Ditemukan 922 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor lO/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -HERI SUHARJA -MUHYIDIN, S.IP Bin (Aim) SYARIF SUPARMAN
6511
  • mengawasi danmemeriksapekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa,membayar pekerjaansesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepadapihak penyediabarang /jasa.Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antaralain menerimapembayaran untuk pelaksanaan pekeriaansesuai dengan hargayang telahditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikanpekerjaan sesuaidengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkandalam kontrak,menyerahkan hasil pekeriaansesuai dengan jadual
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA
Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
10922
  • Jadual (X).b. Menyusun HPS.2Menyiapkan dokumen pengadaan.PsMengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumumanresmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik.120Menilai kualifikasi penyedia melalui Pasca Kualifikasi.Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.Mengusulkan calon pemenang.= 9 th Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PenggunaBarang/jasa.i.
    sekurangkurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :a.of 9bhm.n.para pihak yang menandatangam kontrak yang meliputi nama, jabatan, danalamat;pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis danjumlah barang/jasa yang diperjanjikan;hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syaratsyarat pembayaran;persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
6427
  • SUHARTINI(Dinas Kebakaran) ;Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 orang anggota ;Panitia Penerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.e Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985 tanggal 2 Juni2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut :e PUGUH SUSILO : Ketua ;e NILA DEWI PALUPI : Sekretaris ; IRAWAN ILHAM P : Anggota ;e WIWI WIDJANARKO : Anggota ;e SUPARMAN : Anggota ;e Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitiapengadaan adalah :1.ao SO MmMenyusun jadual
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 32/Pid.Sus- TPK/ 2016/PN.Bjm.
Tanggal 5 Desember 2016 — - SABERI Bin SABRAN - JUMRATUL RABIYATI Binti TUHALUS
9316
  • Mencatat Jadual harian yang dibuat Kepala IPSRS pada papan jadvalharian;15). Mendistribusikan surat permintaan perbaikan/pemeliharaan kepada Subinstalasi terkait sesuai disposisi Kepala IPSRS untuk dipelajari danditindaklanjuti;16). Melaporkan seluruh hasil kegiatan administrasi kepada Kepala IPSRS;17). Menyiapkan bahanbahan kelengkapan untuk menyusun suratpertanggungjavaban (SPJ) dalam penggunaan kegiatan pemeliharaan;18).
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ROBERTO,S.Sos Bin H.JUBAIR
6524
  • Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusunpanitia pengadaan ;d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan sesuai dengan kewenangannya ;e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa Ssesuai dengan ketentuan yang berlaku ;f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia barang dan jasa ;g.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — UUS RUSLAN, SE. M.Si.
488294
  • sebagai berikut:20Anggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.2 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari:a.BeProposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan,rincian pembiayaan dan jadual
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPKl2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -DODI JUNAEDI, SE Bin (AIm) ANANG SUTEJA -DAD UN, S.IP Bin (AIm) HONI
7413
  • dan memeriksapekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayarpekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihakpenyedia barang / jasa.Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerimapembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalamkontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — Ir. HERDIAN KOOSNADI
14427
  • Jadual lelang.* Hasil evaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupunharga, kualifikasi.Bahwa saksi tidak tahu kebenaran isi dokumen tersebut karenasaksi tidak ikut melakukan pekerjaan berkaitan dengandokumendokumentersebut, karena dokumen tersebutdikerjakan untuk fisik antara sdr. ILHAM BISRI atau AGUNGBUDHIARTO.Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung denganKepala Dinas Kesehatan H. DADANG , SIP.
Register : 14-04-2021 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap
Tanggal 24 Juli 2020 — 1.NIXON N. NILLA MAHUSE, SH., MH (JPU) 2.TAKAS MARUDUT, SH., MH (JPU) -JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STP.i (Terdakwa)
1110
  • pembelanjaan materai yang diterima EDDY POLLATU sebesar Rp. 7.500.000,-. 55. 1(satu) lembar foto copy kwitansi No. 211 tanggal 02 Agustus 2016 untuk pembuatan spanduk Bimtek dan Sosialisasi PPD dan PPS yang diterima EDY POLATU sebesar Rp. 10.000.000,-. 56. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Oktober 2016 untuk penginapan dan makan minum Tim Inspektorat KPU RI di Sarmi yang diterima SILA YAAS sebesar Rp. 14.675.000,-57. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 Juni 2016 untuk publikasi jadual
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
6922
  • ;e Bendahara : SRI SUHARTINI(Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 oranganggota;e PanitiaPenerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWIPALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota.Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku KetuaPanitia pengadaan adalah :Menyusun jadual
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
4815
  • SUHARTINI(Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 oranganggota;e PanitiaPenerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWIPALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota. 97 Perkara KorupsiBahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku KetuaPanitia pengadaan adalah :Menyusun jadual
Putus : 03-02-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
9654
  • SUHARTINI(Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 oranganggota;e PanitiaPenerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWIPALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota. 97 Perkara KorupsiBahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku KetuaPanitia pengadaan adalah :Menyusun jadual
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
10118
  • Eng untuk dilakukanpelelangan ulang sehingga dilakukan pelelangan ulang denganmengumumkan adanya pelelangan ulang di Koran Tempo tanggal 1Nopember 2011 dengan jadual pelelangan :1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan igl. 1 s/d 7Nopember 2011.Penjelasan dari tgl. 4 Nopember 2011 jam 09.00 s/d 12.00 wita.Batas akhir pemasukkan Dokumen Penawaran tgl. 8 Nopember 201108.00 Wita4. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 8 Nopember 2011 jam09.00 wita.
