Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukanHalaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDNpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019;2.

Bank Pembangunan Daerah IstimewaAceh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNAtanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaIphone Daffi Yassera bin Ishak M.

PUTUSANNomor 6 / PDT / 2018 /PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :MARIAMAH Binti ABDUL DOLAH, bertempat tinggal di Dusun HarapanJaya Desa Simpang Empat Kec.Kluet Utara Kab.

,M.H.masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Januari2018 Nomor 6/Pen.Pdt/ 2018/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh M.Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNAMenimbang,........

Biaya proses ....Jumlah ..Rp. 6.000,Rp. 5.000,oe Rp.139.000, Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNA

PARA PENGGUGAT danTERGUGAT ) vide Pasal 3 alinea ke2 Perjanjian Kerjasama/BuktiT/1113;Hal 19 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI9.3. bahwa TANAH tersebut masih sengketa dalam perkara TINDAKPIDANA KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta, di manaPENGGUGAT II (Sdr. ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAID ALWAINY)telah ditetapbkan sebagai TERDAKWA;9.4.

Perlu TERGUGAT dan TERGUGAT Il informasikan, bahwa mengenaiperkara TIPIKOR tentang proses Penerbitan Sertifikat HGB No.:2849/Pinangsia (baca: sertifikat TANAH) sebagaimana diuraikan pada butir12 di atas, masing terhadap Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUW,Terdakwa: LUKMAN HAKIM KARTASASMITA telah dijatuhi hukum penjarasebagai berikut: Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUWBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.

No.1847 K/Pid.Sus/2014, tanggal06 Januari 2015, telah dijatuhi hukum pidana penjara selama 9 (sembilan)tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan; (Bukti T.I/1113);Hal 26 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI16.Sedangkan terhadap Terdakwa: ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAIDALWAINY, oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah dijatuhi hukum pidana

menyatakanbahwa:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohonbahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secaramateril.Selanjutnya, Putusan Pengadilan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SELterkait dengan perintah untuk menetapkan tersangka terhadapbeberapa pihak atau melimpahkan perkaranya kepada Kepolisian danatau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan danPenuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor

Maksuddari Pasal 25 UU TIPIKOR adalah penyelesaian yang secepatnya padawaktu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidangpengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkandengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.Sebagaimana diamanatkan oleh UU KPK, pada pokoknya Termohon hanyamemiliki kKewenangan untuk melakukan penanganan perkara TindakPidana Korupsi (Selain Tindak Pidana Pencucian Uang).

Jika kemudianalasan Pemohon mengkaitkan antara berlarutlarutnya penangananperkara dengan ketentuan Pasal 25 UU TIPIKOR tentu tidak adakaitannya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU KPK dan KUHAP,maka apabila Penyidik Termohon telah selesai melaksanakanpenyidikan maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada PenuntutUmum untuk kemudian dalam jangka waktu 14 hari dilimpahkankepada Pengadilan Negeri.9.

Membebani TerdakwaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 11/TIPIKOR/2013/PT.R. tanggal02 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor : 29/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal19 Desember 2012, yang dimintakan

banding ; Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masingmasingsebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid.Sus.Kasasi/2013/TIPIKOR/PN.TPL yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2013 Jaksa Penuntut Umumpada

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 April 2013 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal02 Mei 2013 ;Hal. 91 dari 100 hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Riau di Pekanbaru mempertimbangkan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang bertolakbelakang yang menyatakan unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara telah teroukti adalah untuk menghitung KerugianHal. 92 dari 100 hal. Put.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum danPara Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H Timur P.

PN Tipikor tgl. : 04012012,No.57/Pen.Pid.Sus/K/2012/PN. Tipikor.Smg; Sejak tanggal : 09012012 s/d07022012; 4. Hakim PN. Tipikor 13012012, No.20/Pen. Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Smg ; Sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d10 Februari 2012 ;8 Perp. WkI. Ketua 08022012, No.05/PN. Tipikor Pen./ K/2012/ PN.Semarang TIPIKOR Smg;Sejak tanggal 11022012 s/d100420129 Perp. PT. Tipikor : 03042012, No.97/Smg Pen.Pid/TPK/201 2/PT.Smg.Sejak tanggal : 11042012 s/d1005201210 Perp.

. : 01052012, No.130/Tipikor Smg Pen.Pid/TPK/201 2/PT.Smg.Sejak tanggal : 11052012 s/d09062012 Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaIGNATIUS. S. KUNCORO, SH,. MH., HANDRIANUS HANDYAR RADHITYA,SH., BENNY ANDREY KAILOLA, SH., KOMARUDIN NUR, SH.

Perkara PDS 03/SALTI/Ft.1/12/2011,tanggal 07 Mei April 2012, dimana berdasarkan pendapat Penuntut Umumbahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwa terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,Penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :1.

