Posita (fundamentum petendi), gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) yang jelas mendasari gugatan.

Tidak menjelskanhubungn dan hak menyangkut kejadian yang mendasari gugatanhubungan antara Penggugat dan Tergugat , tidak jelas atau gugatanPenggugat campur aduk, dimana dalam posita; disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam kesepakatan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian(wanprestasi), disisi lain adanya perbuatan melawan hukum yangsaling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan tertibPage 6 of 17 Nomor: 16/Pdi/2016/PT TJK.beracara sebagaimana adanya

Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan yang mendasari dalammemori banding adalah penolakan pertimbangan hukum dalamputusan Pengadilan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 15Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 yangpada pokoknya menolak pertimbangan saksi dan alat bukti T.3;5.

Wates, RT.031/ RW. 006, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, KabupatenSubang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon :Endah Sari binti Irsad, Tempat tanggal lahir Banyumas 28111984,umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Tidak bekerja,bertempat tinggal di Dusun Kedung Wuluh, RT. 001/ RW. 002, DesaKedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas,Jawa Tengahselanjutnya disebut sebagai Termohon;Adapun yang alasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P1 dan SAKSI P2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo10pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal

yangdikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimana tercantumdalam surat gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa alasan/ dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, juga telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru. pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai

Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan denganbukti P.1l harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah danbelum dikaruniai keturunan Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan denganbukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalamgugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa~ dalil dalil yang mendasari

orangorang = yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 hams dinyatakan terbukti bahwaantara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudahdikaruniai 1 (Satu) orang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbacadan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatu gugatan yang dapatmenerangkan dengan sejelasjelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yangmendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yangjelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari

gugatan dengan petitum yangdimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang danjelas.Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4).Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengankeseluruhan

ditentukan dalam tata hukum acara perdata,bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelasdan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yangmenjadi maksud dan tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harusdapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatuHal 19 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps20gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelasjelasnya mulai darikedudukan para pihak, alasan yang mendasari

gugatan baik uraiantentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yangmenggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.3 Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan denganpetitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapathubungan hukum yang terang dan jelas.4.

Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4)5 Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuaidengan keseluruhan uraian positanya.6 Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitum termaksud adalah akumulasi darikerugian

Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkaradan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi ,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil Se ee ee ee eee Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama DEWI EVI RITA bDintiFADLAN dan JUMINI binti MURIJAN dan seorang saksi yangdiajukan oleh Tergugat bernama ALIMUN bin ABDULLAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuanPemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon

Lapangsari (rumah bapak Taufik)RT.001 RW. 004 Desa Leuwiliang Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakanpada tanggal 23 Februari 2014, berdasarkan kutipan akta nikah nomorXXX/XXX/X/XXXX tertanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;2.

Gugatanbahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00122/107/07,tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Desember 2007 dengan jumlah sanksi yang masih harus dibs77.158.051,00 dan Surat Teguran Nomor: ST10001/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10001/VKP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0357/TS/XII/2012 tanggal 26 De2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mendasari

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Tempat kediaman di Kecamatan BojonggedeKabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh,Tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede KabupatenBogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

atau orang orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalah guna Pemohon Kasasi berpendapat JudexFacti telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidakdidukung oleh alat bukti keterangan saksi yang memadai dan alat buktiberupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktiansebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajibdidukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakimsebagaimana dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsisabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebutdengan alat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kKekuatan pembuktian dimanajika dihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

samasama di Metro);Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim tersebut dan adanya permasalahansebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menerima dan menyatakan ingin mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebutpada prinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari

Namun dalam pelaksanaan MTF tersebutTerdakwa berencana akan menyisipkan dengan mengangkut bahan makanan keperluanmasyarakat dalam rangka merayakan Natal di kampung Arwanop, dengan pertimbanganjarak tempuhnya yang hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit dari Timika, mengingatkegiatan tersebut menurut Terdakwa adalah kegiatan kemanusiaan.Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 dengan mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat

Surat Perintah Terbang tersebut dibuat mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/ 2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat Hellykopter BELL 412 dan BO105 Penerbad dalamrangka melaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK.Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah menerima TR dari Pangdam XVII/Cen selakuPangkoops TNI Papua maupun dari Staf Ops Kodam XVII/Cen untuk melaksanakanpenerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 ke Arwanop Timika Papua.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selakuDandenpenerbad di Timika Papua menerbitkan Surat PerintahTerbang (SPT) kepada Crew Hellykopter Bell412 Noreg HA5170dengan mendasari TR yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu untukkegiatan melaksanakan Maintanance Flight dalam rangka serahterima Crew (Pilot dan Mekanik) sambil digunakan untukmengangkut barang milik masyarakat sipil (sembako) dan 1 (satu)orang penumpang sipil ke Kp.

(Penerbang I), Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi8, TI), Agus Mugiyono(Saksi9), Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi10), Mekanik dan SerdaAbdillah Muhajjir (Saksi3) Avionik dengan route penerbangan Timika Arwanop Timika.Bahwa benar Surat Perintah Terbang yang diterbitkan oleh Terdakwatersebut dibuat mendasari Telegram Pangdam XVII/Cen NomorTR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Mengoperasionalkanpesawat Hellykopter Bell 412 dan BO105 Penerbad dalam rangkamelaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas

baik kepada Pangdam selaku Pangkoops,maupun kepada Asops serta kepada Danpuspenerbad.Bahwa benar karena Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Terbangdengan mendasari STR Pangdam yang sudah digunakan sebelumnya,maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang telah melampaui perintahdari Pangdam XIV/Cen selaku Pangkoops Papua, yang seharusnya tidakTerdakwa lakukanBahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan SPT untukterbang tanggal 15 Desember 2015, dengan mendasari STR Pangdamtersebut, menunjukkan

PA.Bdw.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

peasArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dantelah dikaruniai 2 orang anak ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

4 UUAi IUAUECaaUOUCauUIArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;CEUUUO CaUiUaC a ai Aaa CAUBUAC PArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara