Ditemukan 426 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
10928
  • Atau dengan kata lain seseorangyang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidanalain, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki. Bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukupapabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatifperbuatan tersebut dibuktikan.
Register : 09-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 266/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA Diwakili Oleh : HELMI AL DJUFRI, S.Sy.,M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
466404
  • lainnya balik dengankomentar yang suka atau tidak suka atas pemberitahuan tersebutmenyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baikberbentuk kecemasan social, ketegangan kepanikan, kegaduhan,kegemparan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan anarki.Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting konten tersebutmengakibatkan tidak kondusif di kalangan masyarakat balk berbentukkecemasan social, ketegangan kepanikan, kegaduhan, kegemparan ataukekacauan yang berpotensi menimbulkan anarki
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
9241
  • aornaenarsnemermers P 37;Photocopy sesuai dengan asliSurat Somasi Ill Penggugat kepada Tergugat tanggal 18Maret 2016, DEAN... cece cece cceeceseeeeceseeseuseueeeeeueseneeueeaueuauaveeseusuuuaeaaeeeeeeseeanes P 38;Photocopy sesuai dengan asli Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian, bertanda P39;Photocopy sesuai dengan copy Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki