Asas Fair Play (Kejujuran), karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional(misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural(misalnya kepala subbagian tata usaha atau kepala seksi);Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena karena SK a quoditerbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan,keajegan

Nahruddin, tertanggal 27Maret 2018; Kepala Subbagian Tata UsahaKankemenag Kab. Barito Kuala, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr. Surya Achdiat, tertanggal 27Maret 2018; Kepala Seksi Pendidikan Agama IslamKankemenag Kab. Barito Kuala, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr. Dali Purnadi, S.H., tertanggal27 Maret 2018; Analis Ketatalaksanaan Subbag TUKankemenag Kab. Barito Kuala, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr. Wayan Sanggra, S.Ag.

Rusydi Hilmi, tertanggal29 Maret 2018; Kepala Subbagian Tata Usaha padaKankemenag Kab. Tanah Laut, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr. H. Abdurrahman, tertanggal 29Maret 2018; staf KUA Banjarmasin Selatan/KetuaPelaksana Qurban pada Kankemenag Kab. TanahLaut, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr. Drs.

Priyanto;7. 1 (satu ) bundel Warkah Nomor 6968/2014 tetap berada di SubBagian Konflik Perkara Kantor BPN Kota Surakarta;5.

.; jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat 55. GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H.; jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Halaman 2 dari 44 Halaman Penetapan Nomor: 100/G/2016/PTUN.MKS6. KRISNA PRAMUDITA, S.H., MH.; jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;7.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB, BiroBantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan:7. DWI SUSIANTO GUNTORO, SH. Kepala Subbagian BantuanHukum HIC, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan:Hukum HID, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuandan:9. ADI NUGROHO, SE., MSE. Pili. Kepaia Bidang PPA , KanwiiDJPB Prov. Sulawesi Selatan, Kementrian Keuanaan:10.1WAN MEGAWAN, SE., MT. Kepala Seksi PPA 1, Kanwil DJPSProv. Sulawesi Selatan. Kementrian Keuangan:11.FRANGKY JAMES EDWIN PASUHUK, SH., LL.M.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum HIB, BiroBantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan;7. DWE SUSIANTO GUNTORO, SH. Kepala Subbagian BantuannMukum HiC, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan;8. KINGSOSPOL SIREGAR, SH., MH. Kepala Subbagian BantuanHukum iD, Biro Bantuan Hukum, Kemneirian Keuangan;9. ADI NUGROHO, SE., MSE. Pit. Kepala Bidang PPA i, KanwilDJPB Prov. Sulawesi Seiatan, Kementrian Keuangan:10. IWAN MEGAWAN, SE.. MT. Kepala Seksi PPA . Kanwil DJPBProv.

., PenanganPerkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIb, 8. DhianFajar Suryawan, S.H., Penangan Perkara Tk. padaSubbagian Advokasi IVb, 9. Andhi A. Pagatian, S.H.,Penanganan Perkara Tk. Il pada Subbagian AdvokasiIVb, 10. Muliawansyah Apriandi, S.H., Pelaksana PadaSubbagian Advokasi IVb, 11. Rina Maryana, S.H.,Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVb,12. Amaluddin Zainal Junaid, Pelaksana PadaSubbagian Advokasi IVb, 13. Ardiyah Leatemia, S.H.,Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVb, 14.

;Kepala Subbagian BantuanHukum, Bagian Hukum,Sekretariat Daerah KabupatenSleman ;HENDRA ADI RIYANTO, S.H.M.H.;Kepala Subbagian PeraturanPerundangundangan BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sleman ;ANDRE VERIANGGA, S.H. ;Staf Subbagian Bantuan Hukum,Bagian Hukum, SekretariatDaerah Kabupaten Sleman ;Kesemuanya berkedudukan di Kantor Bupati Sleman Jl. Parasamya, Beran, Tridadi,Sleman, dengan Perintah Tugas dari Bupati Sleman Nomor : 800/03346, tanggal 27Desember 2019 ;5. NamaDrs.

., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RepublikIndonesia;BONAR SIANTURI, SH, MH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;AMIEN GEMAYEL, SH., Staf

Setiap pemohon yang mengajukan permohonanizin dan non izin harus diberikan Tanda Terima olehpetugas pada Bidang PTSP sebagaimana alurmekanisme/ alur prosedur perizinan (terlampir: CopyBukti, T4), sehingga apabila pemohon mengajukanpermohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di SubBagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidakakan mungkin memiliki Tanda Terima (Contoh TandaTerima, terlampir: Copy Bukti T5) ;b.

