Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAMPAR vs. RUSLI NURDIN
80 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 442 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar (STA.8+000) Bangkinang,Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Zulfahmi,SH.MH., Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Kampar, beralamat di Kantor Bupati Kampar diBangkinang, 2.
    ketiganyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan ImamMunandar/Harapan Raya Nomor 78 A Pekanbaru Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor /SKKPTUN/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangHalaman dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    Bahwa meskipun saudara Abdul Rahman Kasim/ahli warisnya mengajukanpeninjauan Kembali karena Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, makaPenggugat berdasarkan dua surat sebagaimana dalam angka 8 (delapan)Penggugat mengajukan permohonan Izin Pendirian Pasar;10 Bahwa setelah melakukan beberapa prosedur dan mendapat dukungan dari 5(lima) desa yaitu masingmasing :a Desa Baru;b Desa Pangkalan Baru;c Desa Buluh Cina;d Desa Tanah Merah;e Desa Pandau Jaya;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    /2014Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturanundanganyang berlaku;Bahwa didalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 93 K/TUN/1986 tanggal 24 Februari 1998 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 telah diperoleh kaidah hukum bahwa tidak termasukkewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara apabila gugatanPenggugat adalah sengketa mengenai fisik tanah dan kepemilikannya,sehingga dengan demikian Pengadilan Tata
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN vs RUSTAM EFFENDY, S.E., M.M.,, dk
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015V.Vi.Surat Keputusan KPU Prov.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015menjadi surat pemberhentian baru.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — BURHAN KOTO vs. ZULHENRI, DK
128 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015Kari adalah desa yang baru dimekarkan sedangkan Desa Jakeadalah desa yang sudah lama definitif; Asas Larangan Bertindak Sewenangsewenang;Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telahbertindak sewenangwenang dengan menghilangkan hak Penggugatatas tanah milik Penggugat.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACT!
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015 Bukti T Il Intv2: Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeterangan Juat Beli Nomor 54/2012/PGT.590tanggal 05 Desember 2009 antara SaudaraRudi sebagai penjual dengan Burhan Kotosebagai pembeli, lampiran Surat KeteranganTidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2009dan gambar letak tanah seluas + 15.600 m?
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — GUNTUR,dkk vs BUPATI BANYUASIN,
69 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 241 K/TUN/2010
    No.241 K/TUN/2010jelas merupakan Kompetensi Peradilan Umum (PN), dan bukan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sesuai kaedah hukum dalam perkara No.80/TUN/1993, tanggal 7September 1999, dari rangkuman putusan MA.RI, tentang KewenanganMengadili 1995:125 rangkuman 2000, yaitu mengenai kewenanganmengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negarayang menyatakan : "Meskipun sengketa terjadi akibat dari Surat KeputusanPejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak
    No.241 K/TUN/20104. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Reg.
    No.241 K/TUN/2010seluruh anggota BPD Muara Padang, karena merupakan kebijakanyang menyangkut hajat hidup orang banyak ;Bahwa atas dugaan pemalsuan dan kepalsuan bukti 1.6 tersebut,adalah merupakan tanggung jawab semua yang menandatanganisurat tersebut, yaitu Bonek Agus : Plt.
    No.241 K/TUN/20103.
    No.241 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2009
    No. 273 K/TUN/2009.Karena :3.
    No. 273 K/TUN/2009.3.
    No. 273 K/TUN/2009.11.
    No. 273 K/TUN/2009.a.6.
    No. 273 K/TUN/2009.Hal. 80 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — GUSTI SURYA DARMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 348 K/TUN/20144 MARIOMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai Nomor 21Rt.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Majelis Hakim telah memanggil pihak TNIAD dan meminta ditunjukan bukti alashak di atas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. SS. EFFENDY VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014IV.6.IV.7.IV.8.IV.9.IV.11.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014satu persyaratan IMB SPBU PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono& Helen Soewignyo;B.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/20142.3.2.4.2.5.Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/201414.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), DK VS Ir. H.FRENCY AMIN
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 327 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Utara berbatasan Yansen; Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin; Timur berbatasan H.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
    /1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara tetapi
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo(vide Bukti T IL Int1); Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahaspenyelesaian masalah tanah antara Ir.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — SYAMSIAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAMSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diOlak Kemang RT 07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Ibu RumahTangga;2 M.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/2014Kemang RT O07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1 RAMLI TAHA, S.H., M.H.;2 ADITHIYA DIAR, S.H.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201412 Bahwa Penggugat secara hukum merupakan ahli waris (alm). Syukur BinZaenal Abidin yang sah dan berhak atas tanah dengan luas + 60.000 M?yang terletak di Jalan Surya Dharma KM. 10, Kelurahan Kenali AsamBawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;13 Bahwa legalitas kepemilikan Penggugat terhadap warisan atas tanahdengan luas + 60.000 M?
