Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — WILEM NOPE, S.H VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT (NTT), DKK
6226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WILEM NOPE, S.H VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT (NTT), DKK
    (bukti P.2);Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dariFraksi Partai Demokrat sampai saat ini. (bukti P.3);Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dariFraksi Partai Demokrat yang masih aktif, ketika mengikuti petunjuk teknis yangdiperoleh pada Silatnas Partai Demokrat di Sentul Bogor, bahwasanya sumberkuota bakal calon Anggota DPRD Provinsi, adalah seluruh Anggota DPRDProvinsi periode 20092014.
    Artinya kami sebagai DPRD Provinsi aktif wajibdicalonkan kembali, sebagai upaya pemulihan elektabilitas partai yang sedangmerosot saat ini.
    Harman dan Wilem Nope)kalah dan tidak maju ke putaran kedua, maka Penggugat mendatangi SekretariatDPD Provinsi NTT dengan maksud mendaftarkan diri sebagai Caleg, namun101112jawaban yang Penggugat peroleh dari Sekretaris DPD Partai Demokrat (Sdr.Jonathan Kana) bahwa atas perintah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTTSdr.
    Johny Kaunang, nama Penggugat telah dicoret dengan alasan yang tidakjelas;Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KPUD (H1 PendaftaranBacaleg) ternyata nama Penggugat tidak masuk dalam daftar Bacaleg dari PartaiDemokrat Provinsi NTT;Bahwa atas tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PembukaanAnggaran Dasar Partai Demokrat (bukti P.6) sehingga Penggugat sebagaiAnggota Partat Demokrat NTT oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrattelah diberikan Surat KePutusan Nomor 173/SK/DPP.PD/IX/2013
    partai politik harus diselesaikanterlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internaloleh Mahkamah Partai Politik , maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatankeberatankasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah
Putus : 30-04-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 30 April 2013 — ., S.Sos ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN). dk
3228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.Sos ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN). dk
    ketentuan normatifyang berlaku dalam internal Partai Politik peraturan perundangundangan yangmengatur tentang Partai Politik, maka secara hukum mengharuskan Tergugat IHal. 15 dari 25 hal.
    yang menetapkan:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan RT ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politikkepada Kementerian ;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
    MA/Kumdil/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yangmenyatakan:Perkara yang menyangkut dengan kebijakan partai dan sengketa bakal calonAnggota Legislatif, sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalahinternal partai, seharusnya diselesaikan dalam forum internal partai, danPengadilan harus menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara tersebut ;Merujuk pada alasan dan referensi ketentuan regulasi di atas, Tergugat I maka secarahukum, Pengadilan Negeri Banda Aceh harus
    Rumah Tangga, Kebijakan dan KeputusanKeputusan partai yang merugikan kader/ anggotanya, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 61 Bab XIII ART Partai Amanat Nasional yang ditetapkan padatanggal 9 Januari 2010, lembaga tersebut adalah Mahkamah Penyelesaian Sengketa(MPS), yang merupakan lembaga khusus bagi kader/anggota partai untukmenyelesaikan sengketa dalam tubuh partai, oleh karena adanya lembaga yangdibentuk untuk menyelesaikan sengketa dalam internal partai, maka sudahsepatutnya agar hakim Pengadilan
    dengan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnyaadalah pertimbangan hukum yang salah menurut hukum dan telahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyaitu Pasal 32 ayat (2) yang menguraikan:Penyelesaian perselesihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik ;Artinya secara hukum bila kita hubungkan
Register : 18-10-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN JENEPONTO Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.JO
Tanggal 18 Februari 2014 — DPC Partai PPRN
646
  • DPC Partai PPRN
    Dan apabila anggota partai tidak menyetoriuran ke Partai maka Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) berhak memberhentikan anggotanya, terlebih lagiapabila anggota terindikasi pindah partai lain seperti yangdilakukan Penggugat (Hj. Bungsuhari Dg.
    , perihal Penugasan Fungsional partai Golongan Karyaprovensi Sulawesiselatan No.39 An.