Pacific Mining Jaya diDaerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluhsatu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon(vide bukti P7);yang ketiganya telah diterima Termohon pada tanggal 7 September 2020berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh stafpada kantor Termohon atas nama Jamal (vide bukti P9);Menimbang, bahwa dalam halaman 2 dalil Tanggapannya, Termohonmenyatakan bahwa suratsurat tersebut belum pernah diterima oleh SubBagian

:TTPMJ/TT OO041/IX/2020 (vide Bukti P9) yang mana ketigabukti tanda terima tersebut menunjukan tempat di Jakarta; Bahwa berdasarkan Bukti P9 berupa tanda terima atas Surat Nomor004/BP/IX/2020, tanggal O7 September 2020, Surat Nomor005/BP/IX/2020, tanggal O07 September 2020, dan Surat Nomor006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; yang diajukan olehPemohon dibantah oleh Termohon secara tegas dan Termohonmengajukan Bukti T1 berupa Buku agenda surat masuk pada subbagian umum dan kepegawaiaan kantor

Termohon, dalam Bukti T1diketahui bahwa dimulai dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengantanggal 8 Oktober 2020 tidak terdapat catatan surat Pemohon denganNomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, Surat Nomor005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, maupun Surat NomorHalaman 56 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; yang masuk melalui subbagian umum dan kepegawaiaan kantor Termohon, selanjutnyaberdasarkan Bukti T3 berupa Buku agenda surat masuk

Bahwa benar, salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai kepala subbagian perindustrian perdagangan dan pariwisata adalahmemberikan surat rokemendasi kepada setiap orang yang akanmelakukan pembelian migas diwilayah sumba timur.= Bahwa benar, setiap orang hanya memilik hak untuk membeli Migaspaling panyak 2 jerigen dan apabila ada orang yang akan membeliMigas lebih dari 2 jerigen maka harus memilik surat rokemendasiyang dikeluarkan oleh Pemkab Sumba timur Cq. Bagian ekonomikabupaten sumba timur.

Bahwa benar, selama saksi menjalankan tugas sebagai kepala subbagian perindustrian perdagangan dan pariwisata kabupaten sumbatimur tidak pernah memberikan ijin niaga Migas kepada terdakwa.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwamenbenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani.Halaman 10 dari 22 putusan nomor 128 / Pid.B /2014 /PN.WgpBahwa

. : WargaNegara Indonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari;3. AMDANI, S.H.Warga NegaraIndonesia,pekerjaan StafBagian BantuanHukum = SekretariatDaerah KabupatenBatang Hari; 4. VEVRYKAMAYASARI, S.H. :Warga NegaraIndonesia,pekerjaan StafBagian BantuanHukum SekretariatDaerah KabupatenBatang Hari ;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari yang beralamat di Jl. Jenderal SudirmanNo. 1 Muara Bulian;Il. SABKI1.

.3.000.000, ( tiga juta rupiah) ;Bahwa uang sewa mobil oleh terdakwa sampai sekarang belum dibayar ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi 3 hari dari terdakwa menguasai mobil milikAnang Cahyono ( korban ) yaitu pada bulan pertengahan Nopember 2013 ;Bahwa mobil isuzu phanter warna hitam metalic tahun 1993 milik korbankeberadaannya sampai sekarang terdakwa ditahu karena yang menerimagadai mobil tersebut alamatnya di Ponorogo terdakwa tidak jelas ;Bahwa proyek bangunan yang dikerjakan di Ponorogo oleh terdakwa subbagian

KEP42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi( Standard Operating Procedures) Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak mengatur tentang Tata CaraPembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau SuratTanggapan atas Gugatan ;Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakniDirektur Keberatan dan BandingKepala Subdirektorat Banding dan GugatanKepala Seksi Banding dan GugatanPelaksana Seksi Banding dan GugatanPelaksana Subbagian

2001 tentang Petunjuk PelaksanaanPengawasan Melekat dalam PenyelenggaraanPemerintahan.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimanadicantumkan pada butir 5.2. halaman 5 gugatan yangmenyampaikan dalil bahwa:Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakni:Direktur Keberatan dan Banding,Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan,Kepala Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Subbagian

