MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2022/ PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.P/2022/PA.JB

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pga dicabut;
3. Membebankanbiaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp585.000,00 (limaratus delapanpuluh lima riburupiah);

195/Pdt.G/2021/PA.Pga

195/Pdt.G/2016/PA.Mpw

No. 195/Pdt.G/2016/PA.Mpw1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk manjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan AgamaMempawah;3.

No. 195/Pdt.G/2016/PA.MpwB. Saksi:1.

No. 195/Pdt.G/2016/PA.Mpwdan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus2013 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karenaTermohon menuntut nafkah yang berlebihan seperti, meminta uang yanglebih untuk pulang kampung meskipun Temohon tahu kemampuanPemohon.

No. 195/Pdt.G/2016/PA.Mpw4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Rayauntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

No. 195/Pdt.G/2016/PA.MpwPanitera Pengganti,Juriah Wati, SEIRincian biaya perkara : 1. Pendaftaran Rp. 30,0002. ATK Rp 50,0003. Panggilanpanggilan Rp. 630,0004. Materai Rp. 6,0005. Redaksi Rp. 9,000Rp. 721,000Hal. 11 dari 11 Put. No. 195/Pdt.G/2016/PA.Mpw

195/Pdt.G/2019/PA.Bbs

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.Bbs DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara:PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, KabupatenBrebes, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman

No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bbsrumah Penggugat diDukuh Poncol RT.OO3RW.007 DesaKedungbokor,Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebesselama 31 tahun 5 bulan. Selamapernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dansudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1.

No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bbsmenerus terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan Tergugat tidakdapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;3. Bahwa bulan Desember 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat danpulang ke rumah orang tuanya di Blok Mushola Dukuh PoncolRT.OO3RW.007 Desa Kedungbokor, Kecamatan Larangan, KabupatenBrebes sejak tanggal 20 Desember 2011, sampai sekarang telah berjalanselama 7 tahun;4.

No. 195/Pdt.G/2019/PA.BbsMenimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

No. 195/Pdt.G/2019/PA.BbsHakim Anggota,Tukimin, S.H., M.S.1.Hakim Anggota,Drs. M. Hasyim B., S.H.Perincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiBiaya MateralJumlahKetua Majelis,Drs. Abd. Rahman, M.H.Panitera Pengganti,Maslamah, S.H.Rp 30.000,00,Rp 50.000,00.,Rp 270.000,00,Rp 5.000,00,Rp 6.000,00,: Rp 361.000,00,(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bbs

195/Pdt.P/2021/PA.Pyb

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2021/PA.PybDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:M.

tinggal di Desa Lumban DolokKecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il sertamemeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan PengesahanNikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungandengan register Nomor 195

Bahwa pada tanggal 5 Februari 1982Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lumban DolokKecamatan SiabuKabupaten Mandailing Natal;Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021/Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandungPemohon II bernama Soharuddin, sebab ayah kandung dan kakek kandungPemohon II telah meninggal dunia dan saksi yang ditunjuk 2 orang bernamaRosiamandan Istar Pohan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.150.000

Ainun Mudiah (perempuan)Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan AktaNikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanSiabu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon dan Pemohon Ilsangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan AgamaPanyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Pemohon II diKantor Urusan Agama Kecamatan SiabuKabupaten Mandailing Natal danuntuk keperluan sekolah anak;Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021

Meterai Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021/

195/Pdt.G/2016/PA.Pwl

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2016/PA.Pwlo> yl cpo> J al pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanatas perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PolewaliMandar, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,bertempat

tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagaiTergugat:Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mel2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali dengan Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal09 Mei 2016 dengan dalildalil sebagai berikut:1.

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggalyang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 6 bulan Tergugat tidakmenjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;Hal. 2 dari 11 No. 195/Pdt.G/2016/PA.Pwl8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya danperceraian merupakan jalan terbaik;9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untukdirukunkan;10.

Najmah Najamuddin S.H.I., sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;Hal. 10 dari 11 No. 195/Pdt.G/2016/PA.PwlHakim Anggota,Nirwana, S.H.I.Samsidar, S.H.l.Perincian biaya : Pendaftaran : Rp 30.000,00ATK Perkara : Rp 50.000,00Panggilan >Rp 450.000,00Redaksi : Rp 5.000,00Meterai : Ro 6.000,00Jumlah :Rp 541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).Ketua Majelis,H.A. Zahri, S.H., M.H.I.Panitera Pengganti,Hj.