    Bungsuhari Dg Ngaisebagai Anggota DPRD Partai Penegak Demokrasi Indonesiaserta Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai PenegakDemokrasi Indonesia terhadap Pergantian Antar Waktu SaudariDra.Hj.
    orientasi padahal dia partai lain, itukebijakan partai;.
    pemecatan Penggugat;Bahwa saksi menjelaskan yang tidak loyal kepada partai ituseperti ada kepengurusan partai yang ilegal dan Penggugat loyalkepada kepengurusan partai yang ilegal tersebut, dan Penggugattidak ada kontribusi ke partai;Bahwa saksi menjelaskan mekanisme untuk dilakukan PAW diCabang itu semuanya Cabang yang mengurus;Bahwa ada prosedurnya untuk mengurus PAW di Cabang;Bahwa untuk PAW harus langsung surat pemecatan ;Bahwa yang di PAW tersebut dipanggil oleh partai terlebih dahulu,tergantung
Register : 27-10-2009 — Putus : 14-04-2010 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 412/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 14 April 2010 — DPP PARTAI DEMOKRAT,Cs >< KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (Ketua KPU), Cs
8010
  • DPP PARTAI DEMOKRAT,Cs >< KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (Ketua KPU), Cs
    Bahwa Penggugat adalah Partai Demokrat sebagai salah satu Partai PolitikPeserta Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Kota Jayapura.2. Bahwa Penggugat II adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdari Partai Demokrat Nomor urut 6 Daerah Pemiligan Kota Jayapura.3.
    Ada kesalhan penulisan angka dalam Berita Acara RekapitulasiPerhitungan Suara oleh PPD Jayapura Selatan yaitu perolehan suaracaleg Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) atas nama TimbulSipahutar, SH sebanyak 431 suara ditulis 413 suara dan perolehansuara caleg nomor urut 9 Fransiska Sanaki sebanyak 11 siara ditulis 1suara, sehingga perolehan Partai Demokrat berkurang 28 suara,sehingga Partai Demokrat kehilangan satu kursi yang menjadi milikklien kami sdri. Yoma Lisapaly.b.
    Bahwa oleh karena itu, secara hirarkis partai politik PesertaPemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdiri dari :e Peserta Pemilu Anggota DPR adalahPengurus Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Pusate Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsiadalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemiluditingkat Provinsi;e Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai Politik PesertaPemilu ditingkat Kabupaten/Kota.3.3.
    sebelum Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IIl melaksanakankewenangan sebagaimana diatas, Tergugat secara hokum mengumumkanperolehansuara partai politik peserta pemilihan umum secara nasional termasukperolehan suara Penggugat , yang dilaporkan oleh seluruh Komisi PemilihanUmum Kabupaten / Kota seIndonesia termasuk Tergugat II.Bahwa jika Penggugat termasuk Dewan Pengurus Cabang Partai DemokratProvinsi Papua dan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kota Jayapuradengan data perolehan suara yang
    Bahwa karena itujika Partai Peserta Pemilinan Umum Legislatif memperoleh kursi, maka kursi itudisebut Kursi Partai Politik.Bahwa oleh karena itu, kiranya yang paling berkepentingan untuk mengambiltindakan hukum dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalahDewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kota Jayapura, dan bukan PenggugatIl yang statusnya hanya sebagai calon yang diusulkan oleh Dewan PengurusCabang Partai Demokrat Kota Jayapura.Il. Dalam Pokok Perkara1.
Register : 30-04-2008 — Putus : 19-11-2008 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BATAM Nomor 38/Pdt.G/2008/PN.BTM
Tanggal 19 Nopember 2008 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera;2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Kepri, DKK
96139
  • Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera;2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Kepri, DKK
    SH, Advokat pada TIM ADVOKASI PENEGAKAMANAT KONSTITUEN PARTAI DAMAI SEJAHTERA(TAPAK PDS)yang beralamat di Perum Taman Alfa Indah D X No. 10,Joglo Jakarta Barat 11640, untuk mewakili paraPenggugat selaku Penggugat;MELAWAN1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA,Jl.Tirtayasa No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DAMAI SEJAHTERA KEPRI,Komplek Pertokoan Seruni No. 25 Batam.selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;3.
    Susunan dan KedudukanMPR, DPR, DPD dan DPRD ;Peraturan Perundangundangan Lainnya ;AD/ART serta Peraturan Organisasi Partai DamaiSejahteraIV.
