersebut di atas (menjual saham yang bertentangan denganAD/ART. PT. TBS dan status PT.

TBS belum mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman, Tergugat II selaku salah satu pemegang sahamsebanyak 36 lembar saham senilai Rp. 36.000.000,, telah dijual secaraHal. 9 dari 20 hal. Put. No. 134 K/Pdt/2012di bawahtangan kepada Penggugat, dengan adanya pelepasan/ peralihansaham milik Tergugat II tersebut, maka sejak tanggal 3 Desember 1996Tergugat II sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Penggugat;b.

Rinjani Kartanegara ; e Akta No. 13 tahun 2008, tertanggal 11 Agustus 2008, yang diberijudul yaitu Akta Jual Beli Saham PT. Rinjani Kartanegara denganPT. Pilar Mas Utama Perkasa ; e Akta No. 14 tahun 2008, tertanggal 11 Agustus 2008, yang diberijudul yaitu Akta Jual Beli Saham PT.

Rinjani Kartanegara terutama pasal yang terkaidengan tata cara penjualan saham, pengumuman media tentangpenjualan/pengalihan tersebut ;Bahwa jelas dan nyata bahwa pengambilan alihan PT.

Menyatakan Bahwa AktaAkta Pengalihan Saham PT. RinjaniKartanegagara ke PT. Pilar Mas Utama Perkasa dan ke Agus Sugionoyaitu ;Akta No. 12 tertanggal 11 Agustus 2008, yang diberi judul yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Yang Diambil diluar Rapat PT. Rinjani Kartanegara ; e Akta No. 13 tahun 2008, tertanggal 11 Agustus 2008, yang diberijudul yaitu Akta Jual Beli Saham PT.

Rinjani Kartanegara dengan PT.Pilar Mas Utama Perkasa ; e Akta No. 14 tahun 2008, tertanggal 11 Agustus 2008, yang diberijudul yaitu Akta Jual Beli Saham PT. Rinjani Kartanegara dengan TuanAgus SugiOn0o ; 22292 nnonane nnn nnn nnn nnnAdalah AktaAkta yang tidak sah atau diterbitkan dengan cara melawanhukum, etika dan kejujuran sehingga harus dinyatakan batal demi3. Menyatakan sah semua alat bukti yang disampaikan dalam perkaraini;4. Menyatakan bahwa saham PT.

Rinjani Kartanegara dikembalikankepada para pemegang saham yang sah sesuai dengan AnggaranDasar Perseroan maupun UndangUndang Perseroan Terbatas yangberlaku ;5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu oleh para pemegang saham yang sah atas PT. RinjaniKartanegara meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi ;6.

Tergugat II tersebut baru dilakukan setelah Tergugat IIdiaudit oleh akuntan publik sehingga berdasarkan hasil audit dapat ditentukansecara pasti nilai saham Tergugat II yang sebenarnya;Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat I dan II tersebut di atas jelas perbuatanpemindahan hakhak atas 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham PT.

Nomor 12 tanggal17 Februari 2010;e Bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham yang Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi jual kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan harga sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus duapuluh empat juta rupiah) sebagaimana Akta Pemindahan HakHak Atas Saham Nomor12 tertanggal 17 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Cipto Soenaryo, S.H., Notaris dimedan tersebut adalah berasal dari 307 lembar saham milik Para Penggugat

Sinar Sasongko yang telahmembeli 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut didasarkan kepada iktikad yang baik, makaterhadap jual beli saham sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pemindahan HakHak Atas Saham Nomor 12 tanggal 17 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan ClptoSoenaryo, S.H., Notaris di Medan oleh hukum harus dinyatakan sah (VideYurisprudensi MARI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958);e Bahwa berdasarkan dalildalil

,Notaris di Medan ada dijelaskan setiap masingmasing saham bernilai nominalRp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara pada saat terjadinya persetujuankehendak antara Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensiatas pembelian 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi harga satu lembar saham adalah Rp1.200.000,00

Penggugat dalam Konvensi ) dahulu bernama Tjoa Eng Bin ditulisdan disebut juga Eng Bin tersebut, untuk menjual atau memindahkan danmenyerahkan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) saham dan 9 (sembilan)saham dalam perseroan kepada tuan Cahyo Sentoso (ic. Tergugat I dalamKonvensi );Hal. 19 dari 61 hal. Put.

Bintang Bangawan (Penggugat) adalah pemegang sahamsebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal per sahamadalah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) atau setara dengan Rp. 840.000.000,(delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau sebanyak 35 % (tiga puluh limapersen) dari saham yang telah dikeluarkan di PT.

Kodeco Timber,berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan yang bergerak di bidang HakPengusahaan Hutan (HPH), dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkansebanyak 800 (delapan ratus) saham atau setara dengan Rp. 2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah) ;Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009Susunan permodalan dan pemegang saham PT.

Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c. Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan, pemilik 16 saham atau setara2%;Atau seluruhnya berjumlah 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau setaradengan 60 % (enam puluh persen), dengan agenda rapat : melakukanperubahan modal dasar atau perubahan Pasal 4 PT.

Kodeco Timber adalah sebanyak 533 saham(800 saham x 2/3 atau 800 saham x 66,66 %) ;Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar (bukti P6) sebagaimanadisebutkan pada butir 2 dan 3 di atas, maka jelaslan RUPS tanggal 1 OktoberHal. 2 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009 2007 yang dihadiri oleh hanya 480 (empat ratus delapan puluh) saham atausetara dengan 60 % saham adalah tidak mencapai kuorum, sehingga RUPStidak dapat mengambil keputusan yang sah.

dimana disyaratkanagar pihak yang bermaksud menjadi pemegang saham di perusahaankehutanan wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan ;Apabila RUPS pada Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 mencapaikuorum, quad non, maka rencana masuknya Saudara Yudistira dan AbdulHaris sebagai pemegang saham di PI.