Bumi Resources, Tbk. telah sesuai denganSOP sebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya maka SOP yang dimaksud adalah sebagaimanadiatur dalam Lampiran KEP42/PJ/2009 yaitu dalamLampiran Nomor KPGOO0001 yang antara lain mengaturtentang Prosedur Kerja Pembuatan Surat UraianBanding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatansebagai berikut:Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima SuratPermintaan Pembuatan SUB atau Surat PermintaanPembuatan Surat Tanggapan dari Pengadilan Pajakdan menyampaikan kepada

Surat Tanggapan yang telah ditandatanganioleh Direktur Keberatan dan Banding diperbanyakdan dibuat rangkap 3 oleh Pelaksana SubbagianTata UsahaDirektorat Keberatan dan Banding untuk dikirim = dandisampaikan ke Pengadilan Pajak beserta datapendukungnya sesuai dengan batas waktu yang46ditentukan oleh undangundang (SOP Tata CaraPenyampaian Dokumen di KPDJP), masing masing :Asli SUB atau Surat Tanggapan untuk PengadilanPajak.2 (dua) buah fotokopi/salinan SUB atau SuratTanggapan untuk arsip.Pelaksana Subbagian

., Kepala Subbagian Dokumentasi danPertimbangan Hukum,3. Nenny Rianarizkiwati, S.H., LL.M., Kepala Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di BadanPusat Statistik, Jalan dr.

;Bahwa terhitung tanggal 1 Agustus 2011 saya di pindahkan dari Staf SubBagian Keuangan menjadi Staf Bidang IPDS pada BPS Provinsi Papua.Dimana pemindahan ini di anggap sebagai kebijakan dari atasan yangmeringankan Penggugat karena adanya dugaan melanggar PP 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Bahwa pemindahan Penggugat dilakukan bersamaan dengan adanya rotasibeberapa Staf BPS Provinsi Papua yang diantaranya Bapak Hendra Wijayadari Bidang Distribusi ke Bidang IPDS, Bapak Bob Nahusano

;Jabatan: Kepala Subbagian Hukum SetdaKabupatenSleman;3. Nama : Ishadi Zayid,Jabatan: Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda KabupatenSleman;4. Nama : C.

Wibisono Tanggono,Jabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenJabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenSleman;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangberalamat kantor di Jalan Parasamya ,Beran, Tridadi, Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;Dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan Surat Kuasadari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan KabupatenSleman Nomor : SK0262/180/01/2013 Tertanggal 28 Januari 2013yang di Kuasakan Kepada Kepala Kejaksaan

Rangga Callisto, S.E. sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Rizky Angger Perkasa, S.H. sebagai stafSub BagianAdvokasi;6. Tassya Adhitya Putri, S.H. sebagai stafSub BagianAdvokasi;Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN) yang beralamat di JalanPemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATITERBANDING;Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.187/B/2020/PT.TUN.JKT1.

., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi IIC,Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;4. RORY ALAMSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana SubbagianAdvokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal KementerianK GU AN GAN j= +o mann nnn nnn nnn ee nnn nn nnn nnn crn nee ene nnn neHal. 1 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.5. FIRSTDA AYU FIAN NURAGUSTA, S.H., Jabatan PelaksanaSubbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat JenderalKementerian Keu angan) 2a anemia nnn nnncnnnn6.

., selaku Kepala Subbagian BantuanHukum llc;5. HAKIM SB MULYONO, S.E., selaku Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bukittinggi;6. MACHMUD YUNUS, S.H., M.H., selaku Penangan Perkara Tk. PadaSubbagian Bantuan Hukum llc7. DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H., selaku Penangan Perkara Tk. IlPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;8. DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, S.H., selaku Penangan PerkaraTk. Ill Pada Subbagian Bantuan Hukum llc;9. ANTONO ADHI SUSANTO, S.H., selaku Penangan Perkara Tk.

VPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;10. MARGARETA WINDY SINATRA, S.H., selaku Pelaksana PadaSubbagian Bantuan Hukum llc;11. AHMAD IBNU HAMBAL, selaku Pelaksana Pada KPKNL Bukittinggi;Halaman2 dari 41Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Psb12.

IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

PINONTOAN, S.Pd selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten MinahasaSelatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa SelatanNomor 10 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006, pada bulan Januari 2006sampai bulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional KabupatenMinahasa Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasukkewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa

PINONTOAN, S.Pd selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten MinahasaSelatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa SelatanNo.10 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006, pada bulan Januari 2006 sampaibulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten MinahasaSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasukkewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa

., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 7. ELSIUS F.

JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 6. ELSIUS F.