    Bahwa seharusnya menurut Pasal 32 ayat (1),(2), dan (3) Bab XIV tentang PenyelesaianPerselisihan partai politik;Undangundang No.2 Tahun 2008 tersebut diatasmaka dalam perkara ini harus disertai ada faktadan bukti bahwa penyelesaian ini telahdiupayakan diselesaikan melalui mekanisme yangdiatur di dalam AD/ART partai, maka dengandemikian gugatan Para Penggugat diajukan tidaksesual dengan mekanisme penyelesaianperselisihan partai politik;III.
    Sedangkan perkara ini adalahtunduk pada hukum partai politik diatur didalam Undangundang RI No.2.
    Perselisihan Partai Politik diselesaikan denganCara musyawarah mufakat,2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudpada ayat (I) tidak tercapai, penyelesaianperselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau diluar pengadilan.3.
Register : 06-09-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Rbg
Tanggal 25 Oktober 2016 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM (Tergugat I) II. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM JAWA TENGAH (Tergugat II) III. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN REMBANG (Tergugat III)
14731
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM (Tergugat I)II. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM JAWA TENGAH (Tergugat II)III. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN REMBANG (Tergugat III)
    Diberhentikan sementara sebagai anggota atau pimpinan partai ;4.
    :Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud
    Bahwa Upaya PenyelesaianPerselisihan Internal Partai NasDemdiatur dalam ketentuan AD dan ARTPartai NasDem, yaitu ketentuan Pasal25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbuny/i:. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui SuratKeputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dariDewan Pimpinan Pusat Partai.. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internalPartai..
    Rbg.Menimbang bahwa ketentuan mengenai partai politik diatur dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.
    Partai dan PenggantianAntar Waktu sebagai anggota DPRD, dengan demikian gugatan a quomenyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yaitu mengenai:perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran hak anggotaPartai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas serta keberatan terhadapkeputusan Partai Politik (Perselisinan Partai Politik);Ad.2.
Register : 13-07-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 320/Pdt.G/2023/PN Bks
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat:
Ahmad Ushtuchri, SE
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jawa Barat)
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi
90
  • Penggugat:
    Ahmad Ushtuchri, SE
    Tergugat:
    1.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
    2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jawa Barat)
    3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SIGLI Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Sgi
Tanggal 28 April 2016 — MUSLIM,SH.I LAWAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH (PDA)KANTOR PUSAT DI BANDA ACEH,Cq. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH(PDA)KABUPATEN PIDIE JAYA
544
  • MUSLIM,SH.I LAWAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH (PDA)KANTOR PUSAT DI BANDA ACEH,Cq. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH(PDA)KABUPATEN PIDIE JAYA
    Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) Kantor Pusat di BandaAceh, Cq. Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA)Kabupaten Pidie Jaya, beralamat di JIn. Banda Aceh Medan Km. 162Kecamatan Meurah Dua Depan Polsek Merah Dua DI Pidi Jaya, sebagaiTERGUGAT 1.2. Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) yang beralamat diJin. Pocut Baren No.110 Kp.
    Partai dan instruksi Dewan Pengurus Pusat.Setia dan disiplin kepada Partai serta mendukung dan membelakepentingan Partai;Aktif dalam kegiatankegiatan Partai serta bertanggungjawab atas segalasesuatu yang diamanatan Partai;Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai serta menentangsetiap upaya dan tindakan yang merugikan Partai dengan cara yangberakhlakul karimah;Memupuk persatuan dan solidaritas diantara sesama anggota Partai;Membayar uang iuran keanggotaan yang telah ditetapbkan oleh DewanPengurus
    Kepada yang bersangkutan (Penggugat) diminta untuk mengembalikanKartu Anggota Partai yang dimilikinyA kepada Pengurus Partai dimanadia terdaftar ;3.
    Pidie Jaya, dan sebagai salahseorang anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Damai Aceh Kab.
    Pidie Jaya bukan memberhentikan Penggugatdari Pengurus Partai di DPW PDA Kab.
