No. 0866/17 PAW Page 1 of 123. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telahberlangsung selama 3 tahun 2 Bulan bulan;4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon, telah samasama mengetahuihubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut.

No. 0866/17 PAW Page 8 of 12Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,oleh sebab itu wali nikah yang bernama Hu harus dinyatakan ADHOL ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telahmemenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 jo.

No. 0866/17 PAW Page 10 of 124. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PontangKabupaten Serang, untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengancalon suaminya bernama dengan wali Hakim ;5.

No. 0866/17 PAW Page 11 of 12Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,6.

No. 0866/17 PAW Page 12 of 12

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi2. Rania Salsabila Binti Samsul Bahri, Tempat/Tanggal lahir:Sigli / 15061999, agama :Islam,PekerjaanMahasiswai, Alamat :Ling BahagiaGampong Pante Teungoh, Kecamatan KotaSigli, Kabupaten Pidie,Selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;3. Nurifah binti M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimenghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimerupakan anak kandung pemohon I dengan almh.Fitriani; Bahwa bedasarkkan bukti P8 (fotokopi akta kelahiran atasnama M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgisebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat 1dan pasal 309 RBg.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiSalinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 15 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

Bahwa pada tanggal 07 Februari 1966 telah dilangsungkan pernikahan,antara seorang lakilaki yang bernama Bapak (Ajang Romdan bin Elon)dengan seorang perempuan bernama Ibu (Ani Suarni binti Idi Hidayat) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Karees Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta NikahPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Nomor: 154/1968 tertanggal 07 Februari 1966, dengan memenuhi syarat danrukun nikah;.

Tanda Penduduk Nenden Rosita Puspita Sari NIK:3273204603690003 tanggal 06 September 2012, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.5. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Neni Puspa Anggraeni NIK:3273166504810011 tanggal 11 Februari 2016, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neni Puspa Anggraeni yang dikeluarkan olehKepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBandung Nomor: 20.339/ISTIMEWA/2007 tanggal 03 Agustus 2007, diberimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.610.

Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yangtersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 10wo cull Gorb layle luol aa7 pS!

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13

Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukankepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang isinya memutuskanagar segera dapat memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syatrizal,M.Si.

,(Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor:B25/GOLKAR/K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkanberdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:a Surat DPP Partai Golkar Nomor:B149/GOLKAR/III/2013tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD KabupatenKampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudaraDrs.H.Syafrizal

;b Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor B67/DPD/GOLKARR/II/. 2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPermohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telahmenyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal,M.Si.,/Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag.;Hal.3 dari 20 hal. Put.

Terhadapputusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutus dengansangat keliru;Alasan kami adalah sebagai berikut:a Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Pemohon Kasasi kepadaAhmad Fikri,S.Ag., bertentangan dengan mekanisme organisasi danperaturan perundangundangan yang berlaku.

PAW terhadap PemohonKasasi telah diputus oleh Para Termohon Kasasi tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan alasan PAW yang sewenangwenang dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu lah kami menyatakanbahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad).

Berdasarkan surat Tergugat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat;2.

;Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat I, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat;.

) terhadap Penggugat kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat, dan suratsurat lain yang berhubungandengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;Dalam Pokok Perkara;Halaman 13 dari 23 hal Put.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkait pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRDKabupaten Manggarai Barat;4.

Bahwa sesuai surat DPP Partai Golkar Nomor B878/GOLKAR/xi/2016 (videbukti P.4), Perinal PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat a.nEdistasius Endi, SE tertanggal 30 November 2016, bahwa Pemohon KasasiHalaman 21 dari 23 hal Put.

. : surat tertanggal 14 Februari 2017Nomor:03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat kepada DPRD Kab. Manggarai Barat,dan suratsurat lain yang berhubungan dengan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat;2. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbj2.

Manggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor: 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kab. Manggarai barat ;4. Menyatakan batal dan tidak sah surat Ketua Umum partai GolonganKarya tertanggal 30 November tahun 2016 No:B878/GOLKAR/XI/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kab.

Manggarai Barat, bukanlah sebagaidasar alasan bagi obyek Pemberhentian dan PAW bagi Penggugat.Untuk itu sudah sangatlah jelas alasan tersebut yang digunakan olehPenggugat tidaklah berkaitan atau mempunyai hubungan hukumHalaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbjdengan pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat dari jabatananggota DPRD Kab.

2016 perihal PAW Anggota DPRD Kab.

B878/GOLKAR/X1/2016, tanggal 30 November 2016tentang PAW Anggota DPRD Kab. ManggaraiBarat;Fotocopy Surat DPD Partai Golkar Prov.

PAW Nomor 0454/Pdt.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd5. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;6.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd2.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 600. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.691.000, (enam ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 9 dari 10 hal. PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Oktober 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat KetuaDPRD Kalimantan Selatan No. 162/51A/DPRD/2013 Tanggal18 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) atasnama Hj. Fatmawati' tidak mempunyai kekuatan5.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah membuatdan menandatangani surat pengunduran diri dan suratperjanjian diatas materai (bersesuaian dengan ART PBRPasal 27 ayat 1 huruf b), disamping itu) sebelummengeluarkan surat usulan untuk PAW itu, DPW PBRProvinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat II denganmenyebut nama RIDUANSYAH" sangat jelas adalah salahalamat (error in persona), karena PAW adalah bukanpermasalahan orangperorang melainkan permasalahanpartai politik secara kelembagaan.

Pada dasarnya gugatanpenggugat ini adalah untuk mengulurulur waktupelaksanaan PAW hingga akhirnya PAW tidak dapatdilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa uraianuraianSurat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya serta dalamgugatan Penggugat menyebutkan adanya surat Tergugat dan surat Tergugat II namun tidak menguraikan secara jelassetidaknya tentang nomor, tanggal dan perihal suratsuratyang dimaksud oleh Penggugat.

Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0010/Pdt.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdTempat/Tgl.Lahir : Ulee Gle/12071983.Agama : Islam.Pendidikan : $1.Pekerjaan : Honorer.Alamat : Gampong Pulo Ulim.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 16 Juli 2018, selanjutnya terdaftar sebagai perkara permohonan diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Meureudu tertanggal 24072018 di bawahRegister Nomor xxx/Pdt.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd6. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;7.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdBahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, antara lain : An. Megawati AbdulMuthaleb (P.1), An. Desna Sahuriaty (P.2), An. Salahuddin (P.3), An.Rafiuddin (P.4), An. Safrizal (P.5), An. Laina Fajri (P.6), An. DenniRahmadhani (P.7), An. Hasballah (P.8), An. Maulidar dan (P.9) yangdikeluarkan oleh Provinsi Aceh.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

kepada Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa setelah melalui tahap proses atas usulan PAW anggota DPRD Kabtana Tidung dari Bupati Tana Tidung, dan memperhatikan kelengkapanadministrasi serta faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 23agustus 2013 tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.447615 Tahun 2013 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kab Tana Tidung;.

Pemberhentian danPengangkatan PAW Anggota DPRD Kab tana Tidung tanggal 23 Agustus 2013sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Juli 2013 tentangPemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD kabTana Tidung Hasil Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum kab Tana Tidung melalui Surat 175/KPUKTT021.964922/V 1/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDKabupaten dari Partai PNBK Indonesia, ditujukan kepada Bupati TanaTidung;e Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD kabupaten Tana Tidung Nomor170/122/DPRDKTT tanggal 22 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDkabupaten Tana Tidung, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung;

e bahwa berdasarkan Surat Bupati Tana Tidung Nomor 100/150/TAPEM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal usulan Peresmian PAW anggotaDPRD Kab Tana Tidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;4.

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNSMDVII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Penggantian Antar waktu (PAW), yangditujukan kepada Ketua DPRD Kab.