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201425 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92bertindak tidak cermat, Tergugat tidak mempunyai data fisik atau datayuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, sehingga alas hak dalammenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut tidak sesuai denganpemilik tanah sebenarnya.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201422MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAMSIAH, 2. M.FATHLI 3. M. HAVIS, 4. M. KAMAL FIKRI, 5. FAUZAN SUBRI tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — Hj. SULAMI binti KOESADI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO
119 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 234 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 234 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Hj. SULAMI binti KOESADI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Cempedak, Nomor 20, RT.007/RW.004, KelurahanKepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pekerjaan iburumah tangga;Selanjutnya memberikan Kuasa kepada) MASHUDY HERMAWAN,S.H.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah anak dari Kusadi atau disebut juga Koesadi yangtelah meninggal dunia di Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2003.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Pada saat pengukuran Penggugat tidak dimintai tanda tanganpersetujuan tanda batas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bagian aPeraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun1961Pemohon sertifikat (Hudibjo) tidak mempunyai alat bukti yang kuat,dan tidak mempunyai suratsurat atau keterangan yangmemberikan petunjuk bahwa ia adalah benar pemilik tanah itu.Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Hudibjo
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014maupun eksepsi Tergugat, tetapi langsung mempertimbangkan pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: Hj.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — Ny. ANDRIANA MARIA, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
80 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 149 K/TUN/201511,12.13.14.15.Bahwa dalam Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor1930/Kelurahan Ledeng/2001 terbit tanggal 2 Februari 2001, Surat UkurNomor 48/Ledeng/2001 tanggal 17 Januari 2001 luas + 2.104 m?
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:A.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;4. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama sama sekali tidakmempertimbangkan mengenai isi dari Surat Laporan hasil Mediasi Tanahbekas Eigendom Verponding Nomor 4817 dan Eigendom VerpondingNomor 9582, terletak di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HARRI SUSATIYO, S.Pd., vs GUBERNUR JAWA TENGAH,
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2011
    No. 65 K/TUN/201 111. Bahwa pertimbangan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaiberikut :a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dankeluarganya ;b.
    No. 65 K/TUN/201 1a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Jika surat keputusan tersebut mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka seharusnya bagianmemutuskan menetapkan berbunyi Menjatuhkan hukuman disiplinberupa pemberhentiah tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil ;e.
    No. 65 K/TUN/201 1Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1. Meterai........ Rp. 6.000, tid.2. RedakSi..............:0068 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi........... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 65 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2010
Tanggal 5 Agustus 2013 — Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, DKK vs. I. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 89 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 89 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1 Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Sultan Agung No.74Kota Kediri ;2 Drs.SSOEPRAWOTO,KewarganegaraanIndonesia,pekerjaanpensiunan, beralamat di Jalan Pandan No.08, KelurahanSukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;3. Drs.
    No. 89 K/TUN/2010sebagaimana terurai dalam faktafakta dan alasanalasan diajukannyagugatan ini oleh Para Penggugat, sebagai berikut :Bahwa, Para Penggugat adalah para Pembina Yayasan Pawyatan Daha,berkedudukan di Kediri, pada tanggal 08 Maret 2006, telah melaksanakanperubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, yangdibuat dihadapan W. Soetomo, SH.
    No. 89 K/TUN/201010.Bahwa, tindakan Tergugat dalam hal tetap memproses Akta No.66, tanpamenghormati proses peradilan yang sedang berjalan, merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik ;10.1.Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007, maka semestinyaTergugat a quo sebelum melakukan pengesahan dan/atau sebelummenerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo perlu
    No. 89 K/TUN/201010perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan bahwa gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;Il.
    No. 89 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, vs. PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk
159 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 532 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014tidak memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPNo. 11/2010 ;12.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201425,26.pemilik hak diberikan PERINGATAN II untuk mengusahakan,menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian hak.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201432.33.34.35.a. areal tanam = 1.586,32 Ha:b. perumahan = 3,32 Ha:c. Infrastruktur jalan = 54,84 Ha:d. Nursery/pembibitan =18 Ha;e. HCV/DAS = 308,67 Ha;f.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — ABDUL RAZAK, DKK vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU, DK
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 640 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 640 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015mengenai subjek dan objek hukumnya;3.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/201510.503/482/SK/BP2T/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaH.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — BUPATI SUMBAWA (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) vs CECE SURIADI, dkk
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 172 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: INDI SURYADI, S.H.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, SuratUkur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m?
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014penggantian sertifikat yang hilang, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 654,tanggal 16 Desember 1985;.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi .......Rpo489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 172 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — GUBERNUR LAMPUNG vs. SAEPUDIN, SE
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — ABUBAKAR SATTU, S.H., N A H A R A, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
58 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 57 K/TUN/2011
    Nomor57 K/TUN/2011Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan H.M.
    Nomor57 K/TUN/2011UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;7.
    Nomor57 K/TUN/2011alasan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yangdiatur dalam undangundang. Kalaupun Para Penggugat pernahmenghubungi Sdr.
    Nomor57 K/TUN/2011Permohonan Kasasi Nomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN.Mks.
    Nomor57 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. HANSOLL INDO vs. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), DKK
119 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20141.15,1.16.1.17,1.18.1.19.a.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20147.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/2014a.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
95 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 361 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 361 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT004 RW 005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, KotaBekasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Sulasmo Sakuri, S.H., M.H.2.
    , atas namaHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016Saeful Anwar, yang berlokasi menurut Sertipikat di Desa Duren jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;2.
    Minin Bin Sahi Bin Umum Bin Sinan sebagaiPenggugat Intervensi dalam Perkara ini, terlihat dengan jelas bahwaHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai kepemilikan yang manaPenggugat Asal Mawan, dkk dan Penggugat Intervensi M.
    Menghukum Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang untukHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016