Ditemukan 5799 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitria formal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
132 — 45
  • Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun jugapada lembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelh90pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangkuoleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperorangan swasta (vide R.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2011 — Putus : 16-06-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 16 Juni 2011 — 1. Drs. MOCH ROCHANI, M.Si 2. M. HUSNI TAMRIN, SH., MM
119 — 65
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidakberbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 13 Juli 2017 — Penggugat vs Tergugat
90 — 14
  • ., kesemuanya Advokat/PengacaraKonsultan Hukum pada Firma Hukum MAR PRUDENCE &PARTNERSLAW FIRM beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri, No 46, RTHal. dari 110 hal. Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Rtu002, RW 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, KotaBanjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;melawanH.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2021 — Terdakwa
140 — 83
  • Badan, dapat berupa:1) Badan hukum, yakni badan yang didirikan denganpersetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukankegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT Tertutup atauPT Terbuka/go public), koperasi, yayasan, perserikatan dansebagainya berdasarkan peraturan perundangundangan terkaityang mengatur.2) Badan usaha non badan hukum, yakni badan yangdidirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yangpendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah,seperti CV, Firma, Persekutuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
267 — 231
  • Wasesa Firma Hukum, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 26 Unit F,Jalan Casablanca kav. 88, Jakarta Selatan 12870.Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;Melawan:1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2952/SJ,tanggal 22 April 2020 memberikan Kuasa kepada :1.R. Gani Muhamad, S.H., MAP.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK
Tanggal 28 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FIFIN MARTINAH Binti NURDIN Diwakili Oleh : RUSNAWATY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ADI IDRIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
121 — 44
  • Seharusnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa SaguSukamulya tidak melakukan pengelolaan sendiri tetapi segera melakukan pergantianperangkat desa terkait demi tertionya administrasi desa.Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka pengelolaankeuangan desa menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak tertibdan tidak disiplin anggaran sehingga dengan mudah dapat terjadi penyelewenanganpenyelewenangan, seperti: adanya penunjukan FIRMA DEDI SUHENDAR KALPINUS
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
280 — 141
  • Wasesa Firma Hukum, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 26 Unit F,Halaman 1 dari 128 halaman, Putusan Nomor 92/G/2020/PTUNJKTJalan Casablanca, Kav. 88, Jakarta Selatan 12870.Selanjutnya diS@but .............:eeeeeeeeeeeeee PARA PENGGUGAT,;Melawan:1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/3201/SJtanggal 19 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada :1.R.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 43 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 18 Oktober 2012 — UDIN SUGIARTONO, SH Bin DJOHANI
56 — 33
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa pengertian Korporasi dalam Pasal 1 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukummaupun bukan Badan Hukum;Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasiini bersifat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2013 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus/2012/PN.SBY.
Tanggal 8 Januari 2013 — WINARTI
59 — 15
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauperkumpulan lainnya (Darwin Prinst Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagaiSubjek Hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terdakwa:
H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
140 — 29
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
272 — 108
  • Hendrawan, SH, dan Yanuar AdityaWijanarko, SH, Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO& HERMANTO, berkantor di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2018,TergugatlV hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: H. SulaimanHasibuan, SH. M.Si., T. Tulus Naibaho, SH., Fredy, SH.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
SURANTO Bin NYAMIN
134 — 76
  • Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan FormilKorupsi di Indonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatandan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namunjuga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, Firma dan lainlain;2.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I
117 — 44
  • . 1 tahun 1974, perempuan umur 16,lakilaki umur 19, kembali ke masalah awal, apakah Penggugat berumur 3tahun bisa bertindak secara hukum, setiap manusia semenjak lahirmempunyai hak secara perdata hal tersebut diatur dalam BW, yang berhakitu ada 2 macam cara yaitu bertindak sendiri dalah hal ini sudah dewasa danyang kedua melalui perwalian, seorang anak berumur 2 bulan tapi perwalianmengatasnamakan sertipikat itu atas nama anak tersebut maka tidak adamasalah;Bahwa Badan hukum meliputi PT, CV dan firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 15 Agustus 2011 — RIDHA WARDHAYA S.Pd BIN S.AMONGPRAJA
54 — 18
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 5/PID-B/TPK-2013/PN-PDG
Tanggal 27 Mei 2013 — YETMAWATI
45 — 12
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai, sedang koorporasi yang tidak berbentuk badanhukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulanlainnnya. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung 2002, hal. 17).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.sus/TPK/2014/PN. Bdg.
Tanggal 10 April 2014 — RANGGA WIBOWO, SH Bin H. UGAS EFENOI
55 — 15
  • Dalam bahasa KUHP "setiap orang"dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan pengertian Korporasi menu rutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 48/Pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 21 Januari 2014 — JHON SIPAHUTAR, S.Sos. Bin R. SIPAHUTAR
103 — 13
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-10-2006 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 10 Januari 2017 — Hj. MUKMINATI, SKM Binti HASAN BASRI;
143 — 30
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, UsahaDagang;Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdapat fakta hukum bahwaDPPKAD Kabupten Pali telah mencairkan dana pengadaan sebesarRp.758.450.000,(tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh riburupiah) dan kemudian DPPKAD telah menerbitkan SP2D (surat PerintahPencairan Dana) dan selanjutnya dana tersebut setelah potong pajak ditransferkerekening
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Putus : 07-05-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn
Tanggal 7 Mei 2015 — PUTRA ARIF BUDI SANTOSA
150 — 87
  • MH.keduanya Advokat pada kantor firma hukum Endarto Budhi Walujo & Partnerberdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman dari 84 Putusan Nomor 607/Pid.B/2014/PN.KpnSetelahPenetapan Majelis Hakim nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal Oktober2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
122 — 60
  • Syaban Husin Mubarak, S.HI;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AdvokatPenasehat Hukum pada Firma Hukum MAR PRUDENCE &PARTNERS LAW FIRM, beralamatKantor di Jalan KomplekTaman Palem Asri No. 46 RT. 002 / RW. 006, KelurahanKomet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,Provinsi Kalimantan Selatan;Selanjutnya disebut SeDagal ............cccceeeeeeees PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari140 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN.BJMBUPATI HULU SUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan PangeranAntasari