Najmah Najamuddin S.H.1.Hal. 11 dari 11 No. 195/Pdt.G/2016/PA.Pwl

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pwkdari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakartauntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu );

195/Pdt.P/2023/PA.Pwk

195/G/2014/PTUN-JKT

1 Oktober 2014, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/PENMH/2014/PTUNJKT., tanggal 1 Oktober 2014, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakimyang memeriksa Sengketa ini ; Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT., tanggal 1 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PENPP/2014/PTUNJKT, tanggal 2 Oktober 2014,

Tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PENHS/2014/PTUNJKT, tanggal 20 Nopember 2014, Tentang Penetapan HariHalaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 195/G/2014/PTUNJKT.6.

Putusan Sela Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT, tertanggal 27 Desember 2014, tentangmasuknya Permohonan Intervensi dari PT.

Skep/618/VI/1986 tanggal28 Juli 1986, tentang dilakukan Ruilslag tanah luas 85.000 M2 perihal antaraDephankam TNI AL dengan ahli waris pemilik tanah Njoo Seng Ho dan KhoMerie Nio ; Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 195/G/2014/PTUNJKT.5.5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangab No.

INDOREALTY TATAPERSADAyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal27 Oktober 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT/INTV. ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan PutusanSela Nomor : 195/G/2014/PTUNJKT, pada tanggal 27 Nopember 2014, yang padapokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT.

Mengadili :

• Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2020/ PA.Pdg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah).

195/Pdt.P/2020/PA.Pdg

195/Pdt.G/2016/PN Arm

(sepuluh ribu delapan ratus enam koma dua puluh lima meter persegi), sesuai Akta Jual Beli No. 191/JB/Kdtn/XI/1997 Tanggal 10November 1997, atas nama HERMA MAKALEW/Pemohon I.Hal 4 dari 48 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Arm> Bahwa dari tanah tersebut sebagiannya yakni seluas 9.685 M7?

Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Utara Selaku Pelaksana Pengadaan TanahNomor : 114/KEP71.300/X1/2015, tertanggal 3 Nopember 2015, diberitanda T.I4 ;Hal 27 dari 48 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Arm5.

Bukti Pll4 yaitu Berkas kepemilikan tanah yang terletak diSKIMA Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan KabupatenMinahasa Utara dengan luas 4.650 M2 atas nama pemilk IvonneHal 36 dari 48 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN ArmHermawan berdasarkan Register Tanah desa No 184 Folio No1218.

Bahwa dikaji perspektif yurisorudensi mahkamah Agung RI maka konsepsigati kerugian dalam ketentuan pasal 1355 KUH Perdata di sampingHal 44 dari 48 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Armmengenal ganti kerugian secara materil juga di kenal ganti kerugian secarain materil;b.

., 45.000,2) Biaya Pendaftaran : Rp. 30,000,3) Biaya proses :Rp. 50.000,4) Biaya PS :Rp. 600.000.5) Redaksi : Rp. 5.000,6) Materai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. . 736.000, (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Hal 48 dari 48 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Arm

195/Pid.B/LH/2019/PN Jbg

PUTUSANNomor 195/ Pid. B/ LH/ 2019 / PN. JbgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;1. Nama lengkap : YASIR BINALM SARNO2. Tempat lahir : Nganjuk3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 27 Pebruari 19764. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Dsn. Babatan, Ds. Sumberjo, Kec.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 195/Pid.B/LH/2019/PNJbg tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2019/PN.JbgPenetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/LH/2019/PN Jbg tanggal 22 April2019

balok kayumenggunakan kapak setelah itu balok kayu dipindahkan dipinggir sungalagar memudahkan terdakwa untuk membawa pulang kerumah, hinggaakhirnya pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 00.30 WibSaksi TEDY TRIANTO dan saksi SURYANTO yang merupakan petugaskepolisian sektor Wonosalam beserta saksi JOKO MULYANTO yangmerupakan petugas Polhut RPH Sumberjo yang sebelumnya mendapatinformasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian kayu jati diwilayahHalaman 3 dari 37 Putusan Nomor 195

JOKO MULYANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 00.30 WIBdini hari bertempat dibelakang rumah Terdakwa yang termasuk di DusunBabatan Desa Sumberjo Kecamatan Wonosalam Kabupaten JombangSaksi bersama AIPTU SURYANTO dan BRIPTU TEDY TRIANTO telahmenangkap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil, menebang,memotong, memungut kayu jenis jati dari hutan produksi tanpa ijin dariHalaman 5 dari 37 Putusan Nomor 195/Pid.B

GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti padaHalaman 36 dari 37 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2019/PN.JbgPengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh YOGA ADYATMA, S.H. PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Jombang serta dihadapan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H. Hj. EN MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.Panitera PenggantiDrs. GATUT PRAKOSAHalaman 37 dari 37 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg

195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.

Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.

141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.

Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

195/Pid.B/2020/PN Mrs

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari2021;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 195/Pid.B/2020/PN Mrstanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Mrs tanggal 21 Oktober2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Putusan

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Mrs Halaman 1 dari 17Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa cara pelaku melakukan pencurian yakni Kemungkinandengan cara pelaku masuk memanjat melewati jendelaPutusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Mrs Halaman 7 dari 17belakang kantor lalu masuk menuju ruang tata usahakemudian mengambil perangkat komputer dan Monitor.

Setelan beradadidalam ruangan sekolah lalu ANDI SULTAN YULIANTO (DPO)Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Mrs Halaman 9 dari 17mengambil 2 (dua) buah layar monitor merek GEAR, 2 (dua) buah CPUmerek GEAR, 2 (dua) buah keyboard merek GEAR, 1 (Satu) buah layarmonitor merek Lenovo, 1 (Satu) buah keyboard merek Lenovo, dan 1(satu) buah printer merek Epson tanpa ada izin dari pemiliknya yangseluruhnya milik SMP Negeri 35 Homebase.

Jusdi Purmawan, S.H., M.HSulasmy Tri Juniarty, S.H.Panitera Pengganti,HarminiPutusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Mrs Halaman 17 dari 17

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Ktp selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.320.000,00,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/PA.Ktp

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA. Mmj olehPemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 1 195 000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2024/ PA.IM;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

195/Pdt.G/2024/PA.IM

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlahRp 1.145.000,- ( satu juta seratus empatpuluh limaribu rupiah);

195/Pdt.G/2023/PA.Prgi

DesaHal 1 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMGNomor : 195. a.n. SLAMET MERTODIRDJO, yang meninggal pada tanggal16 Januari tahun 1982, seluas +/ 31 Ha. (hektar).2. Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris dari (alm) SlametMertodirdjo yang mempunyai tanah leter C, Nomer : 195 / Desa Clapar,dengan silsilannya sebagai berikut :Alm. Slamet Mertodirdjo, pemilik tanah leter C. Nomer: 195/Desa Claparmempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :a. SUNARYO.b. SUNARTONO.c. SUMARSONO.d.

Nomor: 195. an. SlametMertodirdjo, letak tanahnya disebelah kanan dan kirinya jalan pantura(pantai utara) Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.. Bahwa tanah warisan (alm) Slamet Mertodirdjo tersebut menurutpernyataan dan penjelasan Tergugat/Pemerintah desa Clapar denganmenunjukkan catatan bagian bawah di surat leter C. Nomor: 195. a.n.Slamet Mertodirdjo, seluas +/ 31 Ha. Sudah habis terkena obyekLandreform..

Bahwa namun demikian setelah para Penggugat mengamati danmencermati tanah warisannya leter C, Nomor: 195 a.n. SlametMertodirdjo, tidak ada yang menunjukan tanah tersebut terkena obyekLandreform dan menjadi habis tanah tersebut.. Bahwa mencermati surat leter C. Nomor: 195 a.n.

Nomor: 195 oleh Tergugat, maka tidak mungkin lagi terjadiperistiwa hukum penjualan dan sebagainya atas tanah tersebut, akantetapi didalam kolom sebab dan tanggal perubahan pada tahun 1968,1971, 1972, 1973, 1976 masih ada keterangan transaksi yangdilakukan, padahal semua ahli waris tidak pernah menjual tanah yangberada didalam leter C. Nomor: 195 tersebut.8. Bahwa menurut hukum untuk tanah yang terkena obyek Landreformmenurut PP.

Nomor: 195 a.n.Slamet Mertodirdjo Tanpa Landasan Hukum Yang Sah.Hal. 4 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG3. Menyatakan semua peristiwa hukum didalam kolom sebab dan tanggalperubahan setelahnya sejak pembelian tanah pada tahun 1940 sampaildengan 1941, yaitu peristiwa hukum pada tahun 1968, 1971, 1972,1973, 1976 tidak sah, batal demi hukum.4. Menyatakan bahwa tanah leter C. Nomor: 195/Desa Clapar, Kec.Subah, Kab. Batang. masih sah milik a.n. Slamet Mertodirdjo.5.