Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2010 Tanggal 5 Agustus 2013 — Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, DKK vs. I. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 K/TUN/2010
PUTUSANNomor 89 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1 Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Sultan Agung No.74Kota Kediri ;2 Drs.SSOEPRAWOTO,KewarganegaraanIndonesia,pekerjaanpensiunan, beralamat di Jalan Pandan No.08, KelurahanSukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;3. Drs.
No. 89 K/TUN/2010sebagaimana terurai dalam faktafakta dan alasanalasan diajukannyagugatan ini oleh Para Penggugat, sebagai berikut :Bahwa, Para Penggugat adalah para Pembina Yayasan Pawyatan Daha,berkedudukan di Kediri, pada tanggal 08 Maret 2006, telah melaksanakanperubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, yangdibuat dihadapan W. Soetomo, SH.
No. 89 K/TUN/201010.Bahwa, tindakan Tergugat dalam hal tetap memproses Akta No.66, tanpamenghormati proses peradilan yang sedang berjalan, merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik ;10.1.Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007, maka semestinyaTergugat a quo sebelum melakukan pengesahan dan/atau sebelummenerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo perlu
No. 89 K/TUN/201010perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan bahwa gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;Il.
No. 89 K/TUN/2010
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA, vs. PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk
159 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
532 K/TUN/2014
Putusan Nomor 532 K/TUN/2014Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.
Putusan Nomor 532 K/TUN/2014tidak memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPNo. 11/2010 ;12.
Putusan Nomor 532 K/TUN/201425,26.pemilik hak diberikan PERINGATAN II untuk mengusahakan,menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian hak.
Putusan Nomor 532 K/TUN/201432.33.34.35.a. areal tanam = 1.586,32 Ha:b. perumahan = 3,32 Ha:c. Infrastruktur jalan = 54,84 Ha:d. Nursery/pembibitan =18 Ha;e. HCV/DAS = 308,67 Ha;f.
Putusan Nomor 532 K/TUN/2014
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/TUN/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — ABDUL RAZAK, DKK vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU, DK
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
640 K/TUN/2015
Putusan Nomor 640 K/TUN/20152.
Putusan Nomor 640 K/TUN/2015mengenai subjek dan objek hukumnya;3.
Putusan Nomor 640 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.
Putusan Nomor 640 K/TUN/201510.503/482/SK/BP2T/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaH.
Putusan Nomor 640 K/TUN/2015
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — BUPATI SUMBAWA (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) vs CECE SURIADI, dkk
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 K/TUN/2014
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: INDI SURYADI, S.H.
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, SuratUkur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m?
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram.
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014penggantian sertifikat yang hilang, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 654,tanggal 16 Desember 1985;.
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi .......Rpo489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 172 K/TUN/2014
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/TUN/2014 Tanggal 19 Juni 2014 — GUBERNUR LAMPUNG vs. SAEPUDIN, SE
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 K/TUN/2014
Putus : 06-04-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2011 Tanggal 6 April 2011 — ABUBAKAR SATTU, S.H., N A H A R A, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
58 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 K/TUN/2011
Nomor57 K/TUN/2011Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan H.M.
Nomor57 K/TUN/2011UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;7.
Nomor57 K/TUN/2011alasan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yangdiatur dalam undangundang. Kalaupun Para Penggugat pernahmenghubungi Sdr.
Nomor57 K/TUN/2011Permohonan Kasasi Nomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN.Mks.
Nomor57 K/TUN/201 1
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2017 Tanggal 14 September 2017 — H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si. vs.GUBERNUR SUMATERA BARAT
107 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
397 K/TUN/2017
PUTUSANNomor 397 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H.
Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Pembuktian (BuktiBukti) Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;1.
Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Selain itu Judex Facti Tingkat Banding telah melanggar azas hukum yangsangat mendasar yaitu Azas Presumption of Innocent atau Azas PradugaTak Bersalah.
Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu mentaati segalaketentuan peraturan perundangundangan dapat dijatuhi hukuman disiplinringan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010.
Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Panitera Pengganti,Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedakSi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. Ashadi, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017
Putus : 20-11-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. HANSOLL INDO vs. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA
INDONESIA (KSBSI), DKK
119 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 K/TUN/2014
Putusan Nomor 398 K/TUN/20141.15,1.16.1.17,1.18.1.19.a.
Putusan Nomor 398 K/TUN/20147.
Putusan Nomor 398 K/TUN/20142.
Putusan Nomor 398 K/TUN/2014a.
Putusan Nomor 398 K/TUN/2014
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015 Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
95 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
361 K/TUN/2016
PUTUSANNomor 361 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT004 RW 005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, KotaBekasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Sulasmo Sakuri, S.H., M.H.2.
, atas namaHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016Saeful Anwar, yang berlokasi menurut Sertipikat di Desa Duren jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;2.
Minin Bin Sahi Bin Umum Bin Sinan sebagaiPenggugat Intervensi dalam Perkara ini, terlihat dengan jelas bahwaHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai kepemilikan yang manaPenggugat Asal Mawan, dkk dan Penggugat Intervensi M.
Menghukum Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang untukHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2015 Tanggal 23 April 2015 — SUHATI BIN JALI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, DK
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 116 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. SUHATI BIN JALI, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Caplek RT.03 RW.01 Desa Karang SinomKecamatan Tirta Mulya Kabupaten Karawang, pekerjaan IbuRumah Tangga;2.
Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Terhutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan tertanggal 22 Maret tahun2013 dengan luas 1.889 Ha (18.890 m?)
Putusan Nomor 116 K/TUN/201512.5.12.6.12.7;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Cikampek Timur GambarSituasi Nomor 2570 tertanggal 23 Desember 1991 luas 1.870 m?,atas nama Naamlooze Vennootschap Maatschppij Tot ExploitatieVan Vastigheden Thoeng Jin berkedudukan di Jatinegara.
Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;16.
Putusan Nomor 116 K/TUN/2015
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
SELATAN
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
330 K/TUN/2015
Putusan Nomor 330 K/TUN/2015Nomor 1349, terletak pada Persil 6 D IV, luas + 25.700 m?
Putusan Nomor 330 K/TUN/20158.
Putusan Nomor 330 K/TUN/20155.
Putusan Nomor 330 K/TUN/2015dasar terbitnya objek sengketa baru ditanda tangani oleh RM. Soekirnopada tahun 1983 yang nota bene sudah tidak menjabat lagi selakuCamat/PPAT Ciputat (vide: Bukti P8);13.
Putusan Nomor 330 K/TUN/2015
Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2014 Tanggal 19 Maret 2015 — MOH. ZEIN MUSTAFA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 141 PK/TUN/20143.
Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajakatas tanah dimaksud.
Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.
Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/TUN/2014 Tanggal 19 Juni 2014 — ASMADI Bin KASIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 K/TUN/2014
tersebut adalah memenuhi kwalifikasi sebagai objeksengketa TUN ;ll.
Putusan Nomor 169 K/TUN/2014tanah dengan empat bagian dalam satu hamparan dengan luaskeselurunan 19.863,5 m? (sembilan belas ribu delapan ratus enampuluh tiga meter koma lima) dari sdr.
Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Perumahan Nasuional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisaluas 1.012.076 M?
Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak tidaknyagugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.3.
Putusan Nomor 169 K/TUN/2014NIP. 220000754
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — ANI HARYANI BINTI M. AINI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 135 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ANI HARYANI BINTI M. AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/peralihan hak menjadi atas nama Drs.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa dalam proses pembuatan Pengalihan Sertifikat Nomor 575 atas namaAni Heryani binti M Aini ke Drs.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan JudexFacti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objeksengketa, karena Penggugat sudah mengalihkan haknya melalui jual belikepada Drs.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014
Putus : 21-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 45 P/HUM/2010.- Tanggal 21 April 2011 — I WAYAN SUKAJA, S.sos, vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2008.- Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs CV. VENDIMI PUTRA INTERNASIONAL,
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2014 Tanggal 24 September 2014 — Drh. HERBONO vs. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 324 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drh.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;7 HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., M.Kn.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab VPemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana, (poin 2 ayat (b))Tindak Pidana yang diancam pidana 4 tahun atau diamcam pidana yang lebihberat adalah tindak pidana kejahatan yang berat.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014123/G/2013/PTSbadalahKeputusaTergugattan&&alJun2013mo880/1352/212.Tahu2013tentanPemberhentianTidakDenganHormatSebagaiPegawaNegeriSipil(atHalaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2014asnamaPenggugatBahwTergugatmenolakdan/atamenyangkalsemudalildalilyangdikemukakaolePenggugatdalamsuratgugatanDYtangsal15Juli2013yangdiajukanHalaman 11 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014
Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013 — Budi Darmawan Wibowo vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 K/TUN/2013
Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPerdata pengurusan hartabersama (gonogini) seharusnya dilakukan oleh suami (SUKENDI RUSLI)sebagai Kepala Persatuan SuamiIsteri.
Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Penggugat tidak diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 23 Juli 2012 telahmempunyai kekuatan hukum tetap.
Putusan Nomor 325 K/TUN/20137.2.kewenangan membuat Surat Keputusan Perubahan Data Pendaftaran Tanah(Peralihan Hak) ;Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil BPN Prov.
Putusan Nomor 325 K/TUN/201310.11.Dalam Konsideran Keputusan ( Membaca ) yang mengajukan permohonanpembatalan adalah :9.1. Ny. Sukris Hadi Harjono al. Ngadirah dkk 5 orang tanggal 29Nopember 2000, yaitu orangorang yang sama sekali tidak memilikihubungan hukum dengan tanah dimaksud ;9.2.
Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat merupakan bentuk peralihan hak (sertipikat tetap/tidak dimatikan) walaupun secara fisik berupa surat keputusan TUN.
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — RAMBU KATRINA ANANGGIA vs. KEPALA SMAN 2 WAINGAPU
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 114 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:RAMBU KATRINA ANANGGIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlbu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
Putusan Nomor 114 K/TUN/2014Il.1.DASAR GUGATANBahwa sehubungan dengan perkara ini Penggugat mengetahui adanyaSurat Keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/1I/2013pada tanggal 23 Februari 2013 yang diantar langsung ke rumahPenggugat.
Putusan Nomor 114 K/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 pihak SMAN 2 Waingapu memintadilengkapi surat keterangan Dokter. Hal ini disampaikan lisan oleh pihakSMAN 2 Waingapu lewat siswi kelas XII IPA Il an.
Putusan Nomor 114 K/TUN/201420.21.22;23.24.c.
Putusan Nomor 114 K/TUN/2014