sehingga pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dalamRegister Perkara Nomor 729/B/PK/PJK/2020 dihitung kembali menjadisebesar Rp4.964.254.301,00 dengan perincian sebagai berikut:Peredaran Usaha Rp 326.948542.797Harga Pokok Penjualan Rp 189.691.013.299Laba Bruto Rp 137.257.529.498Biaya Usaha Lainnya Rp 86.556.882.007Laba Operasi Rp 50.700.647.491Penghasilan dari luar usaha Rp 0Biaya dari luar usaha Rp 362.168.705Penghasilan Netto Luar negeri Rp 0Laba Netto komersial Rp 50.338.478.786Penyesuaian fiscal

positif Rp 23.569.791.188Penyesuaian fiscal negative Rp 56.844.044.148Fasilitas penamnaman modal berupa Rp 0Pengurangan penghasilan nettoPenghasilan netto fiskal Rp 17.064.225.826Kompensasi kerugian Rp 0Penghasilan kena pajak Rp 17.064.225.826PPh Badan Terhutang Rp 4.266.056.250Kredit Pajak Rp 911.830.371PPh Badan kurang (lebih) bayar Rp 3.354.225.879Sanksi administrasi Bunga Rp 1.610.028.422PPh Badan yang masih harus dibayar Rp 4.964.254.301Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

DikabulkanMajelis288.205.049.481,0 288.205.049.481,0 288.205.049.481,0Peredaran Usaha 0 0 0 0,00259.161.174.021,0 259.161.174.021,0 259.161.174.021,0Harga Pokok Penjualan 0 0 0 0,0029.043.875.560,0iste Bento 29.043.875.560,00 29.043.875.460,00 0 0,0020.553.107.032,0Biaya Usaha 20.553.107.032,00 15.354.014.210,00 0 5,199,092.822.00Penghasilan netto dim negeri 8.490.768.528,00 13.689.861.250,00 8.490.768.528,00 5.199.092.822,00(26.257.214.910,0 (26.257.214.910,0 (26.257.214.910,Penghasilan luar usaha 0) 0) 00) 0,00Penyesuaian fiscal

2011 tanggal 31 Januari 2011, tentang SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00032/406/08/057/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama XXX, NPWP: YYY sehinggajumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi: Uraian Jumlah (USD)Peredaran Usaha 288.205.049.481,00Harga Pokok Penjualan 259.161.174.021,00Laba Bruto 29.043.875.560,00Biaya Usaha 20.553.107.032,00Penghasilan netto dim negeri 8.490.768.528,00Penghasilan luar usaha (26.257.214.910,00)Penyesuaian fiscal

PPh PsI. 24 0 0 0Jumlah PPh Yang Terutang 0 3.156.594.800 3.156.594.800Kredit Pajak 4.429.552.316 4.429.552.316 0 PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar(4.429.552.316)(1.272.957.516)3.156.594.800 Sanksi Administrasi000 PPh yang masih harus (Iebih) Dibayar (4.429.552.316) (1.272.957.516) 2 Atas SKPLB PPh Badan tersebut, pada tanggal 12 September 2008 kami telahmengajukan Surat Keberatan dimana kami menyatakan tidak setuju atas koreksipemeriksa atas Harga Pokok Penjualan yang tidak dapat dibiayakan secara fiscal

yang telah dibayar Rp 18.776.339,00 Bahwa berdasarkan perhitungan Majelis, jumlah total rincian koreksi biaya cadanganyang disampaikan Pemohon Banding tersebut diatas adalah sebesar Rp.10.538.673.309,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 248.866.522,00 dari angkakoreksi Terbanding;Bahwa dalam persidangan tanggal 12 Juli 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwauntuk cadangan Bonus, insentif dan Garansi memang merupakan cadangan murni, namunmenurut Pemohon Banding, pihaknya sudah melakukan koreksi fiscal