(Hakim Ad Hoc) masingmasingsebagai hakim anggota, dengan ARTJI LATTAN, SH., sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan TIPIKOR tingkat Pertama Semarang, serta dihadirioleh SUJIYATI, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSalatiga dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa; HakimHakim Anggota Hakim Ketua 151 TTD TTD1. lazuardi..tobing,sh herman .h. hutapea, SH,TTD1. Kartini liannaMandalena Mar n H Penitera Penggati TTD artji lattan, SH 151

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 16 Januari 2013 Nomor:06/V/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg . sejak tanggal 16 Januari 2013s/d 14 Pebruari 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 04 Pebruari2013 Nomor: 06/l/Pen.K/2013 Jo No.05/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg ,sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6.

Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 4 April 2013 No. 78/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;7.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No.

Membebankan ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah)kepada terdakwa.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari SENIN tanggal20 Mei 2013 oleh kami PRAGSONO, SH. sebagai Ketua Majelis, SUYADI, SH.dan ROBERT PASARIBU, SH.

;Semarang, 30 Mei 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERAttdSRI BANOWO, SH,MMNip: 19580504198203 100891

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN. Bjm, tanggal 5 Maret2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013a..

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 5Maret 2013 Nomor 02/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. yangdimintakan banding tersebut ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesarRp.2.500,00.

(dua ribu lima ratus Rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHal. 62

meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp41.864.150,(empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribuseratus lima puluh rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/PT.TPK.BUJM,tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 1542 K/Pid.Sus/2013MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/ PT.TPK.BUJM,tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm, tanggal 5 Maret 2013 ;MENGADILI SENDIRI :1.

monitor IBM ;42 41(empat puluh satu) unit UPS merek Bravo ;Dikembalikan ke RSU Tidar Kota Magelang ;6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 29 Mei 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor

tanggal 26 Agustus 2013dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwaJudex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Terdakwaberbedapandangan penerapan hukum dengan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang mengingatpertimbangan : Bahwa ahli Sdr. Susmadyanto, S.E. (ahli dengan spesialis keahlian di bidangkeuangan dari Pusat Study Ekonomi dan Kebijakan Publik, PSEKPUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mantan auditor/pemeriksa BPK)dalam memberikan kesaksian keahliannya dan keterangan keahlian dalamperkara atas nama Terdakwa dr.

bahkan dapat dikatakan cenderungtermasuk keuntungan yang minim dibanding keuntungan pada umumnyapenyedia barang sehingga disamping tidak ada keuntungan untuk diri Terdakwasendiri, penyedia barangpun jelas tidak mendapatkan keuntungan yangsemestinya ;e Bila diperhitungkan dengan alat dan pekerjaan dari hasil pengembangan karenakebutuhan Rumah Sakit (Project Ripping) maka Rumah Sakit justru malahdiuntungkan ;Bahwa dari berbagai argumen yang dijadikan dasar oleh Judex Facti MajelisHakim Pengadilan Tipikor

diperintah" oleh atasan (Sekda) dan atas pengaruhkepala DPKKD, sehingga sikap batin berubah karena terdapat tekanan eksternal dariatasan langsung, sehingga sub unsur "dengan tujuan" pun sudah seharusnya tidakterpenuhi apalagi dengan mencocokkan antara willen Terdakwa dengan faktamajunya RSUD Tidar Magelang sebagai akibat hukum yang terjadi ;3 Terhadap pertimbangan terpenuhinya sub unsur "Menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;Pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTBahwa pasca penundaan pelantikan Tergugat sebagai Calon TerpilihAnggota DPR dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) DaerahPemilihan Jateng VI dengan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019, terdapat fakta hukum baru yakni pada tanggal 24 Februari 2015Pengadilan Tipikor Semarang telah memutus perkara saudara Dr.

Terhadap Putusan tersebut, Tergugat selanjutnyamengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Semarang denganHalaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTNomor 239/KPU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal PermintaanKeterangan Terkait Status Hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. dantelah dibalas oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 15 Juni2015 dengan Nomor W.12.U1/2021/Pid.

Sebagaimana dalil yang telah Tergugat samapikandalam poin sebelumnya, ketika keluarnya Putusan Pengadilan TipikorSemarang Nomor: 138/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg, Tergugat tidak sertamerta langsung melalukan Penggantian terhadap Penggugat sebagaiCalon Terpilih, melainkan Tergugat tetap melakukan konfirmasi kepadaPengadilan Tipikor Semarang melalui Surat KPU Nomor 239/KPU/V/2015tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status HukumDr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H.

Nomor416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan KursiPartai Politik dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (fotokopi darifotokopi);Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : B4729/0155/09/2014tanggal 16 September 2014 Perihal Undangan (fotokopi darifotokopi);Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1577/KPU/IX/2014,tanggal 28 September 2014 Perihal Pemberitahuan CalonTerpilin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi darifotokopi);Salinan Putusan Perkara Tipikor

,MH., (fotokopi darifotokopi);Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Nomor :W.12.ui/2021/Pid.Sus.01.01/06/2015, tanggal 15 Juni 2015 HalPermintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. HM. IqbalWibisono, SH.,MH., (fotokopi dari fotokopi);Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKT7. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112.

Hal ini tidak mengherankan karena menyalahgunakankewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yangberkaitan dengan jabatan bahkan merupakan bestanddeel delict; Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikormenurut Abdul Latif merupakan species delict dari unsur melawan hukumsebagai genus delict.

Akan tetapi karenakorporasi sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan ataukedudukan seperti natuurlijkke person, maka Tipikor yang terdapat dalamketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orangperseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat publik (R.

yang ada padanya karenaJabatan dalam Pasal 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara a quo terhadap unsur ini menurutkami penuntut umum adalah kurang tepat: Bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 memiliki sifat/karakteristik khususyakni adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Bahwa memaknai penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Indriyanto SenoAdji menyatakan menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana,khususnya dalam Tipikor

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum,Karena rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsurkedua Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh

Adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, dan2).

Qomaruzzaman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaanLSM Tipikor, bertempat tinggal di Jalan Gn. Bromo Gang XI nomor 21, Monangmaning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Proinsi Bali; Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah temanHal. 4 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.

sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon;Panitera Pengganti; Hakim tersebut;A.WIBISONO, S.Sos DWI PURWANTI, SH Perincian biaya1.Meteral Rp. 6.000.Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pat.P/2019/PN Bgl4.5:Redaksi Rp. 5.000.Panggilan Rp. 60.000.Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 10 (Sepuluh) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo: 92/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TIPIKOR MEDAN yang mengadili perkara pidana tindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama : Ir SYAFARUDDIN NASUTION, MM;Tempat lahir : Binjai;Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 23 September 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013.s.d. 01 April 2013;Halaman 1 dari 189Putusan No.92/Pid.Sus.K/PN.Mdn6.

Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak Tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Syahrunsyah,SH, KhomaidiHambali Siambaton,SH,MH dan Wildan Areza, para Advokat berkantor di JalanImam Bonjol No.315 Kisaran, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahanberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012;Pengadilan Tipikor tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Medan padaPengadilan Negeri Medan No.92/Sus.K/2012.PN.Mdn tentang PenunjukanMajelis

bisa dihukum, ada legitimasi dalam pandanganundangundang;e Bahwa suatu kewenangan seseorang dan berdasarkankeabsahan surat, kalau termasuk, maka dia ikutmelakukan perbuatan melawan hukum;e Bahwa Tupoksi dari jabatan seorang kuasa penggunaanggaran tentang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, bahwa menterjemahkan pasal itu tidakboleh dipisah, kewenangan itu lahir dari kKedudukandari seseorang, garis kewenangan diatur dalampandangan undangundang, inti perbuatan melawanhukum ada di dalam Pasal 3 UU Tipikor

Penyelahgunaan wewenang, dari Kepresditarik ke koprupsi menjadi ada perbuatan melawanhukum;Bahwaahli berpendapat tanggungjawab pribadi danjabatan subjektif dari dalam diri manusia imanmenghendaki atau tidak, jabatan itu kewenanganapabila dilanggar maka terpenuhi pasal 3 UU Tipikor;Bahwa ahli berpendapat kalau kunci dari suatu jabatanadalah dari tupoksinya sehingga kalau dia melanggarTupoksi maka ikut bersalah, dan bisa dihukum;Menimbang, bahwa dimuka dipersidangan Terdakwa telah memberikanketerangan

SAKSI, Umur 46tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pers Tipikor PolewalliMandar,bertempat Kediaman diLingkungan XXX, KelurahanXxXx,KecamatanXXX, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengakusebagaiPemohon Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II.

PUTUSANNomor 47/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : Lie Siet Moi Alias Amoi;Tempat lahir : Sedau (Kalimantan Barat);Umur /tgl.

Terlawan merupakan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, maka seharusnya perlawanan Pelawanmengikutsertakan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam perkaradalam Perkara Pidana Nomor 42/PID.SusTPK/2016/PNBna. ;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Banda Acehtelah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Bna. tanggal 19 April2018 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara:1.

PUTUSANNo.1948 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat LahirUmur/TanggalLahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: HERLY ISDIHARSONO, SE.MM ;: Malang ;: 43 tahun/06 Desember 1969 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Jalan KS Tubun 2 X3 No. 5, RT. 05/RW. 02,Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah Kedoya,Jakarta Barat

MBA Advokat Penasihat Hukum Konsultan Hukum dariYayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat dijalan RamaSetia No. 73 D, Deyah Tengoh Kota Banda Aceh dan Kantor Perwakilan di JalanKenari Simpang Kuta Blang, No. 43 Kota Lhokseumawe; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 04 Mei 2015;Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 27 Agustus 2015 Nomor 158/Pen.Pid/2015/PTBNA tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara