Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — IR. HENDRA CHOLIL AZIZ vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DKK
98 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 376 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:IR. HENDRA CHOLIL AZIZ, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanswasta, tempat tinggal Jalan Bambang Utoyo, Komplek Villa Bari IndahBlok B No. 10, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:LISA MERIDA, SH2.
    Il Palembang ;2 MISSIANNA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015beralamat di Jalan Menumbing No. 182/8 RT. 08 Kel. KepandeanBaru Kec. IT. Palembang ;3 THAHJA KAILANI, kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Argopuro RT. 02 RW. 06 Kec. GajahMungkur Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberikankuasa kepada : 1. Edwin Pamimpin Situmorang, SH., MH. 2.Patuan Siahaan, SH., 3.
    Hendra Cholil Aziz, SHMHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015No. 2399 / Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 Surat Ukur No. 171 / B.Sangkal / 2002 tanggal 25 Juli 2002 seluas 1579 M2 atas nama Ir. HendraCholil Aziz dan SHM No. 2398 / Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SuratUkur No. 170/ B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 seluas 1824 M2 atasnama Ir.
    Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitumengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : meskipun sengketaterjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkutpembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu diajukan kePeradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.
    Imam Soebechi, SH., MH.Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015Panitera Pengganti,Biayabiaya Ttd./1. Meterai ..................00.. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH., MH.2. Redaksi................. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi ...... Rp489.000,00Jumlah ...................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K /TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Hj. SITI AISYAH LUBIS, AHMAD AZHARI NASUTION, dkk.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, TANSRI CHANDRA,
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K /TUN/2008
    No. 98 K/TUN/2008tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. A.
    No. 98 K/TUN/200811.12.13.14.diberikan hak prioritas kepada mereka yang menempatitanah bekas hak pakai untuk mengurus hak terhadap tanahtersebut;d.
    No. 98 K/TUN/2008karena tidak memperhatikan dengan cermat yang menguasaiobjek yang merupakan data fisik adalah Penggugat sejak tahun1966 sampai sekarang;PENETAPAN PERINTAH PENUNDAAN 15.
    No. 98 K/TUN/2008Kecamatan Medan Barat, Kota Medan kepada Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan (Bukti P4);Bawa kemudian pada tanggal 2 Oktober 1989 Almarhum A.
    No. 98 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 — VICTOR TANAMAL, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK.
38 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 408 K/TUN/2011
    Nomor 408 K/TUN/2011permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Akik Nomor 52DMedan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 788 yang telah dibalik nama menjadiatas nama Rosita Tamin dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari anaknyayang masih dibawah umur bernama Edwin Tanamal;Akta Jual Beli Nomor 145/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang diperbuat dihadapanDrs. Sugisno, S.H.
    Nomor 408 K/TUN/2011b Hak Milik Nomor 789 atas nama Victor Tanamal, yang didaftarkan pada6Kantor Pertanahan Kota Medan dengan Hak Tanggungan Nomor 3174/2004Peringkat Pertama dan Nomor 3130/2005 Peringkat II namun sebelumnya telahdilaksanakan Cek Bersih, sedangkan pemegang Hak Tanggugan ini adalah PT.Danamon Indonesia Tbk.
    Nomor 408 K/TUN/201120 Bahwa setelah di Cek Bersih pada Kantor Pertanahan KotaMedan barulah dilaksanakan pembuatan Akta Jual Belisekaligus balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik tersebutmasingmasing :Akta Jual Beli Nomor 84/Sukaramai I/2003 tanggal 08 Juli 2003 yang diperbuatdihadapan Hj. Jasmi Rivai, SH.
    Nomor 408 K/TUN/201124e Bahwa setelah masingmasing Sertipikat Hak Milik Nomor 788,789, 790, 791/Sukaramai II dan telah dibaliknamakan kepadamasingmasing pembeli, maka dialihkan kembali dengan jual beliberdasarkan:Akta Jual Beli Nomor 38/2007 tanggal 26 April 2007 yang diperbuatdihadapan Henry Tjong, S.H.
    Nomor 408 K/TUN/201130atasannya, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat HakMilik Nomor 788, 789, 790, 791/ Sukaramai IT;Akibat bukti T.2 tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan tidak pernahmembandingkan antara bukti T.2 dengan bukti P.1 dan bukti P.2, sehinggaMajelis Hakim yang memutus perkara a quo baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding tidak menemukan faktafakta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAMPAR vs. RUSLI NURDIN
80 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 442 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar (STA.8+000) Bangkinang,Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Zulfahmi,SH.MH., Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Kampar, beralamat di Kantor Bupati Kampar diBangkinang, 2.
    ketiganyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan ImamMunandar/Harapan Raya Nomor 78 A Pekanbaru Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor /SKKPTUN/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangHalaman dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    Bahwa meskipun saudara Abdul Rahman Kasim/ahli warisnya mengajukanpeninjauan Kembali karena Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, makaPenggugat berdasarkan dua surat sebagaimana dalam angka 8 (delapan)Penggugat mengajukan permohonan Izin Pendirian Pasar;10 Bahwa setelah melakukan beberapa prosedur dan mendapat dukungan dari 5(lima) desa yaitu masingmasing :a Desa Baru;b Desa Pangkalan Baru;c Desa Buluh Cina;d Desa Tanah Merah;e Desa Pandau Jaya;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    /2014Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturanundanganyang berlaku;Bahwa didalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 93 K/TUN/1986 tanggal 24 Februari 1998 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 telah diperoleh kaidah hukum bahwa tidak termasukkewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara apabila gugatanPenggugat adalah sengketa mengenai fisik tanah dan kepemilikannya,sehingga dengan demikian Pengadilan Tata
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN vs RUSTAM EFFENDY, S.E., M.M.,, dk
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015V.Vi.Surat Keputusan KPU Prov.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015menjadi surat pemberhentian baru.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — BURHAN KOTO vs. ZULHENRI, DK
128 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015Kari adalah desa yang baru dimekarkan sedangkan Desa Jakeadalah desa yang sudah lama definitif; Asas Larangan Bertindak Sewenangsewenang;Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telahbertindak sewenangwenang dengan menghilangkan hak Penggugatatas tanah milik Penggugat.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACT!
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015 Bukti T Il Intv2: Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeterangan Juat Beli Nomor 54/2012/PGT.590tanggal 05 Desember 2009 antara SaudaraRudi sebagai penjual dengan Burhan Kotosebagai pembeli, lampiran Surat KeteranganTidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2009dan gambar letak tanah seluas + 15.600 m?
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — GUNTUR,dkk vs BUPATI BANYUASIN,
69 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 241 K/TUN/2010
    No.241 K/TUN/2010jelas merupakan Kompetensi Peradilan Umum (PN), dan bukan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sesuai kaedah hukum dalam perkara No.80/TUN/1993, tanggal 7September 1999, dari rangkuman putusan MA.RI, tentang KewenanganMengadili 1995:125 rangkuman 2000, yaitu mengenai kewenanganmengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negarayang menyatakan : "Meskipun sengketa terjadi akibat dari Surat KeputusanPejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak
    No.241 K/TUN/20104. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Reg.
    No.241 K/TUN/2010seluruh anggota BPD Muara Padang, karena merupakan kebijakanyang menyangkut hajat hidup orang banyak ;Bahwa atas dugaan pemalsuan dan kepalsuan bukti 1.6 tersebut,adalah merupakan tanggung jawab semua yang menandatanganisurat tersebut, yaitu Bonek Agus : Plt.
    No.241 K/TUN/20103.
    No.241 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — BUPATI KABUPATEN POHUWATO, DK VS IDRIS KADJI, DKK
216 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 504 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 504 K/TUN/2016A.
    DASAR GUGATAN:Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara(TUN).
    Putusan Nomor 504 K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 504 K/TUN/201610.sebagai berikut: Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana pada ayat (1) adalah:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 504 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Nopember 2011 — Drs. MOH. CHOIRUL YUSUF SHOLEH, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2009
    PUTUSANNo. 150 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Drs. MOH.
    A. 3 pada BadanPertimbangan Kepegawaian ;Kesemuanya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/BAPEK/2007tanggal 24 Juli 2007 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2008 No.39 K/TUN
    No. 150 PK/TUN/2009bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 1Januari 1974 sebagai guru SD sampai dengan menjabat sebagai Kepala Ranting Dinas Pdan K bulan April 1998 berarti telah bertugas selama 24 tahun lebih 3 bulan, belumpermah melakukan pelanggaran disiplin
    No. 150 PK/TUN/2009keputusan yang dipersoalkan tetapi belum melihat Adil seadiladilnya antara beratkeputusan yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ;Gambaran singkat pokokpokok masalahnya adalah sebagai berikut :1 Saya Drs. Moh.
    No. 150 PK/TUN/2009dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :Drs. MOH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Ny. NIRTIA SANUSI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DKK
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20145. R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Nomor : 25 Tabun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;15.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Ny. H.ROKHAYAH Janda R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — TALMINTO,DKK VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
200 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 78 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagaikawasan hutan produksi;Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukanuntuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (natuurlijkeperson atau recht person).
    Putusan Nomor 78 K/TUN/201523.24.dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara;d.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015B.C.AD.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — ADE IRAWAN, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU,
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :ADE IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempattinggal di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H. ; MUS MULYADI, S.H.
    No. 294 K/TUN/2010Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknyaatas dalildalil :1.Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat karena telah diterbitkannyaSurat Keputusan Nomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) agar memberikanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/V/2009 tertanggal 30 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri atas nama Ade lrawan (Penggugat) ;3.
    No. 294 K/TUN/2010dilakukan pembentukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap diriPemohon Kasasi ;3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuanperundangundangan dalam menilai dan menguji Surat KeputusanNomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — THE DJURIANTO IRAWAN vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Ad.1.1. Mengakibatkan kerugian Penggugat dan masyarakat, yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.2. Membahayakan Penggugat dan Masyarakat yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.3.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangantinggi; danb.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/20177. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12Huk/2015tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perijinan KepadaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu;8.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/PTUNSRG yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. EMMA DIENOVYNA S.STP
45 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 352 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) yangberkedudukan di Gedung 3 lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara,Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur, yang diwakili oleh YuddyChrisnandi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku KetuaBadan Pertimbangan
    Majelis Hakim PT.TUN Jakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnyakarena sesuai Pasal 48 ayat (3) menyebutkan Apabila terjadi pelanggaranHalaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010) maka hasil pemeriksaan tetapberlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010).
    TUN Jakarta dalampertimbangan hukumnya tidak benar, sehingga salah dalampertimbangannya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahalaman 37 alenia 1 telah melakukan kekhilafan dalam pertimbanganhukumnya, karena Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca danHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016memahani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.HBiayabiaya :1. Meterai ..0 0.00... ee eeeeeeettetteeeeees Rp 6.000,002. RedakSi ... 0... .0cc. cece cece eeeeeeeeeeeeeees Rp 5.000,003. Administrasi .....0....0..0.ceceeeeee eee Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 —
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2012
    Nomor 186 K/TUN/201214mempertimbangkan keberatankeberatan Pemohon Kasasi/ dahuluPembanding/Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya;.
    Nomor 186 K/TUN/201220(lima) tahun (in casu bahkan hampir 10 tahun), tanpa dikomplain ataudiprotes oleh Penggugat;e. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Pemagarsari tanggal 8 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 1 Desember1998 Nomor 47/Pemagarsari/1998 luas 37.835 m?
    Nomor 186 K/TUN/2012222. Tentang Mahkamah Agung Mengadili Sendiri Dalam Tingkat Kasasi;A.
    Nomor 186 K/TUN/201224a.
    Nomor 186 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2008 — JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 213 K/TUN/2005
    No.213 K/TUN/2005Anugerah Pemohon Kasasi sampaikan pada bapak Presiden RepublikIndonesia tentang tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalampengelabuhan atas Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 yangdiundangkan oleh Presiden yang alu.
    No.213 K/TUN/2005No. 3 tahun 1980 Pasal 8 huruf b menyatakan kenaikan pangkatreguler/otomatis setingkat lebih tinggi dalam jangka lima tahun ke atasdengan nilai DP 3 ratarata cukup.
    No.213 K/TUN/2005dan Pensiun bahwa SK pengabdian Penggugat/ Pembanding/PemohonKasasi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegeraYogyakarta ;10.
    No.213 K/TUN/2005Terlambat mengajukan permohonan kasasi :Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri ........../Tinggi ..... barulah padatanggal wo... Sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan PengadilanTinggi ....... No. ...... tanggal .......
    No.213 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — SANGGUR vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, DKK
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 232 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal28 Februari 2001 jo Nomor 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998menyatakan :"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan KepemilikanTanah Bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara,melainkan Kewenangan dari Peradilan Umum;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudianditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jikadihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suaramaka jumlah akhirnya pasti sama.
    (Yurisprudensi Nomor 482 K/TUN/2003 tertanggal 1882004):Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yangdigugat hanyalan Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan PemilinanKepala Desa Trisono tidak ikut digugat.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono,Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pulasebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu denganyang lainnya;b.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/G/2013/PTUN.SBY. Jo.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. SABAR GANDA, ;PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2011
    Nomor 06 K/TUN/20111/Desa Kamal yang masih dikuasai para penggarap dan pemegang hakterakhir sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkanTergugat sendiri dan menerangkan data fisik dan juridis tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 1/Desa Kamal, Surat Ukur Nomor 153 tanggal 27Februari 1932 seluas + 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/2011Sertipikat Hak Pakai Nomor 120/Cengkareng Barat, tanggal 11 Februari2004, Surat Ukur Nomor 693/2000 tanggal 27 November 2000 seluas2.520 M?
    Nomor 06 K/TUN/201112tanah sertipikat HGU Nomor 1/Kamal seluas 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/20112020Pemohon Kasasi.
    Nomor 06 K/TUN/20112424
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — BUPATI BUOL vs. PT TRANS SENTRA MULIA, DK
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 679 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 679 K/TUN/201520.21.22.c.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015A. Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat:B. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015