No. 590/B/PK/PJK/2012apakah benarbenar terjadi biaya yang masih harus dibayar dan kapan realisasi atas biayabiaya yang dicadangkan tersebut;Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding bahwa semua cadangan sudah dikoreksi fiscaldalam SPT PPh Badan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan 2006;Bahwa berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006, angka koreksi fiscal pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang sudah dilaporkan oleh PemohonBanding adalah sebesar Rp. 2.811.103.200,00;Bahwa Pemohon

bukti fisik atas biaya yang dicadangkan tersebut tidakdidapatkan; Jumlah rincian sanggahan yang disampaikan Pemohon Banding berbeda dengankoreksi Terbanding dalam jumlah yang material; Sanggahan Pemohon Banding tidak membantah itemitem yang dikoreksi sesuaiKertas Kerja Pemeriksaan yang juga sudah disampaikan kepada Pemohon Banding; Perhitungan yang disampaikan dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwacadangan garansi, bonus, insentif dan cadangan yang telah dibayar, telah masuk dalamkoreksi fiscal

sebagai saldo awal beserta bukti fisik atas biaya yang dicadangkan tersebuttidak didapatkan;2 Jumlah rincian sanggahan yang disampaikan kami berbeda dengan koreksiTerbanding dalam jumlah yang material;3 Sanggahan kami tidak membantah itemitem yang dikoreksi sesuai Kertas KerjaPemeriksaan yang juga sudah disampaikan kepada kami;4 Perhitungan yang disampaikan dalam persidangan tidak dapat membuktikanbahwa cadangan garansi, bonus, insentif dan cadangan yang telah dibayar, telah masukdalam koreksi fiscal

Dalam Putusannya, Majelis HakimPengadilan Pajak tetap mempertahankan koreksi TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut sebesar USD1,919.00; danf) Koreksi atas penyesuaian fiscal negative akun Severance yangmerupakan pembalikan/ reversal biaya provisi/cadangan yangsecara fiskal harus dilakukan penyesuaian fiscal negatif sebesarUSD219,445.00.

The request relates to an assessmentmade by our authority on PT XXX, a tax resident of Indonesia, on income derived by XXXfor the fiscal year of 2006 in relation to its related party transactions with PFL.In relation to this request, we regretfully inform you that we cannot processed the MAPapplication as you may already acknowledge that PT XXX has presented their case to theIndonesian tax court.

The MAP application is made to the Competent Authority of Singapore pursuant to theprovisions under Article 25 (Mutual Agreement Procedure) of the Agreementbetween the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia for the Avoidance ofDouble Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes onIncome signed on 8 May 1990 ("Singapore Indonesia. DTA").3.

The MAP application relates to an assessment made by the Indonesian taxauthorities on XXX on income derived by XXX during the financial year ended 3 1December 2006 (fiscal year 2006) in relation to transactions between XXX and PFL.4. We would like to inform you that the MAP application is acceptable tous based on ourassessment of the merits of this application.

To facilitate the process forward, we would appreciate it ifyou could explain to us the Indonesian Tax Authority's considerations and basis for theadjustments made to income on XXX for the fiscal year 20006.5. We understand that XXX is currently pursuing legislative recourse in theIndonesian Tax Court pending the consideration of their request for competentauthority assistance.

Harus pula adaperjanjian penempatan TKI, PK (Perjanjian Kerja), Surat rekomendasipemberangkatan, surat rekomendasi bebas fiscal luar negeri, asuransi danDP3TKI.

Sedangkan oleh terdakwa saksi Ummatul Latifah dan saksi EmaAsmawati binti Asmar Kasim tidak diikutkan pelatihnan kerja, tidak memilikisertifikan kompetensi kerja, tidak dibuatkan asuransi, tidak ada bukutabungan, belum ada surat rekomendasi bebas fiscal luar negeri, tidak adasurat perjanjian kerja dan surat perjanjian penempatan TKI.Dengan uraian tengkap Surat dakwaan sebagaimana telah dibacakan diawal persidangan yang mana atas dakwaan tersebut telah dimengerti dan diakuioleh terdakwa H.

Harus pula adaperjanjian penempatan TKI, PK (perjanjian Kerja), Surat rekomendasipemberangkatan, surat rekomendasi bebas fiscal luar negeri, asuransi danDP3TKI.

Sedangkan oleh terdakwa saksi Ummatul Latifah dan saksi EmaAsmawati binti Asmar Kasim tidak diikutkan pelatihnan kerja, tidak memilikisertifikan kompetensi kerja, tidak dibuatkan asuransi, tidak ada bukuAd. 3.tabungan, belum ada surat rekomendasi bebas fiscal luar negeri, tidak adasurat perjanjian kerja dan surat perjanjian penempatan TKI.Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas maka telah tampak jelas peran dankedudukan masingOmasing termasuk dalam hal ini perbuatan matedilterdakwa dalam hal melakukan

