Putusan Nomor 2484/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00089/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00006/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016,atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di JalanSudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

sebagaimana mestinya; Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbanganhukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevansecara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan faktahukum yang terungkap dimuka sidang; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu padasaat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian dirumahnya,Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket plastikkecil berisi sabu berat netto selurunhnya

Utrdan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa:2 (dua) bungkus plastik klip berisi masingmasing 1 (Satu) plastik klip kecilyang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto selurunhnya 1,58 gram(berat netto seluruhnya 1,1374

Menetapkan barang bukti:2 (dua) bungkus plastik klip berisi masingmasing 1 (Satu) plastik klipkecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya1,58 gram (berat netto selurunhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrimberat netto seluruhnya 1,0743 gram);1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;6.

Sisa barang bukti : Nomor barang bukti :4319/2020/NNF dengan berat netto selurunhnya 0,6124 gram, Nomorbarang Bukti : 4320/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;Halaman 6 dari 18 Hal.

Nomor 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UndangUndang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari aparat yang berwenang untukmenggunakan Narkotika Golongan berupa shabushabu;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dalam perkara ini berupa 6 (enam) sachet plastik beningberisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (Shabushabu)dengan berat netto selurunhnya 0,7018 gram, sisa hasil Laboratoriumdengan

nafkah untukPenggugat dan keluarga; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa sSelanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangansaksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agarPengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadirtanpa alasan sah menurut hukum ;Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan dianggap telah termuat selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Rofian selama 1(satu) tahun dikurangi selurunhnya selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa Dua buah sangkar, Satu ekor burung jenis murai batu;dikembalikan kepada saksi Yusak taufik; Satu potong jaket warna cokelat; Satu potong celana jeans pendek warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa Satu buah helm merk KYT warna hitam; Satu buah helm merk HIU warna pink Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 51.452.960 (51.452.960) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang

Bahwa terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara menelan langsungpil ekstasi menggunakan air dan reaksi yang terdakwa rasakan yaitu jantungberdetak kencang, berkeringat, pandangan agak kabur, euforia, enjoy,merasa gembira ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa: 10 (Sepuluh) butir ekstasi warna merah muda logo INSTAGRAM denganberat Netto selurunhnya 3,0030 gram, sisa barang bukti berupa 9 (Sembilan)tablet yang mengandung MDMA dengan berat Netto seluruhnya

Menetapkan barang bukti berupa: 10 (Ssepuluh) butir ekstasi warna merah muda logo INSTAGRAMdengan berat Netto selurunhnya 3,0030 gram, sisa barang bukti berupa 9(sembilan) tablet yang mengandung MDMA dengan berat Nettoseluruhnya 2,7027 gram, dimusnahkan.6.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya

Soeradji Tirtonegoro No.211, Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan,Klaten dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalamdaerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara

hukum yang berlaku perbuatan terdakwa tersebutdilarang karena BPKB dan STNK Mobil Grand Livina tersebut bukanlah milik terdakwaakan tetapi milik Saksi Noor Sudiarto karena sudah terjadi jual beli antara Terdakwadengan saksi Noor Sudiarto sehingga Hak Milik atas mobil Grand Livina tersebut telahberalin kepada Saksi Noor Sudiarto, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas BPKBdan STNK tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya

dikabulkan sesuai dengan perhitunganPemohon Banding di atas dan Pemohon Banding mohon agar jumlahkelebihan pembayaran PPN Masa Pajak April 2011 sebesarRp10.717.537,00 dapat dikembalikan kepada Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116131.16/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 9 Januari 2020 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

248.455.9694 Kompensasi Masa Sebelumnya 0 0 05 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 83.604.747 (83.604.747) 05 Sanksi Administrasi: 40.130.278 (40.130.278) 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 123.735.025 (123.735.025) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004916.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 1656/B/PK/Pjk/2020putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00693/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21April 2017