Ditemukan 39605 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-08-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Sidrap
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
  • Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah padahari Sabtu tanggal 26 April 2014 M/ 26 Jumadil Akhir 1435 H, dantercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor:195/26/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus2014.2.
    SidrapBahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulisyang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan membantah dalilpemohon tentang penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karenapenyebab awal pertengkaran adalah masalah ekonomi dan anak.Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut:a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 yang dibuatdan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,tertanggal 22 Agustus 2014.
    SidrapKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan rumahtangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagikemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkanmenjatuhkan talak satu raj) kepada termohon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — AHMAD FIKRI alias ACHMAD FIKRI, DK VS MUHAMMAD SUHARDI
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminanterhadap barang milik Para Pelawan;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pinak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR syuncto Pasal 206
    Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yuncto Pasal 206 ayat (6) RBg":7.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 183/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs.HE.Jumhana Cholil,MM Diwakili Oleh : Teguh Giri,SH
Terbanding/Penggugat : Eka Sartika Diwakili Oleh : Harles Silaban, SH dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : M.Firman Ismana
Terbanding/Turut Tergugat II : Ovian Ismana Diwakili Oleh : Teguh Giri,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat II : PD Pembangunan Daerah Kota Cirebon
89 — 66
  • Yahya Harahap, SH diberi hak kepada Pihak Ketigauntuk mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg yangberarti apabila pihak terseksekusi mengajukan gugatan perlawanan, makagugatan perlawanan diperiksa terlebin dahulu, dan eksekusi dibiarkansementara dalam keadaaan status quo, dan bila tanggal eksekusi belumdapat dijalankan, dan eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan
    Yahya Harahap, SH Ruang Lingkup Permasalahan EksekusiBidang Perdata Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2005, Halaman 333, 436);14.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 22 Rbg jo Pasal 195ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rodg serta pendapat ahli tersebut diatas,maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN ini telah sesuaidengan Ketentuan Hukum Acara Perdata;15.Bahwa Ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195
    Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku IlMahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: PerlawananPihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan keentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.
    PELAWAN telah dirugikan, sedangkan sita eksekusiyang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga sesuai dengan Pasal1340 KUH Perdata;26.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 799K/SIP/1971, wajar bila PELAWAN dalam hal ini menuntut tanggung jawabdan/atau ganti rugi dari TERLAWAN II atas tanah milik PELAWAN danperbuatan TERLAWAN Il ini merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikanhakhak PELAWAN;27.Bahwa berdasarkan Pasal 195
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2071/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
  • Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Umum
Register : 04-11-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 65/Pid.C/2021/PN Prp
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
S. RAMBE
Terdakwa:
JEKSON SIANTURI Als SIANTURI
20 — 12
  • Tandun Kab.Rokan Hulu;Agama : Protestan;Pekerjaan : Swasta;SUSUNAN PERSIDANGAN :Gilar AmriZal ,S.H siivieisiaccirenennnenennnmnnnmnennenena Hakim;SUIICAN,S.H oo... eeecccceececeeeeeeeeeeeneeeaceneeeeaneeeeeaneeeaceneeseanseesenseesoaes Panitera;Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik KepolisianSektor Tandun tanggal 04 November 2021 Nomor B/195/X1/2021/Sek.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 24-04-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1318/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 18 Juni 2015 — PENGGUGAT & TERGUGAT
17 — 2
  • selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel las, tempat tinggal diKabupaten SIdoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Bahwa, kedua belah pihak telah terdapat kesepakatan bersama dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :Pasal Bahwa, kedua belah pihak mengaku, adalah bekas suami isteri yang berceralberdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2013 No. 2715/Pdt.G/2012/PA.Sda dengan Akta Cerai tanggal 21 Januari 2013 No. 195
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 12 / PDT / 2019 / PT.MTR
Tanggal 14 Maret 2019 — SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN sebagai Pembanding dan 1. MAHNAN alias AMAQ LINA MARDANI bin AMAQ SAKRAH,dkk sebagai Para Terbanding
72 — 57
  • HAJI ZUBAEDI masingmasingPenggugat / Pembanding Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini,bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6)HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exeptio peremptoria) yang padapokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sitaeksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihakketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalamperkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalahpemilik
    barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukanmilik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketigatersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANGMILIKNYA dan bukan milik Tergugat.Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBgyang berbunyi:Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disitaitumiliknyaserta diadili seperti semulaHalaman 10 dari 61 hal.
    Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR 1.5.perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh PengadilanNegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusanituBahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukumkepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusanpengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatanperlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimanaketentuan pasal 195 ayat (6) HIR,
    HAJIZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasarperbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusanPengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJISAR! alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr.
    Sel menguasaitanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan MelawanHukum penggergahan dengan alasan karena hakim dalam buktiT2 berupa fotocopi putusan no.195/PidRing/2011/PN.Sel telahmenjatuhkan putusan melepaskan para terdakwa dari segalatuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para terdakwamerupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkra gugatan malwaris di Pengadilan Agama Selong.adalahmerupakan pertimbangan yang tidak tepat karena bertentangandengan amar putusan
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 25-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Hammarliandi Maila Kusuma
Tergugat:
1.Harry Salman Farizi Bin Harun Sohar
2.Prinny Sohar Binti Harun Sohar
Turut Tergugat:
Prasasti Widhi Aptapuri Binti Soewondo Priyowidodo
316 — 45
  • Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.
    Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan
    dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.
    Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila
    Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 06-09-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 142-K/PM I-03/AD/IX/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Serda Abdul Muis
44 — 23
  • menghadirkan Terdakwa, Sehingga sidangtidak dapat dilanjutkan.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2071/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
  • Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 22-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Skg
Tanggal 3 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 0
  • 195/Pdt.P/2021/PA.Skg
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 18-02-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Skg
Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
  • 195/Pdt.P/2019/PA.Skg
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama
Register : 05-05-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Pwk
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
  • 195/Pdt.P/2020/PA.Pwk
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 06-01-2023 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 17-01-2023
Putusan PA Soreang Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Sor
Tanggal 17 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 1
  • 195/Pdt.G/2023/PA.Sor
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 02-04-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr
Tanggal 24 April 2024 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
  • 195/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 04-06-2012 — Putus : 29-06-2012 — Upload : 08-07-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 195/Pdt.P/2012/PN.Ktb
Tanggal 29 Juni 2012 — SUWANDI,
25 — 4
  • 195/Pdt.P/2012/PN.Ktb
    SemayapKecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru, KalimantanSelatan ;Cen EEE EE EEE EEE EEE EE EASA EE EASA SEER Enea EEE selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal22 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKotabaru pada tanggal 04 Juni 2012 di bawah register perkara No. 195
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 25-07-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 04-06-2012
Putusan PA CIBINONG Nomor 195/Pdt.P/2011/PA.Cbn
Tanggal 24 Agustus 2011 —
14 — 16
  • 195/Pdt.P/2011/PA.Cbn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Perjudian
Register : 06-02-2012 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/PID.B/2012/PN.BDG
Tanggal 13 Maret 2012 — masri Juanda
18 — 1
  • 195/PID.B/2012/PN.BDG
Pengadilan PA PATI Perdata Agama
Register : 14-01-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 04-04-2022
Putusan PA PATI Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Pt
Tanggal 4 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
  • 195/Pdt.G/2022/PA.Pt
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 14-06-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bdw
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
  • 195/Pdt.P/2024/PA.Bdw