Hams pula adaperjanjian penempatan TKI, PK (Perjanjian Kerja), Surat rekomendasipemberangkatan, surat rekomendasi bebas fiscal luar negeri, asuransi danDP3TKI.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi Rp4.964.254.301,00; dengan perincian sebagai berikut :Peredaran Usaha Rp 326.948542.797Harga Pokok Penjualan Rp 189.691.013.299Laba Bruto Rp = 137.257.529.498Biaya Usaha Lainnya Rp 86.556.882.007Laba Operasi Rp 50.700.647.491Penghasilan dari luar usaha Rp 0Biaya dari luar usaha Rp 362.168.705Penghasilan Netto Luar negeri Rp 0Laba Netto komersial Rp 50.338.478.786Penyesuaian fiscal

positif Rp 23.569.791.188Penyesuaian fiscal negative Rp 56.844.044.148Fasilitas penanaman modal berupa Rp 0Pengurangan penghasilan nettoPenghasilan netto fiskal Rp 17.064.225.826Kompensasi kerugian Rp 0Penghasilan kena pajak Rp 17.064.225.826Halaman 6 dari 9 halaman.

Drai Alkatiri, Sudariyanto bin Suwarno, Wawan Hariyanto25bin Junaedi dan Harun Alrosyid, tujuan keberangkatan' untukbekerja di perkebunan negara Spanyol, dokumen yang menyertaikeberangkatan hanya paspor, tiket dan fiscal ;Menimbang, bahwa saksi saksi Hansen Rahardja,Sudariyanto, Wawan Hariyanto dan Harun Alrosyid dipersidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa benar parasaksi akan diberangkatkan oleh Terdakwa untuk bekerja diperkebunan negara Spanyol dan dokumen yang dibawa hanyapaspor

, visa, tiket dan fiscal serta dokumen seminar seolaholah saksi akan mengadakan seminar di negara Spanyol ;Menimbang, bahwa terdakwa didengar dipersidangan padapokoknya memberikan keterangan bahwa benar terdakwa akanmemberangkatkan saksi Hansen Rahardja, Sudariyanto, WawanHariyanto dan Harun Alrosyid untuk bekerja di perkebunannegara Spanyol dan dokumen yang menyertai keberangkatan berupapaspor, visa, tiket, fiscal dan dokumen seminar dari ArlesPerancis untuk saksi Harun Alrosyid =;Menimbang, bahwa

dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan bukti bukti dan surat surat berupa paspor yangdikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, tiket pesawat, tanda buktipembayaran fiscal, undangan seminar dari Arles Perancis ;Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi saksidan keterangan terdakwa serta dikuatkan pula oleh = adanyabarang bukti dipersidangan, Pengadilan Tingkat Bandingberkesimpulan bahwa benar dokumendokumen yang menyertaikeberangkatan para saksi' tidak lengkap sebagaimana yang1 (satu) buah

200710.tanggaltelahberikutkendaraan perusahaan yang dipergunakan untukOoperasional perusahaan.Lain Lain Rp. 93.316.030,00Bahwa koreksi tersebut tidak disetujui PemohonBanding sebab biaya tersebut adalah biaya serbaserobi untuk pembelian keperluan perusahaan, apabilaada yang bersifat natura, telah dikoreksi PemohonBanding pada saat perhitungan pajak.Penyusutan Rp. 46.892.289,00Bahwa koreksi tersebut tidak disetujui PemohonBanding sebab perhitungan penyusutan telahdisesuaikan dengan metode penyusutan fiscal

, biayapenyusutan adalah atas seluruh asset perusahaan yangmemang dipergunakan untuk kepentingan perusahaan,apabila ada biaya penyusutan yang bersifat natura,telah dikoreksi fiscal pada saat perhitungan pajak.Beban Sewa Guna Usaha Rp. 129.801.465,00Bahwa koreksi tersebut tidak disetujui PemohonBanding sebab biaya tersebut adalah untuk pembayaranleasing bagi kendaraan perusahaan yang memangdigunakan untuk keperluan operasional perusahaan.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak04 April 2007

Alluvium Finance BV adalah suatu badan hukum yang berdomisili diNegara Belanda didukung dengan bukti surat keterangan domisiliyang dikeluarkan oleh Fiscal Authority yang kompeten dari Belanda;b.

pinjaman kepada Alluvium Finance B.V. harusdipotong PPh Pasal 26 dengan tariff 20% sesuai ketentuan Pasal 26Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000;Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Beneficiary Ownerdalam kasus sengketa ini adalah Alluvium Finance B.V. karena :(a) Alluvium Finance B.V. adalah suatu badan hukum yang berdomisili diNegara Belanda didukung dengan bukti surat keterangan domisiliyang dikeluarkan oleh Fiscal

Pengadilan Pajak , karena dalam perkara a quo terikat dan memilikihubungan hukum (Innerlijike Samenhang) dengan ketentuan Pasal 27Vienna Convention on Law of Treaties dan Undang Undang Nomor 24Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, lagi pula Alluvium FinanceB.V. yang berkedudukan secara hukum di Claude Deussylaan 102 MDAmsterdam the Netherlands adalah suatu perusahaan pembiayaan ( financecompany) yang didirikan di Belanda yang telah didukung dengan SuratKeterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Fiscal

Authority yang kompetendari Belanda masingmasing tertanggal 28 Desember 2005 Nomor Fiscal8131 72 780 dan tertanggal 12 Februari 2008 Kenmerk (fiscal number 813172 780 dikeluarkan Rijnmond kantoor Rotterdam, dengan demikian pemilikmanfaat yang sebenarnya (Beneficial Owner) atas bunga pinjaman yangditerima Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahdilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenaiperkara

Alluvium Finance BV adalah suatu badan hukum yang berdomisili diNegara Belanda didukung dengan bukti surat keterangan domisiliyang dikeluarkan oleh Fiscal Authority yang kompeten dari Belanda;b.

2015Alluvium Finance B.V. harus dipotong PPh Pasal 26 dengan tariff 20%sesuai ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000:Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Beneficiary Owner dalam kasus sengketa ini adalah Alluvium FinanceB.V. karena:(a) Alluvium Finance B.V. adalah suatu badan hukum yang berdomisili diNegara Belanda didukung dengan bukti surat keterangan domisiliyang dikeluarkan oleh Fiscal

pada Pasa/ 27 ViennaConvention on Law of Treaties dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional, lagi pula Alluvium Finance BVberkedudukan secara hukum Claude Deussylaan 102 Amsterdam theNetherlands tanggal mulai operasi 21 April 2004 adalah suatu perusahaanpembiayaan (finance company) yang didirikan di Belanda, yang telahdidukung dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh FiscalAuhonty yang kompeten dari Belanda, masingmasing tertanggal 28Desember 2005 Nomor Fiscal

8131 72 780 dan tertanggal 12 Februari 2008Kenmerk (fiscal number 8131 72 780) yang dikeluarkan Rijnmond KantoorRotterdam, dengan demikian pemilik manfaat yang sebenarnya (BeneficialOwner) atas bunga pinjaman yang diterima Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) telah dilakukan dalam jangka waktu lebihdari 2 (dua) tahun, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara a quo terikat denganPasal 11 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dari Persetujuan

yaitu saat jatuh tempo pembayaran bunga namun kenyataannyatidak ada pembayaran bunga (kas keluar) yang dilakukan olehPemohon Banding karena tidak mampu (mengalami kerugian) di manatercermin dari pembebasan pembayaran bunga dari pemegang suratutang dan obligasi sesuai dengan Perjanjian Perubahan (AmendementAgreement) Nomor 5 sehingga seyogyanya tidak ada kewajiban PajakPenghasilan Pasal 26 bagi Pemohon Banding".Bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbanding melakukankoreksi fiskal positif (positive fiscal

Pemohon Banding tetapi akibat(gonditio sine quadnon) dari Pemohon Banding yangmenggunakan sistem akrual pada pembukuannya namun tidakmelakukan koreksi fiskal positif atas biaya bunga surat utangdan biaya bunga obligasi saat dilaporkan pada SuratPemberitanuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 sehinggatidak memenuhi unsur keadilan apabila kekeliruan tersebutdilimpahkan sepenuhnya kepada Pemohon Banding, dan;Bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbanding melakukankoreksi fiskal positif (positive fiscal

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dimuatpada halaman 18 alinea ke5 Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25733/PP/M.IV/13/2010 tanggal 1 September 2010 yangmenyatakan "bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbandingmelakukan koreksi fiskal positif (positive fiscal correction) terhadapbiaya bunga Surat Utang dan biaya bunga obligasi a quo pada saatpemeriksaan karena pada kenyataannya dalam pemeriksaan terbuktitidak ada pembayaran bunga Surat Utang dan bunga obligasi di manahal ini