Register : 03-12-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tte
Tanggal 17 Desember 2021 — Penggugat:
ASHARI TURUY
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
2.Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
4.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
890
  • Penggugat:
    ASHARI TURUY
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
    2.Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
    3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
    4.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
Register : 24-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Mdn
Tanggal 20 September 2022 — MKn
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia DPP Partai Perindo, C.q. Hary Tanoesoedibjo, C.q. Ahmad Rofiq
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Propinsi Sumatera Utara DPW Partai Perindo Sumut, C.q. Rudi Zulham Hasibuan, C.q. J. Donna Yulietta Siagian
3.Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si
454
  • MKn
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia DPP Partai Perindo, C.q. Hary Tanoesoedibjo, C.q. Ahmad Rofiq
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Propinsi Sumatera Utara DPW Partai Perindo Sumut, C.q. Rudi Zulham Hasibuan, C.q. J. Donna Yulietta Siagian
    3.Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si
Register : 03-01-2023 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2023 — Penggugat:
Partai Beringin Karya (Berkarya)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
549
  • Penggugat:
    Partai Beringin Karya (Berkarya)
    Tergugat:
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Turut Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
Putus : 12-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pdt/2013
Tanggal 12 Juli 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. Baby Palar, SH.,MAP., SELAKU KETUA DPD PARTAI GOLKAR BITUNG vs IVONNE CH. LUNTUNGAN
2824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. Baby Palar, SH.,MAP., SELAKU KETUA DPD PARTAI GOLKAR BITUNG vs IVONNE CH. LUNTUNGAN
    PUTUSANNomor 39 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD)PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWANPIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. BabyPalar, SH.
    , yangdalam hal ini adalah Tergugat;Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ditempati oleh Tergugat sejaktahun 1983 hingga sekarang, karena pada tahun 1981 Partai Golkar KotaAdministratif (Kotif) Bitung belum mempunyai kantor yang tetap/permanen, yangmana pada waktu itu suami Penggugat sebagai Pengurus Partai Golkar,sehingga mengadakan pembicaraan dengan orang tua Penggugat dan orangtua Penggugat meminjamkan tanah tersebut untuk dipakai oleh Partai Golkar,karena mengingat suami Penggugat sebagai Pengurus
    Partai Golkar padawaktu itu dan mengingat juga selalu Ketua Golkar itu adalah Dr.
    Allan Umboh,yang mana ada mempunyai hubungan emosional dengan orang tua Penggugat,terlebih khusus ibu Penggugat;Bahwa selama suami Penggugat masih terlibat dengan Partai Golkarsebagai Pengurus Parta Golkar, suami Penggugat telah mengajukanpermintaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) Partai GolkarKota Bitung untuk membayar tanah tersebut, namun tidak ada respon yang baikdari Dewan Pimpinan Daerah Tingakt II (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung, dansetelah suami Penggugat sudah tidak ada
    lagi terlibat dalam Partai Golkar,pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun Dewan Pimpinan Daerah TingkatIl (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitan Sertifikatatas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung, namunKetua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada Badan PertanahanNasional Kota Bitung.
Register : 13-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.H
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PDIP
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPD PDIP PROVINSI RIAU
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPC PDIP KABUPATEN SIAK
9048
  • Penggugat:
    DARMADI, S.H
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PDIP
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPD PDIP PROVINSI RIAU
    3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPC PDIP KABUPATEN SIAK
    DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI RIAU yang berkedudukan di JalanSudirman No. 642 A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Pekanbaru Kota KotaPekanbaru (28121) ;Selanjutnya disebut TERGUGAT II3.
Putus : 10-02-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 182/PDT.G/2013/PN.KPG
Tanggal 10 Februari 2014 — WILEM NOPE,SH lawan - KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT ( NTT ) - KETUA HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4446
  • WILEM NOPE,SHlawan- KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT ( NTT ) - KETUA HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
    Bahwa benar sebelumnya Tergugat adalah anggota Partai Demokratdan benar pula Penggugat adalah merupakan salah satu anggotaDPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat Periode 2009 2014.