    Halaman 198 dari 3543251/UN8/KU/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan melanjutkanpelelangan pekerjaan pengadaan peralatan inventaris gedung baru Fakultaskedokteran dengan cara melakukan pelelangan ulang yang diumumkanpada Koran Tempo tanggal 27 Oktober 2011 dengan jadual pelelanganyaitu :1. pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan tgl. 26 Oktobers/d 2 Nopember 2011penjelasan tgl. 29 Oktober 2011 jam 09.00 s/d 12.00 witaBatas akhir pemasukkan Dokumen penawaran tgl. 3 Nopember 201108.00 wita4. pembukaan
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
5920
  • Pasal 87 ayat (1) huruf d, yang bunyinya :Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan padasaat pelaksanaan, dengan gambar dan atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPKbersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahanKontrak yang meliputi :d. mengubah jadual pelaksanaan2.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
12729
  • Eng untuk dilakukanpelelangan ulang sehingga dilakukan pelelangan ulang denganmengumumkan adanya pelelangan ulang di Koran Tempo tanggal 1Nopember 2011 dengan jadual pelelangan :1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan igl. 1 s/d 7Nopember 2011.2. Penjelasan dari tgl. 4 Nopember 2011 jam 09.00 s/d 12.00 wita.3. Batas akhir pemasukkan Dokumen Penawaran igl. 8 Nopember 201108.00 Wita4. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 8 Nopember 2011 jam09.00 wita.
    dimana padasaat penjelasan di tanggal 24 Oktober 2011 Panitia Lelang menemukanbahwa dokumen pengadaan lelang tidak sesuai dengan Perpres No. 54Tahun 2010 sehingga Kami melaporkan kepada KPA (Rektor Unlam)dimana KPA (Rektor) membuat Berita Acara pelelangan Nomor3251/UN8/KU/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan melanjutkanpelelangan pekerjaan pengadaan peralatan inventaris gedu ng baru Fakultaskedokteran dengan cara melakukan pelelangan ulang yang diumumkanpada Koran Tempo tanggal 27 Oktober 2011 dengan jadual
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
285122
  • memberikansaran untuk menolak atau memproses lebihlanjut permohonan kredit dari Calon Debituryang dituangkan di dalam MAR namun apabilaHalaman 101 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pstdalam penyusunan MAR tersebut banyakditemukan kekurangan maka ARK dapatmeminta data tambahan ataupun langsungmelakukan On the spot bersamasama denganRM.Divisi ADK (Adminitrasi Kredit).e Divisi ADK sebagai fasilitator meneruskan MAR dan FormPutusan Kredit kepada pemutus Komite Kredit, dan membuatagenda untuk membuat jadual
    semua data penunjang.e ARK mempunyai kewenangan memberikan saran untukmenolak atau memproses lebih lanjut permohonan kreditdari Calon Debitur yang dituangkan di dalam MARnamun apabila dalam penyusunan MAR tersebut banyakditemukan kekurangan maka ARK dapat meminta datatambahan ataupun langsung melakukan On the spotbersamasama dengan RM.Divisi ADK (Adminitrasi Kredit).e Divist ADK sebagai fasilitator meneruskan MAR danForm Putusan Kredit kepada pemutus Komite Kredit, danmembuat agenda untuk membuat jadual
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
408841
  • atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuranuang muka dan kewajiban pajak ;Bahwa sesuai dengan Pasal 33 dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor80 Tahun 2003 beserta perubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak.Perubahan kontrak dapat terjadi apabila ;1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak;2) Perubahan jadual
    Sesuai dengan Pasal 1, 9,29,30,31,32, 34dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 besertaperubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Bahwa Tidak dibenarkan addendum/amandemen tidak ada Negosiasi Teknis danharga yang tidak mengacu kepada Kontrak induk, Perubahan kontrak dapatterjadi apabila :1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak ;2) Perubahan jadual pelaksanaan
Register : 10-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - SYAMSUL BAHRI, SKM., M.Kes
18799
  • HK.03.05/II/1/10615.1/2010; tanggal: 23 Juli 2010 Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Panitia Pengadaan sebagai berikut:1.Menyusun Jadual dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasi pengadaan ;. Menyusun/membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);. Menyusun Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) atauStandar Dokumen Lelang (SDL);. Menyiapkan dokumen pengadaan termasuk kriteria dan tatacara penilaian penawaran dan dokumen lainnya;.
    80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, padaPasa 9 ayat (3) diatur bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam pengadaan barang/jasa adalah :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
Register : 01-03-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Agustus 2016 — - Facruddin Siregar alias Fahruddin Siregar alias Fahruddin Siregar,SKM
8329
  • Presiden Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal9 ayat (3) :Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kKelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
    Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :Pasal 9:(3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
Putus : 08-04-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2019 — Hendry Saputra
3101377
  • FAHMI DARMAWANSYAH ada memiliki saung.Bahwa saksi tidak mendapatkan uang untuk saung tetapi mendapat uangpengawalan dari napi;Bahwa jadual besuk untuk napi ada batas waktunya mulai jam 9 s/d jam 3sore;Bahwa pernah ada tamu melebihi waktu besuk ke napi dan itu fasilitas jugabuat para napi.
    Saksi merasa segandengan warga binaan yang mantan pejabatpejabat apalagi atasan saksi puntidak menegur jika ada pelanggaran tersebut;Bahwa untuk razia di lapas itu sesuai dengan jadual yang direncanakan, saksimengetahui banyak pelanggaran di lapas.Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi poin 11 yang mengatakan untuksetiap berobat atau ijin luar biasa, setiap warga binaan membayarRp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang biasanyarutin terjadi setiap harinya.