Permohonan BandingBahwa perincian SKPKB PPN Masa Pajak Juli sampaidengan Desember 2002 Nomor : 00220/207/02/058/04 tanggal 30Juni 2004 adalah sebagai berikute Objek PPN menurut Wajib Pajak Rp. 30.385.846.570e Objek PPN menurut Pemeriksa Rp. 330.813.910.847e Koreksi objek PPN Rp. 428.064.277e PPN yang Kurang dibayar : Rp. 42.806 .42810% x Rp. 428.064.277e Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP: Rp.42.806.428100% x Rp. 42.806.428e PPN masih harus dibayar Rp. 85.612.856Bahwa Terbanding melakukan koreksi fiscal

jasa distribusi dan jasa manajemen yangdilaporkan di SPT masa PPN dengan perhitungan' sebagaiberikutPendapatan royalti menurut SPT PPh Badan (53006)Rp. 813.815.365e Jasa distribusi menurut SPT PPh Badan (57006) Rp.930.450.619e Jasa manajemen menurut SPT PPh Badan (77300) Rp.151.692.863e Jumlah pendapatan royalti dan distribusi Rp.1.895.958.847e Pendapatan royalti dan distribusi menurut SPT PPNRp.1.467.894.570Objek PPN yang kurang dilaporkan Rp. 428.064.277Bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi fiscal

BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak ketiga maupunpembayaran dari pihak ketiga, dengan demikian, menurutPemohon Banding, jumlah tersebut bukan merupakan objekPPN ;KesimpulanBahwa dengan mempertimbangkan = alasanalasan yangPemohonBanding sampaikan seperti di atas, maka Pemohon Bandingmeminta agar jumlah kewajiban PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak Juli sampai dengan Desember 2002 ditetapkandengan perhitungan sebagai berikut e Objek PPN menurut Pemohon Banding Rp.30.385.846.570e Koreksi fiscal

Koreksi nagatif atas penyesuaian fiscal positif terhadap provisioninventory write off sebesar Rp.366.520.963,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi negaif atas koreksi positif dalamSPT PPh Badan Tahunan atas provision inventory write off karenakoreksi positif tersebut merupakan penyesuaian fiscal positif yangdilakukan Pemohon Banding atas provision inventory write off sebagaiakibat perhitungan harga pokok dengan menggunakan standar cost,sedangkan Terbanding dalam melakukan perhitungan ulang hargapokok

Koreksi positif biaya severance sebesar Rp.563.523.000,00;Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas koreksi fiscal negativepada SPT PPh Badan atas accrual biaya severance karena dalamlaporan keuangan audited Tahun 2003 tidak ada lawan perkiraan(acrrued expenses) atas biaya severance sebesar Rp.563.523.000,00 diNeraca;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbandingsebesar Rp.563.523.000,00 karena koreksi negative yang dilakukanoleh PT.

Koreksi kredit pajak fiscal luar negeri sebesar Rp.5.000.000,00;Halaman 9 dari 56 halaman. Putusan Nomor 101 /B/PK/PJK/2014Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas bukti pembayaran fiscal luarnegeri karena tidak tercantum nama dan NPWP penanggung pajak;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesarRp.5.000.000,00 terhadap biaya fiscal luar negeri tersebut, kaena biaya inidike luarkan untuk karyawan PT.

Koreksi Negatif atas penyesuaian fiscal positif terhadap ProvisionInventory Write Off sebesar Rp. 366.520.963,00F. Sengketa atas Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp. 1.590.084.000,00 yangterdiri dari:F.1. Koreksi Positif biaya severance sebesar Rp. 563.523.000,00F.2. Koreksi Positif biaya employee Compensation sebesarRp.1.026.561.000,00G. Sengketa atas Koreksi beban lainlain (interest expense) sebesarRp.244.963.000,00H.

pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang validserta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai KoreksiPositif Raw Material Cost pada Harga Pokok Penjualan, sehinggahal tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 78Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakdan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.22111/PP/M.1/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebutadalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.E.2.Koreksi Negatif atas penyesuaian fiscal

waktuuntuk menggugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);PENGGUGAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT(LEIGIAL STAINING jesstscnseesesee eco nssmenmrenennssccman tenons nonoueucmnnanneneiHalaman 3 dari 53 Putusan No. 17/G/2015/PTUN.JPRBahwa Penggugat sebagai salah satu Distributor Minuman Beralkoholyang sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin dan memenuhi semuakewajibannya (syaratsyarat pemberian SIUPMB), telah membayar fiscal