    ,Namun sejak tanggal 04 juni 2013 Tergugat telah diberhentikan dariAnggota Partai Demokrat dan diusulkan untuk digantikeanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari PartaiDemokrat, karena secara resmi Tergugat telah pindah ke Partai lain.Hal ini ini sesuai dengan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 tahun2008 sebagai yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor.2tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politik apabila :e Meninggal
    dunia.e Mengundurkan diri secara tertulis.e Menjadi anggota Partai Politik lain.e Melanggar AD dan ART.Ketentuan ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 17 Anggaran Dasar(AD) Partai Demokrat yang salah satu alasannya menyatakanbahwa Anggota Partai Demokrat diberhentikan karena telahPINDAH KE PARTAI POLITIK LAIN.Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat yang telahmengeluarkan SK.Nomor.014/SK/DPD.PD/NTT/2013 tanggal 04Juni tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Politik,Pemberhentian antar waktu dan
    Penggugat yang telah pindahke partai lain yaitu DPD/PD melaporkan bahwa ada anggota yangmasih menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat telahmenjadi anggota dari Partai lain dan Berdasarkan Pasal 8 ayat( 1 ) mengenai tata cara pemberhentian dan pasal 17 ayat (1 ) AD/ART Partai Demokrat wajib mengambil sikap memberhentikanpenggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan mengeluarkan SKPenggantian Antar Waktu ( PAW );Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat danmenanyakan hal tersebut karena
    bahwa perselisihanpartai politik diselesaikan internal partai politik sebagaimana diatur dalamAD dan ART dan dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa penyelesaianperselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undangundang RI nomor 2tahun 2011 tentang Partai Politik ditentukan bahwa dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Putus : 13-04-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Tanggal 13 April 2023 — KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, DKK
12268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, DKK
Register : 30-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
SETIYADJI SETYAWIDJAJA, SH
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. H. PRABOWO SUBIANTO, selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. HABIBUROKHMAN, S.H., selaku KETUA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA JAWA TENGAH c.q. H.
13675
  • Penggugat:
    SETIYADJI SETYAWIDJAJA, SH
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. H. PRABOWO SUBIANTO, selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
    2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. HABIBUROKHMAN, S.H., selaku KETUA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
    3.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA JAWA TENGAH c.q. H.
    ABDUL WACHID, selaku KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI JAWA TENGAH
    Surat DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah (Tergugat Ill)Nomor: JT/06034/A/DPDGERINDRA/2021 tanggal 4 Juni 2021perihal usulan pemberhentian anggota fraksi Partai Gerindra DPRDKabupaten Blora atas nama H. SETIYADJI SETYAWIDJAJA, SHdikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra dan dinilai tidak aktifserta tidak loyal terhadap Partai;14.
    Hal mana Penggugat sebagai anggota Partai Gerindraberkeberatan dan menolak atas terbitnya Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 090246/ Kpts/ DPPGERINDRA/ 2021 tanggal 13 September 2021 Tentang PemberhentianKeanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra;2.
    , maka Tergugat Il(Majelis Kehormatan Partai Gerindra) menurut hukum = adalahberwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindraserta pelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapatberpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;4.
    /ART Partai Gerindra.
    hal ini Partai Gerindra;5.
Register : 06-02-2023 — Putus : 03-07-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Llg
Tanggal 3 Juli 2023 — Penggugat:
FUAT NOPRIADI PRATAMA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI SUMATRA SELATAN
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KABUPATEN MUSI RAWAS
616
  • Penggugat:
    FUAT NOPRIADI PRATAMA
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI SUMATRA SELATAN
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KABUPATEN MUSI RAWAS
Putus : 31-05-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — ., S.Sos ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), Dk
3243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.Sos ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), Dk
    Bahwa Penggugat merupakan Kader/Anggota Partai Amanat Nasional (PAN)sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Amanat Nasional Nomor 6711109/A0000031, dan juga merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh dengan Jabatan sebagai WakilKetua;.
    Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh dewanpimpinan partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 7ayat (2.a.2) dan diputuskan melalui rapat pleno;2. Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapbkan oleh dewanpimpinan partai dua tingkat diatasnya setelah mendapatrekomendasi dari dewan pimpianan partai satu tingkatdiatasnya;6.
    atau sengketa dalam tubuh partai oleh MahkamahPenyelesaian Sengketa;3) Keputusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa bersifat final danmengikat, wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat selambatlambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah putusanditerima oleh Dewan Pimpinan Pusat;Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang menetapkan:Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana
    diatur di dalam AD dan RT;Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;133) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;5) Putusan
    Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yaitu:Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yangjelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawabankeuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;d
Putus : 06-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Tanggal 6 Nopember 2023 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT REPUBLIK INDONESIA, DKK
1430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT REPUBLIK INDONESIA, DKK
Register : 02-08-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Desember 2017 — X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT,Cs
9116
  • X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT,Cs