., M.H.Perincian Biaya:Materai PenetapanBiaya PanggilanBiaya ProsesPendaftaranRedaksi PenetapanJumlah> Rp. 6.000,: Rp. 100.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,: Rp. 5.000,: Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannyapada tanggal27 Nopember 2017.Pada Tanggal 27 Nopember 2017PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

PN.Sby jo Nomor 60/Pid..SusTPK/2020/PN Sby yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapHalaman 58 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 60/Pi.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dimohon setelahpemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segeradikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama mengingatTerdakwa dalam tahanan;Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 04 Februari 2021 Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yangmenerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtanggal 04 Februari 2021;Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Tipikor

Nomor60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal Februari 2021 NomorW.14.U.1/ /Hk.07/2/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwabahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 04Februari 2021, selanjutnya dimohon setelan penyerahan tersebutdijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan

kembali dalamwaktu yang tidak terlampau lama mengingat Terdakwa dalam tahanan;Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara TipikorNomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitaryang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya , tanggal 2 Maret 2021 NomorW.14.U.1/3467/HK.07/3/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Sehingga Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menganggap bahwaterdakwa Imam Hanafi merupakan subyek hukum sebgai pelaku tindak pidanakorupsi yang bersifat khusus, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa posisi terdakwaImam Hanafi sebagai koordinator dari ke 5 (lima) kelompok bersamasamasaksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerimabantuan hibah dari dinas Pertenakan Provinsi Jawa Timur

PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 9 dari 8, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bna

.::::::00eseeeeees .Rp. 50.000,NS) ee Rp. 10.000,RECAKSI 0... ccc cccceceeecceeccseeeeuueeeueeeeeeueeaueeeneeenes Rp. 10.000,M@tCll ......ccccccecccececeeeeeueeeuuececeeeeeaeeeaueeeneeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaaeesenees Rp110.000,(seratus sepuluh ribu rupiaQmor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHalaman 8 dari 9 Halaman,

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor6/PDT/2018/PT BNA. tanggal 15 Februari 2018;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan objek sengketa tanah sawah yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : Jalan Desa/Dayah Gamp. Geulumbuk (40,5 m);Timur : Jalan Negara dan Tanah Saibur Watan (64,m dan 10 m);Selatan : Tanah Saibur Watan dan Tgk.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 29 November 2012 Nomor : 107/Pid.B/2012/PNTTN, serta suratsuratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan NegeriTapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2012, NO.Reg.Perk

seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal27 Mei 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/PN.Mks dan memori banding dariJaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor

PADMA D.LIMAN, SH.MH~ Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manaHal 27 dari 28 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasatanggal 13 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengandihadiri oleh Hakimhakim Anggota serta dihadiri oleh Ny.

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara,berita acara persidangan, alatalat bukti yang sah di persidangan dan salinan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 45/ Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.

;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal9 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUOUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi danANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor, d.Melakukan tindakantindakan pencegahan tipikor, e.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa IIRUMIDI Bin TUKIMIN, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul17.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2015 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45

Penahanan Hakim Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;8.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;9.Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 11 Juli2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016;10.Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Wan Darmayana

Achmayu, SH,dan Khoirul Akbar, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WanDarmayana Achmayu, SH & Associates beralamat di Komplek Ruko MegaLegenda Blok A1 No. 32 Batam Center, Batam berdasarkan Surat Kuasa Nomor014/SKKWDA&R/Pid/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganNomor: 1284/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 16 Desember 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru tanggal 24 Juni 2016 Nomor 26/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh PaniteraPengadilan Tinggi Pekanbaru.Membaca Surat Dakwaan No.

Dan setelah itu JPU mengeluarkan bentuk surat yangdisebut P.1 jadi berkas perkara yang sudah mendapatkan predikatP.21. itu terjadi pada kasus tersebut diatas yang notabene telahditetapbkannya tersangka An.WAJA dan SELUT, didalamnyatercantum nama Pemohon sebagai SAKSI.Bahwa sampai pada saat proses persidangan (berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Pemohon pun telah dipanggil untuk memberikan kesaksiandalam persidangan yang berlangsung sejak dimulainya

awalPebruari 2017sampai sekarang (Surat Panggilan Sidang tanggal 14Pebruari 2017 di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan NegeriPalangkaraya).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salahdalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, kesalahan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mejatuhkan putusanterhadap diri para Terdakwa tidak ada pertimbangan hukum sama sekali atauhanya mengkopy pastekan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang jelas dan nyata telah keliru mengambil pertimbanganhukum dengan mendasarkan pada dakwaan yang

Lukman, sedangkan yang luasnya 6 (enam)gupang hanya dikuasai oleh para Terdakwa dan tidak terlihat adanyaperbuatan gadai;Berdasarkan keterangan tersebut, jelas sekali Penuntut Umum tidakteliti dan tidak cermat menyusun dakwaan hingga menjadi kabur, namunMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon membenarkannya dan menjadipertimbangan dalam menyusun putusannya begitu juga Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengikuti pertimbangan hukum yangsalah tersebut yang berakibat batal demi hukum

TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : ASTUTI Binti TRANGGONOTempat Lahir : Salatiga .Umur/Tanggal Lahir :44 Tahun /24 Desember 1967Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Perumahan Tulus Harapan Blok BXIV/10,Rt.06 Rw.09, Kelurahan Sendangmulyo,Kecamatan

Sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013;Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 16 Januari 2013 Nomor:06/I/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg . sejak tanggal 16 Januari 2013s/d 14 Pebruari 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 04 Pebruari2013 Nomor: 06/II/Pen.K/2013 Jo No.05/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg ,sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6.

Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 4 April 2013 No. 78/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;7.

Membebankan ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah)kepada terdakwa.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari SENIN tanggal20 Mei 2013 oleh kami PRAGSONO, SH. sebagai Ketua Majelis, SUYADI, SH.dan ROBERT PASARIBU, SH.

;Semarang, 30 Mei 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERAttdSRIBANOWO, SH.MMNip: 19580504198203 1008 111

kembali atau tidak pernah diperiksa olehInspektorat ataupun BKPSDMD;Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP Bahwa seingat saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diserahkanlangsung kepada Penggugat; Bahwa saksi menerangkan tembusan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ini tidak disampaikan kepada BKN dan BKN Regional VII; Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan tembusan SKtersebut, karena apabila kita melaporkan SK Pemberhentian SementaraPenggugat dan Penggugat terkena kasus Tipikor

otomatisakan diblok oleh sistem BKN sehingga nanti kita tidak dapat mengaktifkankembali yang bersangkutan; Bahwa setahu saksi, BKN tidak tahu ada SK tersebut karena tidakkami sampaikan ke BKN; Bahwa saksi menerangkan BKN Pusat dan BKN Regional VII pernahbeberapa kali datang ke BKPSDMD Pemprov Kepulauan Babel, biasanyaBKN Regional VII melakukan Monev dan BKN Pusat melakukanPengawasan dan Pengendalian ke kantor BKPSDMD Pemprov KepulauanBangka Belitung, tetapi kita tetap tidak melaporkan untuk kasus Tipikor

; Bahwa saksi membuat SK Pemberhentian Sementara formatnyatidak secara menyeluruh dibuat Sama persis dengan format BKN tetapi kamisesuaikan, jadi tidak sama 100% (Seratus persen); Bahwa saksi menyampaikan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ke DPPKAD karena itu terkait dengan gaji yang bersangkutansebesar 75% (tujuh puluh lima persen); Bahwa saksi mengetahui putusan Tipikor dari Penggugat ini sudahinkracht dari laporan dari Dinas yang bersangkutan; Bahwa saksi yang memproses SK Pengaktifan Kembali

,yaitu Surat yang pertama berisi nama 6 (enam) orang, dan surat kedua padaBulan November berisi 19 (Sembilan belas) nama termasuk namaPenggugat; Bahwa saksi diminta untuk menginventarisir namanama datadatanama PNS yang terkena Tipikor sejak saksi masuk di BKPSDMD dariTahun 2017; Bahwa saksi menerangkan kalau surat permintaan permintaan dataatau putusan ke Pengadilan Negeri itu baru pada Tahun 2018, sebelumnyaHalaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGPdata itu saksi dapat dari staf

dan atasan saksi yang memang sudah lamabertugas di sana; Bahwa saksi tidak tahu apakah semua nama yang tercantum di surattersebut sudah masuk semua nama PNS Provinsi Kepulauan BangkaBelitung yang terkena kasus Tipikor atau tidak; Bahwa saksi tidak tahu apabila ada nama PNS yang terkena kasustipikor tetapi belum dibuka namanama tersebut karena terkadangkepegawaian tidak pro aktif melaporkan kepada saksi; Bahwa saksi menerangkan, draft SK PTDH saksi serahkan langsungke Biro Hukum untuk dikoreksi,

Ifani Dewi) ;Pendidikan : S2; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember0 Ce2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal18 Januari 2015.3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 20154 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal

18 Februari 2015 s/d 19 maret 2015; 5 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06April 2015.6 Diperpanjang Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.7 Penahanan Mejalis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei2015; 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ene cnnne8 Diperpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak

tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 09 Juli 2015 No.157/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 23 Juli2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 13 Agustus 2015 No.178/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 22Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015; 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tinggi Jakartatanggal 15 September 2015 No.226/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015; 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Oktober 2015 No.237/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;13 Perpohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 18 Nopember 2015 No.W10.U0/53353 /HK.O7.XI.2015 untukmemperpanjang masa

M.H masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013, No. 97/Pid./2013/PTBNA, untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusanmana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dandidampaingi oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi BandaAceh, tanpa dihadiri oleh

AlharisA.PK Bandaro, dan Pemohon tidak juga mengajukan surat bukti akta kelahiran atausurat kenal lahir, mengenai nama lahir dan nama orang tua (ayah dan ibu) kandungpemohon, bisa jadi mengenai nama depan sama dalam satu keluarga misal namaanak anak dari Mantan Gubernur Jambi Nurdin Hamzah yaitu Zumi Zola (MantanGubernur Jambi terpidana Tipikor), adiknya bernama Zumi Laza, tidak juga Pemohonmengajukan surat bukti menganai pengangkatan Gelar Angku Pakiah Bandaro,dimana di Minang Kabau umumnya yang

Panitera Pengadilan Negeri BengkuluPanitera Muda Tipikor,TUTY HUTABARAT, SHHalaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor :70/Pdt.P/2020/PN Bgl