SumberMas Jaya telah membayar retribusi ijin pbemasokan minuman beralkohol,membayar biaya fiscal setiap tahun dan menyampaikan laporanminuman beralkohol yang dimasukkan setiap kaliDEMASUKAN j oon nn nnn nnn nnn nnn nnn enn nn cnn n nee nen n en neneBahwa ternyata Tergugat tidak pernah menanggapi permohonanperpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat tahun 2012, tahun 2013,tahun 2014 dan tahun 2015 tanpa disertai dengan alasan bahwaPenggugat telah melakukan kesalahan atau tidak memenuhikewajibannya

SE ini tidak dapat dijadikan dasar dilakukannya koreksi fiscal ;Bahwa menurut Pemohon Banding, SE ini juga tidak relevan dijadikan sebagaidasar koreksi terhadap Biaya Bunga Pemohon Banding karena Pemohon Banding tidakmemiliki Deposito Berjangka atau Tabungan, hal mana dapat dilihat pada LaporanKeuangan Pemohon Banding yang telah diaudit ;Bahwa biaya bunga pinjaman tersebut di atas memang Pemohon Banding gunakanuntuk kegiatan operasional perusahaan seharihari sesuai dengan kebutuhannya dandapat dibiayakan

Jadi kompensasirugi fiscal pada Surat Banding yang kami ambil adalah angkaangka formilyang tertera pada SKPKB No. 00013/206/05/013/07 tanggal 04 Mei 2007 ;Putusan Pengadilan Pajak No. Put.

;Berdasarkan semua argumentasi serta alasan yang kami sampaikan diatasmaka tambahan koreksi fiscal pada perhitungan PPh Badan untuk tahunpajak 2005 menurut kami adalah sebagai berikut : M.11/15/2009 Pemohon PKUraian No. Put. 20973/PP/ Ditambah/ (Dikurangi) Menurut Perhitungan Hal. 17 dari 20 hal. Put.

metodologi alokasi biayabiaya yang berhubungandengan biaya umum dan administrasi yang berasal dari FM Services Company;bahwa kesimpulan dari hasil analisa Deloitte tersebut adalah Deloitte meyakinimetodologi alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya umum danadministrasi dari FM Services Company kepada Pemohon Banding selama Tahun2005 telah sesuai dengan peraturanperaturan di Indonesia dan OECD Guidelines;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa Transfer PricingReport for Fiscal

(FCX);P.28 Memo dari Deloitte Tax LPP tanggal 13 Mei 2008;P.29 Transfer Pricing Report for Fiscal Year 2005 PT Freeport Indonesia olehPrime Services International,Majelis berkesimpulan bahwa biaya alokasi yang berasal dari FreeportMcMoRanCopper & Gold Inc. dan FM Services Company merupakan biaya yang wajar danbermanfaat bagi kegiatan usaha Pemohon Banding di Indonesia serta telah sesuaidengan peraturanperaturan perpajakan di Indonesia dan OECD Guidelines;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap

Rp. 50.000,PANQGIAN sia carcass Rp. 225.000,FISCAL s sccsssue vx es ame Rp. 5.000,Meterdai ...............05 Rp. 6.000,ITA sie ss 3 vinnie Rp. 316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah)Panitera Pengadilan Agama BlitarDrs. A. NURUL MUJAHIDIN

Dalam hal ini majelis hakim bandingmenyatakan bahwa perbedaan kata tersebut diatas adalah hak pengasuhan anak(hadanah) bersifat fiscal custady (pemeliharaan secara fisik) sehingga eksepsiTergugat ditolak dan majelis hakim banding mengambil alih pendapattersebut ; DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugatditemukan pokok masalah adalah sebagai berikut.1 Apakah benar Tergugat selaku ibu kandung yang berkelakuan buruk yangtidak cakap untuk mengasuh dan mendidik

Yang artinya.Syaratsyarat Hadanah itu ada 7 ; berakal, merdeka, Islam, menjagakehormatan, amanah, dapat dipercaya, tinggal ditempat yang dipilih, danbelum menikah dengan lakilaki lain, jika tidak terpenuhi salah satudiantara syaratsyarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap pengasuhan anakmajelis hakim banding berpendapat hadanah anak yang bersifat fiscal custady( pemeliharaan secara fisik ) atas anak yang belum mumayiz harus benarbenardipertimbangkan

Rp. 50.000.PANQGIAN sia carcass Rp. 225.000,FISCAL s sccsssue vx es ame Rp. 5.000,Meterdai ...............05 Rp. 6.000.JEAN sic sei swsmmiames eas Rp. 316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah)