Ditemukan 12306 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-03-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 334/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 14 Agustus 2014 —
21 — 7
21 — 7
Rutan Polsek Kebayoran Baru berdasarkansurat Nomor : B136/0.1.14.3/Euh.1/02/2014 tanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat Nomor :B182/0.1.14.3/Euh.2/3/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014sampai dengan tanggal 06 April 2014;Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.334/Pid.Sus/2014/PN Jkt Sel4 Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan suratNomor : 409
Sel., ditahan di Rutan Cipinang Jakartaberdasarkan surat Nomor : 409/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2014,sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;6 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, ditahan di Rutan CipinangJakarta berdasarkan surat Nomor : 1201/Pen.Pid/2014/PT.
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Mustafa, M.H) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Register : 06-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN AMLAPURA Nomor 44 /Pid.B/ 2013/PN.AP Tanggal 1 Oktober 2013 — - GUS RAI.
126 — 79
126 — 79
utang atau yang bolehdipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat ituasli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatukerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal darigugatan perdata mengenai kepemilikan tanah SHM ( sertifikat hak milik ) no 407,408, 409
Kerta selaku petugas Sedahan maka di dapatkan keterangan bahwa tanahan I Rayu di dalam letter C pipil 138 telah dicoret dan pada kolom sebab dantanggalnya terdapat tulisan dijual ke No. 311 yang atinya bahwa tanah tersebuttelah berpindah kepemilikan ke No. 311 dan hasil pengecekan tersebut oleh IGusti Ngurah Kerta disampaikan kepada terdakwa;KUHP;Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 mengajukan gugatanperdata mengenai kepemilikan atas tanah kepada saksi Ida Made Alit SHM No.407, 408, 409
Register : 12-06-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN TOB Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
WELLI LUMAHU, SE Alias WELLI
140 — 305
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
WELLI LUMAHU, SE Alias WELLI
140 — 305
tertanggal Selasa tanggal 18 Juni2019 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalahdan oleh karenanya Menuntut agar:1.Menyatakan terdakwa WELLI LUMAHU, SE Als WELLI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SetiapKepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat KeputusanDan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau MerugikanSalah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 409
Menyatakan terdakwa WELLI LUMAHU, SE Als WELLI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SetiapKepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat KeputusanDan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau MerugikanSalah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 409 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017tentang Pemilihan Umum;2.
Putus : 13-04-2011 — Upload : 25-05-2011
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 0490/AG/2010 Tanggal 13 April 2011 —
20 — 7
20 — 7
.; Fotokopi Laporan Transaksi atas nama XXX(bermaterai cukup dan telah dilegalisir), No.Rekening : 8380100003 409, yang dikelurkan oleh1617Cimb Niaga tanggal 30 September 2010, kemudiandicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama laludiberi kode PBop rr eee14. Fotokopi Polis AIG LIPPO atas nama XXX(bermaterai cukup dan telah dilegalisir), NomorPolis : 13880510, yang dikelurkan di LippoKarawaci oleh PT.
Rekening : 838010003 409 yang0490/Pdt.G/2010/PA.Tnk20dikelurkan oleh Cimb Niaga tanggal 26 Januari2010, kemudian dicocokkan dengan aslinya danternyata sama lalu diberi kode P 12.; 25. Fotokopi Tanda Kepesertaan Tabungan Pendidikanatas nama XXX (bermaterai cukup dan telahdilegalisir), No. Rekening : 838 010002 403 yangdikelurkan oleh Cimb Niaga tanggal 26 Januari2010, kemudian dicocokkan dengan aslinya danternyata sama lalu diberi kode P 13. ; .
Putus : 16-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 — PERUM PEGADAIAN KANTOR PUSAT Cq. PERUM PEGADAIAN KANTOR WILAYAH MEDAN vs RINI RISWILYANTI dan PT. ERA PERMATA SEJAHTERA
53 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
sama dengan Pegawai Tergugat sehingga tidakada perbedaan antara Pegawai Tetap dengan Pegawai Kontrak sehinggaPenggugat berkeyakinan kontrakkontrak yang telah ditandatangani sebelumnyahanya sebagai kamulflase agar karyawan yang menandatangani SuratPerjanjian Kerja Kontrak tidak menuntut dana pensiun kelak dan untukmemudahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga sudahselayaknya dinyatakan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh General ManagerPerum Pegadaian No. 409
/BD.100411/2009 tanggal 1 Desember 2009Penggugat dipanggil untuk mengikuti Diklat Penaksir Muda di Jakarta mulaitanggal 9 Desember 2009 s/d 15 Januari 2010 dan untuk dapat mengikutidiklat tersebut Penggugat diwajibkan membuat surat pengunduran diri padaTergugat II; Bahwa oleh karena itu Penggugat menandatangani surat pengundurandiri tanggal 4 Desember 2009 untuk dapat mengikuti diklat sebagaimana suratTergugat No. 409/BD.100411/2009 tanggal 1 Desember 2009 di Jakarta; Bahwa surat pengunduran diri
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Tanggal 11 Agustus 2014 — ABDUL HADI, S.Ag
179 — 26
179 — 26
HSTyang dikirimkan ke Kanwil Depag Propinsi kalimantan Selatanadalah sebanyak 1000 (seribu) orang dan yang dinyatakan masukdata nominasi tenaga honorer oleh BKN sebanyak 409 (empatratus sembilan) orang, kemudian dari data 409 (empat ratussembilan) orang tersebut oleh Depag Kab.
Selanjutnya untuk kelengkapan berkas guna pengangkatanmejadi CPNS dilakukan bertahap berdasarkan surat dari DepagRI dan akhirnya diangkat menjadi CPNS.Bahwa jumlah tenaga honorer pada Depag Kab.HST yangdikirimkan ke Kanwil Depag adalah sebanyak kurang lebih 1000orang dan yang dinyatakan masuk data nominasi tenaga honoreroleh BKN sebanyak 409 Orang, kemudian dari data 409tersebut, oleh Depag Kab.HST diusulkan menjadi CPNSsebanyak 385 orang karena 24 orang ada yang sudah terdaftardi pemda, ada yang
Register : 09-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1179/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 14 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
6 — 3
6 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 17-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 12 Juli 2017 — Pemohon dengan Termohon
9 — 4
9 — 4
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 13-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA PEMALANG Nomor 1599/Pdt.G/2016/PA.Pml. Tanggal 17 Oktober 2016 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBantarbolang, Kabupaten Pemalang Nomor: 409/58/VV2008 tanggal21 Juni 2008 (Bukti P.2); Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut: .
Register : 26-01-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 0460/Pdt.G/2016/PA.Clp Tanggal 18 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
. : 409/KUASA/I/2016/PA.CLP, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan,tempat kediaman di Kecamatan Patimuan KabupatenCilacap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2016,telah mengajukan
Register : 03-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0439/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 15 Juni 2016 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 03-10-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 5 Juli 2017 — Pemohon dengan Termohon
9 — 10
9 — 10
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 29-06-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1409/Pdt.G/2015/PA.Bjn Tanggal 11 Agustus 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 1
8 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;Halaman 7 dari 9 : Putusan nomor: 1409/Pdt.G/2015/PA.BjnMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009,Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13Agustus 2010 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI nomor28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majlis
Register : 26-02-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 484/Pdt.G/2015/PA.Bjn Tanggal 12 Mei 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 2
14 — 2
Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanHalaman 10 dari 14 : Putusannomor: 484/Pdt.G/2015/PA.Bjnkedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon a quopatut untuk dikabulkan ;20 22 ooo ene ence cee neeMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409
Register : 04-02-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA BOYOLALI Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Bi Tanggal 6 Maret 2015 — Perdata
10 — 0
10 — 0
Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 serta Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal13.
Register : 25-04-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Bkl. Tanggal 30 Mei 2016 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
8 — 3
Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 11-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1122/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 2 Maret 2016 — Pemohon dan Termohon
10 — 4
10 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 11-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 15 Agustus 2017 — Pemohon dengan Termohon
11 — 7
11 — 7
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 04-05-2015 — Putus : 12-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA BOYOLALI Nomor 621/Pdt.G/2015/PA.Bi Tanggal 12 Juni 2015 — perkara Cerai Talak
11 — 1
11 — 1
( f )Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohoncukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi MahkamahAgung RI Nomor 409