yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put105004. 16/2013/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Muliauntuk membatalkan koreksi yang dipertahankan Terbanding berdasarkankeputusan Terbanding Nomor KEP00064/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 04Halaman 1 dari 8 halaman.

Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar (3.361.006.563) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put105004. 16/2013/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00064/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 04 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau) mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00064/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00011/507/13/015/15 tanggal 28 Januari 2015 MasaPajak Desember 2013 ; dan,4.

/2016 tanggal 04 April 2016 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00011/507/13/015/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa PajakDesember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.329.116.2015.072.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 145/47/04/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara KabupatenPulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Il Nomor 145/48/04/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara KabupatenPulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);3.

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dan Pemohon II Nomor145/48/04/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenari, KecamatanMorotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P);4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 145/47/04/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehHakim diberi kode (bukti P.1);5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 145/47/04/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan FotokopiKartu.

Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 145/48/04/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehHakim diberi kode (bukti P)Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 1265/Pdt.P/2016/PA MORTBBahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Pemohon Il juga telahmengajukan dua orang saksi bernama :1.

PENGGUGAT,MELAWAN :KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBATAM, Berkedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung PusatInformasi Haji) Batam CentreKota Batam; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU01/WKN.10/KNL.04/2016 tanggal 13 Desember 2016, memberikan kuasa kepada:1. DEDY CHRISTANTO, S.H., M.H.2. HELM! MUFHAM, S.H.3. IRWAN KUSUMA, S.H.4. ARIEF ZAINAL, S.E.5. RIMA ROFINDA, S.E.6.

OBYEK GUGATANBahwa obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara iniadalah: e Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: S1770/WKN.03/KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Lelang.TENGGANG WAKTU GUGATAN1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 UndangUndang No.5Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo. UndangUndang No.51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;2.

B.741/I/1991, perihal:Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangpada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negarayang digugat hendaknya membantu' kelancaran prosespenyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan ataupenetapan Pengadilan dengan sebaikbaiknya; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Negara dan Lelang Batam Nomor: S1770/WKN.03.KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016; Mewajibkan kepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pelayanan Negara dan Lelang Batam Nomor: S1770/WKN.03.KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016; Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;Jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. 10Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan pertama yang telahditentukan pada tanggal 23 November 2016 Kuasa Penggugat hadir danPerwakilan Tergugat

/2016.

Putusan Nomor 2665/B/PK/Pjk/2018Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP187/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012Nomor 0031 7/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90431/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP187/WPJ.04/2016 tanggal25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 0031 7/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP. 01.301.911.2062.000, beralamat di WismaIndovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP187/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2012 Nomor 0031 7/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000, beralamatdi Wisma Indovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang, Kompleks GreenGarden Blok A8 Nomor 1, Jakarta Barat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP18/7/WPJ.04

/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2012 Nomor: 00317/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.301.911.2062.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

terakhir dengan Surat Paksa tanggal 16 Oktober 2003; Ada Surat Keterangan Fiskal yang menyatakan tidak terutang Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86143/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07250/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTDatindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat di MenaraKadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07250/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1333/B/PK/Pjk/201801.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin IndonesiaLantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

/2016 tanggal 16 September 2016,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP:01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP07250/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016, tentang PenguranganHalaman 4 dari 8 halaman.

Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugimenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PenggugatPajak yang harus dibayar /ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan penerbitansurat Keputusan Tergugat Nomor KEP09310/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal20 Desember 2016 yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT85571/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 3 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP09310/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20 Desember 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 MasaPajak Agustus 2015 atas nama : PT Bima Gema Permata, NPWP:02.426.910.2063.000, alamat : Menara Prima Lt. 15 Unit B, JalanLingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan

/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak Nomor : 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 MasaHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2743/B/PK/Pjk/2018Pajak Agustus 2015, atas nama Penggugat, NPWP : 02.430.481.8123.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP09310/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan

Putusan Nomor 2664/B/PK/Pjk/2018Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP207/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90428/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP207/WPJ.04/2016 tanggal25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012 Nomor 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas nama: PTDos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, beralamat di Wisma Indovision2 Lantai 7, Jalan Panjang, Kompleks Green Garden

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP207/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000, beralamatdi Wisma Indovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang, Kompleks GreenGarden Blok A8 Nomor 1, Jakarta Barat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP207/WPJ.04

/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor: 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.301.911.2062.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT04/0.3/Fd.1/04/2016 tertanggal 15 April 2016 melaksanakan penyidikanperkara pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi PenggunaanDana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara Tahun 20112014 yangdananya bersumber dari APBD Kab. Jepara ;2.

FADLAN tersebut yang dikeluarkanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah Nomor : PRINT04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016,dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dimiliki olehTermohon ;.

Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah merupakan SuratPerintah Penyidikan Lanjutan maka hal ini tidak meniadakan Surat PerintahPenyidikan yang lama yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ; Bahwa oleh karenanya semua alat bukti yang sudah dikumpulkan olehpenyidik berdasarkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor : Print04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016,juga menjadi alat bukti bagipenyidikan

FADLANpada tanggal 16 Juni 2016 penyidik telah berhasil mengumpulkan minimal 2(dua ) alat bukti sejak diterbitkanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, sehingga penetapan tersangka H.AHMAD MARZUQI,SE Bin H.

Pen. 3181/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di kediaman bersama yangberalamat di padang barat, sumatra barat.

Pen. 3181/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karenaperkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islamyang

Pen. 3181/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS

Putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2018Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP204/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00318/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90432/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP204/WPJ.04/2016 tanggal25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2012 Nomor 00318/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, beralamat di WismaIndovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP204/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00318/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000, beralamatdi Wisma Indovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang, Kompleks GreenGarden Blok A8 Nomor 1, Jakarta Barat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP204/WPJ.04

/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00318/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.301.911.2062.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

No. 2377/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JS3.

No. 2377/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JSBahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat hiduprukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sudah sangguplagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dan tidakmungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridalam sebuah rumah tangga ;2.

No. 2377/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JSketerangan pihakpihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan halhal/faktafaktahukum sebagai berikut :Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang hingga sekarang belumpernah bercerai ;Selama membina rumah tangga telah dikarunai satu orang anak/keturunan ;sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaipecah yang sebab utamanya dikarenakan Termohon memiliku hubungan denganlakilaki lain, dan Pemohon Pemohon setelah memaafkan

No. 2377/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JS5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan inidiucapkan sejumlah Rp. 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkanpada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis,Drs. H. Syafiuddin, SH.MH. dan Drs.

No. 2377/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JS

/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugi menurutPenggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PenggugatPajak yang harus dibayar /ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan penerbitan suratKeputusan Tergugat Nomor KEP07442/NKEB/WPJ.04

/2016, tanggal 20September 2016, yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 25, MasaPajak September 2015, Nomor 00055/106/15/067/16, tanggal 16 Maret2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 22 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT85566/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 03 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07442/NKEB/WPJ.04/2016, tanggal 20 September 2016,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00055/106/15/067/16, tanggal 16 Maret 2016, MasaPajak September 2015 atas nama: PT Bima Gema Permata,NPWP: 02.426.910.2063.000, alamat: Menara Prima Lantai 15Unit B, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah

Putusan Nomor 1429/B/PK/Pjk/2019Keputusan Tergugat Nomor: KEP07442/NKEB/WPJ.04/2016, tanggal 20September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Nomor: 00055/106/15/067/16, tanggal 16 Maret 2016, Masa PajakSeptember 2015, atas nama Penggugat, NPWP: 02.426.910.2063.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP07442/NKEB/WPJ.04/2016, tanggal 20 September 2016, tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak Nomor: 00055/106/15/067/16, tanggal16 Maret 2016, Masa Pajak September 2015, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan

Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) Nomor XII/PDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016;w. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT.

Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 061/GANI/04/2016 tanggal 27 April 2016;x. 3 (tiga) lembar foto surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/219/11.27/ PK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) lembar foto tanda daftar perusahaan Nomor TDP 11.28.5.47.10767 tanggal 8 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar foto Tanda Daftar Industri Nomor : 503/09/VI/TDI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Sdr.

Permata Dunia Sukses UtamaNomor XI/PDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016.18) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa IndonesiaNomor 061/GANV/04/2016 tanggal 27 April 2016.19) 3 (tiga) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/219/11.27/PK/VV/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Sdr.

Permata Dunia Sukses Utama (PDSU)Nomor XIVPDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh A.E.Garjit, SE selaku Kabag Pemasaran, perihal Kontrak Kuota dan Tanda Terima uangsebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus riburupiah) harga 10% dari jumlah kuota 200 ton (200.000 kg.)

Permata Dunia Sukses Utama(PDSU) Nomor XIVPDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016;w. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT.

No. 2681/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dantidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkaraperceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti :Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXX/106/IV/1998 yang dikeluarkanKantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi tanggal 23 April 1998.

No. 2681/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanyasatu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuhprosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor Tahun 2008, dinyatakantidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalahdikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Desember tahun 2012 sampaidengan sekarang dan Tergugat mempunyai sifat tempramental

No. 2681/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSmerupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapatkonflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektip dan tidak dapatmenghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihakyang sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang dansejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.Kondisi

No. 2681/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT);4.

No. 2681/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS

No. 1457/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JStidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk dating menghadap kemukapersidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalamberita acara panggilan sidang Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 01 Juni 2015,dan tanggal 01 Juli 2015 melalui Radio, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kemuka persidangan makaperkara

No. 1457/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JStersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehinggabukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka Penggugat danTergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikianPenggugat memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

No. 1457/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JStetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupayamenasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksiyang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahirbathin antara suami istridengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undangundang Nomor Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic.

No. 1457/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JSkepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KebayoranLama Kotamadya Jakarta Selatan guna dicatatkan perceraian Penggugat danTergugat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;5.

No. 1457/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JS

PDM 30/N.6.14.7/Euh.2/04/2016 tanggal 21 Maret 2016 ;Telah mendengar keterangan saksi saksi ;Telah mendengar keterangan terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg.

Perk :PDM 30/N.6.14.7/Euh.2/04/2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal26 Mei 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa terdakwa telahbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan kesatu dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturajayang mengadili perkara ini memutuskan :1.

Perk.PDM30/ /N.6.14.7/Epp.2/04/2016 tanggal 21 Maret 2016, telah didakwa melakukan tindak pidanasebagai berikut :PERTAMAHonea Bahwa terdakwa Misbahul Munir als Dawir bin Rohmannudin pada hariJumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2016 bertempat di pondok kebunkaret Desa Margokoyo Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Baturaja,

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan FinalHalaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 502/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00271/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor:00007/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Mei 2011, yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor 351092612011, atas nama PTRIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor:KEP00271/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00007/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Mei 2011,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 351092612011,atas nama PT RIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 27, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00271/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 3 Oktober 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Mei 2011 Nomor00007/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP. 02.549.383.4063.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 2 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenjualanAtas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2012 Nomor 00027/208/12/062/14, tanggal 8 Desember 2014, denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Terbanding Pemohon(Rp) Banding (Rp)PPnBM Kurang/(Lebih) Bayar 25.482.904.182 0Sanksi Bunga 12.231.794.007 0Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah Pajak YMH/(Lebih) Dibayar

37.714.698.189 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85872/PP/M.VA/17/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.04/2016,tanggal 2 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00014/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 2 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2012 Nomor 00027/208/12/062/14, tanggal8 Desember 2014, atas nama PT Elite Prima Hutama, NPWP02.097.709.6062.000, alamat Eightyeight@Kasablanka Tower BLantai 20, Jalan Casablanca Raya Nomor 88, Tebet, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 132/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00014/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 2 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 Nomor 00027/208/12/062/14, tanggal 8 Desember 2014,atas nama Pemohon

Putusan No. 2338/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datangmenghadap di persidangan.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 1Tahun 2008, Pengadilan telah mendamaikan serta memerintahkan Penggugat danTergugat melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator, Drs. H.

Putusan No. 2338/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April2015, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumahorang tua Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat.e Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datangmenemui Penggugat.e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tetap pada gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat

Putusan No. 2338/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 tersebut, harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada hariMinggu tanggal 2 Mei 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanPesanggrahan, Jakarta Selatan.Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan hak asuh anak.Kemudian Penggugat merubah gugatannya dengan mencabut gugatan pada petitumangka 3 tentang hak asuh anak.

Putusan No. 2338/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidahfighiyah, sebagai berikut :Wlaoll ul> Ge prio suldoll spoartinya: Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fighiyah tersebut, untuk mengakhirimafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwaperceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa

Putusan No. 2338/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA Js.Perincian biaya :Pendaftaran : Rp 30.000,00Proses : Rp 75.000,00Panggilan : Rp 500.000,00Redaksi : Rp 5.000,00Materai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah)Untuk salinan sesuai dengan aslinyaPengadilan Agama Jakarta SelatanPanitera,Sufyan, S.H.

Nur42 12/04/2016 1211136150 Rp. 4.900.000Amaliyah(BCA) An.43 13/04/2016 1211136150 Rp. 4.000.000MOH.SALAM(BCA) An.44 18/04/2016 1211136150 Rp. 5.000.000MOH.SALAM(BCA) An.45 18/04/2016 1211136150 Rp. 2.400.000MOH.SALAM(BCA) An.46 19/04/2016 1211136150 Rp. 1.500.000MOH.SALAM(BCA) An.47 20/04/2016 1211136150 Rp. 4.200.000MOH.SALAM48 25/04/2016 1211136150 Rp. 10.000.000 (BRI) An. Nur Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN. Sit Amaliyah (BRI) An.

Nur49 25/04/2016 1211136150 Rp. 4.950.000Amaliyah(BRI) An. Nur50 04/05/2016 1211136150 Rp. 5.300.000Amaliyah(BRI) An. Nur51 17/05/2016 1211136150 Rp. 5.000.000Amaliyah(BRI) An. Nur52 23/05/2016 1211136150 Rp. 4.800.000Amaliyah(BRI) An. Nur53 23/05/2016 1211136150 Rp. 13.500.000Amaliyah(BRI) An. Nur54 24/05/2016 1211136150 Rp. 500.000Amaliyah(BRI) An. Nur55 27/05/2016 1211136150 Rp. 1.000.000Amaliyah(BRI) An. Nur56 31/05/2016 1211136150 Rp. 15.000.000Amaliyah(BRI) An.

Nur42 12/04/2016 1211136150 Rp. 4.900.000Amaliyah(BCA) An.43 13/04/2016 1211136150 Rp. 4.000.000MOH.SALAM(BCA) An.44 18/04/2016 1211136150 Rp. 5.000.000MOH.SALAM(BCA) An.45 18/04/2016 1211136150 Rp. 2.400.000MOH.SALAM(BCA) An.46 19/04/2016 1211136150 Rp. 1.500.000MOH.SALAM(BCA) An.47 20/04/2016 1211136150 Rp. 4.200.000MOH.SALAM(BRI) An. Nur48 25/04/2016 1211136150 Rp. 10.000.000Amaliyah(BRI) An. Nur49 25/04/2016 1211136150 Rp. 4.950.000Amaliyah(BRI) An.