Ali;Bahwa Tergugat setelah menerima usulan PAW dari pimpinanDPRD yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi PAW dari BupatiDompu, kemudian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian AdministrasiPengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten/Kota Se NTB yang dibentuk berdasarkan KeputusanGubernur NTB No. 71 Tahun 2013 melakukan penelitian danpemeriksaan berkas usul PAW atas diriPenggugat; Bahwa penelitian dan pemeriksaan berkas PAW anggota DPRDKabupaten Dompu telah dilakukan beberapa kali yaitu

Ali sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRDKabupaten Dompu periode2009201 4;2225Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas dapatdinyatakan secara tegas bahwa proses PAW atas diri Penggugatdidasarkan atas pengunduran diri Penggugat sebagai anggotaDPRD dan bukan atas pemecatan dan pemberhentian Penggugatdari Partai PPRN (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 suratgugatan);Bahwa oleh karena proses PAW didasarkan atas pengunduran diriPenggugat (Pasal 102 ayat 1 huruf b PP No.16

T3 : Surat KPU Kabupaten Dompu Nomor 457/KPUDPU/433877.017/IX/2013perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PPRN tanggal 30 September2013 (sesuai dengan aslinya); 4. T4 : Berita Acara KPU Kab. Dompu Nomor 458/B A/TX/2013 tentang PemeriksaanPemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu HasilPemilihan Umum tanggal 30 September 2013 (sesuai denganaslinya); 5.

T5 : Surat Bupati Dompu kepada Gubernur Nomor : 100/219/Adm.Pemperihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);6. T6 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu kepada Gubernur Nomor :200/1025/170 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);7.

T7 : Berita Acara pemeriksaan berkas calon PAW Anggota DPRD KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Dompu Nomor : 171.2/191/Adm.Pemtanggal 30 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);8.

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

Saefuddin La Intang diberhentikan sebagai WakilKetua DPRD Kota Parepare;21Bahwa kalau menurut saksi kalau di Lakukan PergantianAntar Waktu (PAW) pasti ada pelanggaran dan sebabnyasehingga Ir. Saefuddin La Intang di PAW karena tidakdisetujui oleh DPW PKS Wilayah SulSel untuk maju sebagaicalon Walikota, tetapi tetap maju;Bahwa Saksi pernah ceritacerita dan menanyakan kepadaIr.

Saefuddin La Intang di PAW setelah mendaftarsebagai calon Walikota di KPU;bahwa menurut saksi sebabnya anggota DPR di PAWkecuali karena meninggal dunia atau mengundurkan diri,jadi menurut saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Ir.Saefuddin La Intang di PAW;Bahwa ada surat keputusan PAW terhadap Ir.

Saefuddin La Intangkeberatan di PAW oleh DPW PKS Wilayah karena Ir.Saefuddin La Intang yang membesarkan PKS di KotaParepare ;e Bahwa Ir. Saefuddin La Intang belum pernah mengajukankeberatan ke DPW PKS Wilayah SulSel;e Bahwa menurut Ir.

Saefuddin La Intangsebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Parepare atas persetujuan pengurus Wilayah;Bahwa acuan saksi membuat surat PAW tersebut adalahberdasarkan keputusan hasil rapat PAW saudara Ir.Saefuddin La Intang sebagai Wakil Ketua DPRD KotaParepare;Bahwa pada waktu saksi membuat surat PAW tersebutberdasarkan ada notulen dari hasil rapat yang membahastentang akan diberhentikannya saudara Ir.

Saefuddin La Intang akan di PAW karenamelanggar kebijakan Partai, akan tetapi setelah rapat saksidengardengar dari temanteman saksi bahwa Ir. SaefuddinLa Intang akan di PAW karena melanggar kebijakan Partaidan setelah itu saksi diinstruksikan Ketua untuk membuatsurat PAW;Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat suratberupa SK PKS Nomor : 004/D/SKEP/AS23PKS/III/1434tentang usulan Wilayah yang memutuskan untukmengusung saudara Ir.

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. Mrd4. Nama : PEMOHON IVTempat/Tgl.Lahir : Xxx/27 September 2000Agama : IslamPendidikan : SMPPekerjaan : PelajarAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum Zamri. SP. MM.2.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Zamri. SP. MM (sekarangtelah Almarhum) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Zamri. SP.MM (sekarang telah Almarhum) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon Il,Il, IV, dan V ; Bahwa, Zamri. SP.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd

) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.

Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.

Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.

Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.